Dr. H.A. Effendy Choirie (net)
Oleh : Dr. H.A. Effendy Choirie
Ketua Umum DNIKS 2024–2029
Kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia berada dalam fase yang menuntut respons cepat, terarah, dan berpihak kepada rakyat. Dalam konteks tersebut, keputusan Menkeu Purbaya untuk mengalokasikan dana sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank milik negara (Himbara: BRI, Mandiri, BNI, BTN) bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) perlu dipahami bukan semata sebagai kebijakan perbankan, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial.
Esensi kebijakan ini adalah menegakkan fungsi intermediasi perbankan — mengubah simpanan menjadi kredit produktif — secara lebih efektif, luas, dan inklusif, terutama kepada pelaku usaha kecil, petani, nelayan, pekerja informal, serta keluarga berpendapatan rendah yang selama ini menghadapi kendala akses pembiayaan.
Kebijakan ini akan bermakna bila ia menjadi jembatan antara ruang fiskal negara dengan denyut nadi ekonomi rakyat. Latar fiskal 2024–2026 menampilkan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan sekaligus stabilitas. Pendapatan negara diproyeksikan meningkat, sementara belanja diarahkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, infrastruktur dasar, dan pengembangan sumber daya manusia.
Dengan defisit yang cenderung menurun, ruang kebijakan harus dipakai selektif: setiap rupiah yang ditempatkan di sistem keuangan dituntut menghasilkan dampak sosial yang terukur. Karena itu, hubungan antara kebijakan fiskal (penempatan dana pemerintah) dan transmisi moneter (biaya dana, suku bunga, dan ketersediaan kredit) menjadi kunci.
Bila likuiditas perbankan longgar tetapi tidak mengalir ke sektor produktif dan kelompok rentan, maka tujuan kesejahteraan sosial tidak tercapai. Penempatan dana Rp200 triliun membangun tiga jalur transmisi utama.
Pertama, jalur likuiditas: memperbaiki struktur pendanaan bank sehingga biaya dana menurun dan ruang pemberian kredit melebar.
Kedua, jalur suku bunga dan margin: dengan biaya dana yang lebih rendah, bank dapat menurunkan harga kredit, khususnya KUR, kredit mikro, KPR subsidi, dan pembiayaan syariah setara murabahah/mudharabah.
Ketiga, jalur akses dan cakupan: jaringan Himbara yang menjangkau desa dan BSI yang kuat di ekosistem ekonomi umat memungkinkan ekspansi pembiayaan ke kantong-kantong kemiskinan baru (urban poor) dan lama (perdesaan). Ketiga jalur ini hanya efektif bila disertai mekanisme penargetan yang presisi, tata kelola yang kuat, dan pengukuran hasil (outcome) yang transparan.
Himbara memikul mandat historis untuk membiayai UMKM, pertanian, perdagangan, dan perumahan rakyat. BRI unggul pada mikro pedesaan; Mandiri pada korporasi dan rantai pasok; BNI pada perdagangan dan ekspor-impor; BTN pada pembiayaan perumahan. Integrasi BSI menambah dimensi inklusi keuangan syariah yang relevan bagi mayoritas penduduk.
Akad-akad syariah bukan hanya alternatif kontraktual, melainkan menawarkan kedekatan nilai dan rasa keadilan bagi sebagian besar pelaku usaha kecil. Lebih jauh, ekosistem syariah membuka kanal filantropi (zakat, infaq, sedekah, wakaf) yang bisa dipadukan dengan pembiayaan produktif sehingga terbentuk rantai kebermanfaatan: dari akses modal, pendampingan usaha, sampai perlindungan sosial berbasis komunitas.
Dampak kesejahteraan sosial dari kebijakan ini diharapkan muncul pada beberapa dimensi. Pada dimensi kemiskinan, perluasan pembiayaan UMKM yang terarah dapat menaikkan pendapatan rumah tangga danmenyerap tenaga kerja lokal.
Pada dimensi perumahan, KPR subsidi yang berkelanjutan memperbaiki kualitas hidup keluarga muda dan mendorong sektor konstruksi padat karya. Pada dimensi ekonomi syariah, pembiayaan BSI mendorong tumbuhnya ekosistem halal dan usaha berbasis komunitas pesantren/koperasi.
Manfaat tersebut baru menjadi nyata bila hambatan klasik — biaya transaksi tinggi, birokrasi berbelit, asymmetric information, dan ketimpangan akses digital — diatasi melalui simplifikasi proses, digital onboarding, pendampingan usaha, serta skema penjaminan risiko bagi kelompok ultra-mikro.
Tiga risiko patut diantisipasi. Pertama, misalokasi dana: bila porsi besar justru mengalir ke korporasi dan proyek yang minim dampak sosial, sementara pelaku mikro/ultra-mikro tetap tak terlayani. Kedua, moral hazard dan governance: tekanan non-komersial dapat meningkatkan kredit bermasalah bila tanpa mitigasi risiko yang memadai. Ketiga, eksklusi digital dan geografis: kelompok paling rentan justru tertinggal.
Mitigasi harus berupa kuota minimal pembiayaan UMKM dan MBR, skema penjaminan dan subsidi margin yang berjenjang, audit kinerja berbasis outcome sosial, serta kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (termasuk DNIKS) untuk pendampingan dan pengawasan partisipatif. Agar kebijakan berdampak, tata kelola mesti memindahkan fokus dari penyerapan (output) ke hasil (outcome).
Pemerintah dan perbankan perlu menyepakati indikator kunci: jumlah UMKM naik kelas, penciptaan kerja lokal, penurunan kemiskinan ekstrem, rumah layak huni yang terbangun, serta pembiayaan syariah untuk usaha kecil perempuan dan pemuda. Pelaporan triwulanan yang terbuka—memuat sebaran wilayah, sektor, gender, dan status sosial—akan memperkuat akuntabilitas.
Pada saat yang sama, penggunaan data terpadu (DTKS, data UMKM, data ketenagakerjaan, dan ekosistem filantropi) memungkinkan penargetan yang adil dan menghindari tumpang tindih. Dalam 12–24 bulan, roadmap implementasi dapat dibagi tiga fase.
Fase I (0–6 bulan): penguatan likuiditas, penurunan biaya dana, penyederhanaan prosedur, dan peluncuran skema penjaminan ultra-mikro dengan plafon kecil dan tenor fleksibel.
Fase II (6–12 bulan): perluasan pembiayaan sektor tradable (pertanian, perikanan, manufaktur kecil), akselerasi KPR subsidi, serta integrasi kanal syariah dengan program zakat-wakaf produktif.
Fase III (12–24 bulan): konsolidasi kualitas portofolio, pemanfaatan data kredit alternatif, dan penguatan pasar tenaga kerja lokal melalui kemitraan pemerintah daerah, BUMDes, dan lembaga pendidikan/kejuruan.
Setiap fase menuntut evaluasi berbasis data dan koreksi kebijakan yang cepat. “Dana besar hanya bermakna bila menjadi jembatan mobilitas sosial. Ukur keberhasilan dari keluarga yang keluar dari kemiskinan, bukan sekadar dari banyaknya kredit yang tersalurkan.”
Kebijakan Rp200 triliun untuk Himbara dan BSI adalah peluang untuk mengubah lanskap kesejahteraan sosial bila dijalankan dengan keberpihakan, tata kelola yang kuat, dan orientasi hasil yang terukur. Dengan sinergi lintas kementerian, kemitraan masyarakat sipil, dan pelibatan ekosistem filantropi, kita dapat mempercepat penurunan kemiskinan, memperluas kepemilikan rumah layak, serta menciptakan pekerjaan bermartabat.
Arah kebijakan tidak cukup “pro-growth”, ia juga harus “pro-poor, pro-job, pro-equality”. DNIKS mendorong agar setiap rupiah dana publik menjadi energi sosial: menyalakan harapan, membuka akses, dan memastikan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh keluarga Indonesia, dari kota hingga desa. (Penulis adalah Ketua Umum DNIKS 2024–2029, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR, mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI)
