JAKARTA, REPORTER.ID — Wacana penjualan empat pulau di Indonesia yang viral di media sosial memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat, influencer, hingga pejabat tinggi negara. Kecaman datang tidak hanya dari warganet yang menilai kebijakan ini membahayakan kedaulatan, tetapi juga dari kalangan pakar dan parlemen yang menuntut klarifikasi serta pertanggungjawaban dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI), dr. Mintarsih Abdul Latief, SpKJ, menilai reaksi publik yang keras mencerminkan kecintaan terhadap tanah air dan kekhawatiran atas kedaulatan negara.
“Penjualan pulau jelas menuai kecaman. Masyarakat mempertanyakan mengapa langkah sebesar ini dilakukan tanpa izin Presiden. Apalagi pulau-pulau itu kaya sumber daya alam,” ujar Mintarsih dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Mintarsih menyoroti perlunya mengungkap motivasi di balik langkah kontroversial tersebut. Ia mencurigai adanya dorongan kepentingan pribadi atau kelompok elit yang ingin mengeruk keuntungan dari kekayaan alam negeri.
“Tujuan finansial kemungkinan besar menjadi motifnya. Kalau dibandingkan dengan potensi kerugian negara, dampaknya akan sangat besar, terutama bagi masyarakat lokal yang akan makin termiskinkan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengambilalihan pulau-pulau dengan sumber daya melimpah bisa membuat rakyat kehilangan akses terhadap kekayaan alam mereka sendiri. “Kalau terus dibiarkan, banyak pulau akan jatuh ke tangan segelintir orang serakah. Rakyat makin miskin, negara makin merugi,” tegasnya.
Untuk itu, Mintarsih menekankan bahwa tanpa langkah pencegahan tegas, penjualan pulau dapat menjadi praktik berulang yang melemahkan kontrol negara atas wilayah strategis.
Pulau Terluar adalah Pagar NKRI
Sorotan tajam juga datang dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia menegaskan bahwa pulau-pulau terluar adalah bagian penting dari kedaulatan Indonesia dan tidak boleh dimiliki pihak-pihak tidak bertanggung jawab, apalagi dijual.
“Itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pulau-pulau terluar adalah pagar wilayah NKRI,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu kemarin (25/6/2025).
Ia mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN untuk segera bertindak cepat. Menurutnya, lemahnya pengawasan bisa membuka celah bagi oknum tertentu untuk mengambil alih pulau-pulau strategis dengan kedok legalitas.
“Batas wilayah kita itu sudah jelas. Tapi jangan sampai ada celah hukum yang dimanfaatkan untuk memperjualbelikan pulau. Kalau ini dibiarkan, negara bisa rugi besar,” ujar Sekjen Partai Gerindra itu.
Muzani juga menyindir peran para menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto, agar tidak menjadi beban politik dan justru menciptakan persoalan baru bagi pemerintah.
“Mendagri dan Agraria harus awas. Jangan sampai malah jadi masalah bagi Presiden dalam menjaga kedaulatan wilayah negara,” pungkasnya. ***
