Waketum FKPPI Didiet Haryadi Priyohutomo (net)
JAKARTA, REPORTER.ID — Wakil Ketua Umum FKPPI Didiet Haryadi Priyohutomo berpendapat, judi online sudah jadi musuh negara, selain korupsi yang makin menggurita tubuh bangsa ini. Oleh karena itu memeranginya atau pemberantasannya harus serius dan total. Tidak boleh setengah-setengah. Bongkar semua yang terlibat, jangan malah ditutup-tutupi. Bongkar semua bekingnya, siapapun mereka, tangkap dan harus diproses hukum.
‘’Jadi perangnya harus total. Tidak boleh setengah-setengah. Bongkar semua yang terlibat, jangan malah ditutup-tutupi. Bongkar semua bekingnya, siapapun mereka, tangkap dan harus diproses hukum. Tidak boleh tebang pilih. Libas semua yang terlibat tanpa kecuali,’’ katanya kepada wartawan, Kamis (27/6) pagi.
Mantan anggota Komisi I DPR dari Golkar ini mendesak PPATK berani mengungkap datanya, baik anggota DPR, pejabat eksekutif, dan lainnya juga harus dibuka lebar. Jangan takut-takut, ungkap semua. ‘’MKD DPR juga harus buka siapa anggota DPR yang main judi online. Sebagai mantan anggota DPR saya malu kalau ada anggota DPR main judi, memangnya mereka duduk di Senayan mewakili penjudi? Kan tidak to,’’ tegas Didiet Haryadi.
Tujuh Ribu Transaksi
Sebelumnya diberitakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap, jumlah transaksi judi online di lingkungan DPR RI mencapai 7 ribu transaksi. PPATK juga mengungkap data, lebih dari 1.000 orang di DPR RI hingga DPRD terlibat permainan judi online. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, 7 ribu transaksi itu hanya sebagian dari total 63 ribu transaksi judi online di lingkungan DPR, Sekretariat Jenderal, hingga DPRD. “Tapi sekali lagi kami sampaikan ada DPR, DPRD, dan sekretariat itu ada 63 ribu transaksi. Nah untuk di sini saja yang aktif itu kan kalau boleh saya sampaikan ada sekitar 7 ribu sekian,” kata Ivan dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Rabu (26/6).
Ivan secara khusus mengaku akan menyerahkan data ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk ditindaklanjuti. Saat ini, Satgas judi online tengah berkeliling ke lembaga-lembaga pemerintahan yang lain terkait angka transaksi judi online tersebut. “Kami lagi jalan ke mana-mana untuk menyerahkan ke KL-nya. Termasuk ke DPR. Hanya memang kan kami tidak ekspek (eskpektasi) ada di forum ini diserahkannya. Karana tidak ada agenda untuk itu,” kata Ivan.
Dalam rapat tersebut juga mengungkap, angka transaksi judi online di lingkungan DPR, DPRD, hingga kesetjenan mencapai Rp25 miliar rupiah. “Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya, transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar,” ujar dia.
Dijelaskan, saat ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Menurut data Satgas, Jawa Barat jadi provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak, yakni 535.644 orang dan nilai transaksi Rp3,8 triliun. Peringkat kedua diduduki DKI Jakarta dengan 238.568 orang pelaku dan transaksi Rp2,3 triliun. Jawa Tengah di tempat ketiga dengan 201.963 pelaku judi online dan transaksi Rp1,3 triliun. Keempat, Jawa Timur dengan 135.227 pelaku dan transaksi Rp1,051 triliun. Kelima, Banten dengan 150.302 pelaku dan transaksi Rp1,022 triliun.
Ivan Yustiawandana juga mencatat ada peningkatan transaksi keuangan terkait dengan judi online mencapai Rp 101 triliun hingga kuartal I tahun 2024. “Kami menemukan transaksi sebesar Rp 101 triliun lebih,” ujarnya. Selain itu, PPATK juga telah memotret transaksi judi online sejak 2017 dengan nilai Rp 2,1 triliun dan Rp 3,9 triliun pada 2018. Nilai tersebut disebut mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.
Ivan juga mengungkapkan, hingga kini tercatat setidaknya terdapat 400 juta transaksi keuangan yang berhubungan dengan judi online. “Jumlah transaksi yang sudah kami analisis sudah mencapai 400 juta transaksi. Di tahun ini saja, sampai kuartar I kami sudah lebih dari 60 juta transaksi,” imbuhnya.
Tak Yakin
Sementara nantan Kabareskrim Polri Susno Duadji merasa tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan terberantas. Ia mencontohkan praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah. Praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya. “Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,” kata Susno dalam diskusi di Gelora TV, Rabu (26/6).
Ia menuturkan, memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno merasa ragu pemerintah mampu memberantas judi online. “Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang dengan satgas pungli. Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,” beber dia. Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. (HPS)
