Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadaia (net)
Isu menarik siang ini, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadaia mengaku tidak pernah bermimpi menjadi pemimpin tertinggi di Partai Golkar. Menteri ESDM itu bercerita, dulu dirinya hanya pembawa tas mantan Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai yang kini menjabat sebagai anggota DPD RI. Sementara itu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bertekad ingin jadikan Jateng sebagai Sarang Burung Garuda, dalam pengertian sebagai basis Partai Gerindra. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum DPP Partai Golkar merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak pernah bermimpi menjadi pimpinan tertinggi di Partai Golkar. Kata dia, dulu dirinya hanya pembawa tas mantan Ketua DPP Golkar yang kini menjabat sebagai anggota DPD RI, Yorrys Raweyai. “Bang Yorrys dulu kalau ke Papua, tasnya saya sering pegang di airport karena kita yang junior kan biro pemuda. Saya tidak pernah bermimpi suatu saat akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar,” kata Bahlil.
Ia menuturkan, saat petinggi Partai Golkar ke lapangan, dirinya yang bertugas untuk mengurus keperluannya. “Bos turun-turun, itu bagian saya yang mengurusnya,” katanya seraya berpesan kepada para kader muda Partai Golkar di Angkatan Muda Partai Golkar lebih percaya diri. “Partai Golkar lahir dari semangat anak muda, saya berpesan jangan pernah pesimis dalam menghadapi kompetisi, karena Golkar adalah partai yang terbuka bagi siapa pun,” kata Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengeklaim partainya paling inklusif di Indonesia. “Tidak ada partai di Republik Indonesia ini yang se-inklusif, yang terbuka seperti Partai Golkar. Di Golkar, siapa saja berhak menjadi Ketum selama memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART partai,’’ ujarnya saat berpidato dalam Orientasi dan Pelantikan HUT ke-23 AMPG di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (11/2) malam.
Menteri ESDM ini mengatakan, Partai Golkar dimiliki oleh semua kadernya, ini berbeda dengan partai-partai lain yang ada di Indonesia. “Di Golkar ini pemilik sahamnya adalah kita semua kader Partai Golkar, beda dengan partai lain. Di Golkar ini sangat terbuka,” kata Bahlil lagi.
2. Partai Golkar akan merekrut 2 juta kader muda di seluruh Indonesia untuk memenangkan Pemilu 2029. “Target anak-anak muda Partai Golkar ke depan, kami merekrut 2 juta kader sehingga nanti bisa memenangkan pertarungan di Pemilu 2029,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Said Aldi Al Idrus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (11/2) malam.
Menurut Said, merekrut 2 juta kader muda sangat gampang karena jumlah pengurus PP AMPG sendiri mencapai 250 orang. “2 juta itu simple sekali. Kami pengurus 250 orang, di kabupaten/kota itu kami ada pengurus 80 (per kabupaten/kota). Di kecamatan ada 40, di satu desa, satu kelurahan itu ada 20 orang,” kata dia. Disebutkan, banyaknya target yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia bisa menjadi kekuatan Partai Golkar untuk meraup suara.
3. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ingin jadikan Jawa Tengah sebagai ‘sarang burung Garuda’, dalam arti menjadi basis Partai Gerindra. Untuk itu Muzani menginstruksikan semua kader dan kepala daerah dari Partai Gerindra untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
“Jika kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota juga melakukan hal yang sama, maka Jawa Tengah akan menjadi sarang Garuda, menjadi basis besar bagi Partai Gerindra,” katanya saat berpidato dalam acara silaturahmi dengan kepala daerah se-Jawa Tengah di Kantor DPD Gerindra Jateng, Selasa (11/2).
Dia meminta semua kader partainya terutama yang menjabat kepala daerah di Jateng melaksanakan komitmen Presiden dan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk mengabdi kepada rakyat. Menurutnya, semua kebijakan Presiden saat ini dilakukan tak lain untuk rakyat.
4. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan lapor ke Presiden Prabowo Subianto soal hasil pembahasan awal RUU Keamanan Laut dengan Komisi I DPR. Pasalnya, Komisi I DPR memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki sistem keamanan laut di Indonesia. “Setelah ini kami melapor ke Presiden bahwa hari ini disepakati kedua Menko dan Komisi I akan menginisiasi draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut ini,” ujar Yusril, di Gedung DPR RI, Selasa (11/2). Yusril optimistis RUU Keamanan Laut akan selesai disusun dan disepakati, apabila Prabowo menyetujui usulan tersebut dan menugaskan kementeriannya memulai penyusunan.
Yusril mengakui, penjaga keamanan laut Indonesia masih sangat lemah. Hal itu disampaikannyal saat menjelaskan alasan pentingnya penyusunan RUU Keamanan Laut dalam raker dengan Komisi I DPR. “Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi, coast guard kita sangat lemah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan itu juga perhatian kita bersama,” ujar Yusril seraya mencontohkan banyaknya kasus di wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Yusril menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan di Indonesia. “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril.
5. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin mendukung penyusunan RUU Keamanan Laut yang diinisiasi pemerintah. Dia menilai undang-undang tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut. “Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin dalam raker Komisi I DPR dengan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, di DPR, Selasa (11/2). “Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain. Nah, diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan,” sambungnya.
Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mendorong Kemeko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk mempercepat pembentukan Sea and Coast Guard. Politisi Nasdem itu menilai, tarik-menarik kewenangan antarinstansi akan terus berlanjut dan menghambat efektivitas pengamanan laut jika pembentukan tidak sesegera mungkin dilakukan. “Kami mohon koordinasi dari Kemenko Polkam untuk mempercepat pembentukan Indonesia Coast Guard agar tidak ada lagi tarik-menarik kewenangan antarinstansi,” ujar Amelia, Selasa (11/2).
6. Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus mengusulkan pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia yang nantinya menjadi leading sector yang bertanggung jawab dalam koordinasi penegakan hukum, serta menjaga keamanan dan keselamatan di laut. Menurut Lodewijk, lembaga baru tersebut harus diberikan kewenangan penuh dalam penegakan hukum di laut, agar sistem keamanan maritim Indonesia lebih efektif dan terintegrasi.
Ia mengakui koordinasi antar-lembaga dalam sistem keamanan laut di Indonesia masih lemah. Dia menilai aturan yang mengatur tata kelola keamanan laut masih terfragmentasi, sehingga penegakan hukum di perairan nasional tidak optimal. Kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga menimbulkan kecenderungan ego sektoral.
“Koordinasi antar aparat penegak hukum di laut lemah. Dulu sudah ada Bakorkamla tapi dibubarkan jadi Bakamla. Setelah Bakamla dibentuk, wewenang koordinasi ada, tetapi mereka tidak punya wewenang penegakan hukum. Artinya, Bakamla ini jadi banci,” ujar Lodewijk dalam raker dengan Komisi I DPR, Selasa (11/2).
7. Kementerian ESDM menonaktifkan Dirjen Migas Achmad Muchtasyar, Senin (10/2) sore kemarin. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menuturkan, Muchtasyar baru menjabat sebagai Dirjen Migas pada 16 Januari 2025 lalu. “Iya. (Dinonaktifkan) per kemarin sore,” kata Yuliot, singkat di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2). Yuliot tidak menjelaskan secara rinci mengenai penonaktifan Muchtasyar.
Ia menyatakan Kementerian ESDM kini sedang melakukan evaluasi internal menyusul penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terjadi kemarin. “Kita lagi evaluasi internal ya, tentu dengan adanya proses evaluasi internal akan dilihat bagaimana proses yang berjalan. Jadi, kita lebih independen untuk melihat proses hukum,” kata Yuliot.
8. Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) ancam akan memberikan sanksi dinas kesehatan provinsi yang tidak melakukan validasi atau mengecek progres implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) rumah sakit di wilayahnya masing-masing. “Saya minta dinkes-dinkes kalau dia enggak pernah ngecek rumah sakitnya sudah jalan apa enggak, nanti DAK-nya kita bintangin juga. Kita kan sekarang zamannya lagi bintang-bintangin,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).
Ia memastikan implementasi KRIS sebagai pengganti kelas I, II, dan III BPJS Kesehatan mulai diterapkan pada Juni 2025. “Rencananya Juni ini kita harapkan semua rumah sakit sudah melaksanakan implementasi KRIS,” kata BGS. Menkes menyatakan, implementasi KRIS bertujuan untuk menerapkan standar minimal layanan bagi masyarakat.
9. JPU Kejagung mengungkap, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat memberi uang Rp 100 juta kepada Ketua PN Surabaya Dadi Rachmadi untuk perkenalan. Hal itu diungkapkan jaksa ketika memeriksa mantan pejabat MA Zarof Ricar sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/2).
Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Zarof Ricar yang menyebut Lisa menitipkan uang Rp 100 juta untuk Dadi melalui dirinya. “Untuk mempermudah perkenalan Lisa dan Dadi karena maksud dengan tujuan saudara ingin mengenalkan Dadi adalah untuk pengurusan perkara Ronald Tannur yang akan diperiksa di PN Surabaya,” kata jaksa saat membacakan keterangan Zarof Ricar.
Mantan pejabat MA Zarof Ricar menyebut Hakim Agung Soesilo marah ketika diminta membantu “mengondisikan” putusan kasasi sesuai keinginan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Keterangan itu disampaikannya saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan suap tiga hakim PN Surabaya, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/2). Zarof mengaku, pada kurun 2024, setelah diminta Lisa membantu mengondisikan putusan kasasi Ronald Tannur, dirinya bertemu dengan Soesilo dan menyampaikan permintaan tersebut. “Pak Susilo pada saat itu sepertinya marah, tapi saya enggak beritahukan ke Ibu Lisa,” kata Zarof.
Zarof Ricar menyebutkan, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sering mondar-mandir di MA. Keterangan itu disampaikan Zarof ketika diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur. Mulanya, jaksa menanyakan apakah Zarof mengenal ketiga terdakwa, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Zarof lantas mengaku pernah mengenal Erin dan Heru ketika mereka mengikuti diklat. Pasalnya Zarof pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang serta Diklat Hukum dan Peradilan MA.
10. Mendagri Tito Karnavian melantik dua perwira tinggi polisi menjadi Sekjen dan Irjen Kemendagri. Dua perwira tinggi polisi tersebut adalah Komjen (Pol) Tomsi Tohir sebagai Sekjen Kemendagri dan Irjen (Pol) Sang Made Mahendra Jaya sebagai Irjen Kemendagri. Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keppres Nomor 32/TPA Tahun 2025.
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/2). Sebelumnya, Tomsi yang menjabat Irjen Kemendagri dipercaya sebagai Plt. Sekjen Kemendagri. Sementara Sang Made sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa dan kini menjadi Irjen Kemendagri.
11. Mabes TNI buka suara soal Mayjen Novi Helmy Prasetya yang menjabat sebagai Danjen Akademi TNI dan Direktur Utama Bulog. Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto menyebut jabatan Direktur Utama Bulog setara dengan eselon I yang dalam struktur TNI setingkat dengan perwira tinggi bintang tiga. Oleh karenanya, Novi Helmy ditunjuk jadi Danjen Akademi dari jabatan lamanya Aster Panglima TNI.
“Saat ini, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya telah ditunjuk sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI (akan menyandang Pangkat Letjen/ Bintang tiga) sesuai dengan keputusan yang ada,” kata Hariyanto saat dihubungi, Rabu (12/2). Ia menjelaskan proses administrasi untuk kenaikan pangkat Novi Helmy menjadi bintang tiga masih berjalan. “Nanti setelah selesai proses administrasinya, akan dilaksanakan mekanisme selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
12. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan dalam kasus ini Kepala Desa Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu dengan dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat palsu itulah yang kemudian digunakan Kepala Desa Kohod dan lainnya untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
“Selanjutnya dengan bantuan dari beberapa oknum pada Kementerian dan Lembaga, terbitlah bukti kepemilikan hak berupa SHGB dan SHM di atas perairan laut Desa Kohod,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2). Disebutkan, Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah kantor hingga rumah Kepala Desa Kohod, Arsin. “Barang bukti yang disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu,” ujar Djuhandhani.
13. Selebritas Deddy Corbuzier dilantik jadi Staf Khusus (Stafsus) Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Ia dilantik bersama beberapa orang lainnya, yakni Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai Stafsus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan, Kris Wijoyo Soepandji sebagai Stafsus Menhan Bidang Tata Negara, Lenis Kogoya sebagai Stafsus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI, Indra Irawan sebagai Stafsus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan, dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.
Karo Infohan Kemhan, Brigjen Frega Wenas menjelaskan Deddy ditunjuk sebagai stafsus dengan pertimbangan punya kepakaran di bidang komunikasi publik. Selain itu, Deddy punya pengaruh luas di media sehingga diharapkan bisa berkontribusi dalam memperkuat literasi pertahanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pengangkatan beberapa stafsus menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan. “Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,” kata dia. (Harjono PS)
