BALIKPAPAN, REPORTER.ID — Strategi memutus aliran dana bagi jaringan narkotika mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPR RI. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur, anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membekukan rekening-rekening milik jaringan pengedar narkoba.
Menurut Aboe, upaya finansial seperti ini terbukti efektif dan harus dijadikan strategi nasional dalam perang melawan narkotika. “Kalau perusahaan bisa mati karena rekening ditutup, apalagi jaringan narkoba,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Jumat lalu.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas permintaan Kepala BNNP Kalimantan Timur, Brigjen Pol Rudi Hartono, yang mendesak keterlibatan aktif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bareskrim Polri untuk menutup akses keuangan para pelaku narkotika. “Tutup jalurnya. Jangan kasih kesempatan buka lagi. Kalau dibuka, nanti jadi bahan negosiasi,” tegas Aboe.
Namun, di tengah dukungan terhadap pendekatan finansial, Aboe juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi aparat penegak hukum di daerah. Ia mencontohkan balai rehabilitasi di Tanah Merah, Kalimantan Timur, yang menurutnya bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Fasilitas itu baru-baru ini menerima sebelas pasien dari daerah pemilihannya di Kalimantan Selatan.
“Balai rehab-nya saja sudah ngeri-ngeri sedap, tapi Kaltim masih berdaya. Saya malah sedih lihat kondisi kantor di Kalsel,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Aboe menekankan pentingnya dukungan anggaran dan peningkatan infrastruktur untuk BNN di tingkat daerah. Ia memperingatkan bahwa semangat kerja aparat bisa luntur jika tak dibarengi dukungan nyata dari pusat.
“Jangan sampai semangat mereka patah hanya karena kurang dukungan,” katanya, seraya menyebut DPR memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan penguatan institusi yang berada di garis depan penanganan narkotika. ***
