Mantan Presiden Jokowi usai pemeriksaan di Mapolres Solo (net)
Isu menarik pagi ini, penyidik Polda Metro Jaya menyita dua dokumen ijazah milik mantan Presiden Jokowi usai memeriksa Jokowi selama tiga jam di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/7). Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi dicecar 45 pertanyaan.
KPK merilis LHKPN terbaru Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan 11 April 2025 lalu sebesar Rp 2.062.241.012.691 atau Rp 2 triliun. KPK juga merilis LHKPN Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dilaporkan pada 28 Maret 2025 lalu sebesar Rp 27.519.975.620 atau Rp 27,5 miliar.
Isu menarik lagi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, transfer data pribadi warga Indonesia untuk dikelola oleh Amerika Serikat akan dilakukan secara bertanggung jawab. Berikut isu selengkapnya.
1. Penyidik Polda Metro Jaya menyita dua dokumen ijazah milik mantan Presiden Jokowi dalam rangka penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu. Penyitaan tersebut dilakukan usai Jokowi menjalani pemeriksaan selama tiga jam di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/7).
“Iya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA,” kata Jokowi kepada wartawan usai pemeriksaan. Dua dokumen yang disita adalah ijazah SMA dari SMA Negeri 6 Solo dan ijazah strata satu (S1) dari Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Jokowi menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang tengah berjalan.
“Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya,” ujarnya. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi didampingi kuasa hukumnya dan 10 saksi lain yang juga memberikan keterangan kepada penyidik. “Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada sebelas (total termasuk saya),” kata Jokowi lagi.
Mantan Presiden Jokowi dicecar 45 pertanyaan saat menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya di Polresta Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/7). Sebanyak 35 merupakan pengulangan dari sesi sebelumnya, dan 10 lainnya adalah pertanyaan baru. Jokowi dicecar penyidik soal unggahan foto ijazahnya di media sosial, hingga sosok dosen pembimbing skripsi Jokowi saat kuliah di UGM.
“Yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya,” ujar Jokowi usai pemeriksaan. Salah satu yang menjadi fokus pertanyaan adalah terkait Dian Sandi, pihak yang diketahui mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial. “Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi. Apakah kenal? Kapan pernah bertemu? Apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya,” jelas Jokowi.
Ia menegaskan, pertemuannya dengan Dian Sandi terjadi saat kunjungan ke rumah, dan Dian telah meminta maaf atas unggahan tersebut. “Saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya,” ucap Jokowi. “Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya,” tegas Jokowi.
2. KPK merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan ke KPK pada 11 April 2025. Prabowo tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 2.062.241.012.691 atau Rp 2 triliun. Kekayaan Prabowo meningkat dibandingkan data LHKPN sebelumnya, yaitu Rp 2.042.682.732.691.
Daftar harta kekayaan Prabowo Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan terbesar yang dimiliki Prabowo adalah aset properti berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 294.594.738.000 atau Rp 294,5 miliar. Prabowo tercatat memiliki 10 tanah dan bangunan, yakni 2 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, dan 8 bidang tanah dan bangunan di Bogor.
Prabowo juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 1.258.500.000. Prabowo juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 16.464.523.500, surat berharga Rp 1.701.879.000.000, kas dan setara kas Rp 48.044.251.191, dan tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaan Prabowo adalah Rp 2.062.241.012.691.
KPK juga merilis LHKPN Wapres Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan ke KPK pada 28 Maret 2025. Gibran tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 27.519.975.620 atau Rp 27,5 miliar. Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan terbesar Gibran adalah aset properti berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 17.440.000.000 atau Rp 17,4 miliar. Gibran memiliki 7 bidang tanah dan bangunan, yakni 5 bidang tanah dan bangunan di Surakarta serta 2 bidang tanah dan bangunan di Sragen, Jawa Tengah. Gibran juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 312.000.000.
3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, transfer data pribadi warga Indonesia untuk dikelola oleh Amerika Serikat akan dilakukan secara bertanggung jawab. Hal itu disampaikannya merespons soal pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh AS sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen. “Itu kan sudah semua. Transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Airlangga tidak memerinci lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut. Intinya, kata Airlangga, joint statement yang dikeluarkan pihak AS merupakan kesepakatan kedua belah pihak. “Itu sudah disepakati kedua belah pihak, semua disepakati. (Soal peraturan ketenagakerjaan), itu juga tidak ada perubahan. Hanya minta comply dengan regulasi dan itu sudah kita lakukan,” kata Airlangga.
Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat (AS). Hal tersebut diketahui setelah Gedung Putih merilis lembar fakta yang berisi pengumuman bahwa AS dan Indonesia mencapai kesepakatan perdagangan yang bersejarah, pada Selasa (22/7). Pemindahan data dilakukan melalui pengakuan AS sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia.
“Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun,” tulis Gedung Putih dalam lembar fakta, Selasa (22/7). Selain pemindahan data, Indonesia dan AS akan merampungkan komitmen mengenai investasi digital, perdagangan, dan jasa. Indonesia sudah membuat komitmen untuk menghapus lini tarif Harmonized Tariff Schedule (HTS) yang ada untuk produk tak berwujud dan menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor.
Lembar fakta yang dipublikasikan Gedung Putih juga menunjukkan Indonesia berkomitmen mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan segera dan tanpa syarat. “Dan, mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk menyerahkan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO,” tulis Gedung Putih.
Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menyatakan, transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang menjadi bagian dari kesepakatan penurunan tarif impor 19 persen hanya pertukaran sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasan menyampaikan, pertukaran itu tetap akan melindungi dan menjamin keamanan data. Hal ini juga dilakukan oleh berbagai negara.
“Jadi kita hanya bertukar data berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/7). “Itu juga dilakukan dengan berbagai negara, dengan Uni Eropa dan segala macam,” imbuhnya.
Hasan menegaskan, pertukaran data ini bertujuan untuk komersial, bukan dikelola oleh pihak AS maupun pihak lainnya. Misalnya, kata dia, untuk pembelian barang atau jasa yang perlu keamanan khusus seperti bom. Hal ini membutuhkan keterbukaan data, siapa pihak yang membeli maupun yang menjualnya. “Jadi tujuan ini adalah komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain. Untuk pertukaran barang dan jasa tertentu,” ujar Hasan.
4. Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal kesepakatan data pribadi WNI yang bisa dikelola oleh Amerika Serikat (AS). Prabowo hanya menyebut, Indonesia terus bernegosiasi dengan AS. Adapun kesepakatan mengenai pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh AS, itu merupakan bagian dari negosiasi tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen. “Ya, nanti itu sedang… Negosiasi jalan terus,” ujar Prabowo saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7) malam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bernegosiasi adalah prinsip utama pemerintah untuk melindungi kepentingan bangsa. Termasuk, yang dilakukannya sehingga tarif impor timbal balik yang dikenakan AS ke Indonesia turun dari 32 persen menjadi 19 persen.
“Di bidang ekonomi, tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis (kebijakan yang) alot, tetapi ya itu fakta. Kita harus berurusan, dan pendekatan kita, pendekatan saya adalah tanggung jawab saya melindungi kepentingan bangsa Indonesia, kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Kepala Negara menjelaskan, perundingan dengan Presiden AS, Donald Trump dilakukan dalam upaya menjaga iklim berusaha di Indonesia tetap baik, jangan sampai ada usaha yang gulung tikar dan tidak ada PHK. Namun, Prabowo mengatakan selalu saja ada yang nyinyir atau menanggapi negatif upaya yang dilakukannya untuk bangsa.
“Saya harus menjaga, tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita, karena itu saya bermusyawarah, saya negosiasi, (tetapi) selalu ada yang nyinyir. Jadi bagaimana ya, kita perlu kritik, kita perlu pengawasan, tetapi kalau nyinyir agak lain. Kita enggak ada yang bener gitu, kita mau kerja (dianggapnya) enggak ada yang benar,” ujar Prabowo.
5. Ketua Dewan Syuro PKB, KH Ma’ruf Amin memuji Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang mementingkan negaranya. Mantan Wapres itu menyebut Prabowo sebagai sosok patriot bangsa. “Bapak adalah patriot bangsa, Bapak berjuang untuk kepentingan rakyat, daripada kepentingan yang lainnya. Bahkan Bapak berjuang sedia mati untuk membangun Indonesia,” ujar Ma’ruf dalam sambutannya pada Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7) malam.
Ma’ruf menyinggung, sifat patriot dari Prabowo itu mungkin bisa saja berubah menjadi sosok lain. Namun, ia yakin Prabowo sosok yang tak akan berubah dan berkomitmen untuk kepentingan masyarakat. “Kecuali Bapak sudah berubah. Bukan Bapak Prabowo yang kami kenal selama ini. Sudah menjadi orang lain, tidak lagi patriot bangsa. Tapi kami yakin Bapak tidak akan berubah. Bapak akan tetap patriot bangsa. Bapak akan tetap bersedia mati untuk Indonesia,” ujar Ma’ruf Amin.
Lebih jauh Ma’ruf Amin meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan tambang di Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya. “Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah, tambang. Oleh karena itu saya minta, tambang ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya. Ia berharap Prabowo memanfaatkan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. “Kami mendukung Bapak untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 45. Menggunakan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat,’’ tegasnya.
6. Presiden Prabowo Subianto mengaku terkesan dengan sambutan Ketua Dewan Syura PKB, KH Ma’ruf Amin yang menyinggung Pasal 33 UUD. Intinya menekankansoal kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. “Saya sangat terkesan dengan sambutan Prof Ma’ruf Amin. Sangat terkesan, sangat kena ke inti masalah. Saya terus terang saja sekian puluh tahun ini jarang mendengar tokoh politik, tokoh masyarakat, bahkan ahli ekonomi sekalipun jarang saya dengar Pasal 33 UUD tadi. Seolah Pasal 33 tidak pernah ada dalam UUD,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan, pasal tersebut sempat ingin diubah dalam proses amandemen. Namun dia bersyukur pasal itu tidak dihilangkan. Menurut Prabowo, para pendiri bangsa memiliki alasan memasukkan Pasal 33 dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa, telah mengalami penjajahan dan hidup di bawah kolonialisme. Pengalaman itu yang membuat para pendiri bangsa menekankan bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk rakyat. “Karena itu saat menyusun UUD, mereka tidak mau dijajah kembali. Karena itu mereka taruh Pasal 33 itu dalam UUD,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tujuan bernegara yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disusun berdasarkan asas perekonomian kekeluargaan, bukan konglomerasi. “Pasal 33 ini tujuan nasional. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi.
Asas keluarga, asas kekeluargaan ya seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga,” kata Prabowo. Ia menegaskan, mazhab-mazhab ekonomi, termasuk ekonomi neoliberal bertentangan dengan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal ‘serakahnomics’ dalam pidatonya pada Harlah ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7). Prabowo meminta universitas membuka program studi (prodi) khusus yang membahas mazhab ekonomi tersebut. “Ini menurut saya kurang ajar, sampai saya merasa perlu ada istilah baru, ini bukan mazhab neolib atau pasar bebas, atau kapital, ini mazhab serakahnomics, serakahnomics. Tolong kawan-kawan kita yang di universitas-universitas itu yang pintar-pintar tolong buka bidang studi serakahnomics,” pinta Prabowo.
Prabowo menyoroti kelangkaan minyak goreng dan beras yang sempat terjadi di Indonesia. Padahal, kata dia, Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Menurut dia, kelangkaan itu mencerminkan adanya sistem ekonomi yang serakah. “Bagaimana mungkin Indonesia produsen minyak goreng dan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang? Sistem yang menyebabkan hal itu sebagai kejahatan ekonomi yang merampok kekayaan rakyat,’’ tukasnya.
7. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan, pelaksanaan Pilkada harus dievaluasi total. Menurut Cak Imin, kepala daerah semestinya ditunjuk pemeirntah pusat atau dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah.
“Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya. Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipiih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” kata Cak Imin dalam pidatonya pada Harlah ke-27 PKB di JICC, Jakarta, Rabu (23/7) malam.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertepuk tangan saat Cak Imin melemparkan gagasan tersebut. Muhaimin mengeklaim, usul tersebut sudah pernah ia sampaikan langsung kepada Prabowo. Menurut dia, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional agar benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional.
8. Ketum PSI Kaesang Pangarep merespons desakan Partai Nasdem agar Wapres Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di IKN, Kaltim. Kaesang menilai, dorongan untuk kakaknya segera ngantor di IKN sangat bagus. “Bagus,” kata Kaesang usai menghadiri Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7 malam. “Bagus, bagus,” ujarnya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga merespons desakan agar Wapres Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di IKN, Kaltim. Cak Imin menilai, perlu dipastikan apakah ide tersebut bermanfaat jika direalisasikan. “Ya, saya menganggap semua ide, termasuk ide Nasdem kan, jangan sampai ada ide yang stuck, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat,” ujar Cak Imin, usai Perayaan Harlah PKB, di Jakarta Pusat, Rabu (23/7) malam. Cak Imin menilai, ide tersebut perlu ditangkap untuk dipikirkan dengan matang agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai IKN, yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia.
9. Baru sehari diresmikan Presiden Prabowo secara virtual, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang menjadi percontohan, Senin (21/7) ditutup. Semua barang yang ada di gerai koperasi tersebut dikeluarkan dan ditarik oleh perusahaan mitra KDMP Desa Pucangan. Termasuk atribut dan billboard gerai bergambar Presiden Prabowo Subianto.
KDMP yang bergerak dalam bidang penjualan Gerai Sembako, Apotek dan Permodalan Sari’ah tersebut telah menjalin kerja sama kemitraan dengan PT Perekonomian Sunan Drajat yang merupakan unit usaha Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Namun, Pengurus KDMP Desa Pucangan, Nasiruddin justru menyebut telah mendapatkan dukungan penuh dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia saat berinteraksi secara virtual dengan Presiden Prabowo Subianto.
Rupanya pernyataan Nasiruddin tersebut menyulut ketersinggungan pihak Ponpes Sunan Drajat. Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Anas Al Khifni mengatakan, pihaknya terpaksa memutus kontrak kerja sama lantaran peran dan kontribusi besarnya terhadap KDMP Desa Pucangan tidak diakui saat peluncurannya. “Saat berinteraksi dengan Presiden Prabowo Subianto secara virtual kemarin, support kami tidak disebutkan, yang disebut malah BUMN, padahal tidak ada,” kata Anas Al Khifni, kemarin.
10. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta konsep maupun rancangan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dikaji ulang dan disempurnakan. “Tadi Presiden minta agar dikaji ulang kembali untuk disempurnakan,” kata Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Seperti diketahui, PPHN menjadi salah satu pembahasan yang didelegasikan pimpinan MPR 2019-2024 kepada MPR periode 2024-2029. Haluan negara tersebut disebut sebagai panduan menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang berkelanjutan.
11. Sidang lapangan kasus peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar digelar di 2 lokasi yakni gedung Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar, Jalan Yasin Limpo, Kabupaten Gowa dan Mapolres Gowa, Jalan Syamsuddin Tunru, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulsel, Rabu (23/7).
Dalam sidang di Perpustakaan Kampus UIN Makassar, sejumlah terdakwa dihadirkan langsung di lokasi, sementara aktivitas perpustakaan ditutup untuk umum. Sidangnya dimulai pukul 08.00 WITA dengan agenda pemeriksaan barang bukti, yakni lokasi produksi uang palsu yang berada di salah satu ruangan gedung Perpustakaan Kampus II UIN Alauddin Makassar. Majelis hakim menghadirkan sejumlah terdakwa yang diduga terlibat langsung proses produksi uang palsu.
Sementara sidang lapangan di Mapolres Gowa, berlangsung di ruang penyimpanan barang bukti Mapolres Gowa. Dalam sidang tersebut, majelis hakim dan pihak terkait tercengang saat menyaksikan langsung barang bukti berupa mesin cetak uang palsu canggih yang bobotnya mencapai puluhan ton, dibeli dari Cina dengan harga Rp 600 juta.
12. Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengingatkan para perwira muda Polri dan TNI yang baru dilantik Presiden Prabowo tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Politisi PAN asal Sulsel ini menegaskan, aparat keamanan harus jadi penjaga demokrasi, jangan ikut terlibat dan bermain dalam kontestasi politik. “Perwira Polri harus jadi penjaga proses demokrasi, bukan pemain politik. Keterlibatan aparat dalam kontestasi politik akan mencederai demokrasi dan memperlemah kepercayaan rakyat,” pinta Sudding di Jakarta, Rabu (23/7).
Sudding mengingatkan, perwira muda merupakan generasi baru yang akan menjadi gambaran institusi pertahanan dan keamanan ke depan. Mereka harus menunjukkan profesionalisme dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas. “Perwira Polri yang baru dilantik bukan sekadar aparat penegak hukum, tetapi penjaga keadilan sipil dan representasi dari negara yang melayani rakyat,” kata Sudding.
13. Menteri Hukum(Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan status kewarganegaraan Indonesia mantan prajurit Marinir TNI AL Satria Arta Kumbara otomatis hilang setelah yang bersangkutan bergabung dengan militer di Rusia. Kata dia, perlu proses hukum lagi jika Satria ingin kembali jadi WNI.
“Saya tegaskan, jika seorang WNI menjadi tentara di negara asing maka secara otomatis yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Pasal 23 huruf d & e,” kata Supratman, Rabu (23/7).
“Jika ingin kembali menjadi WNI, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum sebagaimana diatur Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 yang merupakan bagian dari proses pewarganegaraan (naturalisasi murni),” pungkasnya.
14. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membalas kritikan politisi PDIP Guntur Romli yang menyebut pemilihan Ketum PSI seperti ‘sepak bola gajah’ yang sudah diatur hasil akhirnya. Kaesang mengatakan, PSI hanya akan melakukan hal yang baik-baik saja sekarang. Hal tersebut sejalan dengan filosofi gajah yang kini menjadi logo teranyar PSI.
“Kalau bertanya yang baik-baik. Ini kan kita sekarang menggunakan filosofi gajah. Kita melakukan hal yang baik-baik saja,” kata Kaesang usai Harlah ke-27 PKB, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7) malam. Sebelumnya, politisi PDI-P Guntur Romli menyindir, pemilihan Ketua Umum PSI selayaknya sepak bola gajah.
Guntur yang mantan kader PSI itu menilai, Pemilihan Raya sudah diatur untuk memenangkan putra bungsu Jokowi itu. “Seperti yang saya tegaskan satu bulan sebelum ini, Ketum PSI itu pasti Kaesang. Pemilihan Ketum PSI seperti sepak bola gajah, semua sudah diatur, termasuk siapa yang menang dan sudah ditentukan siapa pemenangnya sebelum kompetisi dimulai,” ujar Guntur, Senin (21/7).
15. Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan pemanggilan ketiga terhadap eks Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Jurist seyogianya dipanggil lagi pada 21 Juli 2025, namun, ia kembali mangkir.
“Yang bersangkutan sudah dipanggil untuk yang kedua (sebagai tersangka) pada tanggal 21 Juli 2025, tapi enggak datang, enggak ada konfirmasi (alasan tidak hadir),” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (23/7). ‘’Kita sekarang sedang berusaha bagaimana nanti mendatangkan ke Indonesia dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,’’ imbuhnya. (Harjono PS)
