Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (NET)
Isu menarik hari ini, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan judi online sudah masuk tahap bencana nasional. Menkomdigi Meutya Hafid sudah pecat sepuluh pegawai yang tersangkut praktik judi online. Mensesneg Prasetyo Hadi pastikan, Istana Kepresidenan tidak menghalangi aparat penegak hukum mengusut siapa pun yang diduga terlibat kasus judi online, termasuk jika itu menyangkut eks Menkominfo Budi Arie Setiadi. Berikut isu selengkapnya,
1. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan judi online sudah masuk tahap bencana nasional. Ia menyebut 8,8 juta masyarakat Indonesia menjadi korban dan pelaku judi online. “Saya sampai pada kesimpulan hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini,” kata Cak Imin saat mengunjungi korban judi online di RSCM, Jakarta, Jumat (15/11).
Ketum PKB ini mengatakan 80 persen dari jutaan masyarakat itu adalah kelas ekonomi menengah dan bawah. Cak Imin mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh jajarannya untuk mengatasi judi online. “Pak Presiden Prabowo menegaskan semua harus sigap untuk mengatasi judi online ini, karena apa? Rp900 triliun per tahun uang mengalir ke luar negeri dari rakyat kecil ini tidak boleh terus kita diamkan,” katanya.
2. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi memasuki babak baru. Menkomdigi Meutya Hafid memecat sepuluh pegawai yang ditangkap karena terlibat dalam praktik judi online. “Sepuluh sudah diberhentikan,” ujar Menteri Komdigi, Meutya Hafid di kantornya, Kamis (14/11).
Ia enggan memberi keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat Polri. Sebelumnya, Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 17 orang terkait perkara judi online. Dari jumlah tersebut, sepuluh tersangka merupakan pegawai Kemenkomdigi, tujuh tersangka lainnya warga sipil.
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan, pihak Istana Kepresidenan tak menghalangi aparat penegak hukum mengusut siapa pun yang diduga terlibat kasus judi online, termasuk jika itu eks Menkominfo Budi Arie Setiadi. Budi yang kini menjabat Menkop belakangan banyak dikait-kaitkan dengan kasus judi online, setelah polisi meringkus 10 pegawai Kemenkomdigi terkait kasus judi online. “Tentu kami sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu semangatnya yang pertama adalah perkara judi online itu adalah sesuatu yang harus segera kita selesaikan. Kalau kita berantas, beliau ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya,” kata Prasetyo kepada wartawan di kantor Kemenkomdigi, Kamis (14/11).
“Jadi kalau berkaitan dengan masalah itu (Budi Arie, red) semua dikembalikan ke fakta hukum, semua dikembalikan ke aparat penegak hukum,” ujar dia. Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk menangani masalah judi online, termasuk kepada Menteri Komdigi Meutya Hafid.
Prasetyo menuturkan, pemerintah dukung penuh terhadap upaya pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Ditegaskan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas judi online di berbagai lini masyarakat, termasuk di dalam kementerian. Dukungan ini mencerminkan komitmen serius pemerintah terhadap isu yang dianggap meresahkan masyarakat. “Bapak Presiden berkali-kali menekankan masalah ini sebelum melakukan lawatan ke luar negeri. Komitmen kita jelas: perkara judi online harus segera diselesaikan,” ujar Prasetyo lagi,
3. Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan, pemerintah tak pandang bulu memproses hukum mereka yang terlibat kasus judi online. Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan awak media mengenai kasus judi online mengarah pada dugaan keterlibatan eks Menkominfo Arie Setiadi. “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” kata Budi Gunawan di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11). Ia menyebutkan, Kemenko Polkam tetap menghormati apa yang tengah dilakukan oleh Polri mengusut kasus judi online.
Mantan Kepala BIN ini menilai, Polri sedang bekerja keras mengungkap kasus judi online dan memproses hukum mereka yang terlibat hingga tuntas. “Kita tunggu saja nanti, secara teknis bisa ditanyakan ke Polri, namun kita juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipersangkakan,” ujar Budi Gunawan Ia menilai bahwa sejauh ini belum ada indikasi yang mengarah pada keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online. “Kita tunggu saja seperti apa. Karena judi online ini memang ada beberapa target yang di sasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur termasuk sistem pembayaran,” kata Budi Gunawab lagi.
4. Wairjen TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar mengatakan, para prajurit TNI yang terbukti menggunakan uang satuan untuk judi online akan dipecat dari TNI. Alvis menyatakan, sanksi pemecatan dapat dijatuhkan kepada para prajurit yang menggunakan uang satuan berjumlah besar dan mengelabui komandannya untuk dapat bermain judi online.
“Ya kita lihat konstruksi hukumnya untuk pidananya. Kalau nanti ternyata terbukti menggunakan dana satuan dan jumlahnya besar, dengan cara-cara yang istilahnya mengelabui ya, mengelabui komandannya, bisa saja sampai ke sana (pemecatan),” ucap Wairjen di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (15/11).
Alvis menegaskan, proses hukum terhadap prajurit tersebut masih berlangsung. Namun ia tak menyebut detail sosok prajurit yang diduga menggunakan uang satuan untuk bermain judi online. “Tapi sekarang belum sampai ke situ (pemecatan) karena kita masih dalam proses persidangannya. Nanti kita update,” ujar Alvis.
Mayjen TNI Alvis Anwar menekankan kepada para prajurit TNI untuk menggunakan gawai atau smartphone dengan tujuan positif. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap fakta bahwa sekitar 4.000 prajurit TNI terlibat dalam judi online, salah satunya akibat kebiasaan bermain gawai saat waktu luang.
“Ya, kita memberikan arahan kepada prajurit kita mengenai penggunaan ponsel agar digunakan untuk tujuan-tujuan positif,” kata dia. Alvis menjelaskan, Mabes TNI hanya dapat memberikan arahan terkait penggunaan gawai, namun tidak dapat membatasinya. Menurutnya, kemajuan teknologi saat ini membuat TNI sulit untuk membatasi penggunaan perangkat elektronik oleh para prajurit.
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto ungkapkan, 4.000 prajurit TNI terlibat dalam judi online. Menurut dia, salah satu faktor yang mendorong prajurit terjerumus dalam praktik tersebut adalah kebiasaan mereka bermain gawai atau handphone selama waktu luang. “Enggak. Ya faktornya kan kita namanya TNI, dengan usia seusia mereka ini yang hari-harinya memegang HP, sehingga mudah bagi mereka menggunakan (HP untuk main judi online) saat waktu-waktu luang,” ujar Mayjen Yusri di Kantor Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11).
Danpuspom menegaskan judi online di kalangan prajurit TNI tidak berkaitan dengan soal ketidaksejahteraan. “Kalau masalah kesejahteraan kita sudah Alhamdulillah, dalam arti untuk sekarang ini kesejahteraan prajurit sudah cukup baik,” kata Danpuspom. Kata dia, sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah ini, beberapa prajurit TNI yang terbukti terlibat judi online telah diberikan sanksi pidana. Dia jelaskan, ada prajurit yang gunakan uang satuan untuk berjudi. Meskipun dia tidak merinci dari satuan mana prajurit tersebut berasal, Mayjen Yusri menegaskan bahwa tindakan ini memerlukan sanksi tegas.
5. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi “Grand Collar of the Order of the Sun of Peru” dari Pemerintah Peru. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden Peru, Dina Boluarte kepada Prabowo dalam upacara resmi yang berlangsung di Istana Palacio de Gobierno, Lima, Peru, Kamis (14/11) waktu setempat. “Ini merupakan suatu kehormatan besar. Terima kasih banyak, Presiden,” ungkap Presiden Prabowo yang dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (15/11).
Penghargaan “El Sol del Perú”, yang sebelumnya dikenal sebagai “Orden del Sol”, merupakan tanda kehormatan tertinggi di Peru. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas jasa luar biasa yang telah diberikan untuk negara dan bangsa Peru. Penganugerahan penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas jasa luar biasa yang diberikan bagi negara dan bangsa Peru. Dengan tingkatan tertinggi Grand Collar, penghargaan ini biasanya dianugerahkan kepada kepala negara dari negara-negara sahabat atau tokoh-tokoh internasional yang diakui secara universal kontribusinya.
6. Akademisi Rocky Gerung menyebut kadar akademis disertasi yang dibuat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di bawah standar. Hal itu terlihat dari disertasi Bahlil yang tidak menghasilkan teori baru. Ia mengatakan penelitian dalam disertasi Bahlil hanyalah tempelan-tempelan dari berbagai laporan.
“Kita bisa dengan intuisi saja melihat bagaimana pembuktian dalam penulisan itu, lalu metodologi di situ tidak menghasilkan semacam dalil atau tesis. Apalagi menemukan potensi menjadi teori baru. Disertasi itu sekedar laporan atau berita yang kadar akademisnya di bawah standar,” katanya dalam kanal YouTube miliknya, Rocky Gerung Official pada Kamis (14/11).
Rocky juga menyoroti promotor sidang disertasi Bahlil, yaitu Chandra Wijaya, memiliki kedudukan sebagai Komisaris Independen Jasa Marga. Ia menduha, hubungan antara Bahlil dan Chandra turut mempengaruhi kualitas disertasi Ketum Partai Golkar ini.
Ketua Majelis Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) merangkap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut sidang etik terkait polemik gelar doktoral yang diperoleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI tidak mesti menggugurkan status doktor Bahlil. Sidang etik ini dilakukan menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa S3 di SKSG UI.
“Sidang etik tidak harus membawa konsekuensi terhadap status doktoral Pak Bahlil,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya melalui unggahan keterangan di akun Instagram @nuonline_id, Jumat (15/11).
7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, bertambahnya jumlah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menunjukkan kebijakan pemerintah dalam menyejahterakan warga Papua belum diterima dengan baik. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada acara HUT ke-79 Brimob Polri yang berlangsung di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11).
“Artinya apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik, atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga yang ada justru sebaliknya, jumlah KKB-nya yang semakin meningkat. Sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi ini,” ujar Jenderal Sigit.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tantangan besar dalam memberikan pemahaman kepada warga Papua mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Brimob dalam menghadapi berbagai konflik sosial yang mungkin terjadi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, jumlah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua semakin bertambah, dari sekitar 300 orang pada beberapa tahun lalu kini telah melebihi 1.000 orang. “Kita lihat sebelum pengumuman DOB (daerah otonom baru), dan juga perubahan terkait dengan kebijakan dana otsus (otonomi khusus), saya ingat beberapa tahun yang lalu jumlah KKB kita masih kurang lebih sekitar 300,” ujar Sigit, Kamis. “Namun pasca itu, yang terjadi saat ini jumlah KKB kita melebihi 1.400 kalau enggak salah ya, 1.200. Dan jaringannya juga semakin bertambah,” katanya dalam sambutan di acara HUT ke-79 Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, kemarin.
8. Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Komjen Imam Widodo membantah pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pengepungan Gedung Kejagung oleh oknum anggota Brimob Polri. Imam menyebut tidak ada pengepungan yang dilakukan oleh Brimob. Imam menyebut Brimob hanya di-framing. “Enggak ada. Framing saja. Enggak ada,” ujar Imam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11).
Imam menjelaskan, tidak ada yang superior di republik ini. Menurutnya, semua kementerian/lembaga harus saling memperkuat. “Jadi kita ini sama dalam republik tercinta ini. Tidak ada yang superior, tapi kita saling menguatkan. Yang menjadi prioritas dariSaat ditanya mengenai apakah ada anggota Brimob yang disanksi, Imam justru bertanya balik. “Sanksi yang gimana ya? Nanti mungkin… Itu framing saja. Sebabnya tidak ada yang lain-lain. Itu saja,” kata Imam.
Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, ada oknum anggota Brimob yang diduga terlibat dalam pengepungan kantor Kejagubg saat pengusutan kasus korupsi timah. Pernyataan ini disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRm kemarin. Ia menjawab pertanyaan anggota Komisi III Benny K Harman yang meminta kejelasan mengenai insiden tersebut. “Pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan, jujur saja, dilakukan oleh oknum Brimob,” ujar Burhanuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyerahkan oknum Brimob yang terlibat kepada Mabes Polri dan tidak lagi memantau perkembangan kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan, dalam raker Komisi III DPR dengan Kejagung, kemarin, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman meminta kejelasan Jaksa Agung ST Burhanuddin kenapa gedung Kejagubg bisa dikepung oleh polisi.
9. Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya menguras sumber daya negara, tetapi juga merusak sendi-sendi moral dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan, korupsi yang terjadi di Indonesia seperti penyakit menular yang dapat merusak kemajuan dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Otto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus tegas dan keras. “Pak Prabowo tegas dalam pidatonya kita ketahui bersama, Beliau mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tegas dan keras, tegas dan keras,” kata Otto dalam pidato sambutan Seminal Nasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11). “Karenanya, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum tapi juga tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Otto mengingatkan aparat penegak hukum berhati-hati menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia minta penerapan kedua pasal tersebut dilakukan dengan jujur sehingga tidak merugikan masyarakat. “Kita hanya berharap kepada penegak hukum agar menerapkan pasal 2 dan pasal 3 ini sebaik-baiknya, dengan hati-hati, dan dengan sejujurnya. Jangan sampai diberlakukan secara tidak adil,” kata dia.
10. MK mengabulkan permohonan nomor 136/PUU-XXII/2024 yang meminta dimasukkannya frasa “TNI/Polri” dan “pejabat daerah” dalam Pasal 188 Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka anggota TNI-Polri yang cawe-cawe menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada bisa dipidana penjara. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Suhartoyo dalam persidangan, Kamis (14/11).
Pasal 188 UU 1/2015 itu mengatur sanksi untuk pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa, atau sebutan lain/lurah yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 bisa dikenakan pidana penjara dan denda. Sebelum dikabulkan, Pasal 188 UU 1/2015 belum memiliki frasa yang menyebut “TNI/Polri” dan “pejabat daerah” yang bisa dikenakan pidana jika membuat kebijakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu seperti yang dijelaskan pada Pasal 71.
MK juga mengabulkan permohonan uji materi Pasal 54C Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupat, dan Wali Kota (UU Pilkada). Dalam putusannya, MK menyetujui model surat suara untuk pasangan calon tunggal dalam pilkada menggunakan model peblisit atau memberikan opsi “setuju” atau “tidak setuju” pada pemilih.
11. Mantab Presiden Jokowi akan blusukan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah bersama Cagub dan Cawagub Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Banyumas, Pantura Barat, dan Pantura Timur. Agenda blusukan ini merupakan ciri khas Jokowi sejak menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur Jakarta, hingga presiden. “Bapak rencana besok blusukan ke warga, daerah Banyumas, Pantura Barat dan Pantura Timur. Ini lagi dibahas daerah tujuan pastinya. Beliau mau kangen-kangenan dengan warga,” kata sebuah sumber di Jakarta, Kamis (14/11).
Rencana blusukan Jokowi ini dikonfirmasi oleh tim paslon Luthfi-Yasin. Koordinator Tim Komunikasi Luthfi-Yasin, Muhammad Isnaeni menyebut diajaknya Luthfi-Yasin untuk blusukandengan Jokowi bukan tanpa alasan karena kedua pihak memiliki kedekatan pribadi. Kunjungan Jokowi ini diharapkan menambah semarak pilgub sekaligus memotivasi partisipasi aktif warga, menjadikan Pilgub Jateng menjadi pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin terbaik dengan suasana yang damai dan gembira. “Kami juga pagi tadi baru dapat kabar, ini lagi mempersiapkan, rencana tanggal 16 dan 17 November,” ujar Isnaeni.
12. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan rencana mantan Presiden Jokowi turun gunung lakukan safari mendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin jelang Pilkada Jawa Tengah 2024. Ganjar mengaku tak mempermasalahkan rencana Jokowi akan terjun blusukan ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Menurut dia, hal itu tidak dilarang karena Jokowi sudah pensiun. “Boleh saja. Kan sudah pensiun,” kata Ganjar, Kamis (14/11).
Ganjar juga mengaku tak khawatir terhadap rencana tersebut. Dari segi elektabilitas, kata dia, dua-duanya sama dan memiliki plus minus. Ganjar hanya meminta ruang yang sama untuk dua pasangan calon tersebut saling berkompetisi dengan sehat dan demokratis. “Tidak. Elektabilitasnya plus minus sama. Hanya butuh ruang fair dan demokratis saja untuk mereka bisa berkompetisi sehat,” katanya. (Harjono PS)
