Ketua Umum DNIKS, H.A. Effendy Choirie alias Gus Choi (net)
JAKARTA, REPORTER.ID — Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), H.A. Effendy Choirie alias Gus Choi menyampaikan sejumlah seruan penting yang kiranya perlu didengarkan pemerintah. Pertama, batalkan semua pungutan yang memberatkan rakyat, baik di pusat maupun daerah. Kedua, optimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara.
‘’Ketiga, kembangkan alternatif fiskal berbasis solidaritas sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, filantropi, dan CSR. Perkuat transparansi dan akuntabilitas. Rakyat berhak tahu kemana uang mereka digunakan. Bangun ruang dialog dengan masyarakat sebelum merumuskan kebijakan fiskal,’’ kata Gus Choi di Jakarta, Sabtu (16/8). Ia secara khusus menanggapi penolakan masyarakat sejumlah daerah terhadap kenaikan signifikan PBB dan pungutan lain yang memberatkan rakyat.
Disebutkan, kesejahteraan rakyat merupakan amanat utama konstitusi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, perekonomian disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak kebijakan fiskal justru menambah beban masyarakat. Pungutan baru—baik berupa pajak, retribusi, maupun iuran—sering kali tidak proporsional dengan daya dukung ekonomi rakyat kecil.
Gus Choi menilai kebijakan seperti ini bertentangan dengan semangat sejahtera untuk semua. Jika terus dipaksakan, keresahan sosial bisa bertransformasi menjadi gerakan perlawanan yang meluas. Ia menyebutkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa (8,47%)—angka terendah sepanjang sejarah modern Indonesia.
Kemiskinan ekstrem bahkan menurun menjadi 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang, dengan ketimpangan (Gini Ratio) juga membaik dari 0,381 menjadi 0,375. Namun, kata Gus Choi, keberhasilan statistik ini belum menjawab keresahan rakyat.
Dikatakan, pertumbuhan penerimaan pajak nasional tahun 2023 mencapai Rp 1.869 triliun atau naik 8,9% dari tahun sebelumnya. Di tingkat daerah, pajak dan retribusi menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tetapi, penelitian menunjukkan, retribusi daerah justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, karena membebani masyarakat tanpa menghasilkan pembangunan produktif. Jadi, meskipun angka kemiskinan turun, rakyat tetap menolak pungutan yang menekan.
‘’Kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi bukti nyata. Rakyat menolak keras pungutan yang dianggap sewenang-wenang. Aksi demonstrasi tersebut mencerminkan bahwa ketidakadilan fiskal bisa langsung memicu gejolak sosial. Jadi, meskipun angka kemiskinan turun, rakyat tetap menolak pungutan yang menekan,’’ ujarnya lagi.
Politisi Nasdem ini mengingatkan, sejarah memberi banyak pelajaran. Revolusi Prancis (1789): rakyat bangkit akibat pajak menindas dan ketidakadilan ekonomi. Reformasi Indonesia (1998): dipicu krisis ekonomi, kenaikan harga, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
‘’Aksi Gejayan (2019) dan Omnibus Law (2020): bukti bahwa rakyat, terutama generasi muda, berani menentang kebijakan yang menekan. Jika pemerintah tetap memaksakan pungutan, keresahan rakyat yang kini masih lokal bisa berkembang menjadi gelombang nasional. Dalam situasi ekstrem, hal ini dapat berubah menjadi revolusi sosial,’’ tegasnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR ini lantas menyinggung soal alternatif fiskal berbasis solidaritas sosial. Menurut Gus Choi, Indonesia memiliki potensi besar dari sumber dana non-pajak. Ia menyebut, CSR BUMN & Swasta: Rp 100 triliun/tahun. Zakat Nasional: Rp 327 triliun/tahun. Infak & Sedekah: Rp 70 triliun/tahun. ‘’Jika dimaksimalkan, saya yakin sumber ini mampu menopang pembangunan sosial tanpa membebani rakyat miskin,’’ ujarnya.
Gus Choi menuturkan, pemerintah harus belajar dari sejarah. Jika suara rakyat diabaikan, demonstrasi akan menjelma menjadi revolusi sosial. Ia mengingatkan, batalkan pungutan yang memberatkan rakyat. Dengarkan suara rakyat, sebelum terlambat.
Sebagaimana Bung Karno pernah berpesan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. ‘’Dan sejarah membuktikan bahwa ketidakadilan fiskal selalu berakhir dengan gejolak besar. Kini, pilihan ada di tangan pemerintah: berpihak kepada rakyat, atau berhadapan dengan rakyat,’’ kata Gus Choi. (HPS)
