Prabowo Subianto saat dibezuk Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Menhan Prabowo Subianto usai menjalani operasi besar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta Selatan, minggu lalu, terkait kaki kirinya yang mengalami cidera ketika terjun payung saat masih aktif sebagai prajurit TNI dulu. Namun seusai dioperasi, Prabowo siap beraktivitas kembali mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia.
Isu menarik lainnya, mantan Capres Ganjar Pranowo berharap anak-anak muda Indonesia mau belajar dari Presiden Pertama RI, Soekarno atau Bung Karno tentang demokrasi. Menurut Ganjar, dalam berdemokrasi Bung Karno tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi atau keluarganya. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku siap jika dipanggil kembali KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi Harun Masiku pada Juli ini. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan, pihaknya telah memiliki sejumlah alat bukti yang menjadi dasar penetapan Eks Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Menhan Prabowo Subianto mengungkapkan, dirinya usai menjalani operasi besar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta Selatan, minggu lalu. Operasi itu dilakukan karena ia pernah dua kali kecelakaan ketika melaksanakan aksi terjun payung saat masih aktif sebagai prajurit TNI dulu. Kecelakaan itu, kata dia, membuat kaki kirinya cedera, sehingga membuat rasa sakitnya terus dirasakan hingga saat ini. “Seperti sudah diketahui banyak pihak, saya pernah mengalami dua kali kecelakaan terjun payung saat bertugas di TNI pada 80-an di kaki kiri saya, cedera ini selama ini masih saya rasakan,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Minggu (30/6).
Setelah menjalani operasi, Prabowo menyatakan dirinya siap beraktivitas kembali. “Insya Allah dengan kondisi sehat walafiat ke depan, saya semakin siap untuk berbakti dan mengabdi untuk negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat atas doa dan dukungannya,” tuturnya. Prabowo menyebut dirinya paham dan sadar bahwa operasi cedera kaki ini berisiko karena mengancam nyawanya. Namun, demi bangsa dan negara, Prabowo meyakini tim dokter pasti berhasil melakukan operasi.
“Saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT beserta ucapan terima kasih kepada tim dokter yakni Brigjen TNI Purn dr Robert Hutauruk, Kolonel dr Sunaryo, dr Siska Widayati, dibantu dengan dr Thomas dan seluruh perawat serta pada tenaga medis di RSPPN Sudirman atas keberhasilan tindakan operasi besar yang dilakukan kepada saya,” ujar Prabowo. Meski operasi tersebut berisiko tinggi, namun Prabowo yakin karena semua dokternya sangat handal dan profesional. “Semua ini untuk negara dan bangsa, saya juga yakin tim dokter dan seluruh tenaga medis yang menanganinya pun handal dan profesional,” tuturnya.
Presiden Jokowi menjenguk Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, usai Ketum Partai Gerindra itu menjalani operasi besar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta. Prabowo mengaku sangat bersyukur karena Presiden Jokowi dapat menjenguknya. Ia berterima kasih kepada Jokowi karena telah memberikan dukungan moril dan doa. “Terima kasih kepada Presiden RI @jokowi yang sudah memberikan dukungan moril dan doa,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Minggu (30/6). Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah mendoakannya. “Insya Allah dengan kondisi sehat walafiat ke depan saya semakin siap untuk berbakti dan mengabdi untuk negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat atas doa dan dukungannya,” tegas Prabowo lagi.
2. Mantan Capres, Ganjar Pranowo berharap anak-anak muda Indonesia dapat belajar dari Presiden Pertama sekaligus Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno atau Bung Karno tentang demokrasi. Menurut Ganjar, dalam berdemokrasi Bung Karno tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi atau keluarganya. “Soekarno tidak pernah membicarakan kepentingan pribadi, tidak pernah membicarakan kepentingan keluarga. Dia berbicara terhadap nasib bangsa dan negaranya,” kata Ganjar usai mengikuti lomba lari ‘Soekarno Run’ yang digelar PDIP di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (30/6).
Ganjar menuturkan, anak muda semestinya belajar dari api yang diwarisi Bung Karno, bukan abunya. “Apa apinya? Api perjuangan yang tidak pernah menyerah, tidak pernah takut,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Ia lantas mencontohkan bagaimana perjuangan Bung Karno melawan Belanda. Ia menyebut Bung Karno tidak pernah takut. Bung Karno, lanjut Ganjar, juga pernah mengigatkan bahwa perjuangan Bangsa Indonesia ke depan akan lebih sulit, karena akan melawan bangsanya sendiri. “Rasa-rasanya hari ini terjadi itu. Makanya mari kita luruskan sesuatu yang bengkok dan tentu saja membawa semangat yang dikobarkan Soekarno,” ujarnya.
Rangkaian peringatan Bulan Bung Karno ditutup dengan lomba lari mengelilingi area kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta yang bertajuk Soekarno Run, Minggu (30/6) sore. Lomba lari ini diikuti oleh sejumlah elite PDI-P, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto, mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua DPP Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, Aria Bima, dan Kris Dayanti. Sejumlah anggota DPR dan caleg terpilih dari PDI-P juga tampak ikut serta.
Ganjar turut mengenakan kostum lomba berupa kaos bergambar Presiden Pertama sekaligus Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno. Menpan-RB dari PDI-P Abdullah Azwar Anas juga ikut sebagai peserta lomba. Sebelum lomba lari dimulai, para peserta khusyuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Garis start lomba dimulai dari halaman Parkir Timur Senayan, keliling bundaran GBK dan finish kembali di Parkir Timur Senayan. Sebelum melepas, Eriko meminta peserta untuk tidak memaksakan diri selama mengikuti kegiatan.
3. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku siap jika dipanggil kembali KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi Harun Masiku pada Juli 2024. “Ya, siap,” kata Hasto ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6/2024). Meski demikian, Hasto menjelaskan dirinya akan menghadapi ujian program doktoral yang kedua, pada 4 Juli mendatang. Selain itu masih ada sejumlah tahapan ujian lainnya yang akan dihadapi. Namun dia memastikan ujian itu tidak akan membuat dirinya berhalangan jika diminta KPK untuk hadir sebagai saksi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum mengetahui kapan penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto. Sejauh yang Alex ketahui politikus PDI-P itu akan datang sendiri ke KPK. “Pak Hasto sendiri yang akan datang sendiri jadi tidak perlu panggilan. Kalau enggak salah bulan Juli yang bersangkutan minta dijadwalkan,” kata dia.
4. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan pihak kepolisian telah memiliki sejumlah alat bukti yang menjadi dasar penetapan Eks Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan. Hal tersebut disampaikan Ade merespons pernyataan pihak Firli yang membantah menerima uang sebesar Rp1,3 miliar dari Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Yang jelas minimal 2 alat bukti, malah dalam hal ini 4 alat bukti dalam penanganan perkara aquo sudah didapatkan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” kata Ade dikutip detik, Minggu (30/6).
Ade pun tak mempermasalahkan bantahan dari Firli tersebut. Ia menilai setiap tersangka memiliki hak untuk membantah keterangan saksi. “Saya kira untuk membantah keterangan yang dibantah oleh pihak FB itu adalah hak tersangka. Hak tersangka untuk membantah semua keterangan saksi itu tidak akan masalah,” jelas Ade. Sebelumnya, Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar membantah kesaksian SYL dalam sidang yang menyatakan ada penyerahan uang sekitar Rp1,3 miliar kepada kliennya. “Pak SYL bohong itu dan tidak benar,” kata Ian kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/6). Ian menyebut keterangan SYL dalam sidang tidak selaras dengan bukti dan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari KPK.
5. Menko Marves yang juga Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan meminta Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy tidak asal berbicara terkait Presiden Jokowi. Luhut merespons Sekjen PKS yang menyebut Jokowi menyodorkan nama anaknya, Kaesang Pangarep ke partai-partai untuk maju Pilkada Jakarta 2024. “Semua ini orang nuduh-nuduh Pak Jokowi. Itu, jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal itu,” ujar Luhut di Monas, Minggu (30/6). “Saya kan anu, masih di kabinet. Orang bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah (Jokowi) ngomong soal Gibran jadi Wapres. Enggak pernah,” sambungnya.
Luhut menjelaskan, dirinya juga sudah membantah isu tersebut ketika sedang berada di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan di hadapan guru besar Universitas Indonesia (UI). Menurutnya, Jokowi adalah Presiden yang sangat demokratis, bahkan terlalu demokratis. “Menurut saya, maaf, ha ha ha, kadang-kadang terlalu demokratis juga, karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu. Beliau sangat dengarin semua. Jadi kalau itu dibilang, orang yang ngomong itu sakit jiwa itu kayaknya itu,” jelas Luhut. Ia menegaskan Jokowi tidak akan cawe-cawe di Pilkada Jakarta 2024. Dia mengklaim tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi jauh lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan jika semua Presiden Amerika Serikat (AS) dikumpulkan.
Sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy mengungkapkan, Presiden Jokowi menyodorkan Kaesang untuk Pilkada DKI 2024. Aboe menuturkan, tawaran untuk mengusung Kaesang tidak hanya diberikan kepada satu partai, tapi ada beberapa partai. “Sudah-sudah, sudah menyodorkan (Kaesang ke beberapa partai). Sudah menyodorkan, kita lihat saja,” kata Aboe Bakar di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). Aboe tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana saja yang sudah disodorkan nama Kaesang. Namun, ia tidak membantah maupun membenarkan PKS menjadi salah satu partai yang ditawari. “Sudah ya, cukup ya. (Disodorkan) Ke mana-mana,” ucap dia.
6. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas tidak percaya Presiden Jokowi menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep untuk mengamankan kursi di Pilkada Jakarta. “Yang ngomong siapa? Ah, enggak benar. Kapan Sekjen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Kapan ketemunya? Kok kayak pernah ngobrol gitu, enggak pernah. Hayo, benar saya atau benar sana? Gitu loh,” kata Zulhas usai rakernas PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6). “Mungkin partai-partai yang perlu Mas Kaesang ya, itu soal lain,” ujar Zulhas.
Zulhas pun mengatakan dirinya yang menyodorkan nama Kaesang untuk Pilkada Jakarta. Namun, saat itu, Jokowi menjawab “tidak”. “Kan sudah saya bilang dulu, ingat enggak, saya ngomong ke Pak Jokowi, ‘Pak, Kaesang boleh maju enggak?’ Enggak boleh,” kata Zulhas. “Gimana nyuruh, orang saya tanya saja, Pak Jokowi bilang, ‘Jangan.’ Jadi enggak betul yang nyuruh-nyuruh tuh,” kata Zulhas lagi.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto juga membantah kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo menyodorkan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, ke berbagai partai politik untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. “Kalau Pak Jokowi cawe-cawe saya enggak denger tuh. Dan Pak Jokowi enggak menawarkan ke mana-mana, enggak,” kata Yandri saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Yandri mengatakan, maju atau tidaknya Kaesang di Pilkada Jakarta merupakan hak politiknya. Apalagi, Kaesang punya potensi dan kini bestatus sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. “Kalau Mas Kaesang mau maju, wajar. Dia kan warga negara, ketua umum partai, punya potensi, enggak ada masalah. Kalau Mas Kaesang mau maju, itu hak dia,” tuturnya.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengeklaim, Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe atau ikut campur terkait Pilkada Jakarta 2024. Ia menepis isu mengenai Presiden yang menyodorkan nama putranya, Kaesang Pangarep, ke sejumlah partai politik untuk berlaga di Jakarta. “Tidak ada sama sekali tidak ada,” kata Ngabalin dalam keterangannya, Sabtu (29/6). Ngabalin meminta publik untuk mengecek ulang informasi yang menyebut Jokowi menawarkan nama Kaesang ke partai-partai politik. Jangan sampai informasi tersebut menjadi fitnah. “Musti cek informasi yang benar supaya jangan menyebarkan fitnah. Waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan Mas Kaesang,” tuturnya.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendengar kabar Presiden Jokowi menawarkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, ke sejumlah partai politik untuk Pilkada DKI Jakarta. Hasto menuturkan, tindakan Jokowi mendorong putranya maju pilkada seperti replikasi dalam Pilpres 2024. “Kami mendengar dari pers, kami mendengar dari tokoh-tokoh partai adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi dalam Pemilu Presiden 2024,” kata Hasto di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6). Kendati begitu, Hasto mengeklaim PDI-P tidak takut dengan hal tersebut.
Dia menuturkan, PDI-P dibangun dengan konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat karena aspek ideologi, kepemimpinan, dan kelembagaan. “Tentang kepemimpinan strategis, ideologi, dan pelembagaan partai serta relevansinya terhadap ketahanan partai. Sehingga PDI Perjuangan ini partai yang tumbuh besar dalam ujian-ujian sejarah,” ujarnya. Lebih lanjut Hasto mengeklaim cawe-cawe Presiden Jokowi sudah ditunjukkan sejak lama, saat Pilpres 2024 berlangsung. Bahkan, praktik cawe-cawe itu dikatakan langsung Presiden. “Dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain.
Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio melihat Kaesang Pangarep sebagai sosok alternatif yang dapat diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Eko mengatakan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu bakal dipertimbangkan apabila mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak maju pada Pilkada Jakarta 2024. “Kalau di level saya ya, ini juga menjadi masukan kalau seandainya Ridwan Kamil tidak (jadi maju) gitu ya, apa yang harus kita tampilkan. Oh berarti ada alternatif lain yaitu Mas Kaesang,” kata Eko usai rakernas PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6).
Eko mengatakan, maju atau tidaknya Ridwan Kamil masih menunggu keputusan Partai Golkar sebagai partai yang menaungi mantan wali kota Bandung itu. Namun, Eko menilai Ridwan Kamil akan menjadi lawan yang sepadan untuk bertarung dengan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. “Karena kalau Ridwan Kamil masuk ke DKI Jakarta, menjadi persaingan yang buat saya seimbang antara Anies dengan Ridwan Kamil,” katanya. Eko menambahkan, PAN juga menyiapkan Zita Anjani, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, untuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta. “Ya kalau dari internal kami ya tentunya maunya Mbak Zita lah ya cawagubnya, gitu. Tapi kita lihat lagi survei kembali seperti apa,” ujar Eko yang pelawak itu.
8. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak PPATK segera serahkan daftar nama anggota legislatif yang melakukan judi online (daring), supaya segera ditindak oleh MKD DPR. “PPATK seharusnya segera melaporkan nama-nama yang diduga bermasalah itu ke MKD DPR RI, sehingga MKD dapat segera menindaklanjuti,” kata HNW, Minggu (30/6). Wakil Ketua MPR ini menyampaikan, MKD harus segera bertindak dan memberi sanksi jika sudah menerima laporan nama-nama anggota legislatif melakukan judi daring. Sebab menurut dia, jika prosesnya lamban akan berdampak kepada anggota legislatif yang tidak terlibat judi daring. Citra mereka tercemar akibat ulah sejawatnya. “Yang paling penting itu juga dalam rangka menjaga marwah DPR,” ucap Hidayat.
Ia juga meminta Satgas Pemberantasan Judi Online tidak terlibat konflik kepentingan dan tebang pilih dalam melakukan tugasnya. “Satgas harus bertindak lebih cepat dan lebih konkret lagi. Masalah judi online ini telah menimpa anggota DPR/DPRD, tetapi juga disebut telah merambah profesi-profesi profesional lainnya di rumpun eksekutif, yudikatif bahkan tentara dan polisi,” kata Hidayat. Ia memberikan dukungan supaya Satgas mengambil tindakan tegas kepada para pejabat legislatif, eksekutif, sampai yudikatif yang terbukti melakukan praktik judi daring. “Termasuk para bandar judi online, mestinya menjadi prioritas diselesaikan para penegak etika dan hukum di DPR maupun oleh Satgas Pemberantasan Judi Online,” pintanya.
9. Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan tuntutan supaya Presiden Jokowi mencopot Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara adalah hak prerogatif Presiden. “Saya kira kalau urusan ganti mengganti itu urusan hak prerogatif presiden lah,” kata Ma’ruf Amin di sela-sela pembukaan Halaqah Ponpes se-Jawa Timur (Jatim) di Ponpes Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/6). Ma’ruf juga menyampaikan saat ini pemerintah fokus kepada upaya pemulihan data PDN Sementara yang dienkripsi peretas. “Kita harus dalami pertama kita pulihkan dulu kan situasinya,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf juga menyampaikan pemerintah tidak pernah menyangka terjadi peretasan terhadap PDN Sementara yang membuat sejumlah layanan publik lumpuh serta data kementerian/lembaga tak bisa diakses. “Ternyata ketika dipusatkan, begitu diretas semua jadi kena. Tidak terpikirkan dahulu ada peretasan begitu dahsyatnya. Jadi ini memang tidak terpikirkan dulu,” ucap Ma’ruf.
10. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan, Pusat Data Nasional (PDN) adalah obyek vital nasional karena menyimpan banyak data dari seluruh instansi pemerintah, baik itu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sukamta mengibaratkan PDN seperti sebuah brankas yang berisi emas dan berlian karena data yang berada di dalam sistem tersebut begitu berharga. “Ini artinya apa ? Artinya , PDN ini seperti brankas yang di dalamnya berisi emas batangan murni 24 karat plus ada berlian 100 karat di situ. Karena di dalamnya adalah objek vital nasional,” kata Sukamta dalam diskusi daring yang membahas soal peretasan PDN pada Sabtu (29/6). Politisi PKS ini mengatakan, peretasan sistem PDN bakal berdampak serius terhadap banyak aspek.
Ia menuturkan, dalam proses peretasan kemungkinan ada aktivitas enkripsi yakni teknis mengkonversi data dengan kode-kode tertentu. Akibatnya, data-data yang dimiliki berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia sudah berkompromi dengan sistem peretas. Padahal, ada data-data penting di sektor keamanan, kepolisian, hingga militer yang masuk dalam sistem PDN. “Coba bayangkan kalau satu negara mempelajari sistem keamanan (Indonesia). Bagaimana polisi amankan, berapa personil, bagaimana pola penanganan, pola laporan, terus ketahuan. Negara yang ingin buat rusuh di Indonesia, bagaimana mempekerjakan intelijen asing memprovokasi orang, kan bisa,” kata Sukamta.
Pakar keamanan siber Vaksincom Alfons Tanujaya mengkritik lemahnya proteksi keamanan Pusat Data Nasional (PDN) hingga bobol diserang ransomware. Menurutnya, PDN merupakan penyimpanan besar (cloud) selevel Amazon Web Services (AWS) maupun Google Cloud. Sayangnya, pusat data milik negara ini justru tidak dilengkapi dengan proteksi keamanan dan antivirus yang mumpuni. Kini ketahuan bahwa PDN hanya menggunakan antivirus Windows Defender. “Yang jadi masalah ini dengar bocornya kemarin harusnya kan tingkat pengamanan, tingkat administrasinya selevel (AWS dan Google Cloud) itu. Jadi kami lihat bahwa levelnya Amazon, administrasinya selevel warnet,” kata Alfons dalam diskusi daring, Sabtu (29/6).
Alfons tidak memungkiri, tujuan pembentukan PDN sangat positif. Lewat penyimpanan data terpusat, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan aplikasi dan servernya sendiri, yang berujung pada pemborosan anggaran. Terlebih, ribuan aplikasi di kementerian/lemabaga dan pemda itu banyak yang akhirnya kurang berguna dan tidak praktis untuk masyarakat. Namun, eksekusi ide PDN ini harus dibarengi dengan keamanan canggih. “Oke, data harus terpusat. Tujuannya positif dan baik, tapi eksekusinya ini yang kacau. Ada sekitar 5.000 server, Anda bayangkan dipusatkan di satu tempat, servernya milik negara yang dari biasa saja, penting, dan sangat penting,” ucap dia lagi.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Kemendikbud segera membuat langkah terobosan terkait layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang belum bisa diakses imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya, Jatim. “Dampak peretasan PDN membuat layanan KIP Kuliah down dan tidak bisa diakes, baik untuk proses pengajuan bagi mahasiswa baru maupun proses pencairan bagi mahasiswa lama. Kami berharap ada langkah terobosan dari Kemendikbud-Ristek agar layanan KIP Kuliah ini bisa segera pulih,” ujar Huda dalam keterangannya, Minggu (30/6).
Menurut Huda, hampir satu juta mahasiswa menggantungkan sumber pembiayaan kuliah dari KIP Kuliah. Jika layanan ini tidak bisa segera diakses, baik untuk proses pengajuan maupun pencairan dana bantuan, maka proses belajar akan terganggu. “Error-nya laman KIP Kuliah membuat layanan pendaftaran dan pencairan tidak dapat diakses oleh internal atau tim Puslapdik. Tak hanya itu, layanan tersebut juga tidak bisa diakses oleh eksternal atau perguruan tinggi dan mahasiswa,” tutur dia.
11. DKPP akan menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pada Rabu (3/7). Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan, sidang terkait dugaan tindak asusila Hasyim Asy’ari terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) itu akan dimulai pukul 14.00 WIB. “Iya benar, sidang digelar 3 Juli 2024. Sekitar pukul 14.00 WIB,” ujar Heddy saat dihubungi, Minggu (30/6). Meski begitu, Heddy enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai agenda sidang putusan tersebut. Dia hanya menegaskan, sidang putusan bakal digelar secara terbuka. “Pembacaan putusan DKPP selalu terbuka,” ucap Heddy.
Dalam kasus dugaan pelanggaran etik ini, Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI. Korbannya adalah seorang perempuan anggora PPLN di Eropa. “Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024,” kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, saat mengadu ke DKPP, 18 April 2024 lalu. Kata dia, keduanya beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa, atau sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia.
12. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perubahan perhitungan syarat usia calon kepala daerah. Menurut dia, syarat usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan minimal 25 tahun bagi calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2024, wajib terpenuhi saat pelantikan pada 1 Januari 2025, bukan saat pendaftaran. “Keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025,” ujar Hasyim dalam keterangan resminya, Minggu (30/6).
Hasyim menerangkan, formula pemenuhan syarat usia bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini mempertimbangkan sejumlah kerangka hukum. Salah satunya adalah amar putusan MA No. 23 P/HUM/2024 angka 2 yang mengubah isi Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU). Putusan ini mengubah perhitungan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya dihitung pada saat pendaftaran, menjadi ketika dilantik sebagai kepala daerah definitif. Sedangkan untuk waktu pelantikan, lanjut Hasyim, mengacu pada akhir masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 dalan Undang-Undang (UU) Pilkada. “Pasal 201 ayat (7): Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024,” kata Hasyim.
Sebelumnya, dua orang mahasiswa, Fahrur Rozi dari UIN Syarif Hidayatullah dan Antony Lee dari Podomoro University, melayangkan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam dokumen gugatan yang dilayangkan pada 11 Juni itu, keduanya meminta MK memberlakukan tafsir yang jelas terhadap syarat usia calon kepala daerah (cakada), yakni terhitung saat penetapan calon. “Sudah benar dan tepat jika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020,” tulis mereka dalam permohonan uji materi itu.
13. Pengamat politik M Qodari menilai, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep lebih memiliki peluang menang dalam Pilkada Jawa Tengah ketimbang Pilkada Jakarta 2024. Kaesang berpotensi melawan sejumlah nama besar bila maju di Pilkada Jakarta, salah satunya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Jadi istilah saya, Kaesang kalau masuk Jakarta itu sama saja masuk kolam hiu gitu ya. Kolam hiu ini karena isinya hiu semua, gede-gede semua,” kata Qodari dalam Youtube LSI, Minggu (30/6). Beda kondisinya, kata dia, bila Kaesang memilih Pilkada Jateng sebagai lokasi kontestasi elektoralnya. “Sementara kalau di Jawa Tengah itu masih kolam tongkol hehe, mohon maaf kalau ada yang enggak setuju. Ini sekadar intermezo. Dan Kaesang kalau masuk Jawa Tengah itu akan jadi hiunya,” ungkap Qodari.
14. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan sinyal partainya akan mengusung kader sendiri pada Pilkada Jakarta. “Di Jakarta banyak nama yang beredar, sebagai partai yang mendorong sistem kaderisasi secara sistemik, tentu saja banyak kader yang siap dicalonkan,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6). Beberapa nama yang menurutnya potensial untuk diusung yaitu Sekretaris Kabinet yang juga mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas. Juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, anggota Fraksi PDI-P di DPR Charles Honoris dan Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga. ‘’PDI Perjuangan tidak kekurangan stok pemimpin,” ujar Hasto.
PDI Perjuangan buka sinyal mengusung kader sendiri di Pilkada Jawa Tengah 2024, jika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, ikut serta. Sebagai informasi, nama Kaesang muncul teratas dengan elektabilitas 15,9 persen dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). “PDI Perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga partai,” kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
Hasto menyampaikan, setidaknya, ada dua nama kader partai banteng yang patut diusung yakni eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. “Muncul juga nama Pak Andika (untuk Pilkada Jateng),” imbuhnya. Soal nama Kaesang yang unggul dalam survei, Hasto menegaskan, Jawa Tengah merupakan basis suara PDI Perjuangan. Ia optimistis bisa menang jika mengusung kader sendiri di provinsi yang pernah dipimpin Ganjar Pranowo. “Kami lebih mendorong, karena Jawa Tengah adalah basis PDI Perjuangan, (yang diusung) adalah kader dari internal partai,” pungkasnya.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tak ambil pusing dengan hasil survei LSI yang menyebut pengaruh Presiden Jokowi masih menentukan arah pilihan masyarakat pada Pilkada Jateng 2024. “Ya, PDIP berdiri atas kekuatan kolektif didasarkan oleh ideologi partai, kepemimpinan strategis yang menyatu dengan kekuatan akar rumput. Itu kekuatan partai bukan kekuatan orang per orang,” kata Hasto ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6). Hasto menegaskan, dengan kekuatan kolektif, PDI-P justru optimis menghadapi Pilkada 2024 di manapun. Apalagi, jika merujuk pengalaman partainya yang tetap menjadi nomor satu atau peraih suara terbanyak pada Pileg 2024 meski di tengah kecurangan dan intervensi.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membuka peluang mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024, apalagi Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga menyebut Anies sebagai sosok yang menarik. Namun, Hasto menekankan, arah koalisi PDI-P di beberapa provinsi yang strategis seperti Jakarta masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Mbak Puan mengatakan Pak Anies ini menarik. Tetapi kerja sama politik terhadap wilayah-wilayah yang sangat strategis itu kami menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan ibu Megawati yang terus mencermati hari ke hari seluruh dinamika politik yang berkembang,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).
Hasto mengungkapkan, pernyataan Puan Maharani tersebut lantas dikembangkan dengan mendengar komitmen dan suara dari akar rumput. Baca juga: PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri Menurut dia, kerja sama partai politik tidak boleh menghilangkan suara akar rumput mengingat pilkada tidak hanya soal elektabilitas semata “Kami dengarkan suara akar rumput, dengarkan suara wong cilik, komitmen di dalam memperbaiki nasib wong cilik,” ujar Hasto. Kata dia, potensi PDI-P mengusung Anies terbuka selayaknya Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang pernah bekerja sama dengan Partai Masyumi meski punya ideologi yang berbeda. Hasto menyebutkan, ketika itu, kedua partai politik bekerja sama untukmenghadapi berbagai tantangan eksternal dan geopolitik global, termasuk kolonialisme Belanda.
Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya sudah menyiapkan sejumlah nama untuk Pilkada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun nama-nama tersebut berasal dari kadernya sendiri. Untuk Pilkada Jawa Timur misalnya, ada nama Tri Rismaharini yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial dan Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat sebagai Menteri PAN-RB. “Pilkada Jawa Timur partai memiliki sedikit banyak calon kepala daerah. Kepala daerah incumbent misalnya muncul beberapa nama. Dalangan menteri ada Ibu Risma, ada Pak Abdullah Azwar Annas,” kata Hasto di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).
“Ada Pak Pramono Anung, ini laris manis ada yang ngusung di Jakarta, ada yang ngusulkan di Jawa Timur,” imbuh Hasto. Hasto menuturkan, partai juga menyiapkan sejumlah nama yang kini masih menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Timur. Yakni Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Bupati Sumenep Nur Fauzi. “(Basis politiknya) Sangat kuat sehingga tinggal merumuskan kerjasama politik,” beber Hasto. Hasto bilang, kader internal partai juga diutamakan di Pilkada Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa peluang PKS berkoalisi dengan PDI-P di Pilkada Jakarta 2024 masih terbuka lebar. Dia menampik anggapan banyak pihak soal PKS dan PDI-P seperti minyak dan air yang tak mungkin bersatu. “Ini kan mirip dengan kasus dengan PKB. Dulu kan menjelang Pilpres, kan ada tuh pengamat dan atau yang mengatakan enggak mungkin PKS sama PKB bergabung. Itu ibarat minyak dan air. Ternyata kita bergabung asyik-asyik aja tuh,” ujar Hidayat. Bahkan, kata Hidayat, kerja sama PKS dan PKB memberikan keuntungan politik untuk masing-masing pihak. Situasi ini juga sudah pernah terjadi antara PKS dan PDI-P di pilkada terdahulu.
Dia mencontohkan koalisi PKS dan PKB dalam Pilkada Kota Banjarmasin 2015, Pilgub Sulawesi Selatan 2017 dan Jawa Timur 2018, dan Kalimantan Selatan 2020. “PDI-P juga begitu, orang lupa bahwa sudah berkali-kali PDIP dan PKS itu berkoalisi dalam pilkada. Nice-nice aja kok, enggak ada masalah,” ungkap Hidayat. Hidayat menegaskan, tidak ada perbedaan ideologi yang membuat partainya tak bisa berkoalisi dengan PDI-P di pemilu. “Jadi ini ada framing gitu ya seolah-olah gitu, enggak mungkin bisa ketemu karena ideologi beda. Ideologi apa yang beda? Kita semuanya ini partai-partai politik di Indonesia ini ideologinya sama, yaitu tentang ya Indonesia, ya Pancasila, ya NKRI,” tutur Hidayat.
15. LSI mengungkapkan, ada faktor Presiden Jokowi yang membuat elektabilitas Kaesang Pangarep unggul dalam survei sementara di Pilkada Jawa Tengah 2024. Direktur Eksekuti LSI Djayadi Hanan menjelaskan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Pada konteks tersebut, masyarakat Jawa Tengah cenderung akan memilih calon gubernur yang dekat dengan Jokowi. “Jadi, kenapa Kaesang unggul dibanding yang lain karena para pemilih Jateng yang puas dengan kinerja Pak Jokowi lebih memilih Kaesang dibanding yang lain. Ini menunjukkan kenapa Kaesang unggul saat ini. Selain popularitas paling tinggi, juga karena ada pengaruh Pak Jokowi di situ,” kata Djayadi dalam YouTube LSI, Minggu (30/6).
LSI mengungkapkan nama anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi, artis Raffi Ahmad, hingga mantan ajudan Prabowo Subianto, Sudaryono berada di posisi unggul di Pilkada Jateng 2024. Adapun para responden ditanyai mengenai siapa calon gubernur pilihan mereka di Jateng dalam sesi pertanyaan semi terbuka. Ada 21 nama yang disodorkan LSI. “Yang sementara unggul adalah nama Kaesang Pangarep, disusul oleh Ahmad Luthfi, lalu nama berikutnya Abdul Wachid, Raffi Ahmad juga ada di situ, Bambang Wuryanto Pacul, Sudaryono, Hendar Prihadi mantan Wali Kota Semarang,” ujar Djayadi.
Ia menjelaskan, selain Sudaryono dan Hendra Prihadi, lima nama di atas menjadi calon yang meraih elektabilitas di atas 5 persen. Sisanya, kata dia, masih mendapat elektabilitas di bawah 5 persen. Maka dari itu, Djayadi menilai pertarungan di Pilkada Jateng 2024 masih sangat terbuka. “Masih belum ada yang bisa disimpulkan unggul, apalagi dominan. Jarak antara Kaesang Pangarep dengan Ahmad Luthfi juga dekat, cuma beda 2-3 persen,” tuturnya.
16. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyarankan Anies Baswedan masuk parpol saja. Sebabnya, jika bergabung ke parpol, Anies bisa mewarnai partai dengan popularitasnya sekaligus merasakan politik yang lebih fundamental. Selain itu, nyali Anies juga patut diuji karena sedang turun kelas dari pilpres ke pilkada. “Pak Anies seru juga kalau masuk parpol. Supaya ikut merasakan politik lebih fundamental. Mewarnai partai dengan popularitasnya sehingga tidak merasa besar sendiri. Salut untuk Kang Emil berani tampil sebagai kader partai tanpa merontokkan nama besarnya,” ujar Syahrial, Minggu (30/6).
“Parpol apapun terserah Anies. Tapi kita harus menguji nyali Anies yang turun kelas ke pentas daerah dari pentas nasional. Targetnya selalu sempit, pribadi sekali,” sambungnya. Syahrial menjelaskan, Demokrat terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung ke partai. Namun, dia menegaskan, belum tentu Demokrat akan mengajukan Anies sebagai cagub di Jakarta, mengingat ada mekanisme partai yang harus dilewati. Lebih jauh, Syahrial mengingatkan, parpol tidak mengejar coattail effect di pilkada. Sebab, di pilkada, kandidat hanya butuh kursi partai agar bisa maju dalam kontestasi.
17. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menggelar demo menolak revisi Undang-undang (UU) Polri di kawasan Car Free Day (CFD), Jakarta, pada Minggu (30/6). Perwakilan aliansi sekaligus eks Ketua AJI, Sasmito Madrin mengatakan, kekuasaan Polri bakal melebihi Presiden jika revisi UU Polri disahkan. Sasmito turut menyoroti banyaknya polisi yang tetap menjadi anggota Polri meski telah melakukan pelanggaran pidana. Dia memberi contoh kasus Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, yang ujung-ujungnya menyalahkan embusan angin, bukan polisi yang menembakkan gas air mata.
Sasmito turut memprotes tindakan polisi terhadap bocah bernama Afif Maulana yang tewas di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). “Polisi melakukan pembunuhan terhadap korban Kanjuruhan, tetapi tetap menjadi anggota polisi. Polisi melakukan pembunuhan terhadap Afif, tapi tetap menjadi polisi. Itu artinya polisi hari ini menjadi lembaga yang super body,” ujar Sasmito dalam orasinya. “Maka tidak salah kalau kita mengatakan NKRI adalah Negara Kepolisian Republik Indonesia. Karena kekuasaan polisi melebihi Presiden. Tidak ada polisi yang dinyatakan bersalah kemudian dihukum,” sambung dia.
18. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menuntut aksi nyata presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menghapus hukuman mati di Indonesia. Sekretaris Jenderal KPI Mike Verawati mengapresiasi aksi Prabowo yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia dari hukuman mati di Malaysia pada 2015 lalu. Ia adalah Wilfrida Soik, yang kisahnya selalu diceritakan Prabowo di sejumlah forum, termasuk debat calon presiden 2024. “Saya enggak mau urusan-urusan, sorry Pak Prabowo nanti akan menjadi presiden selanjutnya, dia banyak campaign soal menolak hukuman mati. Itu enggak boleh digunakan hanya untuk populis, supaya kelihatan, ‘Oh sesuai’,” tutur Mike Verawati dalam Diskusi Publik di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/6). “Kita juga harus tuntut bagaimana dia (Prabowo) bisa mengartikulasi atau menurunkan itu dalam hal komitmen. Menuju ke negara yang abolisionis,” tegasnya.
KPI mengungkapkan 30 persen dari 165 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri merupakan perempuan. Sekretaris Jenderal KPU Mike Verawati mengatakan pada sebagian kasus, apa yang dilakukan para pekerja migran adalah bentuk perlawanan. Menurutnya, banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri diperlakukan tak layak oleh majikan mereka. “Kalau sekarang 165 (WNI terancam hukuman mati), memang kalau dihitung, saya tadi pagi masih ngecek lagi, 30 persennya memang perempuan,” kata Mike dalam Diskusi Publik di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (30/6). “Kita melihat bagaimana sanksi-sanksi yang diberikan ini sangat enggak fair untuk pekerja perempuan, tapi dia dalam daftar (terancam hukuman mati),” sambung dia.
KPI, lanjut Mike, heran dengan sanksi hukuman mati yang diberikan kepada para TKI itu. Sebab, Mike menekankan tindakan para TKI itu merupakan reaksi dari sikap buruk tuan mereka, seperti kekerasan hingga pemerkosaan. “Bahkan, ada yang disuruh makan makanan yang dimakan hewan peliharaan, dalam hal ini anjing. Dia sudah tidak tahan menahan penyiksaan itu. Manusia kan punya batas, dia melawan,” ucapnya. (HPS)
