Kaesang Pangarep saat datang ke KPK (net)
Isu menarik pagi ini, Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep akhirnya datang ke KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) untuk menyampaikan informasi soal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Ia mengaku hanya nebeng jet pribadi milik temannya yang berinisial Y.
Isu menarik lainnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpendapat, menteri dari kalangan profesional atau ahli di bidangnya dalam kabinet Prabowo Subianto tak harus dari luar partai. Menurutnya, menteri profesional juga bisa berasal atau terafiliasi dengan partai. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku partainya hanya mengambil jatah sedikit kursi kabinet Prabowo-Gibran. Berikut isu selengkapnya.
1. Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep akhirnya datang ke KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) untuk menyampaikan informasi soal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Ia datang bersama jubirnya, Francine Widjojo dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK untuk mengklarifikasi perihal dugaan gratifikasi pesawat jet yang dituduhkan kepadanya. Ia mengklaim pesawat yang ia tumpangi bersama Istrinya, Erina Gudono itu milik temannya. “Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya,” kata Kaesang.
Di sisi lain, Kaesang mengaku kehadirannya ke KPK ingin meminta saran dan pendapat KPK terkait tudingan dugaan gratifikasi kepada dirinya. “Saya minta arahan dan nasihat dari KPK,” imbuh suami Erina Gudono tersebut. Kaesang juga menyebut kedatangannya ke KPK merupakan inisiatif pribadi, bukan atas panggilan ataupun undangan dari KPK.
“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan/undangan tertulis dari KPK. Saya bukan pejabat ataupun penyelenggara negara,” kata Kaesang. “Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya,” tandasnya.
2. KPK akan mengonfirmasi pemilik jet pribadi yang ditumpangi Kaesang saat pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama isteri, saudara ipar, dan stafnya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan tidak menjelaskan secara rinci pemilik jet pribadi, ia hanya menyebut inisialnya Y. “Kita lihat, ya, kita lihat apakah bener begitu. Kita konfirmasi pasti,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9). Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menambahkan, Direktorat Gratifikasi KPK akan menganalisis laporan gratifikasi Kaesang selama 30 hari. “Dianalisa oleh Direktorat Gratifikasi selama 30 hari ke depan,” ujarnya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan Kaesang Pangarep telah memberi penjelasan soal perjalanannya ke Amerika Serikat pakai jet pribadi. Pahala menyebut jika naik pesawat komersial, harga tiketnya sebesar Rp 90 juta/orang. Pahala mengatakan Kaesang menaiki jet pribadi itu bersama istrinya, Erina Gudono, kakak iparnya dan stafnya. Jadi, total yang menaiki jet pribadi empat orang.
“Ini kalau kita tetapkan milik negara, yang bersangkutan pergi berempat. Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat,” ujar Pahala. “Jadi kira-kira Rp 90 juta, kalau berempat, kira-kira Rp 360 (juta), kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara, ya sudah, gitu aja. Laporannya nggak kemana-mana,” sambungnya di gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Pahala menyebutkan, Kaesang bersedia untuk dimintai informasi lebih lanjut. Menurutnya, KPK memiliki waktu 30 hari untuk memproses laporan Kaesang tersebut. “Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu, SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gue rasa 3, 4 hari selesailah itu ya,” ujarnya.
3. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpendapat, menteri dari kalangan profesional atau ahli di bidangnya dalam kabinet Prabowo Subianto tak harus dari luar partai. Menurutnya, menteri profesional juga bisa berasal atau terafiliasi dengan partai. “Profesional kan tidak harus, tidak berarti non partai. Artinya ada orang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada dia memamg ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi,” kata Muzani di kompleks parlemen, Selasa (17/9).
Muzani mengaku belum tahu persis komposisi kabinet yang akan ditunjuk Prabowo. Saat ini, kata dia, Ketua Umum partainya itu masih melakukan penggodokan hingga diumumkan pada 20 Oktober mendatang. Muzani memastikan jumlah kementerian ke depan akan bertambah. Saat ini, Prabowo masih terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait komposisi menteri-menterinya ke depan.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, Gerindra hanya mengambil sedikit kursi dalam Kabinet Prabowo-Gibran. “Ya dari Gerindra sedikit lah,” kata Dasco di Senayan, Jakarta, Senin (16/9). Gerindra, kata Dasco, sudah menyiapkan sejumlah nama yang nantinya duduk di kabinet. Namun, ia masih enggan menyampaikan kepada publik.
4. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo memberi isyarat, PDIP bakal bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengungkapkan, komunikasi Prabowo dengan PDI-P terjalin sangat baik. “Kita tunggu dari mereka lah, cuma sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus ya. Resminya kita lihat saja nanti,” kata Dradjad Wibowo, Selasa (16/9). Pakar ekonomi itu mengibaratkan komunikasi antara kubu KIM dengan DPI-P sudah melebihi perjalanan Jakarta ke Surabaya.
Dradjad Wibowo mengungkapkan, nama-nama ketua umum parpol dan sejumlah nama senior-senior sudah diserahkan ke Prabowo. “Proses pembicaraannya mulai mengerucut, iya, gitu ya. Cuma sampai ke arah setor-setor nama setahu saja sih belum, kecuali baru nama ketum dan yang paling senior-senior sajalah yang paling itu,” kata Dradjad. Ia mencontohkan nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan nama Ketua Umum Partai Golkar sudah masuk dalam jajaran kabinet Prabowo. “Kalau ketum sih rasanya akan masuk ya semua, semua ketum akan masuk. Ketum parpol parlemen. Kalau ketum parpol non parlemen saya enggak tahu. Itu di luar yuridiksi saya. Saya kan bukan dilevel ketum. Ketum kan di atas lagi,” ujarnya.
5. Dradjad Wibowo mengatakan, peluang Thomas Djiwandono dipilih jadi Menkeu era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terbuka lebar. Dradjad mengisyaratkan, Thomas Djiwandono merupakan nama yang difavoritkan menjadi Menkeu. “Ada sih namanya yang sudah jadi favoritnya gitu ada,” kata Drajad. Sebelum menyebut nama Thomas Djiwandono, dia mengatakan sosok tersebut pruden meskipun pengalaman atau jam terbang di bidang makronya belum tinggi. “Orangnya pruden, hati-hati gitu ya. Mungkin pengalaman makronya, mungkin memang belum, sejarahnya belum panjang gitu ya. Jam terbang makronya belum panjang tapi jam terbang makro itu kan bisa diajarin oleh senior-seniornya, oleh orang tuanya,” ujarnya.
Dradjad mengaku, dirinya termasuk yang mendorong Thomas Djiwandono menjadi Menkeu. Sebab, sudah mengenal baik dan mengetahui bahwa Bendahara Umum Partai Gerindra tersebut pruden. “Jadi ya, saya rasa sekarang sih memang ibaratnya masa pendadaran ya, masa bukan magang lagi, pendadarannya ya,” katanya. Bahkan, Dradjad meyakini Thomas Djiwandono bisa menjadi Menkeu jika diinginkan oleh semuanya, termasuk semua pihak di bidang ekonomi. “Kalau pasar bisa menerima, saya rasa día yang akan dipilih,” ujarnya.
6. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan, rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo bukan untuk bagi-bagi kekuasaan. “Kalau PDI-P bertemu, kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI-P tidak bertemu tidak dikasih menteri, ngambek, Itu tidak ada cerita,” ujar Said di Gedung DPR RI, Selasa (17/9). Menurut Said, pertemuan Megawati dan Prabowo untuk menunjukkan kepada publik tentang pentingnya merawat moralitas dalam berpolitik. Ia menyebutkan, PDI-P tetap akan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo baik berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, RAPBN 2025 menjamin keleluasaan Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian. “Di dalam rancangan undang-undang APBN tahun 2025 yang sudah kami setujui, khususnya pasal 51, memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian, badan, atau memecah kementerian yang ada,” ujar Said kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (17/9). Menurut Said, penambahan kementerian ataupun pembentukan badan baru pada masa pemerintahan Prabowo tidak akan mempengaruhi postur anggaran. Sebab, RUU APBN juga mengatur soal anggaran cadangan yang diperuntukkan untuk pembentukan kementerian atau badan baru oleh pemerintah.
7. Walhi Nasional mengkritisi keran ekspor pasir laut yang kembali dibuka Presiden Jokowi setelah 20 tahun ditutup. Dalam sebuah utas di akun X, Walhi Nasional menilai keputusan rezim Jokowi membuka lagi ekspor pari laut itu justru membahayakan pulau-pulau kecil di Indonesia yang terancam tenggelam. Walhi menjelaskan alasan kenapa semua harus menangis ketika keran ekspor pasir laut dibuka?
“Pertama, saat ini banyak pulau-pulau kecil di Indonesia terancam tenggelam karena krisis iklim yang juga akan diperparah oleh tambang pasir laut. Beberapa pulau kecil bahkan sudah hilang,” demikian unggahan di akun X @walhinasional, Senin (16/9). Pada awal utas tersebut, Walhi mengkutip tweet dari eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang memberi ikon perempuan menangis atas pemberitaan dibukanya kembali ekspor pasir laut.
‘’Kedua, karena beban krisis iklim, banyak nelayan harus beralih profesi. Ekspor pasir laut tentu memperburuk situasi ini. Akan ada banyak nelayan dan perempuan di Pulau-pulau kecil di Indonesia akan menghadapi masalah sosial seperti yang dialami warga Pulau Kodingareng atau Rupat,” demikian kelanjutan utas Walhi Nasional tersebut.
8. Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak keliru dalam memahami isu pembukaan ekspor pasir laut setelah Kemendag menyelesaikan revisi Permendag. Jokowi menegaskan, yang diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur pelayaran kapal. “Sekali lagi, itu bukan pasir laut. Yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal,” kata Jokowi di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9). Presiden menjelaskan, sedimen dan pasir laut adalah dua hal yang berbeda. Sedimen berwujud seperti pasir, namun tidak serta-merta bisa disebut sebagai pasir laut. “Sekali lagi bukan, kalau diterjemahkan pasir beda lho, ya. Sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen,” jelas Jokowi.
9. Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pemberantasan korupsi di suatu negara menjadi tanggung jawab presiden di negara tersebut. Menurutnya, sosok presiden sangat menentukan langkah pemberantasan korupsi. “Jadi mau kuat atau tidak pemberantasan korupsi itu tanggung jawab pimpinan negara. Kalau presidennya lemah ya pasti pemberantasan korupsinya akan melemah, kalau (presidennya) kuat, (pemberantasan korupsinya) juga kuat,” kata Agus di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (17/9).
Agus berharap calon pimpinan dan anggota dewan pengawas KPK yang masih diseleksi bisa ikut mengembalikan citra lembaga antirasuah tersebut. Di sisi lain, kata Agus, KPK harus kembali menjadi lembaga yang independen tidak berada di bawah naungan presiden. “Tapi perlu dicatat tidak di bawah presiden, tentu independensi itu perlu kita perbaiki, bagaimana mengembalikan undang-undangnya independen seperti dulu, tidak seperti sekarang,” katanya.
10. Mantan Jubir KPK, Johan Budi Sapto Pribowo menekankan pentingnya peran presiden dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, meskipun KPK dipimpin seseorang yang bersih dan berani, namun jika presiden tidak memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, semua usaha tersebut akan sia-sia. “Jadi sudah saya sampaikan, KPK, Anda memilih pimpinan sebersih malaikat pun, seberani malaikat pun, percuma kalau presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan tidak punya political will, tidak punya keinginan memberantas korupsi,” kata Johan Budi usai tes wawancara capim KPK, di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Selasa (17/9).
Ia lalu mengungkap janji presiden terpilih, Prabowo Subianto yang akan memberantas korupsi bahkan akan mengejar jika pelaku berusaha melarikan diri sejauh apa pun. “Saya gembira, ketika mendengar pernyataan Pak Prabowo bahwa dia komitmen untuk memberantas korupsi. Bahkan koruptor itu kalau lari kemana pun sampai ke Antartika akan dikejar,” ungkapnya. (Harjono PS)
