Koordinator MAKI Boyamin Saiman ssat tiba di Gedung KPK (net)
Isu menareik pagi ini, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan ratusan sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang dikeluarkan dua Menteri ATR/BPN pada 2022 dan 2023, artinya sebelum Nusron Wahid menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada era Presiden Prabowo Subianto. MAKI resmi melaporka dugaan korupsi dalam penerbitan ratusan HGB di kawasan pagar laut Tangerang ke KPK.
Isu menarik lainnya, Agung Sedayu Group menjelaskan soal kepemilikan sertifikat HGB di kawasan pagar laut Tangerang, Banten. Melalui kuasa hukumnya, Agung Sedayu Group juga menanggapi rencana Menteri Nusron Wahid mencabut sertifikat HGB atas pagar laut Tangerang. Megawati titip pesan untuk PM India kepada Presiden Prabowo Subianto yang akan melawat ke negara tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan ratusan sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang dikeluarkan dua Menteri ATR/BPN pada 2022 dan 2023. Boyamin tidak menjelaskan lebih jauh ihwal siapa sosok kedua Menteri yang dimaksud tersebut. Ia hanya memastikan ratusan sertifikat tersebut tidak dikeluarkan pada era Nusron Wahid. “Bentuknya Surat Keputusan yang mendasari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) itu adalah level menteri,” ujar Boyamin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1).
Boyamin menyebut Surat Keputusan Menteri ATR/BPN yang menjadi dasar penerbitan sertifikat turut disertakan dalam laporan dugaan korupsi ke KPK. Kendati demikian, ia memastikan kedua menteri itu tidak termasuk sebagai pihak yang dilaporkan ke KPK. Mereka yang dilaporkan, para petugas pencatatan dokumen tanah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Itu (Surat Keputusan Menteri) saya sebut juga dalam surat (laporan) saya. Ada dua menteri, yang jelas bukan Pak Nusron Wahid,” jelasnya. “Jadi yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90 persen dari 263 (sertifikat), yang 10 persen itu menteri setelahnya,” imbuhnya. Ia menegaskan, meskipun SK Menteri menjadi dasar penerbitan sertifikat pada 2022 dan 2023, namun bukan tidak mungkin proses pengajuannya sudah berlangsung sejak lama.
Koordinator Masyarakat Anti-korupsi (MAKI) Boyamin Saiman resmi melaporkan dugaan korupsi dalam penerbitan ratusan SHM dan HGB di kawasan pagar laut Tangerang ke KPK. Pengaduan itu dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut penerbitan ratusan SHM dan HGB di wilayah laut Tangerang cacat formil dan materiil.
“Jadi ada dugaan pemalsuan pada buku, catatan atau data Girik, Leter C/D atau Warkah pada kantor Desa, Kecamatan atau BPN menyangkut dokumen dan data tanah itu,” kata Boyamin kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1). Boyamin mengaku melaporkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan dokumen tanah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ia menilai telah terjadi pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen administrasi. “Pintu masuknya Pasal 9 dulu. Saya berharap memang menuju Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12. Syukur-syukur Pasal 2 dan 3 perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara,” ujar Boyamin.
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan memanggil dua perusahaan terafiliasi Agung Sedayu Group buntut pagar laut sepanjang 30 kilometer di kawasan pesisir Tangerang, Banteng untuk dimintai klarifikasi. Dua perusahaan tersebut adalah PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan ini diketahui mengantongi mayoritas sertifikat hak guna bangunan (HGB) di kawasan tersebut.
“Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media, itu kita akan undang, akan kita pertanyakan,” ujar Trenggono di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
3. Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya Muannas Alaidid menjelaskan soal kepemilikan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di daerah pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di pesisir pantai Tangerang, Banten. Menurut Muannas, sebagian kecil HGB di area pagar laut di wilayah tersebut memang dimiliki anak usaha kliennya, yakni PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS), namun hanya terbatas di dua desa di Kecamatan Pakuhaji.
“Dari 30 kilometer pagar laut, kepemilikan HGB anak perusahaan PIK PANI (PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PIK2) dan PIK non-PANI hanya ada di dua desa di Kecamatan Pakuhaji, tepatnya Desa Kohod. Di tempat lain, dipastikan tidak ada,” jelas Muannas dalam keterangannya, Kamis (23/1).
Alaidid menegaskan, pagar laut tersebut membentang hingga melewati enam kecamatan di wilayah Tangerang. Kendati demikian, tak seluruh HGB di area pagar laut tersebut dimiliki Agung Sedayu Group atau anak usahanya. “Saya perlu luruskan agar tidak menjadi liar opininya. Panjang pagar itu didapati melewati 6 kecamatan. Bukan semua pagar laut itu ada SHGB-nya. Bahwa SHGB anak perusahaan PANI dan non-PANI, PT IAM dan PT CIS, hanya ada di satu kecamatan di Desa Kohod. Jadi, bukan sepanjang 30 km itu ada lahan SHGB milik kita,” jelasnya.
Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid juga buka suara soal rencana Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas pagar laut sepanjang 30 kilometer di pesisir Tangerang. Muannas menyatakan, pihaknya masih mempelajari dasar hukum dari keputusan tersebut. Hingga saat ini, Agung Sedayu belum menerima dokumen resmi terkait pencabutan itu.
“Kita masih cek apa yang menjadi alasan pencabutan, sebab belum ada otentik tertulis yang kita terima melalui surat resmi. Para pihak mesti cek dulu soal pernyataan Pak Menteri (Nusron) yang rencananya membatalkan SHGB itu. Kita mesti pelajari alasan prosedur dan alasan yuridis yang menjadi pertimbangannya. Jadi kita belum bisa tanggapi lebih jauh,” ujar Muannas dalam keterangannya, Kamis (23/1).
Muanas menjelaskan, SHGB yang dimiliki anak perusahaan PANI diperoleh melalui proses legal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lahan tersebut dibeli dari masyarakat pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian dilakukan proses balik nama secara resmi.
4. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku sedang mendalami dokumen usulan Pemerintah Provinsi Banten mengenai rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi untuk Pantai Indah Kapuk (PIK 2), Tangerang. Antoni mengatakan terdapat permohonan dari Pj Gubernur Banten melalui surat B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Tangerang.
Sekjen PSI ini mengatakan, pengajuan tersebut seluas 1.602,79 hektare sebagai dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pariwisata atau yang dikenal sebagai proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2). “Terhadap hal tersebut, kami sedang mendalami dokumen yang telah diajukan,” kata Antoni dalam raker dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1). Menhut menyebut, pihaknya segera membentuk tim terpadu dengan melibatkan banyak pihak.
5. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal temuan pagar laut di Bekasi. Menurutnya kasus yang terjadi di Bekasi beda dengankasus pagar laut di Tangerang, Banten. “Casenya (kasusnya) Bekasi beda,” kata Nusron saat meninjau Pagar Laut di Tangerang, Banten, Rabu (22/1). Politisi Golkar ini mengaku tengah menyelidiki pagar laut yang ada di Bekasi. Kata dia, ada dugaan pemalsuan dokumen. “Diduga ada pemalsuan dokumen. Tapi pemalsuan dokumen bentuknya apa sedang kami cek. Casenya beda sekali,” ujarnya.
6. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri titip salam untuk PM India Narendra Modi kepada Presiden Prabowo Subianto yang akan melawat ke negara tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga saat menghadiri HUT ke-78 Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Kamis (23/1). Ia menyebut Megawati mendukung lawatan tersebut karena Mega memiliki hubungan yang baik dengan PM India sejak dulu.
“Ibu menyampaikan, beliau sangat mendukung Pak Prabowo yang mau berangkat ke India, kalau saya tidak salah ya. Nah, beliau menitipkan salam kepada Perdana Menteri India,” ujar Eriko sekaligus merespons isu pertemuan Megawati dengan Prabowo yang mencuat bersamaan dengan HUT ke-78 putri sulung Bung Karno tersebut.
Eriko menyebut Ketua Umumnya memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo. Menurut dia, PDIP tak mungkin melupakan sejarah bahwa Mega dan Prabowo dekat sejak dulu, bahkan saat Ketua Umum Gerindra itu masih berada di Yordania.
7. Kemenkeu akhirnya bersuara soal alasan Presiden Prabowo Subianto ingin APBN 2025 hemat Rp306,69 triliun. Karo Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro menegaskan, pengelolaan APBN harus disiplin, prudent, dan tepat sasaran. Ia menyebut penghematan ditempuh untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan APBN. “Efisiensi ini juga pastinya untuk kewaspadaan kita dalam menghadapi tantangan ke depan, dan efisiensi ini untuk mendukung program prioritas pemerintah,” kata Deni saat dikonfirmasi, Kamis (23/1).
Deni menekankan, upaya penghematan itu murni untuk mendukung program prioritas pemerintah. Kemenkeu mengatakan Prabowo mau meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menuturkan program prioritas pemerintahan Prabowo tertuang dalam Asta Cita. Namun, Kemenkeu menampik bahwa efisiensi ini khusus untuk menambah dana program MBG. “Iya (keseluruhan belanja yang dihemat digunakan untuk) 2025, tahun anggaran 2025. Ini kan cuma menggeser skala prioritas,” tegas Deni.
8. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan lakukan penghematan anggaran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun penghematan anggaran tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. “Nanti kita lihat, ya. Alhamdulillah (MBG) ini sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa ingin bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan lebih merata lagi,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1).
Prasetyo Hadi menyebut, pemerintah kemungkinan tidak menghapus sistem zonasi dalam konsep baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetapi akan dilebur atau dikombinasikan dengan sistem lain, mengingat masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. “Ndak, (zonasi) ndak (dihapus). Tetap kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada lah tetap ada (zonasi),” kata Prasetyo.
9. Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengaku bakal menggandeng mantan Menhub serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti dalam pemerintahannya. “Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli, Pak Ignasius akan kami gandeng sebagai penasihat atau pakar di bidang transportasi, sementara Bu Susi (Pudjiastuti) menjadi pakar atau penasihat di bidang kelautan karena Jawa Barat kan dikelilingi oleh lautan,” ucap Dedi Mulyadi, kemarin.
Dedi Mulyadi mengaku merasa malu karena sampai saat ini masih ada ratusan ribu rumah di Jabar yang belum teraliri listrik. “Saya merasa malu, di era modern seperti sekarang ini, masih ada warga yang hidup tanpa listrik,” kata Dedi.
10. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pemilih PKS memiliki tingkat kepuasan terendah terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hanya 49,4 persen pemilih PKS yang menyatakan puas, sementara 50,6 persen lainnya merasa tidak puas. Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto menuturkan, rendahnya tingkat kepuasan ini mencerminkan sikap kritis pemilih PKS. “PKS itu kritis, jadi separuh puas, separuh tidak gitu ya,” ujar Kristanto seraya menambahkan, meskipun PKS telah bergabung dalam pemerintahan, namun hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan, termasuk tidak adanya kader PKS sebagai menteri atau wakil menteri.
Survei Litbang Kompas periode 4-10 Januari 2025 mengungkapkan, mayoritas pemilih PDI-P puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto mengatakan, tingkat kepuasan pendukung PDI-P mencapai 74,3 persen, sementara yang tidak puas sebesar 25,7 persen. ‘’Fenomena ini terjadi karena pendukung PDI-P tidak fanatik,’’ katanya saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual.
11. KPK kembali memeriksa kader PDIP Saeful Bahri dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto. Jubir KPK Tessa Mahardhika menyebut Saeful diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Kamis (23/1). Saeful sendiri terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan. “Pemeriksaan sebagai saksi lanjutan sprindik HM (Harun Masiku), HK (Hasto Kristiyanto), dan DTI (Donny Tri Istiqomah),” ujarnya dalam keterangan tertulis.
12. Kemendiktisaintek siap terlibat dalam pemberian izin usaha pengelolaan (IUP) tambang untuk perguruan tinggi yang digodok DPR melalui RUU perubahan ketiga UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (revisi UU Minerba). Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menilai usulan tersebut sesuai dengan kebijakan pendidikan tinggi yang diharapkan mandiri dalam mencari pembiayaan.
“Kami siap untuk ikut. karena itu termasuk salah satu kebijakan dalam pendidikan tinggi yang dekat dengan apa, dekat dengan pendanaan. Seperti itu kira-kira,” kata Togar usai rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1). Kendati demikian, Togar mengklaim wacana kampus mengelola tambang itu tak dibahas dalam raker Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Komisi X DPR, kemarin.
13. Sekjen Kemendiktisaintek Togar Simatupang mengungkap tiga skema yang menjadi opsi untuk membayarkan tunjangan kerja (tukin) dosen ASN. Skema pertama membutuhkan anggaran Rp2,8 T, skema kedua Rp 3,6 T, skema ketiga Rp 8,2T.
Namun Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyebut, Kemenkeu telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek pada 2025. “Tukin itu untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun,” ujar Lalu Irfan usai raker Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek di gedung DPR, Kamis (23/1).
Para dosen ASN Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta menolak besaran anggaran tukin dosen yang telah disetujui Kemenkeu senilai Rp2,5 triliun. Mereka bersikukuh agar anggaran untuk tukin dosen sesuai dengan yang diusulkan Kemendiktisaintek sebesar Rp10 triliun. “Takutnya yang diberikan tukin nanti hanya yang belum serdos (sertifikasi dosen),” kata Ketua STIMIK El Rahma Yogyakarta, Suparyanto usai menggelar aksi damai di kantor LLDIKTI Wilayah V. (Harjono PS)
