Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (net)
Isu menarik pagi ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terus lakukan gebrakan yang menarik perhatian publik. Terbaru, ia menyatakan tidak akan memperpanjang pencekalan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto ke luar negeri. Purbaya menolak kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan Menkeu terdahulu, Sri Mulyani. Ia juga mengindikasikan tidak akan melanjutkan kerja-kerja Satgas BLBI. Purbaya sedang putar otak untuk porsi subsidi listrik yang dibebankan ke APBN tanpa menaikkan tarif listrik masyarakat.
Isu menarik lainnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Nurhadi mengungkap dugaan 5.000 titik dapur MBG fiktif. Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan data rekening penerima bansos yang mengaku berprofesi sebagai anggota DPR, DPRD, polisi, TNI, dokter, hingga pegawai BUMN. Berikut isu selengkapnya.
1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terus lakukan gebrakan. Terbaru, ia menyatakan takkan perpanjang pencekalan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto ke luar negeri. Namun, Purbaya menyampaikan, larangan bepergian ke luar negeri terhadap Tutut sebelumnya tidak akan diubah setelah jatuh tempo.
“Yang jelas itu nggak akan kita ubah. Tadi kan ada expired time-nya kan? Kita nggak akan perpanjang kira-kira. Tidak akan diperpanjang dalam waktu setelah jatuh tempo, nggak akan kita perpanjang,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9). Purbaya mengaku nelum memiliki alasan untuk memperpanjang pencekalan Tutut.
PTUN Jakarta membantah Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto telah mencabut gugatannya kepada Menteri Keuangan. Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi mengatakan, pihaknya belum menerima permohonan pencabutan gugatan dari putri mantan Presiden Soeharto itu. “Kami belum menerima informasi adanya permohonan pencabutan dari pihak penggugat,” ujar Febrina saat dikonfirmasi, Jumat (19/9). Oleh karenanya, Febrina memastikan proses hukum untuk gugatan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT masih tetap berjalan.
Sebelumnya, putri mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana yang akrab disapa Tutut Soeharto melayangkan gugatan ke Menkeu RI ke PTUN Jakarta. ) Republik Indonesia. Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT tanggal 12 Septembber 2025. Riwayat perkara gugatan ini baru terdiri dari pendaftaran perkara dan penetapan yang semuanya dilakukan pada Jumat (12/9) pekan lalu.
Pendaftaran gugatan ini dilayangkan tak berselang lama sejak Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menkeu baru, menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang direshuffle pada Senin (8/9). Namun demikian, detail dan klasifikasi gugatan tersebut belum dijabarkan secara rinci dalam laman tersebut.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan Menkeu terdahulu, Sri Mulyani. Ia menilai, lewat kebijakan tax amnesty, insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak. Lagian, jika pun kembali diberlakukan, jeda waktu tax amnesty baru dua tahun. “Saya nggak tahu saya bisa nolak apa nggak, nanti saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuman begini, kalau dua tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul,” kata Purbaya. “Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana kredibilitas amnesty?’’ ujarnya lagi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik Satgas BLBI yang selama beberapa tahun terakhir bekerja menarik piutang obligor BLBI tahun 1998 terlalu banyak janji (over promise). Sementara dana yang didapat dari hasil penagihan tidak terlalu banyak. “Ada yang lapor ke saya, Satgas BLBI over promise. Dalam pengertian janji kebanyakan, tapi hasil yang didapat enggak banyak. Akhirnya menimbulkan kegagalan,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).
Ia mengindikasikan tidak akan melanjutkan kerja-kerja Satgas BLBI ke depan. Terlebih, bila pembentukannya hanya bikin gaduh. “Saya akan lihat seperti apa. Tapi kalau memang betul-betul hanya gaduh aja, saya selesaikan aja. Kita kan mesti lihat ke depan. Saya nggak tahu kalau lihat ke belakang udah bisa dapat nggak uang-uangnya. Ternyata nggak dapat juga sampai sekarang kan,” ujar Purbaya. Ia mengatakan, selama 3 tahun Satgas BLBI bekerja, jumlah uang yang didapat negara dari pengembalian aset hanya mencapai Rp 38,88 triliun dari target semula sebesar Rp 110 triliun.
Purbaya sedang putar otak untuk memperkecil porsi subsidi listrik yang dibebankan kepada APBN tanpa menaikkan tarif listrik masyarakat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemanfaatan PLTS. “Waktu di Hambalang kemarin, ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik utamanya, dengan waktu itu sih dibicarakan tentang penggunaan PLTS Surya,” kata Purbaya. Adapun subsidi Listrik 2025 diproyeksi bengkak jadi Rp 90,32 triliun. Purbaya menyampaikan, pemanfaatan PLTS juga belum dapat mengurangi subsidi lebih banyak, mengingat harganya yang lumayan tinggi.
3. KPK mengingatkan pemerintah khususnya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal potensi korupsi di balik pencairan dana Rp200 triliun ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Warning tersebuut disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat mengumumkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pencairan kredit usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/9).
Asep mengatakan kasus tersebut harus menjadi alarm bagi semua pihak. Dia berharap jangan sampai kucuran dana kredit ke Bank Himbara tersebut malah menjadi masalah di kemudian hari. “Sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif,” kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/9) malam.
4. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Nurhadi mengungkap dugaan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif. Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki sistem verifikasi. Dugaan tersebut disampaikan Nurhadi dalam raker Komisi IX DPR dengan BBGN, Senin (15/9) lalu. Dalam rakat tersebut, Nurhadi mengaku pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.
“Seperti yang pernah saya laporkan ke Bapak, di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” kata Nurhadi yang dikutip Jumat (19/9). “Artinya, ternyata di lapangan seperti itu, dan itu belum masalah-masalah lagi yang lain seperti keracunan yang masih sering terjadi,” sambungnya.
Nurhadi menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah. “Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujarnya. Anak buah Surya Paloh ini lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG. Nanik membeberkan, proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.
“Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu, baru kalau disetujui, membangun dapur,” kata Nanik, Jumat (19/9).
5. Mensesneg Prasetyo Hadi akan mengecek dugaan adanya 5.000 dapur fiktif program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjelasan ini menyusul pernyataan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Nurhadi terkait dugaan adanya 5.000 titik dapur MBG fiktif dalam raker dengan BGN, Senin (15/9) lalu. “Nanti coba kami cek dengan BGN,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9). Prasetyo juga menanggapi maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Menurut Prasetyo, masalah itu akan menjadi bahan evaluasi dan catatan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beberapa kali terjadi di wilayahnya. Sultan menilai, salah satu penyebab utama kasus tersebut adalah manajemen waktu memasak yang tidak tepat dari pihak katering penyedia menu MBG. “Mungkin jam setengah 5 pagi sudah memasak, nanti mungkin dimakan jam 8 atau jam 10. Tapi dibebani percobaan jadi 100 (porsi), berarti kan dua kali lipat. Berarti apa? Mungkin masaknya jam 2 pagi, kalau sayur setengah 2 pagi, jam 8 atau 10 ya mesti layu (basi),” ujar Sultan kepada wartawan, Jumat (19/9).
6. Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan data rekening penerima bansos yang mengaku berprofesi sebagai anggota DPR, DPRD, polisi, TNI, dokter, hingga pegawai BUMN. Data tersebut diperolehnya berdasarkan hasil koordinasi dengan PPATK. “Untuk mengetahui profil rekening penerima bansos kami atas izin presiden, melangkah dan bekerja sama dengan PPATK,” ucap Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9). Gus Ipul akan menelusuri lebih jauh kebenaran data rekening penerima bansos tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menuturkan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar para penerima manfaat banso naik kelas. Sehingga, Presiden memberikan atensi tinggi terhadap program pemberdayaan bagi penerima bansos, bahkan diperkuat.
7. Presiden Prabowo Subianto lakukan kunjungan kenegaraan ke empat negara selama seminggu dan baru kembali ke Indonesia pada 26-27 September 2025. Empat negara yang dikunjungi adalah Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada, hingga Belanda. “Mungkin (kembali ke Indonesia) 26-27 (September 2025),” kata Menlu Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9) malam. Sugiono merinci, Kepala Negara akan memulai kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat (AS) uuntuk rangka menghadiri Sidang Umum ke-80 PBB. Namun, sbelum ke New York, Prabowo akan singgah lebih dahulu ke Jepang untuk menghadiri Osaka Expo.
8. Direktur Eksekutif Formappi, Lucius Karus menuding KPU sebagai penyebab utama ada 211 anggota DPR yang tidak menyebutkan latar pendidikan saat mendaftar sebagai caleg. Menurut dia, KPU sengaja memberikan alternatif apakah informasi tertentu kepada para caleg ditampilkan ke publik atau tidak. Dengan alternatif tersebut, banyak anggota DPR terpilih kemudian memilih untuk menyembunyikan profil mereka. “Jadi penyelenggara Pemilu yang menjadi biang kerok semangat ketertutupan dan profil para calon anggota legislatif,” kata Lucius, Jumat (19/9).
Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama juga mengungkapkan, KPU memang sediakan opsi bagi caleg untuk menutupi riwayat pendidikan mereka. “Kami melihat hal ini tidak terlepas dari situasi yang pada saat pemilu waktu itu KPU memberlakukan opsi bagi caleg untuk bersedia membuka atau menutup CV-nya,” kata Heroik melalui pesan singkat, Jumat (19/9).
9. Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo angkat bicara soal Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi (Hendi) yang diganti Presiden Prabowo Subianto dari posisinya masing-masing. Yakni, Menko Polkam dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ganjar menegaskan, PDI-P memang sudah menentukan sikap, mereka berada di luar pemerintah sebagai partai penyeimbang. “Kan PDI Perjuangan sudah menentukan sikap dalam kongres sebagai partai penyeimbang,” ujar Ganjar, Kamis (18/9) malam. “PDIP di luar pemerintah atau kabinet,” imbuhnya.
10. KPK mengatakan, oknum Kemenag mengembalikan uang percepatan pemberangkatan haji khusus ke Khalid Zeed Abdullah Basalamah. KPK menyatakan, uang hasil pemerasan itu dikembalikan karena oknum Kemenag tersebut takut atas dibentuknya Pansus Haji oleh DPR RI. “Ada Pansus di DPR untuk melihat pembagian kuota haji ini. Dibuatlah pansusnya. Karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian uang itu dikembalikanlah, yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu (haji khusus), diserahkanlah kembali ke Ustaz Khalid Basalamah,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, kemarin.
KPK menyebut Ustaz Khalid Basalamah diperas Oknum Kemenag dengan modus uang percepatan haji hhusus. Disebutkan, oknum Kemenag tawarkan kuota haji khusus 2024 ke Khalid Basalamah, tetapi minta uangpPercepatan. KPK mengngkap uang yang dikembalikan Khalid Basalamah ke KPK untuk mempercepat pemberangkatan haji. Jadi uang yang serahkan Khalid ke KPK itu sebetulnya bukan suap karena inisiatifnya dari oknum Kemenag.
11. Plt Menteri BUMN, Dony Oskaria mengungkapkan tugas barunya di BUMN adalah melanjutkan yang sudah dijalankan oleh Erick Thohir. Dony akan memastikan semua program BUMN yang ada berjalan baik. “Tugas utama yang dijalankan oleh Pak Erick Thohir, kita pastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik,” ungkap Dony usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9) malam.
Menurut Dony, pertemuannya dengan Prabowo tadi belum membahas soal peleburan BUMN dan Danantara. Dony mengaku belum mendapat arahan apapun dari Prabowo usai dirinya ditunjuk sebagai Plt Menteri BUMN. “Saya belum mendapatkan arahan yang penting kita jalankan dulu,” ujar Dony. ‘’Tadi melaporkan semua berjalan dengan baik terutama di Danantara dan BUMN juga sudah terjadi apa namanya, serah terima ya, itu saja,” imbuuhnya.
12. Istana buka suara soal gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’ atau fasilitas sirine dan strobo yang digunakan pejabat di jalan raya yang marak di medsos. Masyarakat menyuarakan penolakan terhadap pejabat yang menggunakan fasilitas sirine dan strobo dengan semena-mena.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya sudah memberikan surat edaran pada para pejabat negara terkait penggunaan fasilitas tersebut. Menurut Prasetyo, sirine dan strobo dapat digunakan dalam keadaan tertentu tetapi memang tetap harus menghormati pengguna jalan lain.
“Tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut, semena-mena atau semau-maunya itu,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9).
Prasetyo Hadi juga buka suara soal Presiden Prabowo Subianto yang tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus lalu. Jubbir Istana itu menegaskan sedari awal Presiden tidak pernah memberikan pernyataan apapun soal persetujuan membentuk tim investigasi. “Perlu kami luruskan bahwa Bapak Presiden tidak pernah sampaikan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi tersebut,” ujarnya. (Harjono PS)
