Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai jalani pemeriksaan di KPK (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan, Kamis (20/2). Hasto tampak turun dari tangga gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye dan tangannya diborgol. Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya menerima penahanan tersebut dengan kepala tegak, namun ia berharap KPK menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaannya dalam retreat di Akmil, Magelang. Isu menarik lainnya, BEM se-Indonesia kembali berdemo sampaikan 9 tuntutan. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2). Hasto tampak turun dari tangga gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye dan tangannya diborgol. Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses PAW anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2). Ia tiba di Gedung KPK pada pukul 09.52 WIB bersama rombongan kuasa hukumnya menggunakan warna mobil hitam. Hasto juga ditemani sejumlah kader partai banteng, seperti Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun, Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDIP Dedy Yevri Hanteru Sitorus.
Hasto melambaikan tangan kepada puluhan relawan dan Satgas Cakra Buana saat berjalan menuju ke dalam Gedung KPK. Dia mengenakan jas hitam dan membawa tas kecil. “Mohon doanya, kami datang dengan niat baik dan untuk itu mohon bersabar kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan sebaik-baiknya, terima kasih,” kata Hasto.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan gagah berani menyatakan dirinya menerima penahanan tersebut dengan kepala tegak. “Sejak awal saya katakan, sebagai Sekjen PDI Perjuangan saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang,” ujar Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2) malam.
Dia mengatakan dirinya tak pernah menyesal terkait dengan penahanan tersebut dan mengharapkan KPK dapat menegakkan hukum kepada pihak lainnya, termasuk keluarga mantan Presiden Jokowi. “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” tegasnya.
Hasto mengaku dicecar penyidik KPK dengan 62 pertanyaan. Menurut dia, tak ada hal baru dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. “Ada 62 pertanyaan yang saya jawab, dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. Sebanyak 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah sehingga tidak ada hal yang baru,” ucap Hasto. Ia ditahan untuk 20 hari pertama hingga 11 Maret 2025.
3. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri instruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut agenda retreat yang digelar di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2). Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi Megawati.
DPP PDIP memutuskan tidak menunjuk Plt Sekjen PDIP usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Kamis (20/2). Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun mengumumkan bahwa kendali partai saat ini langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam. Ia menegaskan, semua unsur partai harus menunggu komando langsung dari Megawati, termasuk sikap Fraksi PDIP di DPR. “Karena fraksi adalah kepanjangan partai,” imbuhnya.
Komarudin menyebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kader banteng bersiaga menghadapi kondisi terburuk, setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. “Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI dari Sabang sampai Merauke. Pertama PDI-P sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. Jaringan PDI-P diminta tetap tenang dan tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk,” ujar Komarudin.
4. Tim hukum Hasto, Todung Mulya Lubis menilai, Indonesia memasuki zaman gelap penegakan hukum. Hal itu disampaikannya merespons penahanan Hasto oleh KPK. “Kalau kemarin mahasiswa UI dan lain-lain (menyatakan) Indonesia Gelap, saya kira saya ingin meng-echo kembali pernyataan itu bahwa Indonesia memasuki zaman yang gelap dalam penegakan hukum,” kata Todung dalam konferensi pers, di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2).
Todung menilai, KPK telah melakukan pelanggaran mendasar terhadap penegakan hukum. Pasalnya, penetapan Hasto sebagai tersangka tengah diuji dalam proses praperadilan. “Penahanan ini menurut saya pelanggaran hukum atau disrespect of the law, sikap tidak hormat KPK terhadap hukum, itu pelanggaran yang sangat fundamental,” katanya.
Todung menyayangkan langkah KPK menahan Hasto sebelum ada putusan praperadilan yang tengah berproses di PN Jaksel. “Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya karena proses praperadilan akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini,” kata Todung.
5. Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mengatakan, tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan KPK bahwa kliennya melakukan suap. Hal itu disampaikan Maqdir saat menjelaskan soal materi pemeriksaan Hasto yang berujung pada putusan penahanan. “Kalau mengenai materi pemeriksaan hari ini. Dari pemeriksaan ini tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan bahwa Hasto terlibat dalam suap menyuap bersama Harun Masiku, yaitu menyuap anggota KPU,” ujar Maqdir di Kantor DPP PDI-P, Kamis (20/2).
Maqdir juga mengeklaim, dalam pemeriksaan tidak ada bukti permulaan soal tindakan obstruction of justice yang dikonfirmasi kepada Hasto. “Dalam pemeriksaan hari ini juga tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan atau dikonfirmasi bahwa Mas Hasto sudah melakukan perintangan penyidikan,” tegas Maqdir.
Atas dasar itu, Maqdir merasa belum ada kepastian soal bukti-bukti permulaan, yang menjadi alasan utama KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. “Jadi kalau dari sisi permulaan tentang penetapan sebagai tersangka, belum ada yang jelas dikonfirmasi pada Mas Hasto. Dan inilah yang selama ini menjadi argumen kami dalam pra peradilan,” jelas Maqdir.
Maqdir menilai bahwa surat perintah penahanan kliennya yang ditandatangani Ketua KPK Setyo Budiyanto tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Jadi yang ingin saya sampaikan secara tegas adalah surat perintah penahanan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK,” tandasnya. “Pimpinan KPK itu bukan lagi sebagai penyidik dan tidak juga menjadi penuntut umum,” ujarnya lagi.
Maqdir menyatakan, pimpinan KPK tidak dapat bertindak sebagai penyidik dan memutuskan penahanan terhadap Hasto. Sebab, kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka berada di tangan penyidik yang menangani perkara. “Menurut hemat kami, kalau kita tafsirkan bunyi pasal ini, pasal 21 ini, pimpinan KPK tidak bisa bertindak sebagai penyidik dalam hal ini. Karena yang berwenang melakukan penahanan itu adalah penyidik,” pungkasnya.
Maqdir menambahkan, Hasto tidak memiliki kepentingan untuk melakukan suap terkait kasus PAW anggota DPR Harun Masiku. Dijelaskan, dalam UU Tipikor, unsur suap harus disertai dengan kesengajaan dan kepentingan tertentu. Menurut dia, unsur tersebut tidak ditemukan dalam kasus yang menjerat kliennya. “Kalau kita perhatikan betul UU Tipikor tentang suap ini, selalu disebut bahwa ada unsur kesengajaan. Kesengajaan itu artinya ada orang mempunyai intensi untuk menyuap, artinya dia mempunyai kepentingan,” ujarnya.
Maqdir menegaskan, Hasto tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menyuap anggota KPU agar merekomendasikan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Dia mengeklaim, tindakan Hasto semata-mata menjalankan tugas sebagai Sekjen PDI-P sesuai dengan arahan partai. “Kalau kita lihat Mas Hasto, ya harus kita akui secara jujur bahwa dia tidak punya kepentingan untuk menyuap Wahyu (Setiawan) agar merekomendasikan Harun Masiku menjadi anggota DPR,” kata Maqdir.
6. Jubir Tim Hukum Hasto, Ronny Talapessy menilai penahanan Hasto menjadi bukti bahwa ia memang sedang ditarget menjelang kongres PDIP. “Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Hasto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum kongres partai,” kata Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2).
Ronny menjelaskan, posisi Sekjen sangat penting dalam menjalankan roda organisasi partai politik. Ia memandang penahanan ini merupakan upaya pihak tertentu untuk merusak PDI-P. Ronny menyatakan, ada motif politik di balik penahanan Hasto. Kata dia, penahanan Hasto merupakan salah satu cara untuk mengacak-acak partai berlambang banteng moncong putih tersebut. “Ini adalah penahanan politik, ini babak baru serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan Hasto memang ditarget sebelum kongres partai,’’ kata Ronny.
Jubir PDI-P Guntur Romli mempertanyakan urgensi KPK menahan Hasto Kristiyanto. Padahal Hasto selalu kooperatif selama menjalani proses hukum di KPK. “Tidak ada urgensi menahan saudara Sekjen, karena satu tidak akan melarikan diri,” ujarnya, Kamis (20/2). Selain itu, Hasto juga tidak akan menghilangkan barang bukti, apalagi mengulangi perbuatan yang dituduhkan. Romli menegaskan, Hasto sedang mengajukan kembali gugatan praperadilan ke PN Jaksel lagi. Harusnya itu menjadi pertimbangan KPK untuk tidak grasa-grusu menahan Hasto. “Kami kan sedang mengajukan prapid untuk dua sprindik,” jelas Romli.
7. Politisi PDI-P Adian Napitupulu membacakan puisi yang menggambarkan ironi ketidakadilan di tengah proses penahanan Hasto. Puisi itu dibacakannya untuk memberi dukungan kepada Hasto yang ditahan KPK. Adian menuturkan, puisi yang ia baca digubah oleh sastrawan Yuyun SS pada tahun 1966 berjudul “Lampu Merah”.
“Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan,” kata Adian saat membacakan puisi tersebut di halaman Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2). “Bila hari ini orang lain ditidakbenarkan, bila hari ini orang lain ditidakadilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran,” lanjut Adian. Mantan tukang demo ini lalu berpamitan dan bergegas ke kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. “Saya cukup membacakan puisi itu, saya mau ke DPP,” ujar Adian.
8. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya untuk mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan, Jumat (21/2). Masinton menaati instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kader PDI-P menunda keikutsertaan dalam retreat kepala daerah usai Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan KPK. ‘’Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lebih lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya, Jumat (21/2).
9. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias Kang Dedi turut mengomentari keputusan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda ikut retreat di Magelang, Jawa Tengah. Kang Dedi menyebut kepala daerah yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto harus patuh pada arahan pemerintah. Hal itu mengingat seluruh kepala daerah, termasuk dari PDI-P, sudah diangkat sumpahnya untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat.
“Kalau saya sih kan kami ini sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan,” ujar Kang Dedi sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2). Meski begitu, politisi Gerindra ini menyebut keputusan tersebut merupakan hak dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP kepada seluruh kadernya. Kata dia, setelah dilantik menjadi kepala daerah, kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah.
10. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 orang kepala daerah di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2) pagi. Berdasarkan data Istana Kepresidenan, jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Ratusan kepala daerah ini dilantik dalam satu rangkaian prosesi.
Pelantikan kepala daerah ini berdasarkan Keppres Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.Sementara Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dibacakan oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak ini menunjukkan Indonesia punya demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis. Ia menyebutkan, para kepala daerah telah melaksanakan kampanye yang tidak ringan dengan turun langsung ke rakyat hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin daerah masing-masing. Prabowo berpesan agar para kepala daerah menjadi pelayan rakyat yang senantiasa membela kepentingan rakyat demi memperbaiki kehidupan rakyat.
11. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku telah mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur. Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi pada hari pertamanya sebagai Gubernur Jawa Barat. “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2).
Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi. Dia memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak. “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak. Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” ujar Dedi.
12. Pelantikan kepala daerah se-Indonesia pada Kamis (20/2) menjadi momen istimewa bagi keluarga Pramono Anung. Pasalnya, Pramono dan putranya, Hanindhito Himawan Pramana, sama-sama dilantik sebagai kepala daerah pada hari yang sama. Pramono menjabat sebagai Gubernur Jakarta, sementara Hanindhito dilantik sebagai Bupati Kediri untuk periode kedua.
Momen bersejarah ini diabadikan dalam sebuah foto keluarga di kawasan Monumen Nasional (Monas), sebelum prosesi pelantikan dimulai. Melalui akun Instagram pribadinya (@pramonoanungw, red), Pramono mengunggah potret kebersamaan dengan keluarga. Dalam foto tersebut, Pramono dan Dhito tampak mengenakan seragam dinas upacara. Keduanya mengenakan topi pet hitam, atasan putih berlengan panjang, celana panjang putih, dasi hitam, serta sepatu pantofel putih.
Sementara istri Pramono, Endang Nugrahani, dan menantu Pramono, Eriani Annisa Hanindhito, tampil anggun dengan kebaya. Endang memilih kebaya oranye yang dipadukan dengan bros oranye-kemerahan serta bawahan jarit batik senada. Sedangkan Eriani mengenakan kebaya krem pastel dengan bawahan jarit batik coklat, dilengkapi selendang bermotif senada.
13. Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup imbas adanya aksi Indonesia Gelap yang digelar mahasiswa di Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2). Berdasarkan pantauan, penutupan jalan dilakukan di depan Gedung Sapta Pesona dengan barier beton. Ratusan personel Kepolisian juga berjaga untuk mengamankan aksi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia tersebut. Penutupan jalan ini berdampak pada berhentinya laju Bus Transjakarta yang hendak melewati Jalan Medan Merdeka Barat, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat.
Dalam aksi ini, setidaknya ada sembilan tuntutan yang mereka , 1. Kaji Ulang Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. 2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat 3. Evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis (MBG). 4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah 5. Menolak Dwifungsi TNI 6. Sahkan RUU Perampasan Aset 7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional 8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat 9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo
Mahasiswa peserta aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” mulai berdatangan di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) pukul 14.32 WIB. Mereka berjalan perlahan memasuki Jalan Merdeka Barat arah Istana Negara yang telah ditutup polisi. Para mahasiswa kompak mengenakan jas almamaternya sambil mengepalkan tangan kiri ke udara.
Mahasiswa yang berdiri di barisan depan memegang spanduk putih besar yang memuat tulisan tentang keresahan atas beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto. “Cabut efisiensi pemotongan anggaran pendidikan atau kesehatan. Tolak Undang Undang Minerba,” bunyi tulisan di spanduk tersebut.
14. Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkap sejumlah keresahannya imbas program efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap semua lembaga dan instansi pemerintah. Adies mengklaim, DPR turut terdampak oleh kebijakan tersebut. Yakni, kunjungan kerja BKSAP) keluar negeri dihilangkan. Ia khawatir tak bisa membayar gaji pegawai jika efisiensi berlanjut sampai Mei.
“Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri kalau enggak ada angaran. Itu yang BKSAP-BKSAP pusing, ya mau gimana. “Kita ini kalau sampai apa dibintangi terus sampe bulan Mei bisa-bisa bingung bayar gajian kita juga,” ujar Adies di gedung DPR, Kamis (20/2).
Adies menyebut, DPR total memangkas anggaran hingga Rp1,3 triliun imbas efisiensi tersebut dari pagu awal Rp6,6 triliun di 2025. Menurut dia, kini pihaknya harus mengencangkan ikat pinggang. Adies bahkan mengklaim tak ada anggota DPR yang menggunakan mobil dinas, karena mobil dinas hanya diperuntukkan bagi pegawai kesekjenan.
15. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut Pergub terkait penunjukan stafsus masih dalam tahap pembahasan. “Pergubnya lagi disiapkan oleh pak Sekda.,’’ ujar Pramono, Kamis (20/2). Ia belum mau membeberkan soal sosok atau nama yang akan ia tunjuk sebagai stafsus.
Pramono menyatakan akan mengubah persyaratan untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) cukup tamatan sekolah dasar (SD). “Saya akan lebih memudahkan bahwa syarat pasukan oranye atau PPSU itu tidak perlu lagi lulusan SLTA. Tamatan SD pun cukup. Yang penting rajin bekerja,” kata Pramono. Ia menyebut perubahan persyaratan itu untuk memudahkan masyarakat yang ingin menjadi pasukan oranye. (Harjono PS)
