Ketua DPR Puan Maharani (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua DPR Puan Maharani meminta nama-nama anggota DPR yang diduga bermain judi online diumumkan secara terbuka, ia tak ingin kasus tersebut jadi fitnah. Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menyebutkan, MKD sudah mendapatkan data terkait anggota dewan yang bermain judi online dari Satgas Pemberantasan Judi Online. Jumlah 60 orang, dua anggorta DPR, 58 lainnya orang yang bekerja di lingkungan DPR. Perputaran uangnya ditaksir mencapai Rp 1,92 miliar.
Isu menarik lainnya, Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri bidang ekonomi membahas rencana pemerintah mengenakan bea masuk impor sebesar 200 persen terhadap produk impor asal China. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Presiden Jokowi menanyakan, kenapa harga obat dan alat kesehatan di dalam negeri lebih mahal, sementara industri farmasi tidak kunjung maju. Padahal, jika harga obat mahal, pendapatan industri farmasi membengkak. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketua DPR Puan Maharani meminta nama-nama anggota DPR yang diduga bermain judi online diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Puan mengaku tak ingin kasus itu hanya menjadi fitnah. “Ya kalau memang itu ada, ya sebutin namanya. Biar enggak ada fitnah,” kata Puan singkat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Puan meminta Polri menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan judi online. Ia menegaskan, menjadi tugas Polri untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku sampai bandar judi online. Hal itu disampaikannya saat peringatan HUT ke-78 Polri, kemarin. Puan menyebut, ada sebanyak 3,2 juta orang di Indonesia yang tercatat kecanduan judi online. Angka tersebut cukup fantastis sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang menduduki peringkat pertama se-Asia Tenggara terkait judi online. “Judi online banyak melahirkan permasalahan sosial baik yang bersifat personal maupun komunitas,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7).
Apalagi, masyarakat yang bermain judi online akan cenderung jadi kecanduan sehingga terjerumus pada pinjaman online karena hidupnya menjadi “gali lubang tutup lubang”. Tak berhenti sampai di situ, tingkat kriminalitas akan bertambah karena kecanduan judi online. Padahal, pemerintah sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. “Saya juga banyak mendengar orang tua yang harus menanggung atau membayar utang anaknya karena kecanduan judi online. Masalah-masalah sosial akibat judi online seperti ini harus jadi perhatian kita bersama, apalagi judi online sudah menyusup masuk ke semua kalangan,” ujarnya.
2. Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menyebutkan, MKD sudah mendapatkan data terkait anggota dewan yang bermain judi online dari Satgas Pemberantasan Judi Online. “Yang pasti hanya ada dua anggota DPR dan statusnya terduga. Kita akan klarifikasi mereka lalu orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58,” kata Adang. Adang melanjutkan, perputaran uang dalam dugaan judi online di lingkungan DPR ditaksir mencapai Rp 1,92 miliar.
Adang melanjutkan, berdasarkan data dari Satgas Pemberantasan Judi Online, perputaran uang yang ditaksir dalam kasus dugaan judi online di lingkungan DPR mencapai Rp 1,92 miliar. MKD DPR akan memanggil dua anggota DPR tersebut untuk mendengarkan keterangannya. Namun Adang belum menyebutkan siapa dua anggota DPR yang dimaksud. “Karena ketentuannya baik itu anggota DPR maupun juga karyawan pasti kita melakukan seluruh proses klarifikasi,” ujar politisi PKS ini.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Satgas Pemberantasan Judi Online segera membawa para pelaku bisnis judi online yang tertangkap ke pengadilan. “Siapa pun bandar atau kaki tangannya yang tertangkap itu harus dibawa ke pengadilan, disidangkan supaya ada efek jera kepada yang lain,” kata Fickar, kemarin.
Menurut Fickar, kasus-kasus judi online di Indonesia banyak yang tidak tuntas sampai ke pengadilan. Hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan dalam upaya pemberantasan judi online. “Kekeliruannya kebanyakan kasus (judi online) selesai di penyidikan kepolisian, terlepas bagaimana cara penyelesaiannya, termasuk damai. Yang pasti itu berhenti kasusnya di situ, itu salah satu kelemahan dalam memberantas judi online,” jelas Fickar.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai Pemprov DKI Jakarta lamban dalam menyikapi maraknya judi online di Jakarta. “Pemprov DKI relatif lamban dalam menyikapi berbagai fenomena sosial, jadi terkesan hanya bergerak ketika terjadi masalah,” ujar Rio dalam keterangannya, Selasa (2/7). Menurut Rio, Pemprov DKI tidak melakukan tindakan preventif terkait judi online, misalnya lakukan sosialisasi bahaya judol ke tingkat RT/RW hingga pelajar dan anak-anak muda. Padahal, sangat berbahaya jika warga kecanduan judi online. “Polanya terkesan seperti pemadam kebakaran, memangani saat timbul kejadian,” sambung Rio. Ia mengaku sangat prihatin mendengar hasil PPATK yang menyebut Jakarta sebagai wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak kedua di Indonesia.
3. Presiden Jokowi membahas rencana pemerintah mengenakan bea masuk impor sebesar 200 persen terhadap produk impor asal China. Pembahasan itu dilakukan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi yang membahas topik utama relaksasi pajak kesehatan pada Selasa (2/7). Presiden meminta agar perkembangan rencana itu dilaporkan kembali dalam dua pekan mendatang. “Itu (rencana penerapan bea masuk) bagian dari pembahasan, nanti dua minggu lagi kita laporkan (ke Presiden),” ujar Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7). Saat ditanya seperti apa pembicaraan di kalangan kementerian terkait rencana pemberlakuan bea masuk 200 persen terhadap produk China, Agus menyatakan belum bisa memberi penjelasan. “Saya belum bisa laporkan,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto mengingatkan Kemendag untuk berhati-hati terkait rencananya menerapkan kebijakan tarif bea masuk bagi barang impor termasuk China 200 persen. Kata Darmadi, jika kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi industri tekstil, maka model kebijakannya mesti dibuat lebih spesifik. Tidak digeneralisir atau diterapkan kepada seluruh industri. “Yang terancam kan industri tekstil, jadi model kebijakannya sebaiknya dikhususkan untuk industri tersebut. Setiap sektor industri kebijakannya atau pendekatannya harusnya beda-beda. Tidak bisa disamain begitu saja karena habitat atau iklim bisnisnya berbeda antara industri satu dengan lainnya,” ujar Darmadi, kemarin.
4. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Presiden Jokowi sempat bertanya mengapa harga obat dan alat kesehatan di dalam negeri lebih mahal, tetapi industri farmasinya tidak kunjung maju. Padahal, seharusnya tingginya harga obat membuat pendapatan industri farmasi membengkak. “Dia (Presiden Jokowi) ingin harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Kenapa harga obat dan alkes tinggi, yang kedua kok industrinya enggak maju-maju,” kata Budi usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7). Budi menjawab, masalahnya kemungkinan karena inefisiensi jalur perdagangan dan tata kelola sehingga peningkatan harga menjadi tidak beralasan. Kemudian, karena kebijakan perpajakan (tax policy) yang tidak berpihak pada industri di dalam negeri.
Budi menuturkan, Presiden Jokowi meminta dirinya mencari formulasi agar harga obat dan alat kesehatan di Indonesia lebih murah seperti di luar negeri. Presiden meminta dirinya menemuinya dalam dua minggu ke depan untuk menjelaskan formulasi tersebut. “Dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Dua minggu saya balik (ke Istana),” kata Budi.
5. Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung dorongan DPR kepada Kemendikbudristek agar menggaet BUMN untuk merancang pemberian bantuan dana biaya kuliah kepada mahasiswa. Muhadjir menilai setiap upaya pemerintah untuk membantu mahasiswa meringankan pembayaran kuliah adalah hal yang baik. Tak terkecuali menggunakan pinjaman online (pinjol). “Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu termasuk pinjol. Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak,” ,” kata Muhadjir di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7).
Muhadjir menilai fitur pinjol seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Namun, terdapat penyalahgunaan oleh para pengguna. “Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja kemudian terjadi fraud terjadi penyalahgunaan itu orangnya,” jelas dia. Muhadjir juga merespons sejumlah opini yang menilai penggunaan pinjol sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. Ia menyebut opini tersebut tak tepat. Ia mencontohkan praktik kampus terkemuka di Jakarta yang menggunakan pinjol untuk membantu para mahasiswa.
Muhadjir Effendy yang mantan Mendikbud itu mendorong agar kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya untuk mahasiswa baru (Maba). Ia menilai kebijakan itu lebih memberikan kepastian kepada orang tua bahwa anaknya akan lulus tanpa kendala ekonomi yang berarti.
“Saya kemarin sampaikan misalnya, naikkan biaya itu jangan serta merta, jadi naikkan lah kepada Maba saja dan itu jangan naik sampai nanti selesai dia,” kata Muhadjir dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan tokoh masyarakat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
6. Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR 2024 Ace Hasan Syadzily mengatakan Kemenag telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (UU) dan Keppres terkait kebijakan alokasi tambahan kuota haji khusus. Melalui panitia khusus (pansus) yang akan segera dibentuk, Ace menyebut kebijakan ini akan didalami secara bersama. Pasalnya, pada 27 November 2023 silam, Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggelar rapat untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Kala itu, kuota haji untuk Indonesia tahun 2024 mencapai 221.000 orang. Lalu, Indonesia mendapat kuota tambahan 20.000, sehingga total kuota haji untuk jemaah Indonesia 2024 mencapai 241.000. Kemudian, jumlah kuota haji ini dibagi untuk haji reguler dan haji khusus. “Di mana kuota diberikan 92 persen untuk jemaah reguler, dan 8 persen untuk jemaah khusus. Maka dengan demikian, maka kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241 (ribu) ini untuk haji reguler 221.720 dan untuk haji khusus 19.280,” ujar Ace dalam jumpa pers evaluasi ibadah haji 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,kemarin.
7. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengakui, mantan Panglima TNI Andika Perkasa salah satu sosok yang akan diprioritaskan untuk diusung sebagai calon gubernur Jakarta oleh partainya. “(Andika) menjadi salah satu nama yang kemudian kita coba untuk masukkan dalam salah satu calon (pada Pilkada Jakarta),” kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7). Namun, Puan menegaskan Andika bukan satu-satunya yang dipertimbangkan oleh PDI-P. Ketua DPR itu mengatakan, semua nama yang masuk dalam radar PDI-P ikut dipertimbangkan, tetapi ia tidak menyebutkan siapa saja sosok dimaksud.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, partainyaa memprioritaskan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa untuk menjajaki kontestasi di Jakarta. “Yang pertama adalah di internal mulai diinventarisir nama-nama prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI,” sebut Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Tapi, ia menyampaikan, wacana itu belum dirembug dan diajukan ke Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri.
8. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, PKB dan PDI-P sudah membahas potensi menduetkan Anies Baswedan dan Andika Perkasa untuk Pilkada Jakarta 2024. Namun, Muhaimin menegaskan, pembicaraan antara kedua partai itu belum memutuskan Anies-Andika akan diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. “Masih diskusi, belum (final). Masih ada beberapa alternatif,” kata Muhaimin di gedung DPR, kemarin. Diakui, PKB memang condong mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. Namun belum memutuskan siapa sosok yang akan mendampingi Anies. Ia pun belum bisa mengambil sikap dengan mencuatnya duet Anies-Andika untuk Pilkada Jakarta.
Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda buka suara terkait opsi sosok cawagub pendamping Anies Baswedan selain Sohibul Iman yang telah diusung oleh PKS pada Pilkada Jakarta 2024. Huda mengaku tak masalah jika sosok tersebut berasal dari partai politik lain. Terpenting, sosok tersebut mampu memperbesar peluang Anies untuk menang. “Ya, nggak harus dari PKB. Figurnya bisa siapa pun yang semangatnya memastikan poros ini menang,” kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7). Huda berharap sosok tersebut dapat lebih mudah diterima oleh pihak lain agar memperluas kans Anies untuk diusung lebih banyak parpol.
9. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut sosok-sosok yang mumpuni untuk menjadi Capim KPKmasih trauma atas peristiwa 2019, akibatnya, jumlah pendaftar capim KPK 2024-2029 masih minim. Kurnia mengatakan, saat itu (2019) KPK dilemahkan dan masyarakat dikelabui janji manis DPR dengan klaim akan memperkuat Undang-Undang KPK. “Ternyata berujung pada penggembosan lembaga tersebut, baik melalui Revisi UU KPK maupun pemilihan Pimpinan KPK,” kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (2/7). Tidak hanya itu, sosok yang dinilai kompeten itu juga tidak lagi percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi.
10. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan proses penyidikan terkait kematian siswa SMP Afif Maulana akan dilakukan secara profesional dan transparan. Sigit akan menindak seluruh anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etik maupun pidana dalam kasus kematian Afif. “Proses etik menunjukkan bahwa kita tidak ada yang ditutupi dan bila ada kasus pidana juga akan ditindaklanjuti,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/7). Sigit bahkan mengaku telah memerintahkan Bareskrim Polri untuk menerjunkan tim untuk melakukan supervisi bila ditemukan unsur dugaan tindak pidana. Di sisi lain, ia menambahkan tim khusus dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri hingga Kompolnas juga turun tangan mengecek proses penyelidikan yang berlangsung.
Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan, keterangan polisi berubah-ubah dalam kasus kematian Afif Maulana (13) yang diduga tewas karena diduga dianiaya anggota Polri. Indira menyebut, awalnya Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyangkal Afif adalah rombongan 18 orang yang ditangkap oleh anggota Sabhara karena tuduhan hendak melakukan tawuran. Namun pernyataan itu berubah setelah viral di sosial media dugaan Afif dibunuh dengan cara dianiaya saat penangkapan 18 orang itu. “Baru setelah kasus viral, ia (Kapolda Sumbar) menyebutkan korban Afif meninggal akibat benturan akibat meloncat dari jembatan (saat hendak ditangkap),” kata Indira dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7).
Keluarga Afif Maulana (12) yang tewas diduga disiksa Polisi di Padang, Sumbarmeminta bantuan Komnas HAM agar jenazah korban diekshumasi dan diotopsi ulang. Direktur LBH Padang Indira Suryani mengatakan, hal ini untuk memastikan apakah Afif meninggal karena penyiksaan, atau melompat dari atas jembatan ke sungai seperti diklaim kepolisian. “Dari pihak keluarga, demi keadilan, walaupun itu sangat sakit bagi keluarga, keluarga siap untuk melakukan ekshumasi itu untuk memberikan keadilan bagi Afif dan keluarga,” ujar Indira yang juga kuasa hukum keluarga korban, Selasa (7/2).
Penutupan kasus kematian Afif Maulana (12) yang diduga disiksa polisi di Padang, tidak diberitahukan pihak Polda Sumbar kepada keluarga korban. Direktur LBH Padang Indira Suryani mengatakan, keputusan penutupan kasus itu dilakukan sepihak tanpa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Kepolisian bahkan tak memberikan surat penghentian penyelidikan kepada pihak keluarga. “Iya belum pernah memberitahukan ke keluarga” ujar Indira di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Polda Sumatera Barat membantah telah menghentikan pengusutan kasus kematian Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun yang diduga terlibat tawuran beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan terus berlanjut. Bantahan tersebut disampaikan menyusul munculnya pemberitaan di salah satu media bahwa polisi telah menutup penanganan kasus tersebut. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan mengatakan, saat ini pihaknya terus memeriksa saksi-saksi guna mencari bukti-bukti baru. “Kami dari Polda Sumbar akan meluruskan informasi berita, isu-isu berkembang bahwa Polda Sumbar sudah menghentikan kasus penemuan mayat (Afif Maulana) di Jembatan Kuranji. Jadi sampai saat ini, sesuai apa yang disampaikan Bapak Kapolda saat konferensi pers bahwa jelas Polda Sumbar sampai saat ini masih mencari dan masih menyelidiki,” kata Dwi di Mapolda Sumbar, Selasa (2/7) sore.
Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak Polri mengungkap kebenaran mengenai kematian bocah berusia 13 tahun, Afif Maulana, di Padang, Sumbar. Habiburokhman mengatakan, semua pihak harus mengawasi penanganan kasus kematian Afif supaya tidak ada lagi tuduhan tak berdasar. Adapun Afif diduga dianiaya polisi hingga meninggal dunia. Terdapat bekas lebam hingga sundutan rokok di jenazah Afif. “Prosesnya yang sama-sama kita awasi sehingga tidak ada lagi dugaan atau prasangka yang tidak berdasar. Kita ingin kebenaran bisa benar-benar terungkap,” ujar Habiburokhman dalam keterangan video, Selasa (2/7).
Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, tim Siber Mabes Polri pasti bisa melakukan upaya tertentu pada kamera CCTV di Polsek Kuranji yang merekam kejadian dugaan penganiayaan polisi terhadap Afif Maulana (13) hingga tewas di Padang, Sumbar. Pasalnya, Polda Sumbar mengklaim rekaman CCTV di hari kejadian Afif dan kawan-kawan dianiaya polisi di Polsek Kuranji sudah tidak ada. “Tidak ada salahnya jika tetap dilakukan upaya tertentu menggunakan teknologi oleh tim Cyber Mabes Polri, karena CCTV ini menjadi vital,” ujar Taufik, Selasa (2/7) Taufik menjelaskan, kasus dugaan penyiksaan harus ditangani secara hati-hati dan saksama.
11. Kejagung membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut supervisi dan koordinasi tidak berjalan jika ada jaksa yang ditangkap. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menilai pernyataan yang disampaikan Alex dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR itu tidak sesuai fakta. Harli menyatakan sampai saat ini hubungan antara Kejaksaan dengan KPK berjalan dengan baik dan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Ia mempertanyakan dasar tudingan yang disampaikan Alex. “Apalagi kewenangan KPK justru lebih besar dari kejaksaan, sehingga tidak beralasan jika kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi,” kata Harli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/7).
Mabes Polri juga angkat suara terkait pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut supervisi dan koordinasi tidak jalan jika ada anggota yang ditangkap. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kerja sama terkait penegakan hukum akan dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman yang telah diteken sebelumnya. Trunoyudo memastikan secara kelembagaan Polri tidak memiliki masalah dengan KPK seperti yang disebutkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, pada Senin (1/7) lalu. “Sebagai landasan kerjasama dilaksanakan Koordinasi Supervisi yang mendasari Peraturan Komisi No.7 Tahun 2020 dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/7).
12. KPK membongkar soal tumpang tindih dan ketiadaan lembaga yang memimpin komando menjadi penyebab kesemrawutan tata kelola pelabuhan di Indonesia. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan perbaikan tata kelola pelabuhan menjadi salah satu fokus yang dikerjakan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Saat aksi mulai berjalan pada 2021, kata Pahala yang jadi Koordinator Pelaksana Stranas PK, setidaknya ada 16 lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pelabuhan. Pahala menyatakan situasi menjadi kacau karena tidak ada lembaga yang menjadi penentu keputusan atau kebijakan di pelabuhan. “Mulai dari 2021 kita lakukan rencana aksi dan yang kita kaget di pelabuhan ada 16 lembaga yang main di situ dan tidak ada komandannya,” ujar Pahala di Kantornya, Jakarta, Selasa (2/7).
KPK tengah mengusut dua kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero). Kerugian keuangan negara mencapai Rp45 miliar. “Untuk perkara Jasindo ada dua,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (2/7). Kasus pertama mengenai dugaan korupsi dalam pembayaran komisi agen oleh PT Jasindo tahun 2017-2020 dengan taksiran kerugian keuangan negara Rp36 miliar. Sedangkan kasus kedua mengenai dugaan korupsi pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI (Persero) tahun 2015-2020 dengan nilai kerugian keuangan negara sekitar Rp9 miliar.
13. Kejagung menyita sejumlah bukti terkait perkara dugaan korupsi kegiatan importasi gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) pada tahun 2020-2023. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan penyitaan dilakukan pada Senin (1/7) kemarin. “Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset berupa kendaraan dan uang,” kata Harli kepada wartawan, Selasa (2/7). Harli menyebut penyitaan dilakukan dalam rangka pemulihan keuangan negara. Menurut Harli, total ada 713 ton gula kristal dari pabrik PT SMIP yang disita. “Sebanyak 413 ton gula kristal putih dan 300 ton gula kristal mentah di pabrik PT SMIP Dumai,” ujar Harli. Penyidik menyita uang tunai sebesar Rp 200 juta, tiga truk trailer, serta empat kontainer berisi gula seberat 80 ton di Belawan Sumatera Utara.
14. Ketua panitia lelang PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Yudhi Mahyudin mengakui dirinya tidak memiliki sertifikat keahlian dalam proses lelang. Hal itu terungkap ketika jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung lakukan pemeriksaan terhadap Yudhi sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ). “Saudara ketika menjadi panitia pengadaan ini memiliki sertifikat atau keahlian teknis (pelelangan)?” tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/7). “Tidak punya Pak,” jawab Yudhi. (HPS)
