Mantan Cawapres Mahfud MD (net)
Isu menarik pagi ini, Mantan Cawapres Mahfud MD menyebut ciri pemerintahan yang otoriter mulai terlihat belakangan ini. Hal itu terlihat dari tindak tanduk lembaga eksekutif yang mencampuri legislatif dalam membuat aturan. Mahfud mencontohkan, legislatif terlihat hanya menjadi lembaga rubber stamp atau tukang stempel dari keinginan eksekutif. Dia mengatakan lembaga legislatif terlihat hanya sekedar menjadi pengusul undang-undang yang diinginkan rezim penguasa.
Isu lainnya, Mantan capres Anies Baswedan menyatakan siap sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ia menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk diusung jadi Jakarta-1. Anies Basewedan juga mengaku sudah dihubungi DPP PDI-P terkait rencana pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, parpol koalisi inginkan Kaesang Pangarep maju sebagai kandidat cawagub mendampingi Ridwan Kamil (RK) yang didorong sebagai kandidat Cagub DKI Jakarta. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Cawapres Mahfud MD makin kritis. Guru Besar Hukum Tata Negara ini menyebut ciri pemerintahan yang otoriter mulai terlihat belakangan ini. Hal itu terlihat dari tindak tanduk lembaga eksekutif yang mencampuri legislatif dalam membuat aturan. Mahfud mencontohkan, legislatif terlihat hanya menjadi lembaga rubber stamp atau tukang stempel dari keinginan eksekutif. Dia mengatakan lembaga legislatif terlihat hanya sekedar menjadi pengusul undang-undang yang diinginkan rezim.
“Kita jangan teledor bahwa ini, perilaku-perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis. Masuk ke sana, masuk ke sana, pakai bansos, pakai apa, pokoknya masuk. Enggak bisa baik-baik, injak kakinya,” kata Mahfud di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6). Ia menjelaskan otoriterianisme di suatu negara akan menghasilkan hukum bersifat ortodoks konservatif. Artinya, pembuatan aturan bersifat sentralistik dan diatur dari pusat. Mahfud mengatakan ortodoks konservatif membuat hukum menjadi semacam pembenaran terhadap keinginan penguasa atau positivistik instrumentalistik.
Mantan Menko Polhukam itu lantas memberi contoh lain saat hukum hanya dijadikan alat legitimasi kepentingan.”Sesuatu yang diinginkan itu dijadikan instrumen pembenar, dipositifkan menjadi hukum positif. Saya ingin umur calon kepala desa sekian. Lho enggak bisa, pak, ya (dipaksa) dipositifkan bagaimana caranya, suruh DPR ubah, suruh KPU, suruh pengadilan, langgar semua prosedur yang tersedia,” kata Mahfud.
2. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai penegakan hukum era sekarang, tidak lebih baik dari masa kolonial dan Orde Baru. Ia mengambil contoh bagaimana Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno dan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri masih didampingi penasihat hukum saat menghadapi pemeriksaan. Namun, sekarang ini pemeriksaan bisa dilakukan tanpa didampingi penasihat hukum. “Ketika Bu Megawati berjuang, menghadapi pemerintahan yang otoriter, di mana saat itu, Bu Megawati masih bisa didampingi pengacara. Bung Karno, meskipun hukum kolonial, masih bisa didampingi penasihat hukumnya, Itu banyak dokumennya,” kata Hasto saat membuka sekolah hukum PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mempertanyakan fungsi pendampingan penasehat hukum dalam pemeriksaan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai saksi. Hasto protes karena tidak didampingi pengacara ketika diperiksa sebagai saksi soal keberadaan Harun Masiku yang kini buron pada Senin (10/6) kemarin. “Selama ini kan saksi ketika diperiksa tidak diperlukan pendampingan dari penasihat hukum,” kata Alex, Rabu (12/6) lalu.
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu menilai, tindakan penyidik KPK menyita ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya, Kusnadi melanggar hukum. “Jadi ini praktik konyol yang selama ini dikritik, termasuk saya ketika masih di Komisi III, cara-cara penyidik KPK melakukan atas nama tindakan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tapi melanggar hukum itu sendiri,” kata Masinton di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6). Masinton juga menyebutkan, penyidik KPK bertindak sewenang-wenang ketika melakukan penyitaan tersebut padahal tindakan itu tidak perlu dilakukan. Meminta Dewa KPK memeriksa penyidik yang menyita ponsel Hasto.
3. Mantan capres Anies Baswedan menyatakan siap sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ia menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk diusung jadi Jakarta-1. “Jadi saya menerima, menerima kepercayaan dari PKB. Karena itu saya sampaikan bismillah kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua,” kata Anies di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (14/6). Anies bertekad untuk melanjutkan program Pemprov DKI Jakarta yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama ini.
Anies ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta, salah satunya menjaga kestabilan harga bahan pokok. “Yang paling urgent mengembalikan hal-hal yang dianggap bermasalah hari ini supaya menjadi lebih baik,” kata dia. Soal cawagub yang akan mendampinginya, Anies belum mau banyak bicara.
Anies Basewedan juga mengaku sudah dihubungi DPP PDI-P terkait rencana pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2024. “DPP (PDI-P) sudah menyampaikan ke saya dan saya mengapresiasi,” ujar Anies di kantor DPW PKB DKI Jakarta, Pulogadung, Jakarta Timur, kemarin. Namun, mantan G/ubernur DKI Jakarta itu belum memutuskan apakah menerima tawaran PDI-P atau tidak. “Saya ingin lihat prosesnya dulu,” lanjutnya.
Anies lantas menanggapi wacana terkait dirinya yang akan dipasangkan dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep pada Pilkada 2024. Anies mengatakan, semua orang memiliki hak untuk memilih dan juga dipilih. Ia menunggu partai-partai yang mengusungnya menetapkan calon pasangannya nanti. “Sebenarnya secara prinsip, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih untuk memilih. Dan fase ini adalah proses partai-partai menetapkan siapa yang dicalonkan,” ujar Anies. “Nah, dari situ, kemudian nanti akan dicari untuk membangun kombinasi pasangan. Jadi yang bisa saya katakan, secara prinsip, semua orang punya kesetaraan kesempatan,” kata dia.
4. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi mantan capres Anies Baswedan akan menolak jika diduetkan dengan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Jamiluddin meyakini Anies akan komit terhadap perubahan. “Bila melihat rekam jejaknya selama ini, Anies tampaknya akan menolak berduet dengan Kaesang. Anies akan komitmen pada misi perubahannya,” ujar Jamiluddin, Jumat (14/6). Menurut Jamiluddin, keinginan DPW PKB Jakarta yang ingin menduetkan Anies-Kaesang seperti pisau bermata dua.
Di satu sisi, Anies berpeluang menang mudah bila dipasangkan dengan Kaesang. Sebab, kekuatan politik dan ekonomi Jokowi pasti akan dikerahkan untuk memenangkan duet Anies-Kaesang. Namun, bila Anies mau berduet dengan Kaesang, bisa jadi akan menjadi efek bumerang. Menurut Jamiluddin, Anies sebagai simbol perubahan dengan sendirinya akan sirna jika berduet dengan Kaesang.
5. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, parpol koalisi pendukung pemerintah bersikap berbeda dengan Presiden Jokowi soal wacana Kaesang Pangarep maju Pilkada Jakarta 2024. Menurut Zulhas, parpol koalisi ingin Kaesang maju sebagai kandidat cawagub mendampingi Ridwan Kamil (RK) yang didorong sebagai kandidat Cagub DKI Jakarta. Zulkifli menjelaskan, ia sudah melapor kepada Presiden Jokowi apakah boleh jika Kaesang maju pada Pilkada Jakarta. Saat itu, kata dia, Jokowi menyatakan jangan. Tapi, partai-partai kan merasa perlu yakni calon yang didukungnya menang.
Zulhas mengungkapkan, para ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah sudah bertemu Presiden Jokowi membahas soal pilkada dan inflasi. Dalam pertemuan itu, Zulhas mengusulkan RK maju sebagai Cagub Jakarta. “Kita bahas soal inflasi. Juga bicara soal pilkada,” ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6). “Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta dan semua (ketua umum parpol) setuju,” tegasnya. Namun, Zulhas mengaku pertemuan tersebut belum menyepakati siapa sosok yang bakal mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Meskipun demikian, Zulhas sempat mengusulkan agar putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dijadikan calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil.
6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, partainya masih mempelajari potensi menduetkan Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. “Itu masih kita pelajari seluruhnya,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6). Airlangga juga menegaskan. Partai Golkar belum memutuskan Ridwan Kamil berlaga di Pilkada Jakarta. Ia mengatakan, keputusan Ridwan Kamil dicalonkan di Jakarta atau Jawa Barat akan ditentukan dari hasil survei. “Ya itu masih (belum ditentukan), kita menunggu hasil survei terakhir,” ujar Airlangga.
7. Anies Baswedan menangkis pernyataan Waketum Partai Gerindra Habiburokhman yang menyebut warga Jakarta selalu menginginkan figur baru sebagai pemimpin. Menurut Anies, pernyataan Habib akan teruji sendiri oleh keputusan warga Jakarta di kotak suara Pilkada. “Sekarang kami terima amanah untuk menjadi calon dan jalanin dengan cara yang terhormat,” ujarnya kepada wartawan di kawasan Pondok Indah, Jaksel, Jumat (14/6). “Sampaikan kepada warga Jakarta apa yang menjadi rencana, apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan diteruskan, selebihnya kita serahkan kepada warga Jakarta,” imbuhnya.
Anies menegaskan dirinya telah mengambil keputusan untuk kembali menjajaki Pilkada DKI Jakarta. Ia mengaku keputusan itu diambil setelah menerima banyak dorongan dari masyarakat sampai para aktivis di Jakarta.
“Hampir tiap hari datang warga ke tempat kami dari berbagai tempat dan semua datang, yang datang siapa? Yang lemah, yang kecil,” jelasnya.
Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, Ridwan Kamil berpeluang besar memenangi Pilkada Jakarta 2024 jika berhadapan dengan Anies. Habib beralasan, rakyat Jakarta menginginkan sosok baru untuk menjadi gubernur Jakarta dan tidak mau terlibat dengan masalah lama. “Penantangnya (Anies) insyaallah akan menang, kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru. (Rakyat Jakarta) Selalu ingin orang yang tidak terlibat masalah-masalah lama,” kata Habiburokhman di Gedung DPR, kemarin.
8. Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, pemberian bansos untuk korban judi online baru sebatas usulan pribadi. Wacana tersebut belum dibahas lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait, terutama yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. “Belum (dibahas bersama-sama). Itu baru usulan saya,” ujar Muhadjir, Jumat (14/6).
Menurut Muhadjir, tidak semua korban judi online bisa dimasukan ke daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan menerima bansos dari pemerintah. Pemerintah akan tetap melihat kondisi perekonomian dari pihak yang terdampak judi online, apakah memenuhi kriteria sebagai penerima bansos. “Memang tidak serta merta. Biar jadi korban tetapi tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, misalnya keluarga itu masih tetap kaya, ya tidak,” kata Muhadjir.
9. Kejagung periksa eks pejabat Kemenperin sebagai saksi kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas 109 ton periode 2010-2022. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan dilakukan penyidik Jampidsus. “Saksi yang diperiksa yakni EFY selaku Kasubdit Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan di Kementerian Industri tahun 2010-2018,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6).
Harli mengatakan pemeriksaan juga dilakukan terhadap tujuh orang saksi lainnya. Yakni SPR selaku Pensiunan PT Antam Tbk, FA selaku Pegawai Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam, PSI selaku Engineering Manager UBPP LM Antam. PAT selaku Senior Vice President Corporate Finance, AR selaku Product Inventory Control, DRS selaku Mantan Manager Refinery UBPP LM Antam, dan AM selaku Dokumen Control London Bullion Market Association (LBMA) tahun 2020-2022.
10. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan rencananya untuk mengangkut 1.000 korban serangan Israel di Gaza, Palestina ke Indonesia. Agus menyebut rencananya TNI Akan menggunakan tiga pesawat yakni Boeing B-737 400/500 serta dua Hercules C-130 tipe H dan tipe J. “Ya itu untuk evakuasi. Untuk evakuasi pasien dari Gaza dibawa ke Indonesia,” kata Agus di Jakarta, Jumat (14/6).
Agus mengatakan TNI sudah menyiapkan dua rumah sakit untuk korban Gaza. Yakni, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto dan Rumah Sakit Pangsar Soedirman Kementerian Pertahanan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia bersiap mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Namun pemerintah masih menunggu keputusan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Agus Subiyanto menyebut pasukan perdamaian yang membantu rakyat Palestina dari aksi genosida Israel itu dinamai Brigade Komposit yang terdiri dari Batalyon Support, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni, dan Batalyon Perbekalan. “Brigade Komposit itu jumlahnya 1.212 (personel),” kata Agus. (HPS)
