Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (net)
Isu menarik pagi ini, KPK menggeledah rumah dan mobil pribadi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1). Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tidak berada di rumah. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy memandang penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah pribadi Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, terkesan seperti drama. Jubir PDIP Guntur Romli menduga penggeledahan tersebut sebagai upaya pengalihan isu. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK menggeledah rumah pribadi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1). Penggeledahan dilakukan terkait status tersangka Hasto dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku. “Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK (Hasto),” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, kemarin.
Tessa mengatakan, penggeledahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidik terhadap unsur perkara, dan bukan untuk mengalihkan isu apa pun. Ia juga menegaskan, penggeledahan rumah tersebut tidak ada kaitannya dengan ketidakhadiran Hasto dalam pemeriksaan pada Senin (6/1) kemarin.
Tim penyidik KPK juga menggeledah mobil milik Hasto Kristiyanto. Penggeledahan mobil itu berbarengan dengan penggeledahan yang dilakukan di kediaman Hasto, Perumahan Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (7/1). “Ada satu unit milik Hasto juga dilakukan penggeledahan,” kata jurnalis CNN Indonesia, Erik Kustara dalam siaran langsung dari rumah Hasto.
2. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tidak berada di rumahnya, Bekasi, Jawa Barat, saat rumahnya digeledah penyidik KPK, Selasa (7/1). Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Johannes Tobing mengatakan, Hasto tengah berada di Jakarta menjalankan tugasnya sebagai Sekjen partai berlambang banteng bermoncong putih itu. “Kalau Pak Hasto masih di Jakarta, masih melaksanakan tugas sebagai sekjen partai,” ujar Johannes usai menyaksikan penggeledahan di kediaman Hasto, Selasa. Penggeledahan berlangsung dari pukul 14.00 WIB hingga 18.20 WIB. Penyidik KPK mengamankan sebuah koper berwarna biru tua yang diduga berisi barang bukti. Barang bukti yang ditemukan adalah sebuah flashdisk dan sebuah buku. Kedua barang itu, kata Johannes, terkait dengan Harun Masiku, eks caleg PDI-P yang saat ini masih buron.
3. KPK juga memanggil mantan anggota DPR periode 2019-2024 Fraksi PDI-P Riezky Aprilia, Selasa (7/1). Riezky akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintanganyang menjerat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav. 4,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (7/1). Riezky merupakan anggota DPR yang terpilih pada Pemilu 2019 dari Dapil I Sumsel.
4. Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy memandang penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah pribadi Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, terkesan seperti drama. Kendati memahami penggeledahan itu merupakan kewenangan penyidik untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan dugaan perkara yang sedang diusut oleh KPK, namun penggeledahan itu seperti drama.
“Penggeledahan memang itu kewenangan penyidik, tapi apa yang dilakukan KPK hari ini lebih terkesan seperti drama saja. Memangnya penyidik mau cari apa di rumah Pak Hasto?” ujar Ronny, Selasa (7/1). Ronny berpendapat, tindakan penyidik KPK seolah-olah sedang mengusut perkara korupsi besar.
“Kok diperlakukan seolah-olah Pak Hasto adalah pencuri uang negara? Tidak ada uang negara yang ditilep di sini,” ujar Ronny. Ia berharap, KPK bersikap profesional dalam menangani proses hukum terhadap Hasto. “Saya berharap KPK tetap profesional dan tidak di-remote oleh pihak lain, apalagi menjelang peringatan ulang tahun partai dan persiapan kongres partai,” ujar Ronny.
5. DPP PDIP angkat suara soal penggeledahan rumah rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Jubir PDIP, Guntur Romli menduga penggeledahan tersebut sebagai upaya pengalihan isu terkait rilis OCCRP yang menempatkan mantan Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.
“Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024,” kata Guntur, Selasa (7/1). Ia mengaku menerima kabar Jokowi sangat terganggu dengan laporan OCCRP. Menurutnya, Jokowi melakukan segala upaya untuk mengalihkan isu tersebut.
“Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi,” katanya. “Apalagi pada saat bersamaan ada aktivis dan LSM yang mendatangi KPK yang meminta KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian Jokowi. Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” imbuh Guntur.
6. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membantah upaya penyidik KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan sebagai pengalihan isu. Tessa mengatakan asumsi pihak tertentu yang menyebut upaya penggeledahan KPK terhadap rumah Hasto sebagai pengalihan isu sebaiknya tak perlu diperdebatkan.
“Ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media itu, mari kita biarkan itu berada di ruang publik,” kata Tessa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1).
Tessa menegaskan, upaya penyidik dalam melakukan penggeledahan di rumah Hasto, sesuai dengan aturan yang berlaku. “KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional,” ujarnya.
7. Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan penurunan BPIH dan Bipih tahun 2025 yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Seperti diketahui, BPIH untuk setiap jemaah haji reguler disepakati sebesar rata-rata Rp 89,4 juta dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dollar AS. Sementara Bipih yang dibayarkan jemaah rata-rata sebesar Rp 55,4 juta, yang merupakan 62 persen dari total BPIH 2025. “Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja Haji, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin di bawah itu,” kata Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Arab Saudi akhir Januari 2025 untuk melobi kuota tambahan bagi jemaah haji Indonesia tahun ini. “Beliau menyambut baik (usulan meminta kuota tambahan), dan akan mengagendakan perjalanan. Tentu para jemaah dan kami di Komisi VIII berharap Bapak Presiden pada pertemuan itu menyampaikan ke pihak Saudi (mengenai kuota tambahan),” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/1). Marwan menuturkan, kuota tambahan itu diperlukan lantaran waktu tunggu jemaah haji reguler di dalam negeri sudah mencapai 25-30 tahun.
8. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta agar kuota jemaah haji 2025 ditambah 10.000. Sebab, banyak jemaah lansia yang masa tunggunya masih lama. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat soal Haji 2025 dengan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1). “Psikologi jemaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji, karena faktor umur sudah tua, daftar tunggunya masih lama,” ujar Marwan.
Komisi VIII DPR mengusulkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia digabung dengan negara lain yang tidak memanfaatkan kuota secara penuh. “Nanti kita mungkin saja akan merevisi UU Haji, yang bisa kita mengirimkan jemaah mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” kata Marwan di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/1). Marwan menuturkan, usulan ini mampu menjawab masa tunggu jemaah haji reguler dalam negeri yang mencapai 25-30 tahun.
9. Kemenag menyampaikan, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 M turun karena ada efisiensi komponen operasional layanan umum sebesar Rp 600 miliar. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, efisiensi tersebut membuat biaya haji yang ditanggung jemaah turun menjadi Rp 55,4 juta. “Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri. Total efisiensi ini mencapai Rp 600 Miliar,” kata Hilman dalam keterangannya, Selasa (7/1).
10. Presiden Prabowo Subianto perintahkan agar lahan-lahan yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lahan-lahan tersebut mencakup lahan sitaan terkait kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, lahan yang disita dari obligor BLBI, dan lahan HGU yang tidak diperpanjang. Prabowo menekankan, pemanfaatan lahan-lahan tersebut harus melalui proses legal.
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Siraitalias Ara usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1). Ara, mengatakan rumah yang dibangun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah.
Dalam pertemuan tersebut, Ara mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar iuran Tapera bersifat sukarela. “Saya sudah undang (pihak) Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi, bahwa tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela,” ujarnya. Ara, menekankan pentingnya Tapera untuk membangun kepercayaan publik. Ia meminta pengelola Tapera menunjukkan kredibilitas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
11. Kasus penembakan yang merenggut nyawa bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman (48), di Rest Area Km 45 Tol Merak-Tangerang memasuki babak baru. Terkini, muncul pernyataan yang menyebutkan tiga anggota TNI AL yakni, Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, menjadi korban pengeroyokan sebelum insiden tragis itu terjadi.
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) TNI AL, Laksamana Madya (Laksdya) Denih Hendrata, membeberkan laporan awal yang diterima pihaknya. Menurut Denih, insiden penembakan itu diawali oleh informasi adanya pengeroyokan terhadap tiga anggota TNI AL oleh sekitar 15 orang tak dikenal.
“Di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di Rest Area Km 45 Tol Merak-Tangerang,” ungkap Denih dalam konferensi pers di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1). Ia menduga senjata api tersebut digunakan oleh prajurit TNI AL dalam kondisi mendesak untuk membela diri.
12. Jubir Kemenkes Widyawati memastikan pemerintah belum membatasi atau melarang perjalanan ke atau dari luar negeri menyusul temuan virus Human Metapneumovirus (HMPV).
“Sejauh ini belum ada pembatasan bagi atau larangan perjalanan bagi pelaku perjalanan luar negeri,” kata Widyawati, Selasa (7/1).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, pihaknya telah meningkatkan kewaspadaan kekarantinaan kesehatan di bandara. Namun, status ini bukan untuk membatasi atau melarang perjalanan luar negeri. “Peningkatan kewaspadaan kekarantinaan kesehatan. Jadi mungkin sudah kita ada cek gejala, cek suhu itu sudah dilakukan teman-teman malai karantina kesehatan di beberapa pintu masuk, khususnya internasional,” kata Aji.
Aji Muhawarman mengatakan gejala virus Human Metapneumovirus (HMPV) relatif ringan. Biasanya gejala infeksi diikuti demam dan batuk. “Ini masuk kelompok namanya istilahnya dia memang ya relatif mild, ringan gitu ya gejalanya, tetap ada demam, sedikit batuk gitu ya,” kata Aji. Ia menjelaskan virus AMPV merupakan virus lama yang sudah menjadi endemi sejak 2001. Karena itu, ia meyakini sudah terbangun antibodi atau imunitas di dalam tubuh untuk merespons virus tersebut.
13. Tersangka utama pembuat uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ASS dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Makassar, usai keluar dari RS Bhayangkara. “Yang bersangkutan kita terima tadi jam 16.00 WITA, kemudian kita melakukan pemeriksaan administrasi dari pihak yang menahan dan ada juga keterangan berbadan sehat dari RS Bhayangkara,” kata Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah via telepon, Selasa (7/1).
Saat ini, kata Jayadikusumah, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan terdapat tersangka sesuai dengan aturan bagi tahanan yang baru ditempatkan di Rutan Makassar. “Kami melakukan sesuai dengan SOP yang ada terus kami tempatkan kamar di Mapenaling (masa awal perkenalan lingkungan) bersama tahanan yang lainnya. Kapasitasnya itu antara 15 sampai 20 orang, biasanya sampai 1 minggu sampai satu bulan, kemudian besok akan dilakukan pemeriksaan kesehatannya,” jelasnya.
14. Jubir MK Enny Nurbaningsih mengungkapkan, hakim MK Anwar Usman tengah dirawat di rumah sakit akibat jatuh pada Selasa (7/1) kemarin. Akibatnya, MK mengundurkan jadwal sidang panel 3 sengketa Pilkada 2024 yang salah satunya ditangani Anwar Usman. “Untuk panel 3, pada persidangan hari ini terpaksa harus melakukan reschedule karena kondisi dari Pak Anwar itu mengalami kemarin jatuh, dan kemudian harus diopname,” ujar Enny di Gedung MK, Rabu (8/1).
Seperti diketahui, sidang sengketa Pilkada 2024 dibagi ke tiga panel dan sedianya dimulai bersamaan pada Rabu pagi pukul 08.00 WIB. Namun, sidang panel 3 terpaksa diundur karena sidang hanya dapat berjalan jika ketiga hakim yang akan mengadili persidangan hadir di dalam ruangan. “Tidak bisa kemudian persidangan itu menggunakan Zoom, tidak boleh juga. Jadi harus lengkap bersidang 3 hakim,” ujar Enny.
15. MK akan memulai sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (8/1). Dilansir dari laman mkri.id, terdapat 47 perkara yang akan disidangkan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dari 47 perkara yang akan disidangkan, satu perkara merupakan PHPU Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang diajukan kandidat Cagub Jatim, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans. Sidang gugatan yang diajukan Risma ini rencananya akan digelar pukul 08.00 WIB di Panel 2 yang berada di Lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI. Perkara nomor 2265/PHPU.GUB-XXIII/2025 ini menjadi satu-satunya perkara PHPU yang diajukan di tahap pemilihan gubernur. (Harjono PS)
