Mantan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Presiden Jokowi terkekeh-kekeh saat menjawab pertanyaan wartawan soal ijazah anaknya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, digugat ke pengadilan. Jokowi mengaku keluarganya siap menghadapi perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Jokowi juga angkat bicara soal Sri Mulyani dan Budi Arie Setiadi yang direshuffle Prabowo dari Kabinet Merah Putih. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Jokowi terkekeh-kekeh saat menjawab pertanyaan wartawan soal ijazah anaknya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, digugat ke pengadilan. “Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Ethes (putra sulung Gibran) dimasalahkan,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di Solo, Jumat (12/9).
Meski demikian, Jokowi mengaku keluarganya siap menghadapi perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. “Tapi apapun, kita ikuti proses hukum yang ada. Semuanya kita layani,” kata Jokowi.
Jokowi memastikan Gibran merupakan lulusan Orchid Park Secondary School di Singapura. Ia mengaku sengaja menyekolahkan Gibran ke luar negeri agar belajar mandiri. “Wong yang nyarikan (mencarikan sekolah) saya. Ya, saya pasti tahu,” kata Jokowi.
2. Mantan Presiden Jokowi juga angkat bicara soal reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya soal penggantian Menkeu Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa. Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
“Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9).
Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani menunjukkan sinyal positif. “Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya. “Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
Jokowi akan bertemu dengan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi yang baru saja dicopot dari jabatan Menteri Koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kata dia, Budi Arie belum berkomunikasi dengannya sejak terkena reshuffle. “Belum ketemu, tapi mungkin segera ketemu,” kata Jokowi di Solo, Jumat (12/9).
Jokowi mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. “Itu kewenangan Presiden. Saya enggak bisa memberikan komentar karena itu hak prerogatif Presiden,” kata Jokowi seraya menambahkan, Prabowo sama sekali tidak meminta pertimbangannya sebelum mencopot Budi Arie. “Enggak ada, dan saya enggak ingin juga (memberi saran). Sejauh ini saya di Solo terus,” ujarnya.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan strateginya untuk membawa Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Ia menyebut, selama satu decade, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5 persen. Kecuali saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot jadi -2,07 persen dan 3,70 persen.
“Kalau kita menerima nasib dengan tumbuh 5 persen saja udah bagus, ya kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti sekarang. Kalau lagi seneng, maju. Kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, agak susah lagi. Jadi kita enggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya,” ujar Purbaya di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.
Kondisi ini, kata Purbaya, tidak bisa terus dibiarkan karena Indonesia tidak akan bisa naik kelas menjadi negara maju. Purbaya bilang, untuk bisa naik kelas menjadi negara maju, Indonesia harus memperoleh pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen selama lebih dari 10 tahun. Ia mengakui, untuk langsung loncat dari 5 persen menjadi 10 persen itu sangat tidak mudah.
4. Ketua Umum SOKSI Mukhamad Misbakhun mengaku bangga jika Sekjen SOKSI, Puteri Komarudin resmi ditunjuk menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo. Meski begitu, pimpinan organisasi sayap Partai Golkar itu menegaskan, pengisian pos Menpora yang masih kosong menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Kami bangga kalau itu memang menjadi pilihan Bapak Presiden. Kita sadar sepenuhnya posisi di Kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” kata Misbakhun, usai mengumumkan kepengurusan SOKSI, Jumat (12/9). “Tentunya kalau itu sampai terjadi, ya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah berkah tersendiri bagi SOKSI,” sambungnya. Meski begitu, Misbakhun enggan berkomentar lebih jauh terkait nama Puteri Komarudin yang disebut-sebut masuk bursa Menpora.
Presiden Prabowo Subianto meminta publik menunggu siapa yang akan ditunjuknya menjadi Menko Polkam dan Menpora. Prabowo berseloroh, pengisi pos menteri tersebut akan diumumkan pada waktunya agar awak media bersemangat. “Ya nanti tunggu, tunggu waktunya biar kalian ada semangat,” kata Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemarin.
Prabowo tidak mau berkomentar lebih jauh soal pengisian kabinet tersebut karena ia sedang dalam rangka peninjauan Sekolah Rakyat. “(Sedang meninjau) Sekolah Rakyat, nanya (soal) Menko Polkam,” kata Prabowo.
5. Babak baru kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta (37). Prajurit TNI bberpangkat Kopral Dua (Kopda) FH diduga terlibat penculikan dan pembunuhan M Ilham Pradipta (MIP), Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di Jakarta Pusat. Kopda FH kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Danpomdam Jaya Kolonel CPM Donny Agus mengatakan, FH telah ditahan terkait kasus tersebut.
Donny mengatakan, dari penyidikan diketahui Kopda FH berperan sebagai perantara mencari orang untuk menjemput paksa MIP. “Peran yang bersangkutan sebagai perantara untuk mencari orang guna menjemput paksa,” kata Donny saat dihubungi, Jumat (12/9). Dijelaskan, saat peristiwa pidana itu terjadi, Kopda FH sedang dicari satuannya karena meninggalkan dinas tanpa izin.
“Saat kejadian tersebut statusnya sedang dicari oleh satuan karena tidak hadir tanpa izin dinas,” katanya. MIP yang merupakan kepala kantor cabang pembantu (KCP) sebuah bank di Jakarta Pusat menjadi korban penculikan dan pembunuhan.
Adrianus Agal, kuasa hukum salah satu penculik Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta (37) bernama Eras, menduga kliennya bakal dijadikan tumbal dalam kasus penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta. Oleh karena itu, Eras mengajukan justice collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membuat terang kasus tersebut. “Karena sebelum terungkap, pelaku intelektual ini kan ada indikasi mau mengorbankan Eras dan kawan-kawan ini,” kata Agal saat dikonfirmasi, kemarin.
Padahal, dari empat klaster yang diungkap kepolisian, Eras tidak mengenal satupun kecuali klaster penculikan. Karena itu, Agal menegaskan kliennya siap bersaksi di persidangan demi mengungkap perkara ini. “Itu, tujuannya untuk itu (buka-bukaan). Kita sebagai pengacara harus terbuka, kita mau membela klien kita,” ujar Adrianus Agal.
Eras, salah satu penculik Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BUMN, Ilham Pradipta mengaku sempat bertemu dengan oknum aparat berinisial F di sebuah kantin kawasan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (19/8). Pada Senin (18/8), F menelpon Eras untuk menawarkan pekerjaan sekaligus mengajaknya bertemu di kantin tersebut.
“Tanggal 19 Agustus 2025, Eras dan beberapa kawan pelaku bertemu dengan oknum F di kantin daerah Cijantung sekitar pukul 09.00 WIB untuk membahas perihal pekerjaan yang dimaksud,” ujar kuasa hukum Eras, Adrianus Agal, Jumat (12/9. “Bahwa oknum F menjelaskan kepada Eras terkait pekerjaan yang dimaksud tersebut adalah untuk menjemput paksa (menculik) korban (Ilham),” tambahnya.
Agal mengungkapkan, Eras sudah kenal F jauh sebelum peristiwa penculikan dan pembunuhan kacab bank BUMN terjadi. Pada Rabu (20/8), hari eksekusi penculikan, Eras bersama kawan-kawan kembali bertemu dengan F di Kafe Kungkung, Jalan Percetakan Negara, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB.
Saat pertemuan, F menjelaskan rencana jemput paksa terhadap Ilham. Jika rencana itu berhasil, Eras diminta menyerahkan korban kepada seseorang yang disebut sebagai “tangan kanan bos”. “Dan nanti korban akan diantar kembali ke rumahnya oleh tangan kanan bos tersebut, dan oknum F menjelaskan ada tim lain yang sedang mengikuti korban,” ucap Agal.
6. Makam diplomat muda Kemenlu RI, mendiang Arya Daru Pangayunan (ADP) yang berlokasi di TPU Sunten, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, diduga sempat digali ulang orang tak dikenal (OTK). Penasihat hukum keluarga Daru, Nicholay Aprilindo menuturkan, kliennya mendapati bunga pada makam ADP dalam kondisi acak-acakan 27 Juli 2025 lalu. Sementara almarhum dimakamkan di TPU tersebut, Rabu (9/7) sore.
“Diacak-acak, bunganya sudah enggak ada, kuburannya sudah diacak-acak. Terus ditaruh bunga putih (baru) di depan nisan almarhum, bunga melati,” kata Nicholay, Jumat (12/9). Menurut Nicholay, situasi makam almarhum Arya Daru saat itu mirip seperti habis digali seseorang. “Diacak-acak seperti habis digali,” imbuh Nicholay.
Sementara itu, enam anggota keluarga Arya Daru Pangayunan mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Benar, (diajukan) akhir Agustus lalu dan sekarang kami masih verifikasi berkas atau telaah administrasi,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi, Kamis (11/9).
7. Komisi III DPR tengah menyiapkan RUU Perampasan Aset terbaru untuk dibahas bersama pemerintah. Anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman mengatakan pihaknya menyiapkan draf RUU tersebut secara matang. Ia menyebut pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak.
“Sudah disiapkan dan terbuka dengan mengundang, melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, akademisi, civil society, dan masyarakat untuk menerima masukan,” kata Benny usai kunker di Polda Sulsel, Jumat (12/9). Dijelaskan, draf RUU Perampasan Aset, kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian dari draf sebelumnya. “Pasti ada perubahan (draf RUU Perampasan Aset). Sekarang masih disiapkan, belum dibahas,” ujarnya.
Mantan Presiden Jokowii mendukung penuh rencana penyusunan undang-undang perampasan aset yang akan dilakukan pemerintah dan DPR usai gelombang demo Agustus lalu. Jokowi mengklaim selama dua periode pemerintahannya, sudah tiga kali mendorong RUU Perampasan Aset ke DPR, namun tak dibahas hingga sekarang. “Seingat saya sudah tiga kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR,” kata Jokowi di Solo, Jumat (12/9).
8. Anggota Komisi I DPR, Junico Siahaan alias Nico meminta TNI menjadi teladan dalam menyikapi kritik yang disampaikan warga masyarakat. Permintaan ini disampaikan Nico guna merespons rencana TNI yang sempat hendak melaporkan CEO Malaka Project sekaligus influencer, Ferry Irwandi, atas dugaan pencemaran nama baik ke polisi.
“Dalam negara demokrasi, lembaga negara, termasuk institusi pertahanan, harus menunjukkan keteladanan dalam menyikapi kritik dan ekspresi warga negara,” kata Nico dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9). Politisi PDIP ini mengatakan, suara masyarakat tidak bisa serta-merta diseragamkan karena ruang digital merupakan ruang publik.
9. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyerahkan data tambahan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ke KPK pada Jumat (12/9). “Saya datang ke KPK menambah data yang terkait dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji,” kata Boyamin Saiman. Boyamin mengatakan, dokumen yang diserahkan adalah Surat Tugas Nomor 956 Tahun 2024 yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
Dia menjelaskan, berkas itu menjelaskan adanya sejumlah pejabat di Kemenag, termasuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang menerima pekerjaan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan haji. Padahal, menteri agama dan sejumlah pejabat tidak boleh menjadi pengawas penyelenggaraan haji. “Jadi, Menteri Agama dan Staf Khusus enggak boleh jadi pengawas, apalagi Menteri itu sudah jadi amirul hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian. Pengawas itu adalah dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). APIP itu Inspektorat Jenderal,” ujarnya.
Jubir eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbie membantah pernyataan Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang menyebut menteri agama dan staf khusus tidak boleh menjadi pengawas haji. “Pertama, tudingan Boyamin bahwa Menteri Agama dan staf khusus ‘tidak boleh menjadi pengawas haji’ adalah keliru dan tidak memahami regulasi,” kata Anna dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9).
Menurut Anna, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Menteri Agama ditetapkan sebagai Amirul Hajj. Dia mengatakan, tugas utama Amirul Hajj adalah memimpin misi haji Indonesia serta memastikan kelancaran pelaksanaannya. “Dan dibantu oleh satu tim yang setiap tahun dibentuk dengan komposisi enam orang unsur pemerintah dan enam orang unsur ormas Islam,” ujarnya.
KPK tengah mendalami dugaan praktik jual beli kuota haji khusus 2024. Modus ini diduga timbul akibat pengaturan tenggat waktu pelunasan biaya haji yang terlalu singkat, yaitu hanya lima hari. Jubir KPK, Budi Prasetyo mengatakan, KPK menduga pengaturan tenggat waktu pelunasan yang sangat ketat ini dilakukan agar sisa kuota yang tidak terpakai calon jemaah yang telah mendaftar lebih dulu dapat dijual ke travel penyelenggara haji (PIHK) yang siap membayar fee. “Penyidik menduga pengaturan ini dirancang agar sisa kuota tidak terserap oleh calon jemaah yang sudah mendaftar, dan akhirnya dijual kepada PIHK yang membayar,” ungkapnya.
10. Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan, DPR membuat lapangan demonstrasi di halaman DPR agar massa tidak menggelar unjuk rasa di badan jalan. “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang,” kata Natalius Pigai saat sela meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9). Lapangan itu disebut sebagai pusat demokrasi. Pigai berharap pimpinan atau perwakilan lembaga tersebut keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.
11. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani, di Istana Lusail, Doha, Jumat (12/9). Kedatangan Prabowo disambut secara langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Dalam pertemuan tersebbbut, Presiden Prabowo menyampaikan rasa simpati yang mendalam pascaserangan Israel di Doha pada Selasa (9/9) lalu. Prabowo menegaskan, Indonesia mendukung kedaulatan Qatar. Kepala Negara juga menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam merespons serangan yang mengancam stabilitas kawasan.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Qatar, Jumat (12/9), sebagai bentuk solidaritas kepada Qatar. Sebab, Doha ibu kota Qatar baru saja diserang Israel. “Ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap pemerintah dan rakyat Qatar,” ujar Teddy.
12. Sebuah ledakan mengguncang permukiman di Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (12/9) pagi. Insiden yang terjadi sekitar pukul 05.20 WIB tersebut merusak setidaknya delapan rumah dan melukai tujuh warga. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang menyampaikan, dari delapan rumah terdampak, empat di antaranya mengalami kerusakan berat dan empat lainnya rusak ringan.
Selain kerusakan rumah, ledakan juga melukai tujuh warga. Dari jumlah tersebut, tiga orang masih dirawat intensif di rumah sakit, sedangkan empat lainnya sudah diperbolehkan pulang. “Total ada kurang lebih 7 korban luka, di mana dari 7 tersebut ada 3 korban yang sementara dirawat intensif di rumah sakit, kemudian yang untuk 4 korban lainnya sudah dirawat, sudah dipriksakan kesehatan, saat ini sudah diizinkan untuk rawat jalan oleh tim dokter dari rumah sakit,” kata Victor. (Harjono PS)
