Letjen TNI Kunto Arief Wibowo (net)
Isu menarik pagi ini, mutasi tujuh perwira tinggi TNI yang salah satunya putra mantan Wapres Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dilaksanakan. Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengungkapkan, alasan pembatalan mutasi Kunto dan enam pati TNI lainnya, karena ada tugas-tugas yang harus diselesaikan mereka.
Isu hangat lainnya, pembahasan RUU Perampasan Aset setelah DPR menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan Perppu sebagai salah satu langkah merealisasikan aturan mengenai perampasan aset. Langkah itu bisa ditempuh Prabowo apabila tidak mencapai kesepakatan dengan DPR terkait pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Berikut isu selengkapnya.
1. Mutasi tujuh perwira tinggi TNI, salah satunya putra mantan Wapres Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dilaksanakan. Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan, alasan pembatalan mutasi Kunto dan enam pati TNI lainnya, karena ada tugas-tugas yang harus diselesaikan mereka. “Karena memang ada tugas-tugas yang pasti harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan situasi saat ini. Kira-kira itu yang bisa saya jawab,” kata Kristomei di Jakarta, Jumat (2/5) malam.
Dengan pembatalan tersebut, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dimutasi menjadi staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia tetap menjabat pada jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. “Jadi memang telah dikeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025, yang berisi tentang adanya perubahan dari KEP 554 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025,” tegas Kristomei.
Mabes TNI menegaskan, pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Staf Khusus KSAD tidak berkaitan dengan pernyataan Jenderal (Purn) TNI, Try Sutrisno yang bersama-sama Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan kepada MPR agar Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti.
Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan, keputusan ini murni merupakan penyesuaian internal karena adanya rangkaian jabatan yang belum bisa diisi, bukan karena polemik atau tekanan dari pihak luar. “Dalam satu rangkaian mutasi itu, jika satu tidak bisa bergeser maka yang lain pun tidak bisa bergeser. Maka pimpinan merasa perlu untuk mengeluarkan ralat,” kata Kristomei dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/5) malam.
“Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto (Try Sutrisno menyuarakan pemakzulan Gibran). Enggak, tidak ada kaitannya,” tegas Kristomei. “Beliau (Try Sutrisno) purnawirawan, prinsipnya tidak terkait dengan aktivitas TNI,” tambahnya.
2. Berikut daftar tujuh perwira tinggi TNI yang batal dimutasi berdasarkan KEP 554A/IV/2025. 1. Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, semula dimutasi dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD. 2. Laksda TNI Hersan, semula dijadwalkan menggantikan posisi Kunto sebagai Pangkogabwilhan I dari jabatan sebelumnya sebagai Pangkoarmada III. 3. Laksda TNI H. Krisno Utomo, semula Pangkolinlamil, direncanakan menjadi Pangkoarmada III. 4. Laksda TNI Rudhi Aviantara, semula Kas Kogabwilhan II, dijadwalkan menjadi Pangkolinlamil. 5. Laksma TNI Phundi Rusbandi, semula Waaskomlek KSAL, direncanakan menjadi Kas Kogabwilhan II. 6. Laksma TNI Benny Febri, semula Kadiskomlekal, akan menjadi Waaskomlek KSAL. 7. Laksma TNI Maulana, semula Staf Khusus KSAL, direncanakan mengisi posisi Kadiskomlekal.
3. Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkapkan, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menunggu rampungnya pembahasan RUU KUHAP terlebih dahulu. “Jadi setelah KUHAP baru kami garap RUU Perampasan Aset. Kan ada dua tuh yang menunggu KUHAP ini, Undang-Undang Perampasan Aset dan juga Undang-Undang Kepolisian. Semua menunggu KUHAP,” kata Adies di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/5).
Kadir beralasan, revisi KUHP akan memuat mekanisme ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana. “Seluruh pidana intinya di KUHAP. KUHAP ini nanti yang mengatur bagaimana tentang perampasan aset ini,” ujarnya. Oleh sebab itu, DPR menunggu pembahasan RUU KUHAP rampung terlebih dahulu karena nantinya akan disinkronkan dengan RUU Perampasan Aset dan RUU lainnya.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003. “Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 yang lalu,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5). Yusril mengatakan, pemerintah memandang perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.
4. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan Perppu sebagai salah satu langkah merealisasikan aturan mengenai perampasan aset. Zaenur mengatakan, langkah itu bisa ditempuh Prabowo apabila tidak mencapai kesepakatan dengan DPR terkait pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Apalagi, Prabowo sudah dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu upaya memberantas korupsi di Tanah Air.
“Kalau Presiden merasa bahwa susah untuk mencapai konsensus, untuk mencapai kesatuan pendapat di DPR segera, maka solusinya yang kedua bisa menggunakan Perppu,” kata Zaenur, Jumat (2/5). “Presiden bisa keluarkan Perppu sehingga mau tidak mau di masa persidangan berikutnya DPR wajib membahasnya,” ujarnya lagi.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, dukungan Presiden Prabowo terhadap RUU Perampasan Aset harusnya menjadi momentum untuk segera mengesahkan UU tersebut. “Tentu ini momentum yang ditunggu-tunggu bagi kita semua para pegiat antikorupsi bahwa ada statement yang tegas dari Presiden Prabowo bahwa beliau mendukung segera disahkannya RUU perampasan Aset,” kata Yudi, Jumat (2/5).
Yudi menyebut, seharusnya sudah tidak ada lagi hambatan atau halangan politik terkait pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut di DPR. “Seharusnya tidak ada lagi halangan. Tidak ada lagi hambatan politik seperti yang pernah diutarakan Menteri Hukum beberapa saat lalu,” ujarnya.
5. Di Tengah pro-kontra, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tetap kirim siswa nakal ke barak militer. Dedi menjelaskan alasannya mengirim siswa nakal ke barak militer. Kata dia, ketidakmampuan orang tua mendidik anaknya menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Saya mengubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya yang nakal,” kata Dedi.
Per hari ini, Jumat (2/5), sebanyak 69 siswa sudah mengikuti program pembinaan di barak militer. Rinciannya,39 siswa SMP Kabupaten Purwakarta serta 30 siswa SMP dan SMA dari Kota Bandung.
“Dari Purwakarta ada 39. Dari Bandung ada 30,” kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional, di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, Jumat (2/5).
Dedi menjelaskan, program pendidikan di barak militer ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal. “Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” ujar Dedi.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, para siswa yang ikut pembinaan di barak militer mengaku senang. Semua kebutuhan para siswa terpenuhi selama pembinaan. “Saya lihat mereka sangat happy hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Kan, mereka tetap belajar di sekolahnya, cuma gurunya aja ngajarnya di sana,” kata Dedi.
Ia mengungkapkan, para orang tua yang merasa tak sanggup mendidik anaknya bisa mendaftarkan anaknya ke barak militer. Syaratnya, para orang tua membuat pernyataan tidak sanggup mendidik anak yang dia daftarkan tersebut.
Dedi menjelaskan, anggaran untuk pembinaan tersebut bersumber dari dana operasional dirinya dan para kepala daerah di wilayah Jawa Barat. Dedi mengaku akan memasukkan program tersebut dalam perubahan APBD pemerintah provinsi.
“Sementara ini saya support, bupati juga support, dari biaya operasional mereka. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tapi nanti di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem, yang penting jalan dulu,” tandasnya.
6. Partai Demokrat belum mempertimbangkan untuk mencalonkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang, baik sebagai Capres atau Cawapres. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, tidak ada pembicaraan apapun di internal Demokrat terkait kemungkinan tersebut.
“Belum dengar, baik dalam perbincangan informal maupun perbincangan formal dengan Mas AHY, maupun dengan jajaran pengurus di DPP maupun tokoh-tokoh senior kami,” ujar Herzaky di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (2/5). “Membahas mengenai maju capres atau cawapres, enggak ada itu, enggak ada perbincangan soal itu,” imbuhnya.
Partai Demokrat belum punya pilihan selain mendukung Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi Capres pada Pilpres 2029. ‘’Tak ada nama lain di internal partai yang diperbincangkan untuk diusung sebagai Capres pada Pilpres 2029. Kalau ditanya, apakah ada opsi selain Pak Prabowo? Hari ini enggak. Kami hanya punya nama Pak Prabowo yang akan diusung kembali di 2029,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (2/5).
Herzaky menyebutkan, kampanye terbaik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk maju sebagai Capres 2029 adalah menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai presiden. Prabowo bisa merebut hati rakyat dan menang lagi jika menunjukkan kinerja apik dalam pemerintahannya lima tahun ini. “Karena hari ini, menurut ketua umum kami, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), kampanye terbaik bagi Pak Prabowo adalah kinerja,” ujarnya. Maka dari itu, Demokrat ingin fokus membantu pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan optimal.
7. Kemendagri meminta pemda mendata ormas yang meresahkan masyarakat dan para investor. Wamendagri Bima Arya mengatakan, kementariannya telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas untuk mengkoordinasikan penertiban ormas nakal. “Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Kami meminta seluruh daerah melakukan, membentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas,” ujarnya di kawasan Permata Hijau, Jaksel, Jumat (2/5).
Kementerian Dalam Negeri masih mengkaji urgensi usulan soal Solo dan enam daerah lainnya menjadi daerah istimewa. Wamendagri Bima Arya, mengatakan, saat ini usulan tersebut masih belum dibahas di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Namun akan dikaji urgensi dan latar belakang usulan tersebut. “Jadi, harus dibicarakan di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, tapi sampai sekarang belum ada pembahasan soal itu. Kita akan kaji urgensinya apa, latar belakangnya apa, dan sejauh mana kita memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk itu,” ujarnya, Jumat (2/5).
8. Ketua Ikadin Maqdir Ismail menyebut, ketentuan mengenai keringanan bagi saksi mahkota dalam Revisi KUHAP bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 70, yang menyatakan tersangka yang bersedia menjadi saksi mahkota dengan mengakui suatu kejahatan akan mendapatkan keringanan hukuman. Pernyataan ini disampaikan Maqdir saat menghadiri diskusi bertajuk “Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abuse of Power?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Hukum di Cikini, Jakarta, pada Jumat (2/5). “Buat kami, terutama buat saya, ini sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena orang ini akan mengakui kejahatan yang belum tentu dia lakukan,” ujar Maqdir.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai, revisi KUHAP belum selaras dengan prinsip perlindungan HAM, terutama soal masa penahanan. Anam menyebutkan, masa penahanan yang berlangsung hingga 60 hari terlalu Panjang. Penahanan itu mestinya berlangsung cepat agar status hukum orang yang ditahan dapat segera ditentukan.
“Harusnya logika itu mempercepat proses. Nah, di RKUHAP ini enggak. Kalau kemarin, orang ditahan 20 (hari) enggak cukup, ditambahin 20 (hari) lagi. Sekarang 20 ditambah 40 (hari), 60 hari statusnya enggak jelas,” kata Anam dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) pada Jumat (2/5). Menurut Anam, KUHAP sebagai hukum acara pidana seharusnya berpijak pada semangat HAM karena berkaitan langsung dengan perampasan hak individu, terutama kebebasan.
9. Jubir Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi meminta maaf atas pemadaman listrik total atau blackout di Pulau Bali, Jumat (2/5). “Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini,” kata Prasetyo dalam keterangan videonya, kemarin. Pihaknya sudah mendapat laporan terkait pemadaman listrik tersebut. Pemerintah langsung berkoordinasi dengan pihak PLN terkait kejadian itu.
Menurut dia, sebagian besar listrik di Bali sudah menyala secara bertahap. “Dengan cepat kami berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui Dirut PLN. Kami mendapatkan laporan bahwa dalam 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata,” ujar Prasetyo.
10. Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan menerapkan senam otak sebagai pendamping program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Mu’ti ingin siswa melakukan senam otak setelah menyantap MBG untuk menambah semangat anak-anak sebelum kembali belajar. ‘’Insya Allah mulai bulan Juli nanti, kami juga akan memberlakukan senam otak untuk anak-anak kita setelah mereka makan siang bergizi gratis. Sehingga mereka belajar dengan gembira, dan penuh semangat,” kata Mu’ti saat menghadiri perayaan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5). Namun Mu’ti tidak menjelaskan dengan rinci bentuk senam otak yang akan dijalankan para siswa, atau durasi serta mekanismenya.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tembus 82,9 juta orang per November 2025. Saat ini penerima bantuan itu sudah di angka 3 juta per hari. Dia optimistis target 82,9 juta orang akan tercapai tahun ini. “Sasaran kita November 2025 ini akan mencapai seluruh 82,9 juta penerima manfaat anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima makan bergizi,” kata Prabowo saat menghadiri perayaan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5).
11. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keheranannya tentang masih banyaknya gedung sekolah yang rusak meskipun anggaran pendidikan Indonesia punya porsi terbesar selama bertahun-tahun. Prabowo mengatakan besarnya anggaran pendidikan sekitar 22 persen dari APBN 2025. Menurutnya, porsi anggaran pendidikan Indonesia lebih besar dibandingkan negara lain, seperti India.
“Mari kita jujur kepada diri sendiri, tidak kita cari kesalahan siapa pun. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya apakah anggaran yang besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan?” kata Prabowo saat menghadiri perayaan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5). “Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah yang rusak. Padahal, kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada,” imbuhnya.
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menggelar aksi teatrikal di Istana Merdeka dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pendidikan nasional yang kian memprihatinkan, terutama akibat integritas yang rendah dan komersialisasi pendidikan yang semakin kuat.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan Hardiknas yang jatuh pada 2 Mei bukan untuk dirayakan secara seremonial, melainkan dalam rangka perenungan untuk menyelamatkan bangsa. “Kami ingin menyampaikan pesan kuat bahwa pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Jika integritas pendidikan ambruk dan pendidikan dikomersialisasi, maka kita sedang memasang bom waktu bagi kehancuran bangsa dari dalam,” ujar Ubaid dalam orasinya, Jumat (2/5). “Hari ini adalah momen berkabung nasional bagi dunia pendidikan kita,” imbuhnya.
12. Mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), Minanggeng Murib menyatakan sumpah setia kepada NKRI. Minanggeng menanggalkan seluruh atribut dan simbol yang berkaitan dengan OPM, kemudian mencium bendera Merah Putih. Selanjutnya, ia menyampaikan ikrar serta sumpah setia kepada NKRI sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang Nasrani. Minanggeng juga mengungkapkan harapannya untuk memulai kehidupan baru sebagai tukang kebun dan peternak. Ia juga berniat menikahi seorang gadis setempat demi membangun keluarga yang harmonis, layaknya warga Papua pada umumnya. (Harjono PS)
