Eks Kepala BGN Dadan Hindayana (net)
Dua peristiwa menarik yang menjadi hot isu pagi ini. Pertama, soal Kejagung tetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya yakniSoni Sondjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus tata Kelola MBG dan langsung menjelbloskannya ke Rutan Salemba sehari setelah ketiganya dicopot dari pimpinan BGN. Kedua, soal Wamen Imipas Silmy Karim yang akhirnya menyerahkan diri ke KPK, Rabu (3/6) tengah malam. KPK akhirnya tetapkan Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA dan langsung menahannya. Berikut isu selengkapnya.
1. Buntut pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, Kejagung geledah kantor BGN di Kebon Sirih, Jakarta Pusat sejak Rabu (3/6) dini hari. Siang harinya, Kejagung tetapkan Dadan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola MBG tahun 2025-2026 dan langsung dijebloskan ke Rutan Salemba. Dadan tidak sendirian, dua mantan wakilnya, yakni Soni Sondjaya dan Lodewyk Pusung juga ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke Rutan Salemba juga. Ketiganya diduga terlibat dalam pengaturan penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pengadaan barang dan jasa yang diduga merugikan keuangan negara.
“Tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaiman, Rabu (3/6).
Syarief menjelaskan, dalam perkara ini, Kejagung menduga yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dijadikan sarana untuk kejahatan. Yayasan-yayasan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. “Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP,” kata Syarief.
Disebutkan, para tersangka diduga melakukan pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK). “Sehingga dalam penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan. Selain itu harganya di-mark up sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” kata Syarief.
Syarief membeberkan, pengadaan yang bersamasalah itu adalah pengadaan 21.801 unit motor dengan nilai Rp 1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan di-mark up harganya. Selain itu pengadaan sekitar 31.000 unit tablet yang tidak sesuai ketentuan serta pengadaan 5.400 unit televisi 75 inch yang juga tidak sesuai ketentuan dan di-mark up harganya. Atas perbuatannya, Dadan, Sony, dan Lodewyk disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dirinya sebenarnya sangat sedih karena harus mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Prabowo mengakui dirinya begitu saying dan mempercayai para mantan pimpinan BGN itu dalam menjalankan tugas negara yang berat. “Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percayai, orang yang saya berikan tugas untuk negara, yang sangat berat,” ujar Prabowo di hadapan 12.000 penggerak MBG di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6).
Meski begitu, Prabowo tidak mau banyak komentar, mengingat Dadan, Sony, dan Lodewyk sedang menghadapi masalah hukum. Prabowo menegaskan dirinya tidak mau mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. “Tapi, yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi, saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, ‘Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu’,” tuturnya. Prabowo mengaku mendapat laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, dan penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG oleh pimpinan BGN.
3. Presiden Prabowo Subianto akan memperkuat aparat penegak hukum, khususnya BPKP, KPK, dan Kejagung. Prabowo bahkan bertanya kepada para pimpinan BPKP, KPK, dan Kejagung, berapa personel yang mereka butuhkan. Dia mengaku akan memenuhi permintaan mereka. “Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor, saya penuhi,” ujar Prabowo di hadapan 12.000 penggerak dan mitra MBG di Sentul, Bogor, Rabu (3/6). “Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat, Jaksa Agung ya. BPKP, KPK semua penegak hukum harus kita perkuat,” sambung Prabowo. Prabowo menegaskan, dirinya tidak ingin NKRI dilecehkan.
Presiden Prabowo Subianto mencari mitra program MBG yang nakal. Prabowo memperingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. “Di sini tadi dilaporkan ke saya 5.000 mitra. Coba angkat tangan mitra-mitra. Angkat tangan mitra-mitra. Biar saya lihat tampang-tampang kalian. Angkat tangan mitra yang yakin dia mitra yang baik, angkat tangan. Oke, turun mitra yang baik. Turun mitra yang baik,” ujar Prabowo saat berpidato di hadapan 12.000 penggerak dan mitra MBG, di Sentul, Bogor, Rabu (3/6).
“Mitra yang berengsek angkat tangan! Mitra yang berengsek angkat tangan! Enggak ngaku ya? Saudara-saudara, kalaupun saudara mitra yang berengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembali lah ke jalan yang benar. Kembali lah ke jalan yang benar,” sambung Prabowo.
Prabowo menyarankan kepada mitra MBG yang nakal untuk cepat-cepat melapor jika ingin selamat. Namun, jika mitra MBG yang nakal itu ingin menguji apakah dirinya lebih pintar dari NKRI, Prabowo mempersilakan mereka mencobanya. “Jadi, saudara-saudara, soalnya waktu saya minta mitra yang berengsek, enggak ada yang angkat tangan, ya sudah ya. Gue…gue sudah warning loh ya,” imbuh Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menggandeng Tony Robbins yakni seorang pengusaha kaya asal Amerika Serikat (AS) saat beraudensi dengan 12.000 penggerak dan mitra program MBG di Sentul, Bogor, Rabu (3/6). Prabowo menuturkan, Tony Robbins merupakan sahabatnya yang kini sukses menjadi pengusaha. Dia meminta Tony untuk menyampaikan pandangannya mengenai kepemimpinan, serta bagaimana menghadapi kesulitan dan tantangan.
“Banyak pandangan-pandangan beliau sama dengan pandangan saya. Beliau berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dari kecil beliau menghadapi tantangan karena berasal dari keluarga yang sangat miskin,” ujarnya. Prabowo menyampaikan, orangtua Tony Robbins hanyalah tukang parkir di Amerika. Namun, Tony Robbins tumbuh menjadi salah satu orang terkaya di dunia. “Tapi, bukan soal kaya materi atau uang. Beliau juga salah satu yang memelopori pemberian makan kepada orang-orang yang kelaparan di seluruh dunia, tidak hanya di negaranya sendiri. Saya jumpa beliau karena beliau dengar tentang program kita,” ujar dia.
4. Wakil Ke BGN Sony Sanjaya menulis sebuah pesan untuk Kepala BGN yang baru Nanik S Deyang. Pesan tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadinya @sonysonjayabd, Rabu (3/6) malam, bertepatan saat Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi BGN. Sony mengunggah foto secarik kertas tulisan tangannya berupa ucapan selamat atas jabatan baru yang diemban Nanik dan terima kasih atas hadiah yang diberikan kepada Soni. Sayangnya, Soni tak menjelaskan detail hadiah yang dimaksud.
“Kepada YTH: Ibu Nanik S Deyang.Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang diberikan kepada saya,’’ ujar Soni dalam pesan tersebut. Ia mendoakan semoga Nanik diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas barunya.
5. Mensesneg Prasetyo Hadi angkat bicara soal penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta oleh Kejagung setelah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung dicopot dari pimpinan BGN. Prasetyo menuturkan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses untuk komitmen bersama, di mana pemerintah selalu berusaha memperbaiki tata kelola, manajemen semua kementerian dan lembaga. Prasetyo mengajak semua pihak yang menjalankan tugas pemerintahan untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma hukum. “Mungkin sementara demikian,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Kejagung. Dasco mengatakan, aparat penegak hukum memiliki pertimbangan tersendiri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk penggeledahan yang dilakukan di kantor BGN. “Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan, saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi, apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Demikian,” ujar Dasco, saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (3/6).
Saat ditanya apa saja catatan Komisi IX DPR soal kepemimpinan BGN di bawah kepemimpinan Dadan, Dasco tak menjelaskan secara tegas. Ketua Harian Gerindra itu hanya menerangkan, catatan Komisi IX untuk BGN yang diketahuinya lebih berfokus pada perbaikan tata kelola. “Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi IX kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN,” ungkap Dasco.
6. Wamen Imipas Silmy Karim akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Rabu (3/6) malam. Silmy Karim tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta pada pukul 22.38 WIB. Ia dikawal empat orang berseragam hijau. Beberapa ajudan Silmy sempat terlibat aksi dorong-dorongan dan adu mulut dengan awak media yang menunggu Silmy. Saat ditanya keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmy tidak menjawab. Silmy menghampiri meja resepsionis untuk mendapatkan akses ke ruang pemeriksaan.
Seperti diberitakan, Silmy Karim sempat diburu KPK terkait hasil pengembangan OTT KPK terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah pada Selasa (2/6) malam yang diduga menyeret nama Silmy Karim. Karena itu, lalu KPK memburu Silmy Karim. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Ronald Arman Abdullah beserta belasan orang lainnya terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin TKA.
KPK meminta Silmy Karim bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK. “Kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6). Budi mengatakan, pihaknya masih menelusuri peran Silmy Karim dalam OTT yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan kantor Imigrasi Jakarta Barat.
“Sehingga tim tentunya kemudian membutuhkan kehadiran dan juga keterangan dari yang bersangkutan,” ujarnya. Budi bilang, tim mendapatkan informasi bahwa Silmy Karim masih berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. “Informasi terakhir yang tim dapatkan, keberadaan SK ada di Jakarta dan sekitarnya,” tuturnya. Dia mengatakan, saat ini, tim masih melakukan pencarian terhadap Silmy. “Tim masih terus melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” ucapnya.
Menteri Imipas Agus Andrianto mengaku sempat bertemu dan berkomunikasi dengan Wamen Imipas Silmy Karim di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, pada saat KPK mencari keberadaan Silmy. Agus sempat memberikan saran kepada Silmy agar koperatif. “Tadi sempat komunikasi dan saran saya akomodatif,” kata Agus, Rabu (3/6) malam. “Jakarta, karena siang tadi ketemu dengan saya di kantor,” sambungnya. Meski demikian, Agus belum menanggapi soal keberadaan Silmy saat ini melalui pesan singkat tersebut.
7. KPK tetapkan Wamen Imipas Simly Karim sebagai tersangka terkait OTT Imigrasi Jakarta Barat berkaitan dengan pengurusan izin Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia.
Silmy digelandang menuju mobil tahanan setelah diperiksa secara marathon selama kurang lebih 10 jam. Silmy terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Silmy memilih diam tak merespons pertanyaan awak media.
Tak hanya Silmy, KPK juga menahan eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam yang ikut terjaring OTT. Sebelumnya KPK menggelar OTT di Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026. Ada belasan orang yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. KPK mengungkapkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Silmy Karim terjadi saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023-2024. “Dirjen Imigrasi 2023-2024,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di kantornya, Rabu (3/6) malam.
8. KPK tangkap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah saat OTT fi Jakarta, Selasa (2/6) malam. “Salah satunya itu,” tegas Jubir KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (3/6). Budi mengatakan, dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan belasan orang dan sejumlah barang bukti di antaranya, mobil, motor, uang tunai, dan logam mulia. “Dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas,” ujar Budi Prasetyo.
Saat ini, kata Budi, tim penyidik masih berada di lapangan dan terus berkembang menuju wilayah Bali dan Jawa Barat. “Saat ini tim masih bergerak di lapangan, jadi nanti kami akan update terus perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan, nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya,” ujar Budi.
Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan, kementeriannya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Pernyataan tersebut menanggapi OTT KPK terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat, sejak Selasa (2/6) malam. “Proses hukumnya wajib kita hormati,” kata Agus, Rabu (3/6). Agus mengatakan, Kementerian Imipas akan memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Sebelumnya, KPK menggelar OTT dengan mengamankan sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, pada Rabu (3/6).
9. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris berharap pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) segera membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran pimpinan lembaga tersebut. Charles menekankan, keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya penerima manfaat yang tercatat. “Saya berharap Kepala BGN yang baru fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk. Program sebesar ini tidak bisa hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak penerima manfaat yang dicatat,” kata Charles, Rabu (3/6). Ia mengingatkan, tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh para penerima manfaat. “Yang lebih penting adalah kualitas gizi yang diterima anak-anak, kualitas makanan yang disajikan, dan efektivitas pengawasannya. Jangan sampai yang dikejar hanya angka-angka, sementara kualitas programnya tertinggal,” pungkas dia.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai, pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) harus bisa memperkuat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program MBG berjalan optimal. Irma menilai, pergantian ini merupakan langkah yang wajar guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. “Pergantian ini wajar dilakukan agar kontrol dan peningkatan kualitas SPPG menjadi lebih baik, sehingga tujuan program MBG dapat tercapai,” kata Irma, kepada wartawan, Rabu (3/6).
Menurut dia, sejak awal program tersebut harus diprioritaskan untuk kelompok sasaran utama, yakni anak sekolah, balita, dan ibu hamil. “Saya sudah mengingatkan sejak awal agar fokus pada program MBG untuk anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Tidak perlu melebar ke sasaran lain yang dapat mengurangi fokus pelaksanaan program,” ujar dia. Irma berharap BGN di bawah kepemimpinan Nanik mampu membawa perbaikan dan memastikan target pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai.
10. Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Nanik yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN itu menggantikan posisi Dadan Hindayana yang terjerat kasus yang kini ditangani Kejagung. “Penunjukan ini didasarkan pada pengalaman, rekam jejak, serta keterlibatan langsung beliau dalam pelaksanaan dan koordinasi program MBG sejak awal,” jelas Meutya dalam siaran pers, Rabu (3/6).
Meutya jelaskan, Prabowo menilai sosok yang memahami tantangan di lapangan dan memiliki kemampuan koordinasi lintas sektor dibutuhkan untuk memimpin BGN. Ia menilai susunan pimpinan BGN yang baru ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. “Kompetensi, integritas, dedikasi, dan kemampuan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat tetap menjadi dasar utama dalam pemberian amanah,” tegasnya.
11. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, ada musuh dalam selimut yang dia sebut sebagai “deep state” karena tidak menyukai birokrasi di Indonesia kuat. Diksi tersebut disampaikan Sjafrie saat dia memberikan pengarahan kepada 1.758 peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komcad ASN di Artha Hanggar Indonesia, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/6). “Orang-orang di luar Indonesia, bahkan juga ada orang-orang di dalam Indonesia yang kita sebut sebagai deep state. Saya pernah cerita dulu ada musuh dalam selimut, itu adalah tidak suka kalau birokrasi di Indonesia itu kuat,” kata Sjafrie.
Ia mengatakan, para peserta Komcad ASN telah dibekali dasar-dasar bela negara yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Sebab, menurut dia, birokrat merupakan bagian penting dari negara yang harus dijaga dari berbagai upaya pelemahan. “Kenapa harus waspada? Birokrat itu adalah milik negara. Orang-orang di luar tidak ingin birokrasi di Indonesia kuat,” kata Sjafrie. Karena itu, Sjafrie meminta para ASN Komcad tidak mudah terpengaruh oleh ideologi maupun paham yang bertentangan dengan dasar negara.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan, diksi “deep state” yang disampaikan Sjafrie bukan merujuk pada kelompok atau institusi tertentu. “Melainkan sebagai istilah konseptual untuk menggambarkan adanya pihak-pihak di dalam sistem yang dapat menghambat penguatan birokrasi, melemahkan disiplin, dan profesionalisme, dan semangat kebangsaan dari dalam,” kata Rico, Rabu (3/6).
Dalam konteks pengarahan tersebut, kata Rico, Sjafrie menekankan pentingnya kewaspadaan ASN terhadap ancaman internal maupun eksternal yang berpotensi memengaruhi efektivitas pemeriksaan dan ketahanan negara. “Yang dimaksud musuh dalam selimut dalam konteks ini adalah segala bentuk perilaku, pengaruh, atau kepentingan yang dapat melemahkan integritas birokrasi, menggerus loyalitas kepada negara, atau menghambat terwujudnya birokrasi yang kuat, bersih, dan profesional,” ungkap Rico.
12. Tuntutan 2,5 tahun penjara yang diajukan Oditur Militer terhadap empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus menuai kritik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan tuntutan tersebut jauh dari rasa keadilan. Tuntutan itu tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan tidak mencerminkan upaya untuk menghadirkan keadilan.
“Tuntutan 2,5 tahun penjara untuk para penyerang Andrie Yunus ialah pelecehan keadilan,” ujar Usman saat dikonfirmasi, Rabu (3/6). Menurut Usman, keadilan yang sempurna memang sulit diwujudkan. Namun, hal itu bukan alasan untuk mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam penuntutan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, 2,5 tahun itu karena secara prinsip pengadilanya sudah keliru. “Kita sekarang bisa mengkritik angka 2,5 (tahun), tapi itu kan cuma angka ya. Kalau menurut saya, kenapa bisa sampai 2,5 pun, karena secara prinsipil pengadilan itu sudah keliru,” kata Bivitri di Jakarta, Rabu (3/6). Menurutnya, tuntutan tersebut mengonfirmasi keraguan publik sejak awal terhadap proses persidangan di peradilan militer.
“Jadi, ini mencerminkan angka 2,5 itu buat saya semacam konfirmasi bahwa proses peradilan di peradilan militer itu memang cenderung tidak adil,” lanjutnya. Bivitri menyoroti kejanggalan terkait jumlah pelaku yang diadili serta pasal yang disangkakan. Ia memandang dakwaan penganiayaan dinilai terlalu ringan jika melihat dampak dan fatalitas tindakan yang dilakukan terhadap korban. “Konstruksinya harusnya pembunuhan, percobaan pembunuhan ya. Jadi kelihatan lah gitu, buat saya 2,5 itu sudah jadi mengonfirmasi apa yang sudah kita duga dari awal,” tegasnya.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengaku tidak kaget dengan tuntutan 2,5 tahun penjara untuk empat tersangka penyiram air keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. “Kami menduga akan ada tuntutan atau bahkan vonis ringan terhadap empat terdakwa kasus serangan air keras atas Andrie Yunus,” ujar Julio, Rabu (3/6). “Tuntutan ini masih jauh dari rasa keadilan bagi korban. Dan aroma impunitasnya terasa kuat,” tegasnya. Sayangnya, menurut Julio, stigma tersebut terus melekat dalam proses peradilan militer saat mengadili anggotanya sendiri yang terlibat kejahatan serius terhadap warga sipil. Ia menjelaskan, berulang kali publik menyaksikan pola tuntutan dan vonis ringan terhadap prajurit TNI terjadi dalam forum peradilan militer.
13. Satgas PKH jelaskan sumber uang triliunan rupiah yang dipamerkan saat acara penyerahan beberapa waktu lalu. Uang tersebut berasal dari penagihan denda administrasi para perusahaan yang diduga telah melanggar aturan pengelolaan lahan. “Sumber uang triliunan rupiah tersebut berasal dari penagihan denda administratif atas manfaat ekonomi yang telah dinikmati para subjek hukum selama mengeksploitasi lahan tanpa izin dan aturan,” kata Satgas PKH dalam unggahan di Instagram resmi @satgaspkhofficial dikutip Rabu (3/6).
Satgas PKH menjelaskan, uang tersebut disetorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Mereka juga mengingatkan, sanksi finansial ini bukanlah satu-satunya langkah. Satgas menjelaskan jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka satgas akan segera menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Satgas PKH juga menjelaskan bahwa yang mereka lakukan adalah tindak penguasaan kembali lahan milik negara yang selama puluhan tahun dikelola secara ilegal oleh korporasi tanpa dasar hukum. “Sehingga tindakan penertiban kawasan hutan oleh satgas PKH merupakan penegakan hukum transparan,” ucapnya. (Harjono PS)
