Kondisi jaksa Kejari Deli Serdang, Jhon Wesli Sinaga saat dijenguk Kepala Kejati Sumut Idianto, di RSUD Amri Tambunan, Sabtu (24/5) (net)
Isu cukup menarik pagi ini, Jaksa Kejari Deli Serdang, Sumut, Jhon Wesli Sinaga dan stafnya, Acensio Silvanof (25) dibacok orang tidak dikenal (OTK) di Ladang Sawit, Desa Perbaingan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (24/5). Kejagung mengingatkan aparatur kejaksaan di seluruh Indonesia untuk waspada. Komisi Kejaksaan terjunkan tim ke Sumut untuk mengecek kondisi Jhon Wesli Sinaga.
Isu menarik lainnya, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Bambang Rukminto berpendapat, hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi belum punya kekuatan hukum tetap untuk menghentikan perkara. Pakar telematika Roy Suryo masih meragukan keaslian ijazah milik mantan Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai penjelasan dari Bareskrim Polri sebagai hal yang lucu. Berikut isu selengkapnya.
1. Jaksa Kejari Deli Serdang, Sumut, Jhon Wesli Sinaga dan stafnya, Acensio Silvanof (25) dibacok orang tidak dikenal (OTK) di Ladang Sawit, Desa Perbaingan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (24/5). Keduanya kini dirawat intensif di rumah sakit. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Boy Amal menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.35 WIB.
Jhon dan Acensio berangkat dari rumah mereka di Desa Perbaingan menuju ladang sawit milik Jhon. Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 10.40 WIB. “Sekitar pukul 13.15 WIB, tiba-tiba dua OTK datang menggunakan sepeda motor Vario berwarna abu-abu dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam berupa parang. Saat itu juga, korban dibacok oleh OTK tersebut,” ungkap Boy dalam keterangan tertulisnya.
Kedua korban tergeletak bersimbah darah akibat luka bacokan di tangan. Untung ada seorang sopir pengangkut sawit yang kebetulan datang berusaha menolong keduanya, sehingga para pelaku melarikan diri. “Pada pukul 13.25 WIB, korban lalu dibawa ke RSUD Lubuk Pakam,” tambah Boy.
Terpisah, Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre W Ginting menyatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. “Apakah ada kaitannya dengan penanganan perkara atau masalah pribadi, akan dilakukan pengembangan, kita lihat ke depannya,” ujar Adre dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5). Adre tidak merinci kasus yang sedang ditangani Jhon, namun berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mengungkap duduk perkara.
2. Kejagung mengingatkan aparatur kejaksaan di seluruh Indonesia semakin waspada. Peringatan ini disampaikan menyusul peristiwa pembacokan terhadap jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Sumatra Utara, Jhon Wesly Sinaga dan stafnya, Acensio Silvanov, oleh orang tak dikenal pada Sabtu (24/5). “Mengingatkan para aparat Kejaksaan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan diri dan keluarga,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Sabtu malam.
Harli mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan agar pelaku segera ditangkap. Adapun korban saat ini telah dibawa ke rumah sakit setempat dan mendapat perawatan yang intensif. “Karena korban mengalami luka serius,” ujar Harli.
Kejagung menduga, kasus pembacokan jaksa Jhon Wesli Sinaga (53) dan stafnya Acensio Silvanof Hutabarat (25) terkait dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal. Jhon diketahui merupakan jaksa Kejari Deli Serdang, Sumut yang menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan terdakwa Edy Suranta Gurusinga alias Godol (54).
“Diduga ada kaitannya karena itu sedang didalami,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Minggu (25/5). Harli mengatakan, kasus tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Pelaku telah divonis bersalah di tingkat kasasi. Namun, pelaku melarikan diri ketika akan dieksekusi ke penjara dan namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). “Perkara itu sudah inkrah dan mau dieksekusi dan pelakunya sudah dinyatakan DPO,” kata jaksa.
Komisi Kejaksaan (Komjak) terjunkan tim untuk mengecek kondisi seorang jaksa Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Jhon Wesli Sinaga (53) dan stafnya, Acensio Silvanof (25) yang menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal (OTK). “Insya Allah tim dari Komjak akan segera ke lokasi untuk mengecek,” kata Ketua Komjak, Pujiyono Suwadi, Sabtu (25/5) malam.
Pujiyono mengatakan, Komjak bakal membuat laporan tentang urgensi pengamanan jaksa pasca insiden pembacokan tersebut. Atas nama lembaga pengawas Kejaksaan, ia menyampaikan duka dan empati yang mendalam serta mengutuk keras pembacokan tersebut. “Kita ikut berduka dan berempati,” kata Pujiyono.
3. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Bambang Rukminto berpendapat, hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi belum punya kekuatan hukum tetap untuk menghentikan perkara. “Hasil penyelidikan kepolisian bukan yurisprudensi, belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa dijadikan dasar menghentikan perkara,” ujar Bambang Rukminto, kemarin.
Ia menegaskan, tugas polisi dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyidik, bukan pihak yang menjatuhkan vonis. “Hanya vonis hakim di pengadilan yang bisa menghentikan perkara. Tugas kepolisian dalam sistem peradilan pidana kita sebagai penyidik, bukan pemvonis seperti hakim,” kata Bambang.
Menurutnya, hasil yang disampaikan Dittipidum Bareskrim Polri ini baru sebatas penyelidikan. “Surat Penghentian Penyelidikan atau dikenal sebagai SP2Lid bukan bagian dari mekanisme peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP,” ujar Bambang. Ia menjelaskan, suatu perkara baru bisa dinyatakan berhenti secara formal melalui penerbitan SP3.
Ia menuturkan, SP2Lid merupakan keputusan internal penyelidik yang secara normatif tidak mengikat para pihak dan tidak dapat diuji di pengadilan. Ia menilai, penghentian perkara oleh Bareskrim pada tahap penyelidikan lewat SP2Lid bisa menjadi preseden buruk bila tidak transparan dan akuntabel.
4. Pakar telematika Roy Suryo masih meragukan keaslian ijazah milik mantan Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai penjelasan dari Bareskrim Polri sebagai hal yang lucu. “Bareskrim kemarin umumkannya (hasil pemeriksaan) juga lucu,” ujar Roy, saat menjadi narasumber di program Adisty on Point di YouTube Kompas TV. Roy mengeklaim, sampel ijazah Jokowi yang ditampilkan ke publik merupakan hasil fotokopi.
Bahkan, ujar Roy, ijazah yang ditampilkan di layar saat konferensi pers di Bareskrim, Kamis (22/5), sudah dalam keadaan terlipat. “Kemarin yang ditampilkan, digital juga, fotokopi lagi, di-scan, terus yang terlipat lagi. Jadi, yang sudah jelek banget,” kata Roy.
Roy Suryo menyoroti istilah ‘identik’ yang menjadi kesimpulan dalam pemeriksaan Bareskrim Polri terhadap keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. “Kata-katanya kan ‘identik’. Kalau identik itu berarti ‘ini’ identik dengan ‘ini’. Kalau di-research, ini bukan yang gold standard atau diperiksa otentifikasinya, maka ini tidak bisa menjadi sampel (sebagai pembanding keasilan),” kata Roy Suryo.
Ia merasa penyelidikan terhadap ijazah Jokowi tidak transparan. Dia juga meragukan ijazah lain yang digunakan sebagai pembanding untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi.
Seperti diberitakan, laporan Eggi Sudjana telah ditindaklanjuti dengan uji fornesik oleh Bareskrim Polri. Hasilnya, ijazah itu dinyatakan identik dengan ijazah lain yang dijadikan pembanding. “Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/5) lalu.
Kompolnas mempersilakan pakar telematika Roy Suryo melaporkan penyidik Bareskrim Polri terkait penyelidikan ijazah milik mantan Presiden Jokowi. “Ya silakan saja mengadu ke Kompolnas seperti halnya warga negara yang lain,” kata anggota Kompolnas, Choirul Anam, Minggu (25/5). Anam mengatakan, Roy Suryo memiliki hak untuk mengadukan persoalan hukum menyangkut Kepolisian sebagaimana warga negara lainnya.
Menurut Anam, meskipun persoalan yang diadukan itu menyangkut mantan Presiden Jokowi, aduan yang masuk itu akan tetap diperlakukan sama. Dia menegaskan, Kompolnas tidak akan memperlakukan khusus aduan tersebut hanya karena persoalan terkait menyangkut Jokowi. “Sama seperti penanganan pengaduan warga negara yang lain, tidak kurang tidak lebih,” ujar Anam.
5. Ketua DPR, Puan Maharani lagi-lagi meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas ormas yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi kasus lahan milik BMKG yang diduga diduduki ormas di Pondok Betung, Tangerang Selatan. Puan meminta ormas yang terbukti terlibat premanisme segera dibubarkan. “Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi, kemudian meresahkan masyarakat. Pemerintah harus mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang berbau premanisme. Kalau memang berbau premanisme, ya segera bubarkan saja,” kata Puan, Minggu (25/5).
Puan menegaskan, negara tidak boleh kalah dari aksi premanisme. Ia meminta aparat penegak hukum lakukan evaluasi terkait aksi-aksi premanisme tersebut. “Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Ya itu, jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.
6. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan di Pondok Aren, Tangsel yang diakui Ormas GRIB Jaya, berstatus sertifikat hak pakai atas nama BMKG. Ia menegaskan tidak ada catatan sengketa. “Tanah BMKG sertipikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik dan sengketa,” kata Nusron melalui pesan singkat, Minggu (25/5).
Nusron menilai aneh bila lahan tersebut ada yang mengakui sebagai ahli waris. Dia menyayangkan sikap arogan ormas GRIB Jaya. “Jadi, aneh kalau ada yang mengaku atas nama ahli waris. Kami sangat menyayangkan sikap dan arogansi oknum ormas tersebut,” ujarnya. Nusron mempersilakan BMKG berkoordinasi dengan kepolisian agar pembangunan gedung arsip berjalan. “Kalau untuk itu selanjutnya biar tim BMKG bekerja sama dengan aparat keamanan,” imbuhnya.
Aparat gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP Kota Tangerang Selatan membongkar markas GRIB Jaya yang berada di atas lahan milik BMKG di Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (24/5). Pembongkaran dilakukan setelah dilakukan proses penggeledahan oleh aparat kepolisian bersama dengan petugas dari BMKG untuk memastikan ada tidaknya barang terlarang di markas ormas tersebut.
Selama proses penggeledahan, polisi menemukan sejumlah atribut GRIB Jaya, antara lain topi hitam bertuliskan nama organisasi, bendera berlogo GRIB Jaya, pakaian, serta senjata tajam berupa bambu yang ujungnya dipasangi paku. Setelah markas selesai digeledah, polisi bersama dengan Satpol PP mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam bangunan.
7. Polisi menangkap Ketua DPC GRIB Jaya Tangsel turut ditangkap terkait pendudukan lahan milik BMKG di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangsel, Sabtu (24/5). “(Yang ditangkap) salah satunya adalah saudara Y, yang merupakan Ketua DPC Ormas GJ Tangsel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Pondok Betung, Sabtu.
Ade Ary menjelaskan, total ada 17 orang yang ditangkap polisi terkait kasus pendudukan lahan milik BMKG di Tangsel oleh GRIB Jaya. Dari 17 orang tersebut, 11 di antaranya merupakan bagian dari oknum anggota GRIB Jaya, termasuk Y. “Kemudian enam dlainnya adalah ahli waris, yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini,” tutur Ade Ary.
Sempat terjadi ketegangan antara pihak BMKG dengan ormas GRIB Jaya yang menduduki lahan di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Sabtu (24/5). Ketegangan ini bermula saat BMKG mendatangi gedung GRIB yang berdiri di atas lahan sengketa untuk membicarakan kepemilikan tanah yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Pada awalnya pertemuan berlangsung secara damai. Namun, beberapa jam kemudian suasana memanas hingga terjadi adu mulut antara perwakilan BMKG dengan anggota ormas GRIB Jaya. Anggota GRIB bernama Hika, yang mengaku sebagai kuasa hukum ahli waris, mempertanyakan legalitas dokumen eksekusi lahan yang dimiliki BMKG.
“Kami akan serahkan tanah ini, ahli waris akan serahkan tanah ini, sesuai dengan aturan pengadilan yang ada. Silakan ambil alih tanah ini dengan mekanisme yang benar, ditandai dengan adanya surat perintah eksekusi dari pengadilan dan dibacakan oleh juru sita pengadilan,” ujar Hika.
8. Ketua MA, Sunarto mengaku sudah mengantongi identitas hakim-hakim culas. Ia mengaku, datanya sudah di tangannya. “Sebagian aparat penegak hukum kita, tidak semuanya. Kami punya data, kami sudah profiling,” tutur Sunarto. Dikatakan, pihaknya melihat lembaga peradilan sedang dilanda krisis kepercayaan public, karena judicial corruption atau korupsi di pengadilan.
Sunarto lalu mewanti-wanti secara khusus akan mengejar para hakim yang hobi menggunakan mobil mewah. Kata dia, hakim bermobil mewah bisa dilacak sampai rumah dan asal-usul hartanya. “Kejar kalau ada aparatur pengadilan yang membawa mobil mewah ke kantor, memamerkan mobil mewahnya, di antar setiap hari dengan mobil mewah, telusuri sampai ke rumahnya, dan laporkan ke Badan Pengawasan (Bawas),” tegas Sunarto di Gedung MA, Jakarta.
Ketua MA Sunarto memberikan peringatan kepada para hakim yang bergaya hidup mewah dengan uang korupsi. Peringatan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara pembinaan bagi pimpinan dan hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi se-Jakarta, di Gedung MA, pekan lalu. “Kok enggak ada rasa takut, rasa malu. Apakah tertutup semua dengan fatamorgana, harta kekayaan? Apakah karena paham hedon, hedonisme?” kata Sunarto.
9. Kemensos bakal menyiapkan program pemberdayaan bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. “Orang tuanya juga kami bantu. Rumahnya, insya Allah, akan diperbaiki lewat program pemerintah. Orang tuanya diberdayakan, anaknya disekolahkan di Sekolah Rakyat,” ujar Mensos Saifullah Yusuf saat meninjau penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (25/5).
Program pemberdayaan tersebut, menurut dia, akan melibatkan peran pemda. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah itu, Sekolah Rakyat diyakini menjadi harapan baru bagi ribuan anak Indonesia untuk keluar dari kemiskinan menuju masa depan yang lebih cerah.
10. Persib Bandung akan mendapatkan bonus Rp 2 miliar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya menjuarai Liga 1 2024/2025. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, uang bonus untuk Persib bukan berasal dari APBD Jabar, melainkan dari kocek pribadinya Rp 1 miliar, sisanya bersumber dari patungan dari para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar.
“Bonus enggak boleh pakai APBD, dana pemerintah. Bonus dari saya Rp 1 miliar dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengoordinasikan para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus Rp 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai APBD,” ujarnya di atas panggung pesta perayaan Persib Bandung di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (25/5).
Dedi Mulyadi alias Demul mengikuti konvoi Persib Juara bersama massa, Bobotoh, fans Persib, yang dimulai dari Balai Kota Bandung menuju ke Gedung Sate, Bandung, Jabar, Minggu (25/5). Sebelum mengikuti pawai tersebut, Dedi melepas para pemain Persib untuk berpawai dan dirinya mengikuti dari belakang. Selanjutnya Dedi berdiri di atas mobil memakai celana putih, ikat kepala putih dan kaos singlet warna putih.
11. Ketua DPR PuanMaharani dan PM China Li Qiang membahas pencarian solusi di Gaza dalam pertemuannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5). Disebutkan, sejumlah topik dibahas dalam pertemuan tersebut, satu di antaranya mengenai situasi di Gaza. “Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two state solution,” ujar Puan.
Dijelaskan, sudah sekitar 19 bulan Israel tak henti-hentinya melakukan serangan keji. Selama berbulan-bulan lamanya warga Gaza hidup dengan penuh penderitaan karena Israel memblokade seluruh perbatasan sehingga tak ada bantuan yang bisa masuk. Pasokan makanan dan obat-obatan kian hari kian menipis, ditambah dengan rentetan serangan tiada henti yang makin memperparah kondisi warga sipil.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ingin menjadikan Kabupaten Batang, Jawa Tengah seperti Shenzhen, China melalui kerjasama Two Countries Twin Parks (TCTP) atau Dua Negara Taman Kembar antara pemerintah Indonesia dengan China. “Itu country twin parks yang kami jadwalkan itu yang di Batang, yang di seluas 500 hektar dan didorong untuk menjadi Shenzhen-nya Indonesia,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/5).
Selain di Batang, ujar Airlangga, kerja sama ini juga mencakup Bintan, Kepulauan Riau dan di provinsi Fujian. Jadi, itu ada tiga parks yang dikerjasamakan. Proyek kerja sama ini akan menghasilkan investasi awal sekitar 3 miliar dolar AS. at (USD). Yang lain sedang dalam proses. Ia memperkirakan akan ada tambahan 100.000 lapangan kerja di Batang terkait kerja sama ini.
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang menyepakati 12 poin kerja sama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/5). Kerja sama itu meliputi berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga kesehatan. “Kami telah melaksanakan pembicaraan yang cukup produktif hari ini dan telah mencapai kesepakatan dalam banyak sekali bidang kerja sama. Kami optimis bahwa kerja sama ini membawa kebaikan bagi kedua bangsa dan negara kita,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, pertemuan ini penting karena akan membawa kedamaian di seluruh kawasan Asia Tenggara serta Asia Pasifik. Dia menyampaikan terima kasih atas kunjungan PM China dan rombongan. Dalam pertemuan ini, sebanyak empat nota kesepahaman ditandatangani kedua negara, di antaranya penguatan kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik nota kesepahaman atau MuO di bidang kemaritiman dengan RRC. Hal ini dinyatakan Prabowo saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang, di Istana Kepresidenan, Minggu (25/5). “Terkait keamanan maritim, saya menyambut baik penandatanganan kerjasama MoU antara Bakamla di Indonesia dan China Coast Guard (Penjaga Pantai China -red),” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, MoU ini akan meningkatkan kerja sama kedua negara, khususnya dalam hal keamanan maritim. “MoU ini akan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas, perkembangan informasi, dan keselamatan maritim,” ucapnya. Prabowo memastikan Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia juga siap untuk memperkuat kerjasama dengan RRT. “Kami melihat Republik Rakyat Tiongkok adalah mitra yang menentukan dalam upaya ini,” ujarnya.
Usai menjamu PM China Li Qiang di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (25/5) sore untuk menghadiri KTT ke-46 ASEAN. “Di Kuala Lumpur, Presiden juga diagendakan menghadiri KTT ke-16 BIMP-EAGA, KTT ke-2 ASEAN-GCC, KTT ASEAN-GCC-China, dan KTT ke-16 IMT-GT,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Prabowo juga akan menghadiri sejumlah dengan perwakilan parlemen ASEAN, kepemudaan, dan bisnis. “Pertemuan-pertemuan ini diharapkan menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memperkuat peran sentral ASEAN di tengah dinamika global,” ujar Yusuf.
12. Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan, Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses legalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh pelosok Nusantara. Kebijakan tersebut untuk memastikan tidak ada hambatan pembiayaan dalam pendirian koperasi. “Bapak dan ibu wajib melampirkan akta notaris untuk dimintakan pengesahan Kopdes, kemudian diusulkan ke Kementerian Hukum. Untuk urusan notaris, biayanya sudah disampaikan di seluruh Indonesia, yakni Rp 2,5 juta,” ucap Yandri saat berdialog soal percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Sultra di Aula Bahteramas Gubernur Sultra, Minggu (25/5).
13. Ketua DPR Puan Maharani minta usulan soal batas usia pensiun ASN 70 tahun dikaji ulang. Puan lantas menyoroti perihal produktivitas ASN dalam melayani masyarakat saat usia pensiunnya diperpanjang. “Terkait dengan (usia pensiun) ASN untuk diperpanjang, sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut,” ujarnya usai menerima PM China, LI Qiang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5).
Menurut Puan, hal yang penting dilakukan adalah bagaimana ASN bisa melayani masyarakat dengan lebih maksimal. “Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI yang Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan aspirasi kenaikan batas usia pensiun (BUP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Zudan menyatakan, usulannya itu merupakan aspirasi dari para anggota dan pengurus Korpri yang telah disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR, serta MenPAN-RB.
14. Ketum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengaku akan menggandeng pengusaha China terkait investasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, Kadin ingin membangun 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk percepatan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Jadi, tidak ada nilainya, tapi kan Kadin mau bikin 1.000 (SPPG). Jadi, nanti kita akan bicara dengan teman dari China, mau ikutan berapa,” kata Anindya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/5).
Namun, Anindya Bakrie belum bisa memastikan di daerah mana saja pengusaha China akan berinvestasi terkait MBG. “Pasti dekat lokasi di mana mereka berkipah supaya mereka bisa gampang memonitor, memanfaatkan fasilitas yang ada,” ujarnya. (Harjono PS)
