Gedung PPATK (net)
Isu menarik pagi ini, PPATK sebut 97.000 anggota TNI-Polri dan 461 pejabat negara terlibat judi online. Sedangkan anak usia di bawah 11 tahun yang terindentifikasi bermain judi online sebanyak 1.162 orang. Isu yang tak kalah menarik adalah Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak memasukkan nama Jokowi dan Gibran dalam kepengurusan Partai Golkar yang diumumkannya. Berikut isu selengkapnya.
1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebut 97 ribu anggota TNI–Polri terlibat judi online. Hal tersebut disampaikan Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV yang mengangkat tema ‘Perang Melawan Judi Online’ pada Kamis (7/11). “Ada TNI-Polri 97 ribu ikut bermain judi online,” ucap Natsir.
Selain TNI-Polri, Natsir menuturkan pemain judi online juga ditemukan pada 1,9 juta pegawai swasta. Lalu ada juga pengusaha, pedagang, ibu rumah tangga, buruh, akuntan, wartawan, nelayan, petani, seniman, pensiunan, dokter hingga pejabat negara. “Pejabat negara ini ada 461 yang terlibat,” ujar Natsir.
Di samping itu, sambung Natsir, ditemukan juga anak usia di bawah 11 tahun yang terindentifikasi bermain judi online sebanyak 1.162 orang. “Yang terbesar itu usia antara 20 sampai 30 tahun,” kata Natsir.
Natsir lebih lanjut menuturkan data-data tersebut sudah disampaikan kepada pihak terkait sebagai bentuk pencegahan terhadap judi online seperti halnya TNI-Polri. “Cukup kita kasih apresiasi di Polri maupun TNI, semangat untuk memberantas judi online itu cukup kuat,” katanya.
2. Polda Metro Jaya ajukan pemblokiran terhadap 47 rekening terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pemblokiran rekening tersebut dilakukan karena digunakan para pelaku untuk melakukan transaksi judi online.
“Penyidik sudah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening yang dimiliki oleh para tersangka. Selain itu, kami juga tengah menginventarisasi rekening-rekening yang terkait dengan situs judi online untuk pemblokiran lebih lanjut,” ujarnya, Kamis (7/11).
Lebih lanjut, Ade Ary menyebutkan, selain memblokir rekening, pihaknya juga menyita berbagai barang bukti, antara lain dua unit senjata api, uang tunai sebesar Rp 73,72 miliar, 34 unit handphone, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 mobil, dan 16 monitor. Barang bukti lain yang juga disita termasuk 11 jam tangan mewah, empat unit tablet, empat unit bangunan, satu motor, dan 215,5 gram logam mulia.
3. Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan struktur kepengurusan Partai Golkar yang baru di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (7/11) sore. Dari ratusan nama yang dibacakan, tidak ada nama mantan Presiden Jokowi maupun Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
Bahlil mengangkat Bambang Soesatyo sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Hubungan Antarlembaga sedangkan Idrus Marham diangkat sebagai Waketum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 2, sementara Puteri Komarudin sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat. Gavriel Putranto Novanto (anak mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto) sebagai Wakil Bendahara Umum. Ridwan Kamil sebagai Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri dan Airin Rachmi Diany yang sempat dibuang dari Cagub Banten dipercaya jadi Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria.
Ditanya soal tidak adanya nama Jokowi dan Gibran dalam kepengurusan Partai Golkar, Bahlil langsung berkelit. Ia mengatakan, rumor tersebut baru didengarnya dari awak media yang menanyakan. Bahlil lalu menyebut, rumor Jokowi dan Gibran bakal bergabung dengan Partai Golkar sudah santer sejak bulan Agustus 2024.
Bahlil mengatakan, nama Jokowi maupun Gibran memang tidak ada dalam kepengurusan Partai Golkar. “Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran). Tapi, kalau doa teman-teman terus, ya wallahu a’lam,” ujarnya.
Bahlil Lahadalia mengakui, memang banyak aspirasi kadernya yang menginginkan mantan Presiden Jokowi bergabung jadi kader Golkar. “Kalau aspirasi banyak,” kata Bahlil. Tetapi, menurutnya, tidak semua aspirasi bisa diterima, termasuk menjadikan Jokowi kader Partai Golkar. “Bapak Presiden yang ketujuh ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima,” ujarnya.
Bahlil menekankan, Golkar partai terbuka yang menerima siapa pun yang ingin bergabung masuk partainya. Ia mencontohkan, dirinya yang merupakan keturunan suku Papua, bisa memimpin Partai Golkar. “Jadi siapa saja karena Golkar ini kan inklusif. Tidak mengenal suku. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah berusaha dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar,” kata Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, tak ada yang perlu dipersoalkan terkait kunjungan mantan Presiden Jokowi ke Jakarta. Pernyataan ini disampaikannya menjawab pertanyaan awak media soal kepergian Jokowi ke Jakarta yang disebut-sebut akan bergabung ke Partai Golkar. Isu tersebut muncul di tengah persiapan konferensi pers Partai Golkar yang akan mengumumkan kepengurusan baru di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11) sore.
“Pak Jokowi kalau ke Jakarta, kan enggak apa-apa kan kalau ke Jakarta,” ujar Bahlil di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11). “Jadi saya sampai hari ini, meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu enggak benar,” tegas Bahlil. Meski demikian, Bahlil menyatakan akan ada kejutan dalam kepengurusan Partai Golkar yang akan diumumkannya.
Bahlil kembali menegaskan, nama Jokowi atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam daftar anggota baru Partai Golkar. “Kejutannya saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya baru sembilan orang. Sebentar lagi DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya,” jelas Bahlil. “Yang saya tahu enggak ada (nama Jokowi dan Gibran). Nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi,” tambahnya.
Sebagai informasi, mantan Presiden Jokowi dan istrinya, Iriana Joko Widodo, kemarin terbang ke Jakarta. Dalam unggahannya di Instagram, Jokowi menjelaskan, dirinya bersama isteri melakukan perjalanan tersebut untuk menengok cucu mereka. “Setelah lebih dua minggu tinggal di Solo, kami berangkat ke Jakarta untuk menengok cucu, Bismillah,” tulis Jokowi.
4. Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merampingkan kepengurusan partainya, dari 270 orang menjadi 160 orang. “Untuk pengurus DPP (Golkar) lengkap kurang lebih 150-an dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 270-an,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (7/11).
Bahlil awalnya menjelaskan dirinya berencana membuat pengurus Partai Golkar berjumlah di bawah 100. Namun karena para kader Partai Golkar sangat antusiasi untuk berkarya melalui partai, makanya jumlahnya ditambah. “Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100 tapi saya lihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin menawarkan diri di bangsa lewat Partai Golkar. Maka kami juga harus mengakomdir. Memang Golkar semakin ke sini semakin banyak yang mencintai,” ucapnya.
5. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengancam akan menindak anak buahnya yang tidak patuh terhadap arahan soal pemberantasan korupsi. Ia meminta para jaksa untuk menindak segala praktik korupsi di pemerintahan daerah. Dia juga ingin kejaksaan ikut membenahi sistem usai kasus ditangani.
“Saya minta para kajari setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan, lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang,” kata Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
“Kajari, kajati, sanggup? Lakukan itu dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak,” imbuhnya.
6. Kejagung pertimbangkan sangkaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada eks pejabat MA, Zarof Ricar (ZR). Sejauh ini Zarof disangka melanggar pasal tindak pidana korupsi atas perbuatannya melakukan pemufakatan jahat bersama dengan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) untuk “mengamanakan” putusan Ronald Tannur.
“Nah, nanti kita lihat. Belum disangka TPPU karena kita masih fokus ke permufakatan jahatnya dengan LR,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kejagung Jakarta, kemarin. Harli mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman. Jika sudah cukup bukti untuk menjerat Zarof Ricar pada pasal TPPU, tentu akan ditetapkan. “Kalau memang cukup bukti ke arah itu, kenapa tidak? Nanti kita lihat,” ucapnya.
7. Presiden Prabowo Subianto targetkan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim jadi pusat pemerintahan politik dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Target itu disampaikannya kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). “Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik,” kata AHY. Dalam kurun waktu tersebut, IKN diharapkan sudah bisa jadi tempat penyelenggaraan kegiatan tiga pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
8. Wapres Gibran Rakabuming Raka minta tolong kepala daerah se-Indonesia mendukung program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. “Jadi saya minta tolong semua bapak ibu yang hadir di sini dukung program ini [makan bergizi gratis], ini program yang ditunggu-tunggu,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat Dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Gibran menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan bergizi gratis. Ia menyinggung sudah ada beberapa sekolah yang dikunjungi melakukan uji coba makan bergizi gratis. Baginya, program ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh orang tua murid guru dan komite sekolah. “Bahkan sebelum saya dilantik tiap orang nagih ‘kapan makan siang gratis mas?’ Jadi sekali lagi bapak ibu mohon kerja samanya. semua yang ada di sini untuk sukseskan program ini,” ujarnya.
9. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana Bondan menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut tidak bisa menetapkan status penerimaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang Pangarep adalah keliru bahkan menyesatkan.
Menurut Gandjar, KPK harus membuka penyelidikan dugaan gratifikasi tersebut. “Bukan cuma keliru menurut saya, malah jadi menyesatkan,” ujar Gandjar usai mengisi materi dalam agenda matrikulasi hukum tindak pidana korupsi di KPK, Jakarta, kemarin.
Gandjar menjelaskan istilah gratifikasi baru muncul di Undang-undang 20/2001. Akan tetapi, larangannya sudah ada sejak lama di zaman Presiden RI ke-2 Soeharto. Kata dia, penerima gratifikasi tidak harus pejabat langsung. “Jadi, di dalam konteks gratifikasi, penerimanya tidak harus pejabatnya langsung. Bisa lewat orang lain, lewat perantara, siapa pun itu. Bisa juga ditujukan kepada orang dekatnya, terutama keluarga inti,” ujarnya.
10. Presiden Prabowo Subianto berjanji meningkatkan mutu pendidikan melalui program renovasi dan digitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Menko PMK Pratikno menyampaikan inisiatif ini sebagai bagian dari quick win, yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam waktu dekat. Pratikno menyebutkan pentingnya program renovasi sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang layak dan mendukung perkembangan siswa. “Renovasi sekolah besar-besaran secara nasional menjadi prioritas juga quick win,” kata Pratikno dalam Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Pratikno juga mengungkapkan permasalahan yang membuat Indonesia belum bisa menjadi negara maju. Selain masalah tata kelola, Pratikno menyebut ada masalah terkait sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, ada tiga permasalahan terkait SDM. Di antaranya adalah kualitas atau kompetensi SDM yang masih rendah. “Ada satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Kita menghadapi permasalahan SDM dan kebudayaan yang cukup berat yaitu pertama masyarakat kita, penduduk Indonesia mayoritas masih low quality masih mempunyai kompetensi yang rendah,” kata Pratikno.
Pratikno mengatakan, menurunkan angka stunting hingga nol menjadi target utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas generasi penerus. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah (Pemda) demi mengatasi masalah gizi buruk ini. Di hadapan para pejabat daerah se-Indonesia, Pratikno menyatakan upaya mengurangi stunting telah menunjukkan hasil positif, tetapi masih banyak langkah yang harus ditempuh. “Kita sudah cukup signifikan turun, tetapi kita harus menurunkan sampai titik nol. Dan ini membutuhkan dukungan dari semua stakeholders,” kata Pratikno.
11. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyebut serangan ransomware menjadi ancaman siber utama dalam Pilkada serentak 2024. “Pilkada itu seperti yang kita alami, beberapa kali selama ini adalah terutama ancaman ransomware,” kata Hinsa di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/11).Kata dia, serangan siber ransomware dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap sistem pertahanan siber Indonesia.
Hinsa juga menyebut penggunaan Sirekap oleh KPU untuk Pilkada serentak 2024 cukup aman dari sisi kehandalan dan keamanan. Namun, penggunaan Sirekap tersebut tidak sepenuhnya aman dari penyusupan atau serangan siber dalam Pilkada 2024. “Di ruang siber tidak ada istilah seratus persen itu aman. Di ruang siber ya,” ujarnya lagi. (Harjono PS)
