Cagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun (NET)
Isu menarik pagi ini, Cagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menarik perhatian publik karena sejumlah pernyataan kontroversialnya dalam debat perdana Pilgub DKI Jakarta 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10). Dharma menyebut AI sebagai alat mata-mata. Ia juga mendukung Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjadi presiden. Ia menganggap masyarakat hidup dalam kontrol tertentu. Ada pihak yang ingin mengontrol masyarakat, termasuk mengontrol jumlahnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Cagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menarik perhatian publik karena sejumlah pernyataan kontroversialnya dalam debat perdana Pilgub DKI Jakarta 2024 yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10) malam. Dharma menyebut AI sebagai alat mata-mata dan ia mendukung Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjadi presiden.
Dharma lantas mengungkit kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Ia menyindir kedaulatan negara diganggu oleh penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dharma menyebut, pandemi Covid-19 merupakan agenda asing. “Saya paham betul tentang pandemi ini agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara,” ujarnya saat menjawab pertanyaan Cagub Jakarta Nomor urut 1, Ridwan Kamil.
Dharma mengkritik pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Menurut dia, pemerintah justru menakut-nakuti rakyat dengan pandemi, bukan mengutamakan keselamatan rakyat. ‘’Saya paham betul tentang pandemi ini agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara,” ujarnya. “Saya percaya sama Tuhan. Bapak percaya sama Tuhan atau sama Covid-19?” katanya menjawab pertanyaan Ridwan Kamil.
Dharma menilai, selama ini internet Indonesia tidak mandiri, hal itu dibuktikan dengan berbagai kebocoran data yang terjadi. Ia berpendapat globalisasi adalah dunia yang tak terbatas, sehingga penggunaan internet harus dibatasi. “Makanya dibilang artificial intelligence, artinya apa? Alat intelijen, alat mematai-matai tanpa kita sadari, dosa kita ada semua di gadget,” ucap Dharma.
Ia lalu bercerita bisa menjadi Wakil Kepala BSSN karena ditempatkan oleh Pramono Anung. Dia mengaku mendapat resep dari Pramono sehingga bisa mengemban tugas tersebut. “Saya ada di BSSN karena beliau (Pramono). Beliau yang tempatkan saya. Saya emban tugas dengan sungguh-sungguh dan dapat resepnya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden. Mari Mas Pram saya dukung Mas Pram menjadi Presiden RI. Dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang siber security. Dan siber security adalah isu yang tidak pernah selesai karena itu adalah industri,” kata Dharma.
2. Dharma menganggap saat ini masyarakat hidup dalam kontrol tertentu, seperti control population. Menurutnya, ada pihak yang ingin mengontrol masyarakat, termasuk mengontrol jumlahnya. Karena itu, dia yakii perjalanan hingga 2045 akan menjadi masa kecemasan, bukan keemasan. “Jadi sebagai seorang pemimpin harus berani berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan risiko apapun untuk menyelamatkan rakyatnya,” kata Dharma.
Dharma juga mengatakan pemimpin mestinya bisa melihat bukan hanya yang tertulis, tapi juga yang tersirat. Ia mengaku selama ini memiliki kemampuan untuk melihat yang tersirat. Menurut dia, tes Covid-19 tak perlu dengan alat PCR seperti yang selama ini digunakan. Dharma menuturkan tes cukup lewat ludah, tak sampai harus colok lewat hidung.
Ia menilai seorang pemimpin harus bisa memperjuangkan kesehatan masyarakat. Dia tak ingin ekonomi hancur oleh pandemi. Dharma meyakini pandemi Covid-19 hanya omong kosong. “Bagaimana akan menuju kota global yang sejati, kalau hati rakyatnya disakiti. Pikirannya dirusak. Dan badannya diracuni. Semua itu omong kosong belaka,” kata dia.
3. Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung alias Mas Pram menjawab langsung statemen Dharma Pongrekun yang mendukung dirinya menjadi presiden. Mas Pram tidak mau menggunakan panggung Pilkada Jakarta 2024 sebagai batu loncatan untuk kontestasi jadi presiden. “Saya berpikir saja tidak, dan saya tidak mau menggunakan pencalonan saya sebagai calon gubernur ini next step untuk melompat,” kata Mas Pram usai debat Pilkada Jakarta, Minggu (6/10) malam.
Ia muturkan, dirinya konsentrasi untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Jika diberi amanah, Pramono mengatakan bakal berbuat yang terbaik untuk rakyat Jakarta. “Saya dan Bang Doel untuk menjadi Gubernur saja dipaksa. Sehingga dengan demikian tidak terlintas dalam pikiran saya untuk maju dalam bentuk apa pun. Saya akan konsentrasi menyelesaikan dan fight untuk calon gubernur ini,” ujarnya.
Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menilai perbedaan pemimpin antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal biasa. Namun, menurutnya, jika pemerintah pusat telah memutuskan, pemerintah daerah mestinya bisa mengikuti. Sebab, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, mulai dari tingkat gubernur hingga bupati/wali kota. “Karena dalam pengelolaan krisis harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya tapi ketika sudah diputuskan pemimpin level presiden tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan,” kata RK.
4. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menolak tawaran kenaikan gaji pokok 8-15 persen dan tunjangan 45-70 persen yang disampaikan pemerintah. Jubir Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan, tawaran pemerintah itu dinilai tidak memadai, bahkan mengabaikan kondisi kesejahteraan hakim yang sejak 12 tahun lalu tidak berubah. Ia menyebut, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah mengusulkan gaji pokok hakim naik 8-15 persen dan tunjangan naik 45-70 persen. Menurutnya, usulan perbaikan penghasilan itu sangat jauh dari harapan dan tuntutan para hakim.
“Hakim seluruh Indonesia dengan tegas menolak usulan pemerintah terkait kenaikan gaji pokok sebesar 8-15 persen dan tunjangan antara 45-70 persen,” kata Fauzan dalam keterangan resmi, Minggu (6/10). Fauzan mengatakan, jika usulan dari pemerintah itu pada akhirnya disahkan, ribuan hakim di Indonesia akan melakukan cuti massal pada 7 sampai 11 Oktober. Aksi yang disebut Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia ini akan menjadi gerakan pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. “Dengan skala yang melibatkan seluruh Hakim di negeri ini,” tutur Fauzan.
Fauzan memastikan, Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia akan digelar 7 sampai 11 Oktober 2024. Aksi itu dilakukan karena gaji dan tunjangan mereka tidak disesuaikan sejak 12 tahun lalu sementara inflasi terus terjadi. “Gerakan ini tidak akan berhenti di sini,” kata dia. Menurut Fauzan, gerakan susulan itu juga dilakukan ramai-ramai dan akan dilakukan jika tuntutan agar gaji dan tunjangan hakim diperbaiki tidak dipenuhi pemerintah.
Menurut dia, usulan pemerintah menaikkan gaji pokok sebesar 8-15 persen dan tunjangan 45-7- persen menyakiti hati hakim selruh Indonesia dan tidak memahami situasi dan kesulitan mereka. Mereka menyebut, seharusnya pemerintah memprooritaskan perhatian pada kesejahteraan hakim sebagai pilar utama penagakan hukum. “Usulan ini hanya dilihat sebagai langkah formalitas tanpa pertimbangan mendalam terhadap kesejahteraan para penegak hukum di lapangan,” ujar Fauzan.
5. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, sistem demokrasi Indonesia terancam, jika PDI-P berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, koalisi partai yang telah terbentuk saat ini sudah sangat besar dan PDI-P menjadi satu-satunya partai yang masih berada di luar barisan pemerintahan. “Menimbang koalisi yang dibentuk pemerintah sudah terlalu besar, dan bila PDI-P masuk juga, maka ini alarm bagi demokrasi kita,” ujar Agung, Minggu (6/10).
Agung berpandangan, bergabungnya PDI-P ke pemerintahan akan mengurangi fungsi pengawasan yang penting dalam sistem demokrasi. Atas dasar itu, keberadaan parpol oposisi tetap diperlukan untuk menjaga demokrasi dan keseimbangan politik. “Karena ini terkait fungsi-fungsi pengawasan termasuk kritik dalam kerangka check and balances,” jelas Agung lagi.
Agung Baskoro menyebut, pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto memang penting dilakukan, karena bisa mengurangi ketegangan politik menjelang dimulainya pemerintahan terbaru. “Secara personal, pertemuan Prabowo-Megawati ini penting untuk merelaksasi otot-otot politik keduanya maupun pendukungnya pasca pilpres,” ujarnya. ‘’Secara institusional, Prabowo sebagai presiden terpilih perlu menjalin hubungan politik yang baik dengan semua kepala negara terdahulu,’’ tambahnya.
Agung menilai, pertemuan Megawai Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto memang diperlukan untuk mengurangi ketegangan politik. Namun, ia berharap pertemuan tersebut hanya sebatas komunikasi antara kepala negara baru dengan pendahulunya, tanpa tindak lanjut bergabungnya PDI-P ke pemerintahan. “Di luar itu semua, publik berharap pertemuan ini sebatas komunikasi politik antar Prabowo – Megawati saja tanpa ada tindak lanjut berkoalisi,” ujarnya.
Menurut Agung, koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah sangat besar. Jika PDI-P bergabung, dikhawatirkan bisa membahayakan keseimbangan politik di Indonesia. Ia mengatakan, keberadaan pihak yang menjadi oposisi tetap diperlukan untuk menjaga demokrasi.
6. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak memiliki permasalahan apapun dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya sudah lama bersahabat serta menjalin kerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. “Pertemuan itu hal yang sangat baik dan pasti terwujud, karena tidak ada persoalan Bu Megawati dan Pak Prabowo,” ujarnya.
Dijelaskan, Prabowo dan Megawati pernah berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2009. Kerja sama tersebut pasti terwujud karena Megawati dan Prabowo memiliki kesamaan visi misi. “Ada kesesuaian platform partai soal tani, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, semua harus bekerja sama,” kata Hasto.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet zaken. Hal itu diperlukan agar jajaran kabinet pemerintahan selanjutnya bisa menyelesaikan tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang. “Melihat tantangan yang ada, diharapkan bentuk kabinet yang profesional, zaken kabinet yang menyelesaikan tantangan ke depan,” ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (6/10).
Saat ditanya soal kemungkinan PDI-P bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan menempatkan kadernya di kabinet, Hasto tak menjawab. Dia hanya mengatakan, penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. “Kami hormati putusan, karena menteri perogratif presiden,” ucap Hasto.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir Cagub Sumut Bobby Nasution dengan mengatakan kalau partai yang membesarkannya saja ditinggalkan apalagi rakyat kecil. “Bagi PDIP politik itu diisi nilai-nilai moral etika dan Budi pekerti. Kalau partai yang membesarkan saja pun ditinggalkan, apalagi rakyat kecil,” ujar Hasto dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) Pemenangan Pilkada Serentak 2024 PDI Perjuangan Sumut di Hotel Adi Mulia Medan, Minggu (6/10).
Menurut Hasto masyarakat Sumut sudah cerdas menentukan pilihannya di Pilgub Sumut 2024. Menurut dia masyarakat Sumut bisa membedakan mana calon pemimpin yang punya komitmen dan mana yang hanya memilih jalan pintas untuk mencari kekuasaan.
“Sehingga kami percaya di Sumut dengan tradisi diskusi yang begitu kuat, kecerdasan dan logika yang begitu tinggi, masyarakat bisa melihat mana pemimpin jalan pintas, dan punya komitmen bagi rakyat bangsa dan negara kemajuan di Sumatera Utara,” ujar Hato.
Hasto meyakini pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang diusung bersama Partai Hanura, Ummat, Buruh, Gelora Indonesia, dan PKN, yakni Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, akan memenangi kontestasi Pilgub Sumut 2024. “Sehingga di bawah kepemimpinan Pak Edy Rahmayadi dengan pengalamannya yang sangat luas sebagai prajurit dibantu oleh pak Hasan Basri Sagala dapat membangun harapan bagi kemajuan Sumut,” tegasnya.
8. KPK lakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemprov Kalsel pada Minggu (6/10). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya operasi senyap tim penyelidik dan penyidik KPK tersebut. “Benar,” kata Ghufron saat dihubungi, kemarin. Meski demikian, Ghufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu hanya mengatakan saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan. “Kejelasannya tunggu lebih lanjut kami masih memeriksa, setelah selesai akan kami update,” ujar Ghufron.
Pejabat Pemprov Kalimantan Selatan yang terjaring PTT KPK diperiksa di Mapolres Banjarbaru pada Senin (7/10). Satu unit kendaraan taktis Brimob Polda Kalsel dan dua mobil lainnya tiba di Mapolres Banjarbaru pukul 02.26 WITA. Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Haris Wicaksono mengonfirmasi ada pemeriksaan penyidik KPK yang dilakukan di dalam gedung Mapolres Banjarbaru. “Ada ruangan Polres Banjarbaru yang dipakai KPK untuk keperluan pemeriksaan,” kata Haris. Hingga pukul 03.12 WITA, pejabat yang terjaring OTT KPK itu belum keluar dari gedung Mapolres Banjarbaru.
9. Presiden Jokowi menegaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Kaltim butuh waktu. Ia lantas membandingkan pindah ibu kota dengan pindahan rumah. Kata dia, pindahan rumah saja sudah ruwet, apalagi memindahkan sebuah ibu kota negara. Maka dari itu, ia meminta tidak dikejar-kejar terus soal pemindahan IKN. “Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota. Jadi jangan kejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik. Saya kira ini normal, natural saja,” katanya usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 di IKN, Minggu (6/10).
Presiden Jokowi pastikan Keppres mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rangkaian acara Nusantara Fun Run 2024, di Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Minggu (6/10). “Mestinya keputusan presiden (kepres) diteken presiden baru, Pak Prabowo,” ujar kepala negara.
Jokowi kembali mengingatkan, memindahkan ibu kota bukan perkara gampang, karena tidak hanya fisiknya yang direlokasi, tetapi juga membangun ekosistemnya. Mulai dari membangun ekosistem hunian, perkantoran, pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas logistik. Semua harus benar-benar siap. “Jadi ekosistemnya itu harus jadi, sehingga pindah itu semua siap. Rumah sakit siap, pendidikan siap, karena itu dibutuhkan untuk anak-anak kita, sekolah harus siap, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas,” tutur Jokowi.
10. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, menjadi prioritas pada 100 pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Hidayat, pemerintah Indonesia harus terus konsisten dalam membela Palestina, dan menolak segala bentuk kejahatan yang dilakukan Israel. “Sebagai negara yang cinta damai, kami mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk konsisten dengan sikapnya selama ini, membela Palestina dan menolak kejahatan Israel,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Minggu (6/10). Hidayat mengingatkan, sikap Indonesia selama ini harus dipertahankan dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Ia berharap pemerintahan yang baru bisa lebih maksimal dalam mendorong kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional.
Menlu RI, Retno Marsudi mengungkapkan, situasi di Palestina semakin mengkhawatirkan sejak Israel melancarkan agresi militer ke negara tersebut. Jumlah korban serangan Israel telah mencapai lebih dari 41.700 orang, termasuk belasan ribu anak-anak dan perempuan. Dari jumlah korban tersebut, sekitar 15.000 adalah anak-anak, dan 10.000 lainnya meninggal dalam keadaan tertimbun reruntuhan akibat serangan Israel. Retno juga menyoroti serangan yang dialami oleh warga sipil Palestina dan pekerja kemanusiaan. “Ada 220 pekerja kemanusiaan telah kehilangan nyawa,” ucapnya.
Retno Marsudi dengan tegas menyebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin menghilangkan Palestina secara menyeluruh. Netanyahu sama sekali tak pernah menyebut kata “Palestina”. “Sebagai informasi, dalam pidato di depan SMU PBB kemarin PM Netanyahu sama sekali tidak menyebut Palestina,” ujarnya. “Tidak disebutkannya Palestina di dalam pidato tersebut bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah jelas, yaitu menghilangkan Palestina, menghilangkan hak-hak Palestina, dan menihilkan harapan kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” katanya lagi. (Harjono PS)
