Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (net)
Isu menarik pagi ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap mundur jika dirinya terlibat dalam tindak pidana perjudian “online”. Jenderal Listyo memastikan tak akan ragu-ragu menjerat pasal pidana kepada anggotanya yang menjadi beking judi online. Kapolri memastikan akan memecat anggotanya jika terbukti meminta uang damai Rp 50 juta kepada guru Supriyani untuk restorative justice.
Isu lainnya, Presiden AS terpilih Donald Trump mempersilakan Presiden Prabowo Subianto untuk meneleponnya kapan saja jika membutuhkan. Trump juga memuji Prabowo pintar berbahasa Inggris. Video Presiden Prabowo Subianto ajak warga Jateng pilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin mendapatkan tanggapan serius. Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono menegaskan, seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu. Berikut isu selengkapnya.
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap mundur jika dirinya terlibat dalam tindak pidana perjudian “online”. Kapolri menegaskan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). “Bahkan saya pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, besok pagi saya mundur pak,” tegas Jenderal Sigit dalam paparannya.
Sigit menginstruksikan jajarannya untuk memberantas judi online. Jenderal bintang empat ini mewanti-wanti jajarannya untuk mundur apabila mereka terlibat atau membiarkan judi online. “Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup, silakan mundur, sama dengan saya pak,” ujar Kapolri lagi.
Dalam rapat tersebut, Kapolri menyampaikan komitmennya untuk tidak ragu-ragu memberantas judi online hingga ke akar-akarnya. Di internal Polri sendiri, Sigit memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan para kapolda secara berkala memeriksa para anggota Korps Bhayangkara agar tidak terlibat judi online.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan tak akan ragu-ragu menjerat pasal pidana kepada anggotanya yang menjadi beking judi online. Menurut Listyo, sikap itu menjadi komitmen Polri untuk memberantas bisnis haram tersebut. “Kemudian juga yang terlibat menerima atau bahkan membekingi. Saya minta untuk diusut tuntas diproses pidana, saya kira itu komitmen kita,” kata dia dalam rapat.
Listyo mengaku telah memerintahkan Propam Polri untuk tak segan memberikan sanksi kepada anggota yang terlibat judi online. Hal itu ia lakukan untuk mewanti-wanti agar tak ada anggota Polri yang coba main-main terlibat dalam tindak pidana tersebut. “Saya sudah sampaikan bahwa terhadap anggota-anggota yang masih main-main ikut, coba-coba main judi online, saya sudah perintahkan kepada Kabid Propam untuk dilakukan penertiban, diberikan sanksi,” katanya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menetapkan influencer TikTok Gunawan Sadbor sebagai duta anti-judi online. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (11/11). “Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan (penahanannya) dan kita jadikan duta, duta untuk anti-judi online,” kata Listyo. Seperti diberitakan, penahanan Gunawan Sadbor sebagai tersangka kasus promosi judi online telah ditangguhkan pada Jumat (8/11). Gunawan pun sudah kembali ke Kampung Babakan Baru, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat.
Jenderal Sigit juga menuturkan, pihaknya telah menetapkan 9.096 tersangka kasus judi online selama empat tahun terakhir. “Kami juga melakukan berbagai macam upaya, mulai dari mengungkap kasus tersebut selama 2020-2024, 9.096 tersangka kita amankan,” kata Sigit. Selain itu, dalam rentang waktu tersebut polisi juga memblokir 5.991 rekening dan menutup 68.108 situs judi online.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Rudianto Lallo mendesak Kapolri agar pihak-pihak yang menjadi beking kasus narkoba dan judi online. Kedua kasus ini harus dibongkar secara tuntas. “Kenapa narkoba tidak habis-habis sampai saat ini? Sudah ada lembaganya, BNN, di Polri ada, seakan persoalan narkoba tidak habis di Indonesia, sudah banyak yang ditangkap, tapi tidak habis peredarannya. Ini ada apa?” ujar Rudianto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). “Begitupun judi online. Mengapa judi online marak? Pasti ada yang bekingi. Siapa yang bekingi? Ini yang harus dibongkar oleh Polri. Termasuk kalau ada anggota Polri, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya,” tegasnya.
Rudianto juga memastikan, DPR bersama aparat penegak hukum memberantas mafia judi online yang kasusnya tengah menuai sorotan belakangan ini. Ia mengatakan DPR saat ini tengah menyiapkan empat Panja, salah satunya Panja Kejahatan Siber yang fokusnya memberantas judi online. “Ya di Komisi III akan ada empat Panja, di dalamnya ada kejahatan siber masuk di situ [judi online],” kata Rudianto. Dijelaskan, tiga panja sisanya adalah Panja Mafia Tanah, Panja Kejahatan SDA, dan Panja Kejahatan Narkoba.
2. Kapolri Jenderal Listyo Sigit memastikan akan memecat anggotanya jika terbukti meminta uang damai Rp 50 juta kepada guru Supriyani untuk restorative justice. “Terkait restorative justice, kalau terbukti bahwa ada transaksi Rp 50 juta atau ada oknum polisi yang minta, saya akan langsung proses dan dipecat,” tegas Listyo usai rapat dengan Komisi III DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (11/11). Ia menjelaskan, saat ini polisi sudah berusaha memfasilitasi mediasi Supriyani dalam kasus dugaan pemukulan siswa di di SD Negeri 4 Baito, Kecamatan Baito, Konawe Selatan.
3. Presiden AS terpilih Donald Trump mempersilakan Presiden Prabowo Subianto untuk meneleponnya kapan saja jika membutuhkan. Hal ini terungkap dalam unggahan video Presiden Prabowo saat menelepon Donald Trump melalui akun Instagram @prabowo, Senin (11/11).
Mulanya, Prabowo mengungkapkan akan menelepon Trump kapanpun jika memungkinkan. Hal itu disambut baik oleh Trump mengingat Prabowo sudah memiliki nomor telepon dirinya. “Saya akan meneleponmu kapanpun Anda mau, jika memungkinkan,” kata Prabowo. “Ya, Anda (dapat) menelepon kapan saja Anda mau. Anda memiliki nomor saya. Ini nomor saya. (Silakan) Anda menelepon kapan pun Anda mau,” jawab Trump.
Trump mengakui, bisa bicara dengan Prabowo merupakan salah satu kehormatan besar baginya. “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berbicara dengan Anda. Saya menantikannya, tolong kirimkan orang-orangmu kepada masyarakat Indonesia. Hormat saya, saya sangat menghormati mereka dan Anda,” tutur Trump.
Lebih jauh, Donald Trump berjanji akan mengunjungi Indonesia. Ia memuji Prabowo sebagai orang yang sangat dihormati banyak orang. “Saya juga ingin pergi ke negara Anda suatu saat nanti. Sungguh luar biasa. Pekerjaan yang Anda lakukan sungguh luar biasa. Anda sangat dihormati, Anda adalah orang yang sangat dihormati,” sebut Trump.
Presiden AS terpilih Donald Trump memberikan pujian kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam sebuah percakapan telepon baru-baru ini. Pujian tersebut disampaikan setelah Prabowo mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS. Momen percakapan kedua pemimpin ini diunggah Prabowo melalui akun Instagram-nya pada Senin (11/11).
Dalam percakapan tersebut, Trump mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan berbahasa Inggris Prabowo. “Great job you’re doing in Indonesia. Great, great job. Proud of you, and your English is so good,” ujar Trump. “Yes, Sir. All my training is American, Sir,” jawab Prabowo.
4. Video Presiden Prabowo Subianto ajak warga Jateng pilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin mendapatkan tanggapan serius. Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono menegaskan, seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu, termasuk menyampaikan visi dan misi salah satu pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun ia enggan berkomentar soal video dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Ia menyatakan, hal tersebut lebih tepat ditanyakan kepada Bawaslu. Hendi mengatakan, definisi kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Cagub dan Cawagub, Cabup dan Cawabup, serta Cawalkot danCawawalkot. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, selain itu dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah menelusuri dan mengkaji video pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada Cagub-Cawagub Jateng, Ahmad Lutfi-Taj Yasin. “Kami akan cek video tersebut, kami akan kaji,” kata Rahmat Bagja. Dijelaskan, pihaknya belum bisa menyatakan video tersebut melanggar atau tidak, masih dibutuhkan kajian terhadap video tersebut. “Ya betul (dilihat ada pelanggaran atau tidak),” ujarnya.
Meski demikian, Bagja mengatakan, kalau merujuk pada Pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Kemudian Pasal 188 UU Pilkada mengatur, setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.
5. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto mengungkapkan kekhawatirannya mantan Presiden Jokowi terlibat dinamika Pilkada Jateng 2024. Kekhawatiran itu muncul karena sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Jateng berada di bawah pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
Disebutkan, hasil survei Litbang Kompas pada 15-20 Oktober 2024 menunjukkan, elektabilitas Andika-Hendrar 28,8 persen. Sementara elektabilitas Luthfi-Yasin 28,1 persen. Menurut dia, beredarnya video Prabowo yang mendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin juga memperkuat dugaan ada campur tangan Jokowi dalam Pilkada Jateng 2024. “Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo tersebut bukan murni kehendak beliau tetapi lebih mencerminkan kekhawatiran Jokowi,” kata Hasto, Senin (11/11).
Politisi PDI-P, Andreas Hugo Pareira menyayangkan dukungan Prabowo ke salah satu pasangan calon pada Pilkada 2024 mengingat posisinya sebagai kepala negara. Menurut dia, dukungan ke Luthfi-Yasin memperlihatkan kondisi Prabowo yang tunduk di bawah pengaruh Jokowi. “Terkesan juga ini maunya Jokowi merendahkan martabat presiden yang hanya diperankan sebagai juru kampanye,” kata Hugo. Dia menambahkan, Prabowo seharusnya menjadi pemimpin dan negarawan yang ada di atas semua kontestan pilkada sehingga melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap dukungan yang diberikan Presiden Prabowo kepada cagub-cawagub Jateng, Ahmad Lutfi dan Taj Yasin hanya spontanitas. Menurut Surya, Prabowo hanya ingin menunjukkan dirinya merupakan pemimpin baru Indonesia.
“Saya pikir Pak Prabowo penuh dengan spontanitas. Keinginan untuk memberikan gambaran, beliau adalah pemimpin baru di negeri ini dan kita hormati itu ya,” ujar Surya di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Senin (11/11). Surya enggan memberikan penilaian apakah sikap Prabowo itu benar atau salah. Baginya, Nasdem tetap menghormati hak-hak politik Prabowo.
6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim telah menindak dua anak buah setelah terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pilkada serentak 2024. Pernyataan itu disampaikan Listyo dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (11/11). Menurut Listyo, mereka masing-masing dari Polda Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. “Sampai saat ini kami sudah menindak dua personel Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas,” kata Listyo.
Secara umum, Listyo menegaskan, pihaknya saat ini sudah mengeluarkan surat telegram untuk meminta semua anggota Polri netral pada Pilkada mendatang. Menurut dia, surat tersebut sesuai Pasal 28 UU Polri. Listyo meminta kepada masyarakat agar tak segan melaporkan setiap bentuk dugaan pelanggaran netralitas anggotanya. Menurut dia, laporan bisa dilayangkan ke Polri, Bawaslu, atau lembaga sejenis.
Jenderal Listyo mengungkap sebanyak 202 wilayah masuk radar pengawasan karena potensial memanas dan ricuh pada pelaksanaan Pilkada 2024. Menurut Listyo, jumlah daerah tersebut didasarkan bila terdapat dua pasangan calon (Paslon) yang akan berkontestasi. Dibanding daerah lain, dua pasangan calon lebih berpotensi memanas.
“Ada 202 daerah yang pasangannya dua, yang tentunya ini akan terjadi potensi kerawanan yang tinggi karena terjadi pertarungan head to head yang tentunya akan lebih panas dibandingkan kalau calonnya lebih dari dua,” kata dia.
7. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta kadernya untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan. Langkah itu diperlukan karena ia menyadari sudah tak lagi berusia muda. “Seorang anak muda beberapa waktu yang lalu, sekarang yang berbicara di depan Saudara-saudara adalah bukan orang muda lagi, tapi sudah menjadi seorang tua. Kehidupan mempunyai hukumnya sendiri,” ujar Surya dalam Rapimnas Partai Nasdem di Akademi Bela Negara Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/11).
Ia meminta kadernya memperhatikan dengan detail posisi politik Nasdem selama lima tahun ke depan. Baginya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan kaderisasi untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin muda. “Kita harus mempersiapkan sungguh-sungguh, positioning partai ini harus bergerak, harus memiliki kesadaran dengan membangun semangat kekitaan kita, sekaligus mempersiapkan transformasi, regenerasi,” tuturnya. “Kepemimpinan saya dari sejak awal partai ini berdiri, mungkin, tentu tidak bisa selamanya menjadi ketua umum partai ini,” ujar Surya Paloh.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mulai melirik regenerasi di kepemimpinan partainya. “Upaya-upaya untuk mempersiapkan transformasi, regenerasi, adalah merupakan suatu keniscayaan. Enggak mungkin seorang Surya Paloh mendirikan partai ini, jadi ketua umum partai ini sampai sepanjang masa,” ujar Surya seraya menyebutkan, proses transformasi harus disadari oleh para kader Nasdem.
Surya menekankan, dirinya tidak bisa melawan waktu yang terus maju dan membuatnya semakin tua. Ia ingin proses transformasi kepemimpinan itu pelan-pelan berjalan dengan sistem yang mulai dibentuk saat ini. “Ini harus benar-benar kita pahami. Kita tidak bisa menentang hukum alam, boleh saja maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Jangan sampai nanti nafsu besar tenaga kurang,” tuturnya.
Kendati demikian, Surya menekankan bahwa proses pergantian kepemimpinan itu belum berlangsung saat ini. Surya mengaku belum melihat nama-nama yang potensial untuk menggantikannya saat ini. “Belum, sekarang kan belum (ada nama),” ujarnya sembari tertawa.
8. Wamendagri Bima Arya mengakui ada 14 penjabat (pj) kepala daerah yang akan diganti. Rencana itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (11/11), membahas persiapan Pilkada Serentak 2024. Bima mengeklaim, pergantian tersebut tidak ada kaitan dengan politik tetapi karena masa jabatannya sudah berakhir dan evaluasi. “Kalau evaluasi itu pasti terkait kinerja,” kata Bima. Evaluasi kinerja itu dilakukan oleh inspektorat di kementerian secara periodik.
9. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan, 20 persen bansos yang disalurkan saat ini tidak tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi dengan Mensos Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
“Tadi Pak Mensos menyebut angka 20 persen yang tidak tepat sasaran itu hanya bisa dibantu (menjadi tepat sasaran) kalau ada partisipasi dari komunitas desa atau komunitas kelurahan,” ujar nya. Ia menambahkan, untuk mengatasi masalah banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran, pihaknya bersama Mensos akan menyempurnakan mekanisme cek bansos. Data penerima bansos harus di-update secara real-time agar lebih akurat.
10. Ketua Baleg DPR, Bob Hasan menjamin Pilkada Jakarta tetap bisa berlangsung 2 putaran sebagaimana mekanisme selama ini. “Tetap menggunakan sistem pemilu Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta,” kata Bob kepada wartawan, Senin (11/11). Ia memastikan, meskipun rapat Baleg hari ini membahas revisi UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), hal itu tidak akan sampai menyentuh substansi soal mekanisme pemenang pilkada.
Ia menegaskan, ketentuan soal pemenang Pilkada Jakarta tak akan ikut diutak-atik walau rapat Baleg terkait revisi UU DKJ akan dilanjutkan sampai malam nanti. “Tetap sistem pilkada Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, semuanya tidak ada yang berkurang, karena ini hanya nomenklatur. Setelah menang, hasil Pilkada DKI Jakarta, maka titel cagub-cawagubnya itu menjadi (cagub-cawagub) DKJ,” jelasnya.
Isu soal Pilkada Jakarta cukup satu putaran mengemuka dalam rapat Baleg DPR yang membahas revisi UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senin (11/11). Rapat ini disebut hanya berupaya merevisi atau merapikan soal nomenklatur, agar setiap hal yang menyangkut penyebutan “DKI” diubah menjadi “DKJ”. Anggota Baleg dari fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf menganggap, revisi itu bakal berefek domino pada mekanisme pilkada di Jakarta.
“Yang kita sahkan ini tetap satu putaran atau dua putaran? Karena dua putaran itu pada logika pembentukan pilkadanya adalah pada DKI yang sebagai ibu kota negara. Itu logikanya,” kata Muzzammil dalam rapat tersebut. Menurut dia, revisi nomenklatur pada revisi UU DKJ ini mau tidak mau akan menyentuh persoalan substantif soal mekanisme pilkada. (Harjono PS)
