JAKARTA, REPORTER.ID – Warga Nahdliyin yang tergabung dalam Brigade Pengawal Mandat Ulama Tebuireng (PETIR) siap menggerudug Kantor DPN Garda Bangsa di Jakarta. Pihaknya tak gentar meladeni tantangan yang dilontarkan oleh jajaran Garda Bangsa. “Kami loyal dan setia kepada PBNU, jadi kami menunggu perintah ulama selanjutnya untuk bergerak menduduki kantor Garda Bangsa,” kata Koordinator Brigade PETIR, Syamsuddin Empay kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/9/2024).
Empay-sapaan akrabnya siap membawa pasukannya untuk menemui Tommy Kurniawan dan Rano Alfath. Karena keduanya, sudah berani mendeklarasikan perang dengan warga Nahdhliyin. “Mereka menantang secara terbuka, karena itu kami meminta izin kepada ulama untuk merespon hal itu,” ujarnya lagi.
Selain itu, kata Empay, pihaknya akan tetap mengawal penyelenggaraan Muktamar PKB Jakarta yang sebenarnya. Karena kegiatan Muktamar PKB tersebut merupakan arahan dan petunjuk dari PBNU. “PBNU adalah orang tua kandung PKB, kami siap menggelar muktamar tersebut dengan penuh khidmat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan mengatakan bahwa organisasinya itu menjadi garda depan untuk membela PKB, sesuai dengan Muktamar PKB yang telah sah digelar beberapa waktu lalu di Bali.
Saat muktamar di pulau dewata itu, menurut dia, Garda Bangsa telah bekerja sama dengan aparat kepolisian serta pecalang (petugas keamanan tradisional di Bali) untuk mengamankan jalannya muktamar.
Menurut Tommy, kerja sama dengan kepolisian akan terus berlanjut untuk juga menghadapi potensi oknum-oknum yang bakal menggelar muktamar tandingan. “Muktamirin telah sepakat untuk mengamanahkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Kiai Haji Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa yang sah yang sesuai dengan AD/RT dan juga sesuai dengan konstitusi,” jelas Tommy, Sabtu (31/8/2024).
Sedangkan menurut Bendahara Umum Garda Bangsa Rano Alfath, Garda Bangsa meminta aparat kepolisian tak memberikan izin terhadap acara muktamar tandingan di awal September 2024.
Oleh karena itu, dia meminta kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengatasnamakan PKB itu.”Kalau sampai ada kegiatan mengatasnamakan PKB, mohon kiranya dibubarkan,” kata Rano.
Namun, jika kepolisian atau aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan, dia memastikan jajaran Garda Bangsa akan melakukan pembubaran terhadap muktamar tandingan itu.
