Gubernur Jakarta Terpilih, Pramonoi Anung (net)
Isu menarik hari ini, Mendagri Tito Karnavian menunda jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, Alasannya, pemerintah masih membahas penjadwalan ulang pelantikan tersebut. Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung mengaku tak masalah. Akademisi Ubedilah Badrun membenarkan dirinya dicopo dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi (Prodi) Sosiologi UNJ tanpa pemberitahuan kepada dirinya.
Isu menarik lainnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, seluruh masyarakat Indonesia bisa cek kesehatan mental secara gratis yang akan dimulai bulan ini. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung ingatkan ASN Jakarta jangan pernah berpikir bisa berpoligami selama kepemimpinannya bersama Rano Karno. Berikut isu selengkapnya.
1. Mendagri Tito Karnavian mengatakan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang semula diagendakan pada 6 Februari 2025, ditunda. Alasannya, pemerintah masih membahas penjadwalan ulang pelantikan tersebut.
Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 bisa terlaksana 12 hari setelah putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 4-5 Februari 2025. “Kami hitung kira-kira memerlukan waktu 12 hari lah, 12 hari dari tanggal 5 atau tanggal 6 (Februari),” kata Tito saat ditemui di Gedung MK, Jakarta.
Tito meminta para kepala daerah terpilih yang tak berperkara di MK lebih bersabar menyambut pelantikan mereka. “Ya sabar sedikit teman-teman, sabar sedikit, saya ada beberapa yang telepon, sudah lah nyantai dulu sebentar, ini biar serempak semua, ada keserempakan yang besar dan cukup 1 kali,” ucapnya.
Terkait penundaan tersebut, Kemendagri bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menggelar raker dengan Komisi II DPR, Senin (3/2). “Nanti akan ada rapat kerja bersama Komisi II pada hari Senin (3/2/2025) depan,” kata Tito Karnavian. Dijelaskan, dalam rapat tersebut akan membahas penetapan tanggal baru pelantikan kepala daerah secara bertahap. Beberapa opsi tanggal yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto akan jadi bahan bahasan juga.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai, pembahasan ulang jadwal pelantikan kepala daerah perlu dilakukan dalam rapat kerja. “Keputusan tanggal 6 Februari 2025 terkait pelantikan serentak gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan di Komisi II. Maka, secara etis dan untuk menjaga kemitraan yang baik, kami akan memutuskan kembali jika ada usulan perubahan,” tegasnya.
2. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung tidak mempermasalahkan pelantikannya ditunda, ia akan mengikuti apa pun keputusan pemerintah pusat. “Sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat, mau kapan pun dilantik saya monggo,” ujar Pramono, Sabtu (1/2). Gubernur Jateng terpilih Ahmad Lutfi juga tidak mempermasalahkan persoalan itu. “Ditunda tidak masalah, yang penting penetapan, tapi prinsipnya dengan adanya pencabutan (gugatan di Mahkamah Konstitusi), 90 persen kayaknya sudah jadi,” kata Luthfi, kemarin.
3. Rektorat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mencopot akademisi Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi (Prodi) Sosiologi di kampus tempatnya mengajar. Kabar tersebut dibenarkan Ubedilah. Ia mengaku baru mengetahui pencopotannya usai Rektorat UNJ melantik Plt Koordinator Prodi Sosiologi baru, pada Jumat (24/1) lalu.
Sehari setelah itu, Ubed mengatakan pelantikan tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi UNJ. Padahal, kata dia, tidak ada sama sekali pemberitahuan ataupun Surat Keputusan (SK) pencopotan jabatan dari Rektorat UNJ. Menurut Ubed, pencopotan dirinya dari jabatan koordinator itu hanya diumumkan di medsos UNJ.
“Dengan pengumuman di media sosial UNJ itu otomatis UB tidak lagi menjabat Koorprodi atau diberhentikan. Jadi pemberhentian melalui pengumuman di media sosial UNJ,” ujarnya, Senin (3/2). “Tidak ada penjelasan dari Rektor. Ternyata pengumuman Plt ini juga tanpa Surat Keputusan (SK) atau belum mendapatkan SK,” imbuh Ubed yang melaporkan kasus dugaan KKN keluarga mantan Presiden Jokowi ke KPK.
4. Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli menilai pencopotan Ubedilah Badrun sebagai Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mirip asus yang dialami Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, kasus Ubedilah dan Sekjen PDIP itu merupakan dampak sikap kritisnya terhadap pemerintahan era Presiden Jokowi.
“Sebelum Ubedilah, ada Sekjen hasto yang ditersangkakan KPK. Ini merupakan dampak langsung dari sikap vokal dan kritis mereka terhadap Jokowi dan keluarganya,” kata Guntur, Sabtu (1/2). Guntur lalu mengungkit tindakan Ubedilah yang sudah bolak-balik melaporkan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya ke KPK. Meski demikian, hingga kini laporan tersebut tidak pernah ada tindak lanjut dari KPK.
Pengamat politik Rocky Gerung menduga pemecatan itu terkait dengan mantan Presiden Jokowi. Pasalnya, Ubedillah kerap mengkritik Jokowi. Menurutnya, Ubedillah memang kritis terhadap Jokowi dan keluarganya, terutama terkait dugaan gratifikasi. “Bahwa dia (Ubedillah Badrun) terus mengkritik Presiden Jokowi atau sejak Jokowi jadi Presiden, terutama soal potensi atau dugaan gratifikasi atau money loundry dari anak-anaknya,” kata Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (1/2).
Rocky menyebut Ubedillah sebagai akademisi yang kritis. Selama ini, ia melihat Ubedillah mengambil posisi sebagai oposisi. “Jadi, kita mulai menduga dengan perspektif kritis bahwa Ubed itu seorang kritisi yang basis kritiknya adalah akademis. Dia seorang yang beroposisi dan basis oposisinya adalah terhadap kebijakan. Dia adalah orang yang berani yang basis keberaniannya adalah karena panggilan etik,” ujar dia.
5. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses skrining atau cek kesehatan mental secara gratis, yang rencananya akan dimulai bulan ini.
“Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata Budi di Jakarta, Minggu (2/2.
Menkes mengungkap pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut. Program tersebut diproyeksi menjadi program pemerintah terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan, katanya, melebihi program vaksinasi Covid-19 gratis yang cakupannya mencapai sekitar 200 juta jiwa.
6. Mensesneg Prasetyo Hadi jelaskan soal larangan penjualan gas elpiji 3 KG melalui pengecer. Kata dia, pengaturan penjualan gas elpiji 3 KG ini untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran. Kebijakan ini mulai berlaku per 1 Februari 2025, melarang penjualan elpiji 3 KG melalui pengecer. “Semua memang harus kami rapikan ya. Elpiji 3 KG kan ada subsidi di situ dari pemerintah,” ujar Prasetyo saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Prasetyo menjelaskan, langkah ini diambil agar pembeli elpiji 3 KG adalah mereka yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. “Yang namanya subsidi ya kami penginnya diterima oleh yang berat kan kira-kira begitu. Jadi, bukan untuk mempersulit (yang berhak), tidak,” tegasnya.
7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku, pemerintah sedang memperbaiki tata kelola penyediaan elpiji 3 KG, pengecer tidak diperbolehkan menjual lagi. Bahlil meminta para pengecer elpiji 3 KG tidak menaikkan harga jual semaunya. “Tidak boleh ada oknum yang menaikan harga elpiji 3 kg. Harga elpiji itu kan Rp 4.000 lebih, maksimal Rp 5.000, Rp 6.000. Jadi, kalau ada yang menaikannya, berarti kita harus mengelolanya dong? Memang sekarang di bagian pengecer itu lagi dikelola dengan baik agar jangan naikkan harga semaunya,” katanya.
Bahlil menyebut, ada oknum pengecer yang menaikkan harga elpiji 3 KG. Ketum Golkar ini membantah terjadi kelangkaan elpiji 3 kg. “Oh gini, kalau dibilang LPG langka, enggak. LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi ditata, tata kelolanya diatur, agar tidak ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kg,” ujar Bahlil di Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum laporkan soal kekisruhan terkait larangan pengecer menjual elpiji 3 KG kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui memang ada dinamika yang terjadi di masyarakat buntut pengecer dilarang berjualan gas elpiji bersubsidi. “Ya itu kan jangan semua hal ke presiden,” ujar Bahlil di Bogor, Jawa Barat.
Bahlil mengatakan, Prabowo memiliki banyak menteri yang menjadi ‘pembantu’-nya. Sehingga, segala hal dilaporkan kepada Prabowo. “Nanti seolah-olah enggak ada menterinya yang kerja,” ucapnya. Bahlil menekankan, para menteri akan membereskan kisruh elpiji 3 kg jika memang ada yang keliru.
Bahlil akan membuat peraturan agar para pengecer elpiji 3 KG naik kelas menjadi agen distribusi resmi. “Ya memang kalau pengecer-pengecer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar statusnya dinaikkan, menjadi pangkalan. Tidak menjadi pengecer,” ujarnya. Namun, ia belum bisa menjelaskan secara rinci bagaimana caranya. Ia memastikan, dengan adanya aturan ini, pengecer di kompleks perumahan bisa berubah jadi pangkalan resmi penjual elpiji 3 kg.
8. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengingatkan ASN Jakarta jangan pernah berpikir bisa berpoligami selama era kepemimpinannya bersama Wagub Jakarta terpilih Rano Karno.
Penegasan itu disampaikannya usai menerima gelar kehormatan “Abang” dan pin kuku macan dari Majelis Kaum Betawi di di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, kemarin.
Pramono mengumumkan, dirinya penganut monogami. “Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya,” katanya. Ia mempersilahkan jika ada yang berniat poligami, asalkan bukan ASN yang bekerja di Jakarta selama kepemimpinannya. “Jadi, saya sampaikan terbuka, belum jadi gubernur saja sudah menyampaikan terbuka, saya penganut monogami. Yang lain monggo berpoligami, tetapi tidak ASN,” ujar Pramono.
Langkah Pramono panen dukungan. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada atau Alissa Wahid meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian, utamanya soal syarat-syarat PNS jika ingin melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Putri mantan Presiden Gus Dur ini berpendapat Pergub No. 2 Tahun 2025 tidak selaras dengan peraturan di atasnya, yakni UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi juga meminta Pemprov DKJ Jakarta mengkaji ulang penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian, alias Pergub Poligami.
“Jika kita melihat per pasalnya, masih banyak penggunaan diksi yang kurang baik, misalnya saja ‘bekas istri’ yang seolah tidak ada penghormatan dan penghargaan kepada perempuan dalam Pergub tersebut. Kami menilai perlu pengkajian kembali terkait urgensi dari Pergub tersebut,” kata Arifah Fauzi di Jakarta.
9. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta telah dicopot dari jabatannya, usai dirinya mendapatkan laporan mengenai dugaan pidana tersebut. “Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti,” ujar Agus melalui pesan tertulis, kemarin.
Agus menegaskan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran. Ia memastikan, anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Agus mengatakan para petugas dan pejabat yang dicopot sedang diperiksa secara internal. “Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban,” tegas eks Wakapolri tersebut.
Jubir Kemenlu RI, Roy Soemirat mengaku terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait situasi yang terjadi. “Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT,” tegas Roy Soemirat.
Puluhan Warga Negara China jadi korban pemerasan atau pungli oleh petugas Imigrasi ketika tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Aksi pemerasan tersebut dilaporkan Kedubes China ke Kemenlu dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI pada 21 Januari lalu lewat surat resmi.
Dalam surat tersebut, Kedubes China menyebut setidaknya ada 44 kasus pemerasan yang terjadi sejak Februari 2024 sampai Januari 2025. Sementara total uang pemerasan yang telah dikembalikan kepada lebih 60 WN China mencapai Rp32.750.000. “Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025,” demikian isi surat Kedubes China.
Surat tersebut ditujukan kepada Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI.
10. Dua anggota Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka buntut aksi dugaan pemerasan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan sebesar Rp2,5 juta. Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi mengatakan pemerasan terjadi di Telaga Mas, Kecamatan Semarang Utara, pada Jumat (31/1) malam sekitar pukul 20.30 WIB.
Dari hasil pemeriksaan, Syahduddi menerangkan peristiwa bermula saat dua anggota Polrestabes Semaran yakni Aiptu K dan Aipda RL yang sedang tak bertugas hendak mencari makan di sekitar Pantai Marina bersama rekannya yang berinisial S.
“Dari makan malam, masuk ke kawasan Pantai Marina, melihat ada satu unit mobil yang ditumpangi kedua korban tersebut dalam kondisi berhenti di pinggir jalan dan berduaan di dalam mobil,” kata Syahduddi kepada wartawan, Minggu (2/2). Aiptu K, Aipda RL, dan S lalu menghampiri mobil yang berisi pasangan tersebut. Mereka langsung meminta uang sebesar Rp2,5 juta kepada pasangan yang tengah berduaan di mobil tersebut. Aipda RL membawa korban dengan mobilnya ke ATM untuk mengambil uang sebesar Rp2,5 juta. Uang tersebut lalu diserahkan ke tiga orang tersebut.
Yang menarik, setelah uang diserahkan, salah satu korban berteriak ‘maling’ sehingga warga di sekitar lokasi langsung berkerumun dan membantu pasangan tersebut. “Setelah dikerumuni banyak orang, spontan dua orang anggota itu langsung mengembalikan uang kepada korban,” ujar Syahduddi seraya menjelaskan, dua anggota Polrestabes Semarang tersebut hanya mengembalikan uang sebesar Rp1 juta dari total Rp2,5 juta. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut.
11. Ratusan dosen ASN yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisantek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar aksi damai untuk menuntut pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di kawasan Patung Kuda Arjunawiwaha, Jakarta Pusat, Senin (3/1). Mereka meminta tukin yang belum dibayarkan sejak 2020 segera di bayarkan oleh pemerintah.
Sejak pukul 09.00 WIB, para dosen ASN telah berkumpul di kawasan Patung Kuda meskipun diguyur hujan gerimis. Mereka memakai jas hujan dan payung sambil membawa pelbagai spanduk yang berisi tuntutan seperti ‘Bayarkan Tukin Sejak 2020’ hingga ‘Presiden Buat Kebijakan Tukin yang Adil’. Para dosen ini mengenakan pakaian serba putih.
12. Presiden Prabowo Subianto mendadak mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2) pagi. “Iya betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya, Senin.
Dalam video yang beredar di Instagram, Prabowo mengenakan baju safari dan topi berwarna cokelat ketika meninjau makan bergizi gratis. Ia menampakkan badannya dari atas mobil dinas kepresidenan Garuda. Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, targetnya 3 juta orang, lalu pada tahapan selanjutnya, yakni April-Agustus 2025 tambah jadi 6 juta orang. (Harjono PS)
