Presiden Prabowo Subianto bersama mantan Presiden SBY dan Jokowi serta Kapolri saat inspeksi pasukan pada upacara parade senja di Akmil Magelang (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga didampingi dua mantan presidenyakni SBY dan Jokowi dalam Upacara Parade Senja di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2). Ketiganya diguyur hujan saat lakukan inspeksi pasukan dalam parade senja tersebut. Isu lainnya, Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok siap dipanggil Kejagung untuk memberikan keterangan soal impor minyak mentah yang merugikan negara Rp 193,7 triliun. Hasto Kristiyanto meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak perlu menjenguk dirinya di Rutan KPK. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga didampingi dua mantan presidenyakni SBY dan Jokowi dalam Upacara Parade Senja di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2). Pengakukan itu disampaikannya di sela-sela santap malam retret kepala daerah di Rumah Makan Husein Akademi Militer.
Acara tersebut dihadiri ribuan taruna yang tampil dalam defile Parade Senja, serta ratusan kepala daerah yang mengikuti retraet. “Tentunya kita bersyukur atas semua pengabdian, semua presiden sebelum saya menjabat. Khususnya saya ingin ucapkan terima kasih pada Pak SBY dan Pak Jokowi, 20 tahun Bapak telah mengendalikan bangsa dan negara,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan, para kepala daerah merupakan abdi sekaligus pelayan rakyat. Prabowo menyebut, tujuan retreat kepala daerah adalah untuk saling mengenal dan membangun kerja sama antarkepala daerah.
“Saya sampaikan dan saya tegaskan kembali, kalian sudah menjadi pejabat negara, kalian semuanya wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur. Kalian semua dipilih rakyat. Kalian abdi rakyat, pelayan rakyat, pemimpin rakyat,” kata Prabowo saat menghadiri jamuan santap retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Jateng.
Selaku inspektur upacara, Presiden Prabowo Subianto berada dalam satu mobil maung bersama SBY dan Jokowi diguyur hujan lebat saat lakukan inspeksi pasukan dalam parade senja retreat kepala daerah di Akmil, Magelang, Kamis (27/2). Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin juga naik mobil Maung mengikuti inspeksi pasukan yang dilakukan Prabowo.
Parade Senja kali ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi. Mulai dari keterampilan baris-berbaris, defile pasukan di hadapan kepala daerah, hingga atraksi ‘Genderang Suling Canka Lokananta GSCL Akademi Militer’. Parade Senja ini merupakan bagian dari rangkaian retreat kepala daerah yang dimulai sejak 21 hingga 28 Februari 2025. Adapun salah satu tujuan retret untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah.
2. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyinggung foto yang diunggah Gubernur Jakarta Pramono Anung saat dirinya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jateng. Lewat unggahannya, Pramono memamerkan momen berseragam Komcad bersama putranya, Hanindhito Pramono yang Bupati Kediri, Jatim. “Top,” tulis Gibran di kolom komentar unggahan tersebut.
“Memakai seragam ini mengingatkan saya pada masa kecil saat bermain perang-perangan dengan bapak. Sekarang, kami tidak lagi bermain, tapi berjuang bersama melalui gagasan untuk masyarakat,” ujar Pramono dalam caption foto yang diunggahnya.
3. Mantan Presiden Jokowi bersalaman dengan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam parade senja yang digelar di Lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2). Di podium, awalnya terlihat Presiden Prabowo Subianto memberi hormat kepada mantan Presiden SBY dan bersalaman. Setelah itu Prabowo bersalaman dengan Puan sedangkan Jokowi setelah bersalaman dengan SBY dan Prabowo, bersalaman dengan Puan, yang merupakan putri Megawati Soekarnoputri. Wajah Puan berseri-seri dan tersenyum saat bersalaman dengan Jokowi.
4. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka suara soal kemungkinan dirinya dipanggil Kejagung terkait kasus impor minyak mentah yang merugikan negara Rp 193,7 triliun. Ahok menyatakan siap dipanggil Kejagung untuk memberi keterangan sesuai yang diperlukan kejaksaan. “Ya bisa saja dan aku senang jika dimintai keterangan,” ujar Ahok melalui pesan singkat, Kamis (27/2).
Ahok tak menjelaskan apakah mengetahui modus impor BBM di Pertamina yang merugikan negara. Meski begitu, dia mengingatkan ada pengawasan berlapis di Pertamina. Selain itu, ada pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). “Harusnya jika sampai terjadi berarti melibatkan semua pihak yang berhubungan,” ujar Ahok. “Kami hanya lakukan pengawasan dan beri saran jika ada laporan. Anak perusahaan juga ada dekom (dewan komisaris) dan komutnya (komisaris utama) sendiri,” imbuhnya.
5. Pejabat BPK mengatakan, kerugian Rp193,7 triliun dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 itu masih sementara.
“Kan masih angka sementara ya (kerugian Rp193,7 triliun per tahun),” kata Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Ahmad Adib Susilo usai Seminar Nasional di Perbanas Institute Jakarta, Kamis (27/2).
Adib belum bisa mengambil kesimpulan soal data perhitungan yang diungkapkan Kejagung. Ia menuturkan, ada direktorat tersendiri di BPK yang bakal turun tangan. Ditjen Pemeriksaan Investigasi BPK bakal berkoordinasi lebih lanjut dalam kasus ini. “Jadi, belum bisa diambil kesimpulan sekarang karena masih dalam proses. Nanti ada di bagian khusus, namanya Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi yang akan melihat masalah itu (korupsi Pertamina),” tegasnya.
6. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, keberanian Kejagung membongkar kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina tidak terlepas dari restu Presiden Prabowo Subianto. “Menurut saya, Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja,” kata Mahfud MD saat ditemui di Universitas Slamet Riyadi Solo, Kamis (27/2).
Mahfud menilai, langkah yang diambil Kejaksaan Agung adalah bukti penegakan hukum yang tegas meskipun tidak menampik kemungkinan adanya motif politik di baliknya. “Apa pun motifnya, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu,” lanjutnya. Mahfud MD juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang menurutnya terus menunjukkan peningkatan sejak 2022 hingga 2024.
Mahfud berharap keberanian Kejaksaan Agung dalam menangani kasus besar seperti ini menjadi awal yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia. “Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tunggu,” ungkapnya. Ia mengajak masyarakat untuk tetap obyektif dalam menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
7. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak perlu menjenguk dirinya di Rutan KPK. “Karena kemarin ada pertanyaan dari wartawan bagaimana terhadap ibu Megawati Soekarnoputri. Perlu kami tegaskan, beliau ini pemimpin besar, tanggung jawabnya luas, tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Karena beliau juga menjalankan misi-misi perdamaian, pemikiran-pemikiran geopolitik Soekarno, bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia,” ujar Hasto.
“Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, maka saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya,” kata Hasto usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/2) petang.
Hasto menegaskan selama satu pekan mendekam di Rutan KPK kondisinya baik-baik saja. Ia mengatakan bahkan saat ini menjadi rajin berolahraga bersama sesama tahanan. “Saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat bersama dengan teman-teman di Rutan Merah Putih ini kami kalau olahraga itu bahkan sekarang menyanyikan lagu-lagu wajib. Tadi ada yang menyanyikan lagu daerah yang penuh semangat,” ujarnya.
Jubir PDIP, Guntur Romli menyatakan, Hasto Kristiyanto tak mau merepotkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menjenguk dirinya di Rutan KPK. Pernyataan itu disampaikannya menjelaskan pernyataan Hasto yang meminta Megawati tak perlu menjenguk dirinya di rutan KPK.
“Dan dengan pernyataan Sekjen tadi, beliau pastinya tidak mau merepotkan Ibu Ketua Umum,” kata Guntur saat dihubungi, Kamis (27/2). “Bahkan ke kami instruksi Sekjen jelas, yakni untuk menjaga Ibu Ketua Umum,” imbuhnya.
Guntur Romli mengaku tak tahu mengenai isu Megawati akan menjenguk Hasto. Ia menegaskan sampai saat ini Hasto masih Sekjen PDIP, sehingga wajar jika Ketua Umum ingin memberikan perhatian. “Kan sampai saat ini beliau kan masih Sekjen PDI Perjuangan, maka, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pastinya tetap memberikan perhatian, tapi saat ini yang boleh besuk kan penasehat hukum dan keluarga,” kata Romli.
8. Komisi II DPR menaksir anggaran pemungutan suara ulang (PSU) hasil sengketa pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi berkisar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengatakan hal itu usai rapat evaluasi putusan MK dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di gedung DPR, Kamis (27/2). Menurut Dede, alokasi anggaran hingga Rp1 triliun tersebut merupakan hitung-hitungan kasar yang ia lakukan. “Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 miliar-Rp1 triliun,” kata Dede.
Sebelumnya MK memerintahkan pelaksanaan PSU di 24 perkara perselisihan Pilkada. MK meminta KPU daerah terkait untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan pertimbangan hukum yang berbeda di setiap daerah. Di beberapa daerah, PSU diminta dilakukan di seluruh TPS, ada juga di sebagian TPS.
9. Pusat kuliner RANS Nusantara Hebat di BSD, Tangerang, Banten, milik Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad danputra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep akan tutup sementara per 28 Februari 2025. Penutupan itu diumumkan oleh akun Instagram resmi @ransnusantarahebat, Selasa (25/2) lalu. “Sahabat Rans Nusantara Hebat, kami ingin menginformasikan bahwa Rans Nusantara Hebat akan berhenti beroperasi sementara mulai 28 Februari 2025,” bunyi pengumuman itu.
Pihak manajemen memastikan bagi pelanggan yang masih memiliki voucher bisa menukarkannya. Namun, tak dijelaskan bagaimana cara menukar voucher tersebut. Pihak RANS Nusantara Hebat mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini.
Penutupan RANS Nusantara Hebat terjadi kala usia bisnis milik Raffi-Kaesang ini belum genap setahun setelah resmi dibuka pada 30 Maret 2024. Namun, enam bulan pasca dirilis, RANS Nusantara Hebat kembali viral karena ketahuan sepi pengunjung. Lapak-lapak yang disewakan buat UMKM juga banyak yang kosong.
10. Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip digugat Rp 48 miliar sebagai pelaku pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Warga Desa Kohod menyebut Kades Arsin terlibat dalam pembangunan pagar laut, bahkan dia bertanggung jawab sebagai mandor proyek pagar laut di wilayah Kohod. “Kalau masalah pemasangan pagar laut itu, ya, data dan fakta yang kami peroleh itu memang mandor utamanya adalah Arsin, itu sejak dari 2021,” kata pengacara warga Alar Jiban Kohod, Henri Kusuma, di Kohod, Kamis (27/2).
Henri memastikan Arsin terlibat dalam proyek pemasangan pagar laut, namun untuk biaya pembangunan itu berasal dari mana, Henri menyerahkan ke Bareskrim untuk menyelidiki. Henri mengatakan biaya pembangunan pagar laut itu tidak sedikit, dan tidak mungkin berasal dari kantong pribadi Arsin maupun dana desa. “Sangat tidak mungkin menurut saya. Nah, oleh karena itu, ya, itu ranah penyidik Bareskrim, dari mana biaya-biaya itu,” kata dia.
Warga Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten juga menggugat sejumlah pihak terkait pagar laut di Tangerang. Mereka yang digugat antara lain Presiden RI (dalam hal ini mantan Presiden Jokowi), Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten, Bupati Tangerang, Camat Pakuhaji, dan Kades Kohod sebagai tergugat, serta PT ASG.
Salah satu gugatannya, warga meminta Presiden Prabowo Subianto membersihkan pemerintah daerah dari pejabat yang tidak berpihak kepada warga. Pengacara warga Alar Jiban, Henri Kusuma, mengatakan, gugatan telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sidang pertama akan digelar 4 Maret 2025.
“Dalam gugatan tersebut, para tergugat telah lalai dan abai dalam melindungi warga negara yang memohon perlindungan dari cengkraman calo/vendor tanah yang ditunjuk oleh pihak turut tergugat,” kata Henri saat konferensi pers di Desa Kohod, Kamis (27/2).
mengatakan, sebelum kasus pagar laut ramai pada awal 2025, warga Alar Jiban telah lebih dahulu melaporkan kasus tersebut ke sejumlah pihak seperti Pemkab Tangerang dan Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak digubris. “Pada Agustus 2024, ada tiga poin yang kami laporkan terkait dengan pagar laut, salah satunya, kemudian relokasi ilegal tanpa payung hukum dan masalah pemerasan kepada warga yang dilakukan oleh Kades Kohod Arsin,” kata Henri.
Warga Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, mengapresiasi Bareskrim Polri yang menahan Kades Kohod, Arsin bin Asip. Namun, mereka berharap kasus ini tidak selesai begitu saja setelah ditahannya Arsin dan tiga orang lainnya terkait pemalsuan dokumen sertifikat lahan pagar laut. Ketua Laskar Jiban, komunitas yang membuat gerakan tangkap Arsin, Aman Rizal, mengatakan masih ada beberapa pihak lain yang bisa diperiksa. “Kami masih mengharapkan kinerja maksimal Bareskrim Polri untuk mengusut terkait aliran dana, kemudian juga dugaan tersangka-tersangka lain,” kata Aman di Kohod, kemarin.
11. Mantan Sestama Basarnas Max Ruland Boseke mengaku menggunakan dana komando untuk membeli tas branded hingga ikan arwana senilai puluhan juta rupiah. Pengakuan ini disampaikan Max saat diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle (RCV) di Basarnas tahun anggaran 2014.
Saat dicecar anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Alfis Setiawan, Max mengungkapkan asal-usul dana komando. Hakim Alfis awalnya menanyakan keterangan Max kepada penyidik KPK mengenai dugaan mark up atau penggelembungan anggaran. “Terkait adanya mark up anggaran ya, ini ada di berita acara saksi, sebesar 10 atau 15 persen ini?” tanya hakim Alfis dalam sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).
12. Fraksi Partai Demokrat DPR RI masih mengkaji usulan soal batas maksimal persyaratan pencalonan presiden dalam pembahasan omnibus law atau kodifikasi RUU Politik.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengaku pihaknya belum bisa menjawab tegas soal sikap fraksinya atas usulan tersebut. Namun, dia menilai usulan itu sebagai itikad baik untuk mencegah dominasi partai atau calon tertentu.
“Saya belum bisa jawab saat ini, karena perlu kita kaji dulu. Apapun itu itikadnya baik untuk mencegah borong partai,” kata Dede, Kamis (27/2). Dede menilai proses pembahasan RUU Politik saat ini masih jauh. Dia bilang, Demokrat tak mau buru-buru untuk resmi memulai pembahasan RUU Politik bersama pemerintah. (Harjono PS)
