Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dorong perdagangannya dengan Indonesia menggunakan uang lokal, bukan dolar AS. Menurut dia, negara perlu mengubah penggunaan mata uang asing dalam transaksi perdagangan sehingga tak mengalami ketergantungan. Presiden Lula tepuk tangan usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahasa Portugis menjadi mata pelajaran di sekolah Indonesia.
Isu lainnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa siapkan Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Ia menyebut anggaran tersebut sudah masuk APBN 2026. Purbaya tegaskan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik dalam waktu dekat, termasuk pada 2026. Isu menarik lainnya, soal pro-kontra pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Pak Harto. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dorong perdagangannya dengan Indonesia menggunakan uang lokal, bukan dolar AS. “Baik Indonesia maupun Brasil ingin membahas kemungkinan perdagangan menggunakan mata uang masing-masing,” kata Presiden Lula dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10)..
Lula menyebut, negara perlu mengubah penggunaan mata uang asing dalam transaksi perdagangan agar tidak mengalami ketergantungan. “Ini hal yang perlu kita ubah. Abad ke-21 menuntut keberanian yang mungkin tidak kita miliki pada abad ke-20. Kita harus mengubah cara kita berdagang agar tidak bergantung pada siapa pun,” kata Presiden Lula.
Ia menegaskan banyak negara, termasuk Brasil menginginkan multilateralisme, bukan unilateralisme. “Kita menginginkan demokrasi perdagangan, bukan proteksionisme. Kita ingin tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan pekerjaan yang berkualitas, karena itulah alasan rakyat memilih kita,” bebernya.
Lula mengaku heran mengapa volume perdagangan Indonesia dan Brasil hanya mencapai 6 miliar dolar AS. Padahal, jumlah penduduk kedua negara mencapai 500 juta orang jika disatukan. Dikatakan, meski telah meningkat 3 kali lipat sejak dua dekade lalu, tetapi angka 6 miliar dollar AS terlalu kecil. “Saya ktakan kepada Presiden Subianto, sulit dimengerti bagaimana dua negara besar yang memiliki hampir 500 juta penduduk, nilai perdagangannya cuma 6 miliar dolar AS,” ujarnya.
Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan, negara-negara berkembang memiliki utang sejarah kepada Bangsa Indonesia. Pasalnya, Indonesia negara yang menggagas terlaksananya Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat, pada 70 tahun silam. Menurut Lula, KAA yang dihadiri oleh 29 negara dari kawasan Asia dan Afrika itu penting karena menjadi fondasi gerakan solidaritas negara-negara berkembang saat ini.
2. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva bertepuk tangan usai Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan menjadikan bahasa Portugis sebagai mata pelajaran di sekolah Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia dan Brasil ingin hubungannya menjadi lebih baik, sehingga memprioritaskan bahasa Portugis. “Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita karena kita ingin hubungan ini lebih baik,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Lula di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia dan Brasil memiliki sikap politik internasional yang sama, yakni menginginkan gencatan senjata secepatnya di Palestina. Tak hanya gencatan senjata di Palestina, ujar Prabowo, Indonesia dan Brasil juga mendesak terwujudnya perdamaian di Ukraina. “Di bidang politik internasional kita saling mendukung. Sikap kita sama soal Palestina, sama di masalah Ukraina, kita ingin gencatan senjata cepat. Kita ingin perdamaian yang ril menuju ke solusi politik yaitu solusi dua negara,” kata Prabowo.
Indonesia akan bekerja sama dengan Brasil di sektor energi baru terbarukan (EBT), khususnya dalam pengembangan bioetanol. Hal ini seiring dengan ditandatanganinya nota kesepahaman sektor energi dan pertambangan antara Indonesia dan Brasil dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa siapkan Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Ia menyebut anggaran tersebut sudah masuk APBN 2026. “Tadi diminta dianggarkan Rp 20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
Purbaya meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memperbaiki pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menekan kebocoran anggaran. “Jadi saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan, jadi yang bocor-bocor dibetulin,” kata Purbaya usai rapat dengan Ali Ghufron membahas perbaikan BPJS Kesehatan.
Purbaya menegaskan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik dalam waktu dekat, termasuk pada 2026. Ia menjelaskan, kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, kenaikan iuran baru bisa dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi sudah di atas 6 persen. Berdasarkan data yang dirilis BPS pada Agustus 2025, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen, memang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, 5,05 persen, sehingga iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan.
4. Pro-kontra pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Pak Harto. Kemensos resmi mengusulkan nama mantan Presiden Soeharto, sebagai salah satu pahlawan nasional kendati muncul pro-kontra soal itu. Usulan tersebut diserahkan kepada Kemenbud yang memegang mandat untuk menetapkan gelar pahlawan nasional. Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, usulan Soeharto jadi “National Hero” sudah melalui proses panjang.
Dia mengatakan, usulan itu sudah diterima sejak menjabat Menteri Sosial. “Jadi ini sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka melakukan sidang, telah melalui proses itu,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (23/10).
Ia mengakui, pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto sebelumnya terkendala oleh keberadaan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Namun, setelah nama Soeharto dicabut dari TAP MPR, peluang untuk menganugerahkan gelar kian terbuka.
Menurut catatan, usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional sebenarnya bukan kali pertama mencuat. Usulan ini pernah digaungkan para elit partai Golkar saat Ade Komarudin menjadi Ketua DPR pada 2016 silam. Saat itu Ade mengatakan, Soeharto banyak berbakti pada bangsa, terlepas dari kekurangan yang ada. Wacana tersebut terus bergulir dari tahun ke tahun, bahkan sempat menjadi dagangan politik Partai Golkar menjelang pemilu 2019.
5. Koalisi Masyarakat Sipil menilai, mantan Presiden Soeharto tak layak diusulkan sebagai pahlawan nasional karena rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) beratnya saat ia berkuasa. Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras Andrie Yunus mengatakan, data pelanggaran HAM berat ini bahkan telah disampaikan kepada Kemensos.
“Pada sekitar Mei sampai dengan Juni, kami telah menyerahkan kepada Kementerian Kebudayaan maupun kepada Kementerian Sosial terkait catatan-catatan pelanggaran HAM yang berat, di mana kita tahu terdapat 5-6 kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di era Orde Baru, dan itu disebabkan karena rezim pada saat itu menggunakan kekuatan militer untuk melakukan kekerasan,” kata Andrie di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
Politisi PDI-Perjuangan Guntur Romli menilai tokoh buruh Marsinah dan mantan Presiden Gus Dur jauh lebih layak mendapat gelar pahlawan nasional dibandingkan mantan Presiden Soeharto. Menurut dia, Gus Dur dan Marsinah dikenal sebagai sosok yang melawan praktik otoritarianisme dan ketidakadilan di masa Orde Baru. Guntur menilai, bila Soeharto diangkat jadi pahlawan nasional, hal itu justru menimbulkan distorsi sejarah. ‘’Saya khawatir gerakan mahasiswa 1998 yang gulingkan Soeharto bisa dianggap sebagai tindakan melawan negara,’’ kata dia, Kamis (23/10).
6. KPK mulai kasak-kusuk mencari info soal dugaan mark up kereta cepat Whoosh. KPK tidak cuma menunggu informasi dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. “Kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, kemarin malam.
Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto setuju uang APBN tidak dikeluarkan untuk melunasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, ke China. Firnando mengatakan, proyek kereta cepat Bandung-Jakarta merupakan proyek business to business (B2B), bukan proyek government to government (G2G) antara Indonesia dan China. “Nah saya pastikan kalau ada apa-apa dengan proyek ini, ini sudah pasti bukan pakai APBN. Karena ini dari awal B2B, bukan G2G. Jadi enggak ada urusannya dengan APBN,” kata Firnando, kemarin malam.
7. Pemprov Jateng mengungkapkan, seluruh eks pekerja PT Sritex yang terkena PHK belum menerima hak pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini disebabkan PT Sritex mereka masih menunggu hasil proses lelang aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit sejak Oktober 2024. Kadisnakertrans Jateng, Ahmad Aziz mengaku telah melakukan koordinasi dengan kurator, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta sejumlah pejabat terkait untuk mempercepat proses lelang aset Sritex.
“Kami sudah bertemu dengan kurator, Pemkab Sukoharjo, Asisten II dan III. Kami minta kurator lebih proaktif memantau proses di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan KPKNL agar lelang tidak berlarut-larut,” ujar Aziz, Kamis (23/10).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz menyebut sebagian mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terkena PHK telah kembali bekerja di industri tekstil. Dari total 11.025 karyawan terdampak PHK, sebanyak 1.300 orang kini bekerja di PT Citra Busana, dan 300 orang lainnya di PT Jutex.
“Beberapa perusahaan membuka lowongan untuk menampung mereka. Bahkan ada yang tidak mempermasalahkan usia di atas 35 tahun karena para pekerja ini sudah berpengalaman,” ujar Aziz, Kamis (23/10).
8. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, KPU tidak pernah lapor penggunaan pesawat private jet selama Pemilu dan Pilpres 2024. Doli mengatakan, sejak awal pihaknya mengetahui informasi itu dari luar dan belakangan diketahui hal itu benar. “Mereka kan tidak pernah melaporkan kepada kami ya. Kan waktu itu kami mempertanyakan itu setelah kami tahu informasi dari luar. Kami konfirmasi dan ternyata benar, gitu,” kata Doli di gedung DPR, Kamis (23/10). Doli memastikan, Komisi II DPR takkan memberi izin penggunaan private jet jika dilaporkan sejak awal.
Komisi II DPR akan panggil Sekjen dan komisioner KPU soal penggunaan private jet di luar rute logistik yang menelan biaya Rp46 miliar pada pemilu dan pilpres 2024 lalu. Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil KPU dan meminta keterangan soal itu usai masa reses awal November mendatang.
Menurut Dede, semua penggunaan APBN harus dipertanggungjawabkan. “Tentu kalau namanya APBN semua harus dipertanggungjawabkan. Setelah masuk sidang akan kami tanyakan soal ini juga,” kata Dede saat dihubungi.
9. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, pemerintah akan pulangkan 110 WNI korban penipuan online atau online scam di Kamboja. Ratusan WNI itu kabur dari perusahaan online scam di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja, hingga terlibat kerusuhan. “Jadi semuanya dalam proses dan kita akan pulangkan (110 WNI korban online scam di Kamboja) ke Indonesia, negara hadir di situ untuk melindungi mereka,” kata Mukhtarudin di Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Kamis (23/10).
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, mengaku ungkapkan menerima informasi dari otoritas Kamboja terkait tren peningkatan WNI yang bekerja di perusahaan yang diduga menjalankan penipuan daring (online scam). Dikatakan, ada penerbangan RI ke Kamboja yang mencurigakan. “Kita juga baru menemukan ternyata ada flight Indonesia Air Asia, yang dalam satu minggu itu bisa 4-5 penerbangan ke Kamboja, dan ternyata sampai 70 persen terisi,” kata Christina Aryani di Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Kamis (23/10).
10. KPK belum berani umumkan tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuotq dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Jubbir KPK Budi Prasetyo hanya memberikan isyarat yang menjadi tersangka adalah pihak-pihak yang berperan dalam pemberian diskresi terkait pembagian porsi kuota haji tambahan yang menimbulkan kerugian negara.
“Semuanya akan kami update (beri tahu, red.) dan sampaikan kepada publik pada saatnya nanti, termasuk pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Artinya adalah pihak-pihak yang berperan dalam proses diskresi ini yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/10).
KPK gandeng BPK periksa tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Tiga saksi tersebut adalah Eko Ramanda Hidayat selaku OSM Service Operation SDA PT Telkom Tahun 2021; Dwi Puja Ariestya selaku Direktur Sales dan Marketing PT Pertamina Lubricants; dan Aya Natalia selaku Pegawai TRG Investama.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim BPK meminta keterangan saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara. “Saksi dimintai keterangan dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh BPK. Dengan pemeriksaan paralel oleh penyidik KPK dan auditor BPK ini, menjadikan proses penyidikan lebih efektif,” kata Budi, dalam keterangannya, Kamis (23/10).
KPK menyita hasil produksi dari lahan sawit senilai milik eks Sekretaris MA Nurhadi. Penyitaan tersebut terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA. “Penyitaan hari ini dari hasil sawit senilai Rp 1,6 miliar,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Kamis (23/10). Budi mengatakan, hasil lahan sawit yang disita berada di kawasan Kabupaten Padang Lawas, Sumut.
11. Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menemui Ketua DPD Partai NasDem Sumut, Iskandar ST untuk meminta maaf terkait insiden salah tangkap terhadap Ketua DPD Partai Nasdem Sumut, Iskandar ST beberapa waktu lalu. “Saya mengucapkan langsung permohonan maaf. Semoga kita sepakat kedepannya, bisa menciptakan Kota Medan, aman dan dapat dirasakan warga Kota Medan tentunya,” kata Calvijn usai pertemuan. Calvijn mengaku bersyukur bisa bertemu langsung dengan Iskandar ST di kantor DPD Partai Nasdem Sumut di Medan, Kamis (23/10).
Sementara itu empat personel Polrestabes Medan menjalani hukuman disiplin berupa penempatan khusus (patsus) buntut insiden salah tangkap terhadap Ketua DPD NasDem Sumut Iskandar ST.
Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani membenarkan pematsusan keempat polisi tersebbut sejak Jumat malam (17/10). “Benar, ada empat anggota yang dipatsus sejak Jumat malam,” ujar Kompol Siti, Sabtu (18/10) lalu.
12. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai kapasitas target produksi 2 ribu porsi MBG untuk satu unit SPPG perlu diperkecil lagi. Sultan menyarankan, kapasitas produksi satu unit SPPG dua ribu porsi itu dibagi ke beberapa sub dapur MBG. ‘’Jatah dua ribu porsi MBG misalnya dibagi ke 10 unit sub unit SPPG, sehingga tidak terlalu membebani atau memakan waktu dalam pengolahan, sehingga MBG bisa dikonsumsi tanpa melebihi batas daya tahan makanan,’’ katanya di Komplek Kepatihan Kraton Yogjakarta, Kamis (23/10).
BGN mewajibkan seluruh SPPG menggunakan sumber bahan baku air yang bersertifikat dan terjamin fasilitasnnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, memasak MBG harus menggunakan air mineral dalam kemasan galon. Itu merupakan langkah antisipasi sementara, sebelum SPPG diwajibkan memiliki fasilitas pengelolaan air yang dilengkapi filter dan teknologi sinar ultraviolet (UV).
BRIN menyoroti sejumlah hal dalam program MBG yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto yang dipiloti BGN. Beberapa di antaranya adalah soal tata kelola penyimpanan bahan makanan, produksi menu makanan dalam jumlah banyak, proses pengiriman MBG, hingga alat tes (test kit) di dapur MBG atau SPPG. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN, Satriyo Krido Wahono dalam diskusi bertajuk ‘Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG’ di Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (23/10). (Harjono PS)
