Paus Fransiskus (net)
Isu menarik siang ini, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia siang hari ini menjadi perhatian publik dalam dan luar negeri. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut sikap Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia dengan pesawat komersil dan tak menginap di hotel berbintang sepatutnya menjadi teladan bagi para pemimpin nasional dan global. Ini tentu berbeda dengan acara jalan-jalan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ke Amerika Serikat yang menggunakan pesawat jet mewah. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai sikap Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia dengan pesawat komersil dan tak menginap di hotel berbintang sepatutnya menjadi teladan bagi para pemimpin nasional dan global. “Paus Fransiskus berkenan berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak menginap di hotel berbintang. Hal itu menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi penting bagi para pemimpin bangsa di tingkat nasional dan ranah global,” kata Haedar, Selasa (3/9).
Haedar menyambut baik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Baginya, kunjungan ini merupakan kehormatan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia. Ia menyinggung komitmen Paus Fransiskus dalam membangun dan memperkuat hubungan Katolik dengan dunia Islam. Salah satunya kiprah Paus Fransiskus Bersama dengan Imam Besar Al Azhar Muhammad Ath-Thayeb menandatangani Dokumen Abu Dhabi tentang Human Fraternity.
2. Paus Fransiskus akan terbang ke Indonesia menggunakan pesawat komersil. “Sejauh saya tahu, beliau dan rombongan menggunakan pesawat komersil ALITALIA,” kata Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, Senin (2/9). Meski terbang dengan pesawat komersil, namun pesawat itu disewa khusus untuk Paus dan rombongan.
Paus Fransiskus enggan menggunakan mobil mewah selama kunjungannya ke Indonesia pada 3-6 September 2024. Ia akan menggunakan mobil yang sehari-hari digunakan warga kebanyakan. “Benar beliau memilih mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat, di sini Toyota Innova,” kata Suharjo. Ia menuturkan, selama berkunjung ke Indonesia, Paus Fransiskus dikabarkan tak akan menginap di hotel. “Beliau memilih tinggal di Kedubes Vatikan di Indonesia. Yang di hotel rombongannya,” ujarnya.
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengajak masyarakat Indonesia menerima kedatangan Paus Fransiskus di Tanah Air. Paus Fransiskus diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (3/9) siang ini pukul 11.30 WIB. Menurut JK, kedatangan Paus Fransiskus merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia. “Tentu kedatangan Paus Fransiskus itu suatu kehormatan bagi kita semua untuk menerima dengan baik,” kata JK dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/9).
JK mengatakan, meski jumlah penduduk Katolik di Indonesia tidak terlalu besar, namun tidak menjadi alasan bagi Indonesia untuk tidak menghormati Paus Fransiskus. Ia minta masyarakat Indonesia tetap toleran dan menghargai kedatangan Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu. “Dan Indonesia sebagai negara meskipun penduduk Katolik tidak terlalu besar tapi harus tetap toleran menyambut kedatangannya, siapa pun dia,” ujarnya.
3. Bacagub Jakarta, Pramono Anung (Pram) janji akan membuat jalan elevated atau layang khusus untuk motor dan sepeda di Jakarta jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta 2024-2029. Hal itu disampaikannya usai menggelar pertemuan dengan sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi kelas bawah Ibu Kota di bekas posko pemenangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Senin (2/9).
“Kalau perlu dibuatkan elevated. Elevated buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor,” kata Pram. Dia menilai jalur khusus untuk sepeda dan motor dalam bentuk elevated menjadi alternatif. Hal itu menurut dia sudah banyak dilakukan di negara-negara maju.
Menurut dia, hal itu juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan, terutama di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Sebagai orang yang memiliki hobi bersepeda, Pram mengaku jalur khusus tersebut akan menjadi perhatian dirinya. ‘’Ini contoh saja. Tentunya problem yang seperti ini buanyak banget,” kata Pram.
Ia juga bicara soal prinsip keadilan dalam transportasi publik. Termasuk bagi pengguna kereta rel listrik (KRL) commuter line yang kini sedang ramai menyusul wacana kenaikan tarif berbasis NIK. Menurut Pram, transportasi publik harus setara dan tidak boleh membedakan kelas antar masyarakat. Dia menilai semua orang harus diperlakukan sama. Namun, Pram mengaku akan mempelajari hal itu lebih lanjut.
Pramono Anung mengaku sudah mengantongi ketua tim pemenangannya di Pilgub DKI Jakarta. Sosok tersebut berasal dari kalangan profesional, bukan seorang politikus atau dari unsur partai. Namun, Pram enggan membocorkan sosok dimaksud, namun ia bilang namanya akan segera diumumkan. “Segera dalam waktu dekat timses saya umumkan. Dan timsesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik,” katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/9).
Dia memastikan sosok tersebut bukan Anies Baswedan seperti yang diisukan. Sebab, Anies menurut dia termasuk berlatar belakang politikus. Pram membantah ada intervensi partai di balik nama ketua timses yang sudah ia putuskan. “Kan, saya yang ditugaskan. Masa saya mau didorong-dorong. Enggak, lah. Udah, saya udah putuskan siapa yang mau jadi ketua timsesnya. Nanti diumumkan, yang jelas bukan politisi, bukan mantan gubernur. Jelas ya. Tapi good looking,” katanya.
4. Bacagub Jakarta, Ridwan Kamil (RK)janji akan bikin kampung wisata di Jakarta jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Dengan membayar Rp 300 ribu, wisatawan bisa menginap bersama warga. Program ini ia pilih karena telah terlaksana sebelumnya saat ia menjabat kepala daerah. “Ada destinasi kampung-kampung nanti kita bikin kampung wisata ya. Jadi orang, maaf ya, enggak nginep di hotel mewah tapi bisa nginep di kampung, homestay. Dulu saya lakukan itu makanya sekarang saya lakuin,” kata RK saat mendatangi markas Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta di Jl Surabaya, Menteng, Jakpus, Senin (2/9).
RK juga berjanji akan menanam pohon secara masif di tahun pertamanya jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Ia menilai sejauh ini hanya Kota Jakarta Selatan yang cukup rindang dengan pepohonan, sedangkan kota administrasi lainnya seperti Jakbar dan Jakut masih gersang. “Kita setahun pertama kalau terpilih mungkin dibantu Tim Fanta juga, kita 3 kali lipatkan jumlah pohon di Jakarta, supaya semua serindang Jakarta Selatan,” kata RK di Fanta HQ, Jakarta, Senin (2/9).
RK mengatakan nanti akan menanamkan jenis pohon yang mampu menyerap polusi udara secara maksimal. Pada saat yang sama, ia juga mencanangkan pembangunan hunian di atas fasilitas publik seperti stasiun KRL dan pasar. “Jadi kombinasi perumahan mendekat, bahasa kerennya urban densification gitu, kombinasi pohonnya 3 kali lipat,” ucapnya.
5. Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pilkada ulang jika kotak kosong menang di suatu wilayah pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Doli ingin semua daerah memiliki pemimpin terpilih yang menang secara definitif melalui pemilu. “Saya cenderung memilih harus dilakukan pemilihan ulang segera, agar semua daerah memiliki kepala daerah definitif (hasil pemilihan). Jangan sampai ada daerah tidak punya kepala daerah definitif,” kata Doli saat dihubungi, Senin (2/9).
Meski begitu, Doli menilai hal itu perlu dibahas lebih lanjut. Sebab, menurut dia, saat ini aturan soal skenario kotak kosong belum dibahas secara tegas. Politisi Partai Golkar itu mengaku akan menunggu surat resmi dari KPU untuk membahas hal itu. “Karena di UU belum ada pengaturan lebih tegas soal konsekuensi bila kotak kosong menang dalam sebuah Pilkada,” katanya.
KPU mencatat sebanyak 43 wilayah hanya memiliki pasangan calon tunggal di Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU Idham Holik menyebut calon tunggal terjadi di 37 kabupaten, 5 kota, dan 1 provinsi. Data itu dihimpun KPU pada Kamis (29/8) pukul 23.59 waktu masing-masing daerah.
6. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Maju, menggelar kampanye kotak kosong Pilkada 2024 di kantor KPU Kota Surabaya, Senin (2/8). Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk protes atas buruknya proses demokrasi dan Pilkada Surabaya 2024, yang hanya diikuti oleh satu bakal pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji. “Ini proses demokrasi yang paling memalukan yang pernah terjadi di Kota Surabaya. Surabaya ini kota besar, kenapa tidak ada satu calon pun yang ada di kota Surabaya selain petahana,” kata Koordinator Aksi, Yanto Ireng.
Yanto mengatakan jika ada satu bakal paslon yang mengikuti Pilwalkot Surabaya dengan dukungan seluruh partai di Surabaya, maka mereka khawatir tidak ada lagi kontrol kebijakan dari DPRD Kota Surabaya ke wali kota terpilih nanti. “Yang kami khawatirkan nanti adalah fungsi kontrol dari anggota legislatif sangat mandul terhadap kebijakan Pemkot Surabaya, itu yang kami sesalkan,” katanya.
Sesuai catatan, sebanyak 43 daerah akan menggelar pilkada dengan calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Daerah-daerah itu berpotensi dipimpin aparatur sipil negara (ASN) bila kotak kosong mengalahkan calon tunggal. Hal itu diatur dalam pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasangan calon tunggal hanya bisa menang dari kotak kosong bila mengumpulkan lebih dari 50 persen suara sah. “Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota,” bunyi ayat berikutnya.
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan pemerintah akan menunjuk penjabat (pj.) kepala daerah bila kotak kosong menang di pilkada. Penunjukan pj. kepala daerah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. Pj. gubernur dipilih oleh presiden atas usulan mendagri dan DPRD provinsi. Sementara itu, pj. bupati/wali kota dipilih oleh mendagri dengan usulan dari DPRD daerah masing-masing. Idham menuturkan, Pilkada baru akan dilakukan lima tahun berikutnya. Hal itu merujuk pasal 3 UU Pilkada.
7. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus perundungan di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip Semarang sudah kelewatan. Budi menyebut selain menyerang fisik dan mental korban, para pelaku juga lakukan pelecehan seksual. Hal itu disampaikannya menanggapi kasus perundungan yang dialami mahasiswi PPDS Undip, dokter Aulia Risma Lestari yang meninggal beberapa waktu lalu karena bunuh diri.
“Perundungan ini sudah keterlaluan dan itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harrasment juga,” kata Budi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, Bali, Senin (2/9). Tidak itu saja, kata Budi, korban juga dimintai uang hingga puluhan juta. Hasil investigasi Kemenkes, korban ditemukan ada dugaan pemerasan senilai Rp20-40 juta per bulan.
Budi mengatakan, praktik perundungan di Undip sudah terjadi puluhan tahun dan tidak bisa diselesaikan secara tuntas. “Menurut saya ini sudah keterlaluan, lah, dan sudah saatnya praktik-praktik seperti ini tidak ada lagi di dunia pendidikan apalagi di dokter spesialis kita,” katanya. Budi menolak anggapan bahwa perundungan bisa menghasilkan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang tangguh. Ia mendorong agar praktik bullying itu segera dihilangkan. ‘’Pilot fisik harus tangguh dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan,” ujar Budi.
Kemenkes mengungkap soal pemalakan dalam kasus perundungan berujung kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi kedokteran PPDS anestesi Undip Semarang. Jubir Kemenkes Mohammad Syahril menyebut temuan itu didapatkan melalui proses investigasi yang dilakukan Kemenkes. “Permintaan uang ini berkisar antara Rp20 hingga Rp40 juta per bulan,” kata Syahril dalam keterangannya, kemarin.
Syahril mengatakan berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, permintaan ini berlangsung sejak dokter Aulia masih di semester 1 pendidikan atau pada sekitar Juli hingga November 2022. Pungutan ini memberatkan dokter Aulia dan keluarga. Faktor itu diduga jadi pemicu awal almarhumah mengalami tekanan dalam pembelajaran karena tidak menduga akan ada pungutan sebesar itu. Syahril menyebut investigasi terkait dugaan perundungan masih berproses oleh Kemenkes bersama pihak kepolisian.
Polda Jateng masih mendalami dugaan pemalakan yang dialami dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi kedokteran PPDS anestesi Undip dari para seniornya. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan hasil investigasi dari Kemenkes telah diterima penyidik. Temuan investigasi itu akan digunakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng untuk mendalami dugaan perundungan yang dialami dokter Aulia.
“Data hasil investigasi dari kemenkes sudah diserahkan ke pihak kepolisian guna dilakukan penyelidikan dan pendalaman. Bahan hasil investigasi kemenkes sebagai petunjuk pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikannya,” ujarnya lewat pesan singkat, Senin (2/9).
8. Sejumlah aktivis anti korupsi Kota Yogyakarta, yakni Jogja Corruption Watch (JCW) dan Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta menuntut KPK segera periksa putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep terkait fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan bepergian ke Amerika Serikat (AS).
Mereka mengirimkan tuntutannya lewat pos pada Senin (2/9). Mereka berorasi di kawasan Tugu Pal Putih, Kota Yogyakarta sebelum berjalan mundur menuju Kantor Pos Gondolayu yang berjarak yang sekitar 350 meter dari titik keberangkatan.
“Jalan mundur simbol KPK yang mengalami kemunduran dalam penanganan korupsi,” kata Tri Wahyu selaku koordinator Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta. “Dulu, waktu korupsi mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, KPK bisa tegas, sekarang kami tuntut ketegasan yang sama, tak ada tebang pilih,” lanjutnya.
Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba menuturkan, melalui surat yang dikirimkan tersebut, mereka meminta KPK tidak mengirimkan utusan, namun memeriksa langsung Kaesang menyangkut dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. “Kasus jet pribadi yang melibatkan Kaesang Pangarep diduga dari pengusaha Singapura, di mana perusahaan Singapura ini ada MoU kerjasama dengan Pemkot Solo yang dipimpin Wali Kota Solo saat itu, Gibran Rakabuming Raka, kakak kandung Kaesang,” kata Kamba.
Melalui surat tersebut, para aktivis juga mendesak KPK segera memanggil Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait ‘Blok Medan’ dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Mereka juga meminta Bobby dan istrinya, yakni Kahiyang Ayu diperiksa, menyusul indikasi gratifikasi jet pribadi yang melibatkan keduanya.
“Atas kasus-kasus itu, KPK sampai sekarang belum ada kemajuan berarti, malah terkait kasus Kaesang lebih ke arah pencegahan, yaitu pernyataan KPK yang mengimbau Kaesang sebagai salah satu ketua umum parpol agar bergaya hidup sederhana,” ujar Kamba.
9. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman meminta KPK lakukan investigasi terkait dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi yang melibatkan anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Ia menilai tiudak wajar bila KPK hanya meminta klarifikasi dari Kaesang, bukan langsung menginvestigasinya. “KPK harusnya langsung lakukan investigasi bukan akan meminta klarifikasi. Harusnya KPK lakukan investigasi,” kata Zaenur, Senin (2/9).
Zaenur mengatakan, KPK bisa melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait penggunaan jet pribadi Kaesang. Misalnya, jet pribadi tersebut disewa atau tidak. Ia menyebutkan, KPK bisa meneliti hubungan pemilik jet pribadi tersebut dan usaha yang mereka miliki dengan penyelenggara negara. “Menurut saya KPK terlihat sangat tidak profesional dalam memberikan respons terhadap dugaan gratifikasi walaupun masih batas dugaan, tugas KPK untuk membuat clear masalah ini,” ujar Zaenur.
10. ICW mendorong KPK bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di luar negeri untuk mendalami dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep. Putra bungsu Presiden Jokowi itu tengah dibidik Komisi Antirasuah lantaran diduga menerima gratifikasi terkait fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER. “Kami mendorong agar KPK dapat berkoordinasi dengan penegak hukum di luar negeri untuk menelusuri dari aspek pemberi fasilitas terhadap Kaesang,” kata Peneliti ICW, Diky Anandya, Senin (2/9).
Berdasarkan informasi yang berkembang, kata Diky, pesawat jet yang digunakan Kaesang merupakan milik bos salah satu perusahaan e-commerce dari Singapura. Perusahaan tersebut diduga tergabung dalam konsorsium bisnis yang sahamnya terdaftar di Amerika Serikat (AS). “Berbekal informasi ini, KPK bisa melakukan koordinasi dengan penegak hukum di Singapura maupun di Amerika Serikat,” kata Diky.
Sebelumnya diberitakan, KPK akan memanggil putra bungsu Presiden Jokwi, Kaesang Pangarep untuk dimintai klarifikasi soal fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan bepergian ke Amerika Serikat (AS). “Suratnya sedang dikonsep, surat undangan,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/8). Alex mengatakan KPK perlu mendapat keterangan dari Kaesang untuk memastikan informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan gratifikasi berkaitan dengan fasilitas tersebut. Alex menegaskan KPK bisa meminta klarifikasi dari Kaesang meskipun dirinya saat ini bukan penyelenggara negara.
11. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan Korps Adhyaksa tak bisa diintervensi pihak manapun. Ia menyatakan Kejagung merupakan simbol kedaulatan penuntutan. “Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan, sekaligus simbol kedaulatan penuntutan, tidak boleh ada kekuatan lain yang dapat mengintervensi, mengarahkan proses hukum yang kita tidak sejalan,” kata Burhanuddin saat upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-79 di Lapangan Badiklat, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (2/9).
Burhanuddin mengingatkan tantangan yang dihadapi Kejaksaan di era globalisasi terus berkembang dan semakin kompleks. Karenanya perlu soliditas dan profesionalisme dari seluruh insan Adhyaksa. Ia mewanti-wanti agar seluruh anggota dapat menjaga independensi di seluruh tindakan. “Dalam menjalankan tugas ini, saya paham benar bahwa kita akan menemui banyak sekali tekanan hambatan, maupun godaan. Kita harus teguh berpegang pada prinsip integritas, personalisme, dan kejujuran,” tuturnya.
12. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian melaporkan hasil temuan terkait dugaan korupsi pengadaan gas air mata selama Tahun Anggaran (TA) 2022-2023 di lingkungan Polri kepada KPK, Senin (2/9). Aliansi Masyarakat Sipil berharap KPK berani menindaklanjuti laporan mereka terkait dugaan korupsi di lingkungan aparat penegak hukum tersebut.
Aliansi Masyarakat Sipil itu terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Pers, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), PSHK, Kontras, Remotivi, ICJR, Greenpeace, dan lainnya. Koordinator ICW Agus Suryanto mengatakan, hasil temuan yang dilaporkan ke KPK menyangkut adanya dugaan persekongkolan tender yang mengarah ke merek tertentu.
Ia juga mengatakan, ada indikasi mark up atau kemahalan harga yang dilakukan panitia pengadaan barang. Dugaan mark up ini mencapai Rp 26 miliar. “Ini sudah (kami) sampaikan kepada pimpinan KPK termasuk pada bagian pengaduan masyarakat agar segera ditindaklanjuti. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN yang itu notabene berdasarkan dari pajak masyarakat,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/9).
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, bila laporan yang disampaikan tersebut lengkap dan telah dinyatakan layak, maka akan ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan. “Bila ada pelaporan/pengaduan yang masuk maka akan dilakukan verifikasi. Dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpulan info. Bila dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, akan diproses ke tingkat penyelidikan,” kata Tessa.
13. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan, dirinya belum sampai pada keputusan final terkait rencana mendirikan parpol atau ormas usai gagal berkontestasi pada Pilkada 2024. Anies mengaku, dirinya tidak mau asal memutuskan karena mendirikan partai atau ormas membutuhkan ketelitian dan bukan hal yang mudah. “Saya tidak mau gegabah. saya akan hati-hati tetapi saya tidak menutup opsi untuk pembentukan ormas ataupun partai karena aspirasi itu ada,” ujar Anies dalam program Mata Najwa, kemarin.
Anies mengatakan, saat ini ada beberapa orang yang ditugaskan untuk melakukan kajian sebelum akhirnya sampai pada keputusan. “Kita akan lakukan keseriusan untuk mengkaji untuk menakar, bukan sekadar karena euforia dari lingkungan sekitar. Karena ini adalah sebuah langkah yang punya tanggung jawab konstitusional, politik, dan kepercayan dari publik. Harus dilakukan dengan matang, bukan sekadar euforia sesaat,” ujar Anies .
Anies memahami sikap pendukung militannya yang menyerukan untuk tidak memilih atau menjadi golput pada Pilkada Jakarta 2024. Namun, Anies tidak menjawab dengan tegas posisinya, apakah mendukung aksi dari pendukung garis kerasnya atau tidak. Menurut Anies, seruan tersebut merupakan ungkapan kekecewaan. Tetapi, bukan hanya karena dirinya tidak bisa ikut berkontestasi pada Pilkada Jakarta, melainkan akumulasi kekecewaan pada situasi yang terjadi saat ini. “Itu adalah ungkapan akibat kemampetan ketika aspirasi legitimate yang sudah dibawa juga oleh partai di tingkat daerah ternyata tidak bisa diakomodasi di tingkat keputusan nasional, sehingga muncul aspirasi itu,” katanya lagi. (Harjono PS)
