Presiden Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik hari ini, politisi senior PDIP, FX Hadi Rudyatmo memastikan, hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap terjalin dengan baik, kendati Mega instruksikan kepala daerah dari PDIP menunda ikut retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Wamendagri Bima Arya menegaskan, tak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak hadir ke Magelang, mereka bisa mengirimkan sekretaris daerah untuk mewakilinya.
Isu menarik lainnya, instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepada daerah dari partainya menunda ikut retreat kepala daerah di Magelang jadi polemik. Mantan Presiden Jokowi melontarkan kritik atas instruksi tersebut. Aksi Indonesia Gelap digelar di sejumlah kota besar di Indonesia, Jumat (21/2). Di Jakarta, mahasiswa menggelar aksi di depan Patung Kuda Jakarta. Di Makassar, enam pendemo diamankan polisi. Berikut isu selengkapnya.
1. Politisi senior PDIP, FX Hadi Rudyatmo memastikan, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap terjalin dengan baik, kendati Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah dari PDIP menunda ikut serta dalam retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Ia yakin hubungan keduanya tetap baik, karena tidak pernah ada masalah. “Oh, beda. Perintahnya itu bukan masalah antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo,” kata Rudy dalam acara serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo di Kantor DPRD setempat, Jumat (21/2).
2. Wamendagri Bima Arya mengatakan, tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir, mereka hanya diminta untuk mengirimkan sekretaris daerah sebagai penggantinya. Bima menegaskan, kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat rangkaian pertama ini harus mengikuti rangkaian acara retreat gelombang berikutnya sambil menunggu putusan sengketa Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). “Ya, menunggu keputusan MK,” ujar Bima Arya, Jumat (21/2).
Eks Wali Kota Bogor ini mengatakan, ada beberapa kader PDI-P yang ikut retreat kepala daerah di Magelang, Jumat (21/2). “Ya, harusnya sih ada ya, karena terdata jumlahnya mungkin lebih dari angka ini. Jadi, bisa saja ada di dalamnya,” kata Bima dalam konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Namun Bima tidak merinci siapa saja kader PDI-P yang hadir dalam acara retret. Ia cuma menuturkan, saat ini ada 450 kepala daerah yang terdaftar hadir dalam retret, sedangkan 53 lainnya berhalangan. Dari 53 kepala daerah yang tidak hadir tersebut, enam menyampaikan surat izin, sisanya tanpa alasan apapun.
Pantauan di lokasi retreat, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma yang juga kader PDI-P hadir di acara tersebut. Ia menggunakan seragam komcad dengan wajah yang ditutupi masker.
3. Instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepada daerah dari partainya menunda ikut retreat kepala daerah di Magelang jadi polemik. Mantan Presiden Jokowi ikut tanggapi instruksi Megawati. Ia menilai kepala daerah dari PDIP mestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retreat. “Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
Jokowi beranggapan terpilihnya kepala daerah itu merupakan hasil pilihan rakyat, sehingga tidak mementingkan kepentingan partai. “Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah harus patuh dengan perintahnya. “Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” jelasnya.
Jokowi juga menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang meminta KPK memeriksa keluarga Jokowi. “Ha-ha-ha-ha. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum. Ya silakan,” kata Jokowi kepada awak media. Jokowi menilai, pernyataan Hasto semacam itu sering dilontarkan sehingga dia merasa tidak perlu mengulang-ulang tanggapannya.
“Ya sudah sering kan. Pernyataan seperti itu masa saya ulang-ulang terus,” ungkapnya. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya siap untuk diadili, asalkan ada dasar hukum yang jelas untuk menjeratnya. “Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum. Ya silakan,” tegasnya.
4. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah rupanya terpancing pernyataan Jokowi. Menurut Said, instruksi yang diberikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan urusan internal, bukan urusan pihak di luar PDIP. “Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” ujar Said kepada wartawan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
5. Ketua KPK Setyo Budiyanto merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk memeriksa keluarga Jokowi terkait tindak pidana korupsi. Ia mengatakan, setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi bisa melaporkan ke KPK dengan membawa bukti-bukti.
“Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan tindak pidana, silakan melapor dengan membawa dokumen,” kata Setyo, Jumat (21/2). Setyo menjelaskan, aduan tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku. “Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Kader Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara juga angkat suara soal pernyataan Hasto yang meminta KPK memeriksa keluarga Jokowi. “Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum,” ujar Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2). Ara mengatakan, aparat kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga KPK sudah ngerti tugasnya masing-masing. “Kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan,” katanya.
6. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya untuk mengikuti retreat kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, yang mulai dilaksanakan, Jumat (21/2). Masinton menaati instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaannya dalam retreat kepala daerah usai Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan KPK. “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya, Jumat (21/2).
Bupati Semarang Ngesti Nugraha tak menjawab tegas saat ditanya soal kehadirannya dalam retreat kepala daerah di Magelang. “Mengenai surat instruksi tersebut, tadi malam kami sudah menerimanya. Terkait sikap atas adanya surat tersebut, saat ini kami akan melihat perkembangan lebih lanjut,” ujar Ngesti, Jumat (21/2). Ngesti mengungkapkan dirinya dalam posisi ready on call. “Kalau diizinkan berangkat, kami segera berangkat. Intinya menunggu perkembangan,” ujarnya.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengaku galau dengan adanya instruksi Megawati agar kepala daerah dari PDI-P menunda ikut retret di Megelang. Ia menunggu menunggu perkembangan lebih lanjut di hotel saja sebelum mengambil keputusan. “Saya lagi bingung. Saya mau ke hotel untuk menunggu,” katanya saat tiba di Bandara Internasional Kulon Progo, DIY, Jumat (21/2).
Wakil Gubernur Jakarta dari PDIP, Rano Karno tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah dirinya akan berangkat ke Magelang mengikuti retreat kepala daerah. “Soal itu tanyakan ke DPP, tugas saya sekarang Wakil Gubernur, bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Saya kan undangan 28 (Februari),” ujar Rano usai meninjau pengerukan Kali Krukut, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat (21/2). Saat ditanya apakah Pramono Anung akan mengikuti retreat, Rano juga enggan menjawab dan meminta wartawan menanyakan langsung ke Pramono. “Itu tanya sama beliau,” tegas si Doel.
7. Empat kepala daerah dari PDI-P Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah. Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, Jumat (21/2). Keempat kepala daerah tersebut adalah Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Bupati Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, dan Wali Kota Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono menyatakan, hingga kemarin siang, belum ada kejelasan soal izin partisipasi dalam retreat tersebut. Sebabnya, kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan. ” (Retreat) itu tidak ada aturan perundang-undangannya. Jika ada, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya.
8. Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon mengatakan 8 kepala daerah dari PDIP di Sumut menunda ikut retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah karena patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kader PDIP Sumut selalu tegak lurus dan siap siaga terhadap perintah Ibu Ketum. Kepatuhan dan loyalitas kepada partai adalah komitmen utama kami,” tegasnya, Jumat (21/2). Ia mengakui 8 kepala daerah dari PDIP tersebut sempat dalam perjalanan menuju Magelang, namun begitu ada instruksi, mereka menghentikan perjalanannya.
9. Namun Bupati Malang Sanusi berangkat ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retreat kepala daerah. Meskipun ada instruksi dari Megawati untuk menunda keikutsertaannya mengikuti kagiatan tersebut. Menurut dia, keputusannya itu bentuk penghormatan kepada pemerintah. Hal itu disampaikan Sekda Pemkab Malang, Nurman Ramdansyah. Dijelaskan, Sanusi akan berada di Magelang hingga 28 Febuari 2025 mendatang.
Bupati Brebes dari PDIP, Paramitha Widya Kusuma yang memutuskan untuk ikut retreat kepala daerah yang digelar Magelang selama sepekan ke depan. “Setelah ini, saya akan mengikuti retret di Magelang,” ujar Mitha usai tasyakuran di Pendopo Brebes, Jumat (21/2).
10. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melalui tim kuasa hukumnya kirim surat ke penyidik KPK untuk meminta penangguhan penahanan. “Kemarin sudah kita sampaikan. Kewenangan ada di penyidik,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy usai membezuk Hasto di Rutan KPK, Gedung Merah Putih, Jumat (21/2) bersama kuas hukum Hasto lainnya, yakni Johannes Tobing, dan Maqdir Ismail.
11. Aksi Indonesia Gelap digelar di sejumlah kota besar di Indonesia, Jumat (21/2). Di Jakarta, para mahasiswa menggelar aksi di depan Patung Kuda Jakarta, mereka membakar barrier plastik yang dipasang polisi untuk menghalangi akses menuju Istana Negara. Mereka sempat melemparkan bom molotov dan menembakkan petasan ke arah petugas kepolisian. Polisi mengimbau sejumlah demonstran tidak melakukan tindakan yang provokatif.
Di Bandung, aksi Indonesia gelap digelar di depan Gedung DPRD Jawa Barat, meski hujan mengguyur deras di kawasan tersebut. Aksinya sempat memanas. Mereka melemparkan botol dan batu ke dalam kawasan Gedung DPRD Jabar serta menyatakan petasan. Mereka mencoba merobohkan pagar gedung dengan seutas tali.
Aksi Indonesia Gelap di Makassar berlangsung ricuh. Enam orang ditangkap saat terlibat kericuhan dengan warga di depan kampus Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan. “Iya [anarko] ada 6 orang, itu karena mereka melakukan pelemparan. Tapi kita amankan saja,” kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana di lokasi demo, Jumat (21/2).
12. Para petinggi banteng satu persatu berdatangan ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (21/2) malam. Mereka menyampaikan laporan soal perkembangan situasi pasca ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Di antara yang hadir, tampak Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Namun mereka bungkam saat ditanya apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Megawati. (Harjono PS)
