Presiden Prabowo Subiantosaat saksikan penyerahan uang Rp 13 triliun hasil sitaan kasus korupsi persetujuan ekspor CPO dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang Rp 13 triliun hasil sitaan kasus korupsi persetujuan ekspor CPO dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (20/10). Presiden Praboso sampaikan 10 hal penting dalam pidato satu tahun pemerintahannya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang Rp 13 triliun hasil sitaan kasus korupsi persetujuan ekspor CPO dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (20/10). Prabowo menyebut, penyerahan uang Rp 13 triliun ini merupakan tanda-tanda baik, karena dilakukan tepat satu tahun pemerintahannya.
“Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai Presiden Jadi, saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari satu tahun, saya menyaksikan pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih yang berani sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo mengingatkan para pengusaha yang serakah dan kerap menipu bahwa pemerintahannya kuat dan bakal menegakkan kedaulatan demi rakyat. “Kalau mereka, pengusaha-pengusaha serakah itu bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan, kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penegak hukum harus punya hati. Prabowo tidak ingin penegakan hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. “Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati, jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, itu jahat,” kata Prabowo di kantor Kejagung, Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Prabowo, masyarakat kecil dan lemah harus dibantu, bukan malah dikriminalisasi. “Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kita tidak ingin mencari-cari masalah, saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun,” kata Prabowo lagi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Kejagung merupakan salah satu lembaga yang harus mengoreksi diri. Pasalnya, ia mendapatkan laporan bahwa ada jaksa-jaksa di sejumlah daerah yang melakukan praktik-praktik tak benar. “Ini saya ingatkan, karena kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang melakukan praktik-praktik yang tidak benar atau kurang benar, ya,” ujarnya.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, penyerahan uang Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya ke negara adalah hal yang baik. Purbaya menyebut, penyerahan uang tersebut bisa mengurangi defisit negara. “Baguslah positif, bisa mengurangi defisit kita,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10). Purbaya belum mau bicara banyak soal penggunaan uang hasil sitaan dari kasus korupsi tersebut.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menganggap, hubungannya dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan baik-baik saja, meskipun keduanya terlihat tidak tegur sapa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10). Purbaya menyatakan, tidak ada masalah yang terjadi antara dirinya dengan Luhut. “Hubungan saya sama dia baik-baik saja, enggak ada masalah,” ujar Purbaya usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Purbaya mengatakan, jarak dirinya dengan Luhut dalam sidang kabinet terpaut beberapa kursi. Luhut terlihat duduk di sebelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara di sisi kanannya, ada Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Artinya, tempat duduk Purbaya dengan Luhut terpaut dua kursi sehingga tidak memungkinkan keduanya bercengkerama.
3. Inilah 10 hal penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato satu tahun pemerintahannya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Pertama, Prabowo mengatakan, Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri dalam tiga tahun mendatang. Ia sudah mengalokasikan dana dan menyiapkan lahan untuk pabriknya. “Ini belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” ujar Prabowo.
Kedua, Prabowo akan membuat studio khusus untuk mengajar para murid yang ada di pelosok negeri. Melalui studio tersebut, para guru terbaik bisa memberikan pengajaran secara virtual. “Kita akan bikin studio, di studio ini guru-guru terbaik akan mengajar dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan, sekolah yang ada di daerah terpencil yang sulit dijangkau pun bisa mendapat pengajaran dari guru-guru terbaik,” kata Prabowo.
Ketiga, Sekolah Garuda akan menggunakan kurikulum berstandar International Baccalaureate. Prabowo berharap, lulusan Sekolah Garuda nantinya bisa masuk ke universitas mana pun di dunia. “Kurikulum yang kita pakai standar internasional ya, IB internasional, International Baccalaureate. Sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas mana pun di dunia yang terbaik,” kata dia.
Prabowo berharap, banyak anak bangsa yang masuk universitas terbaik dunia seperti Harvard, MIT, hingga Oxford. “Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia: Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya,” ujar Prabowo.
Keempat, Prabowo bertekad memberantas kasus korupsi di Indonesia. Ia tak ingin ada pihak yang kebal hukum atau terbebas dari hukum setelah melakukan tindak pidana kerah putih. “Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, enggak ada yang untouchable lagi,” kata Prabowo.
Ia ingin hakim-hakim di Indonesia tidak mudah disogok. Oleh karenanya, ia memutuskan untuk menaikkan gaji hakim hingga 280 persen agar hidup mereka lebih berkualitas dan tidak bisa dibeli oleh siapapun. Namun demikian, ia menyatakan, menaikkan gaji penegak hukum bukan berarti menganakemaskan institusi tertentu.
Kelima, Prabowo perintahkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian uang dari hasil sitaan kasus korupsi crude palm oil (CPO) senilai Rp 13 triliun untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kepala negara mengatakan, anggaran LPDP akan ditambah dari uang sisa efisiensi hingga hasil rampasan kasus-kasus korupsi.
Keenam, Prabowo menginginkan, beasiswa LPDP diprioritaskan untuk kedokteran. Hal ini untuk menindaklanjuti masalah kekurangan dokter di dalam negeri, selain menambah jumlah fakultas kedokteran. Prabowo mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan sekitar 100.000 lebih dokter umum dan 70.000 dokter spesialis.
Ketujuh, Prabowo menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 34 kota dalam dua tahun ke depan. Pembangkit listrik berbasis sampah itu akan dibangun di berbagai kota strategis. Prabowo mengatakan, proyek PLTSa akan dibangun melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.
Kedelapan,Presiden Prabowo mengungkapkan, Arab Saudi telah mengizinkan Indonesia membangun kampung haji di Tanah Suci, ini pertama kali dalam sejarah. “Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekkah,” kata Prabowo.
Kesembilan, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah terus menurunkan biaya haji dan memangkas waktu tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia dari 40 tahun menjadi 26 tahun. Prabowo perintahkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf untuk mengkaji pemangkasan biaya haji melalui efisiensi anggaran.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo.
Kesepuluh, Presiden Prabowo meminta Kepala BGN Dadan Hindayana tidak memaksakan diri dalam mengejar target 40 juta penerima program MBG. Yang penting, program MBG dilaksanakan dengan baik. “Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta, tapi saya sampaikan ‘jangan dipaksakan, ojo ngoyo, yang penting baik pelaksanaannya,'” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyebut, sebanyak 1.410.000.000 atau 1,4 miliar porsi MBG sudah diberikan sejak program tersebut dimulai pada 6 Januari hingga 20 Oktober 2025. Kepala Negara juga menyampaikan sekitar 36.700.000 anak dan ibu hamil yang menerima program MBG selama hampir 10 bulan berjalan. Sementara sebanyak 12.508 SPPG yang telah terbangun dan beroperasi.
4. Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan, 36,7 juta masyarakat telah mendapat MBG pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Senin (20/10). Masyarakat yang menerima MBG tersebut tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. “Jumlah penerima manfaat hingga hari ini 36,7 juta di 38 provinsi, 509 kabupaten, 7.022 kecamatan,” kata Dadan sebelum menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat. Jumlah SPPG atau dapur umum yang telah terbangun dan beroperasi mencapai 12.508 titik. Dadan mengungkapkan, target tersebut sesuai target.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, air yang dipakai untuk memasak MBG harus air galon atau air yang melalui proses sertifikasi. Hal itu untuk mencegah potensi terjadinya pencemaran terhadap menu masakan yang akan dikonsumsi anak sekolah. “Air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat atau boleh dikatakan air galonan atau isi ulang yang memang sudah melalui proses sertifikasi untuk menghasilkannya,” kata Dadan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10). Sebab, kata Dadan, banyak kasus terkait gangguan pencernaan disebabkan oleh kualitas air yang buruk.
5. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ditunjuk jadi Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG. “Saya baru terima Keppres tiga hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi. Nanti dibagi begitu,” kata pria yang karib disapa Zulhas dalam diskusi bertajuk “Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran” di Kompas TV, Senin (20/10).
Zulhas mengungkapkan, dengan adanya Keppres tersebut, bakal ada pembagian tugas dalam tata kelola penyelenggaraan MBG. Menurut dia, penyelenggara MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan pengawasannya adalah Kemenkes dan Kemendagri. Zulhas menegaskan, Keppres tersebut dikeluarkan dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan program MBG.
6. Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam menilai, Menkeu Purbaya memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas Asta Cita, kendati baru jadi Menkeu pada 8 September 2025. “Purbaya menonjol dalam pengelolaan fiskal dan anggaran, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung program prioritas pemerintah. Purbaya mendapat apresiasi publik karena gaya komunikasinya yang lugas dan pro-rakyat,” kata Arman.
Ia menilai, Mendagri Tito Karnavian menjadi kunci dari terjaganya inflasi hingga mengawal birokrasi di daerah. “Tito Karnavian berperan sebagai ‘panglima birokrasi’ yang mengawasi pemerintahan daerah, pengendalian inflasi, program perumahan rakyat, serta pelayanan kesehatan seperti pemberantasan TBC dan program dokter spesialis PPDS di RSUD,” ujar Arman.
7. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara G-20 belum dirasakan langsung oleh Masyarakat, harga beras masih mahal.
“Pertumbuhan ekonomi itu enggak bicara apa pun terkait korupsi, ketimpangan ekonomi termasuk juga akses terhadap layanan publik. Mungkin enggak negara pertumbuhan ekonomi tinggi layanan publiknya buruk mungkin sekali,” kata Media dalam diskusi bertajuk “Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran” di Kompas TV, Senin (20/10) malam.
8. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebutkan, dibutuhkan realisasi investasi sebesar Rp 13.000 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Menurut Rosan, target investasi itu tidak mudah karena dibutuhkan kenaikan investasi yang tercapai dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya sebesar Rp 9.100 triliun.
“Kalau untuk pertumbuhan 8 persen itu dibutuhkan kurang lebih dari tahun 2025 sampai 2029, dibutuhkan kurang lebih Rp 13.000 triliun investasi selama lima tahun,” ujar Rosan dalam diskusi bertajuk “Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran” di Kompas TV, Senin (20/10).
9. Wamen Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau langsung lokasi Kampung Haji Indonesia di kawasan Jabal Hindawiyah, Mekkah, Arab Saudi, Senin (20/10). Dahnil menuturkan, lokasi tersebut kini sedang dalam proses negosiasi dan lelang untuk pengadaan lahan terkait pembangunan Kampung Haji Indonesia. Jaraknya 2 KM dari Masjidil Haram.
“Jadi, ini dalam proses negosiasi yang berada di area Masar Project, terintegrasi dengan kereta yang langsung menuju Masjidil Haram, serta jalur pedestrian sekitar dua kilometer dari Masjidil Haram,” ujar Dahnil seraya mengatakan, jemaah haji Indonesia bisa melihat langsung Zamzam Tower dan area Masjidil Haram dari titik tersebut.
10. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memuji program MBG yang menurutnya berdampak positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebab, Bahlil mengaku pernah mengalami busung lapar waktu kuliah, sehingga memahami pentingnya pemenuhan gizi melalui asupan makanan yang baik.
“Makanan bergizi ini adalah sebuah program yang mulia. Kebetulan saya pernah dulu merasakan waktu proses sekolah tidak terlalu mendapatkan makanan yang bergizi. Satu waktu kuliah, pernah suatu waktu busung lapar,” kata Bahlil dalam Tasyakuran HUT ke-61 Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakbar, Senin (20/10). Bahlil menyatakan, MBG program yang mulia karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meniru gaya Presiden Prabowo Subianto saat mengabsen para pengurus Partai Golkar yang hadir pada acara tasyakuran HUT ke-61 Partai Golkar. Kata Bahlil, Presiden Prabowo selalu mengabsen para menterinya sebelum memulai sidang kabinet. Bahlil memanggil satu per satu nama pengurus DPP Partai Golkar yang hadir di acara tersebut, mulai dari Wakil Ketua Umum Kahar Muzakkir hingga Bambang Soesatyo dan Meutya Hafid.
“Saya pakai sistem gaya-gaya Pak Presiden Prabowo saja. Kalau Pak Presiden Prabowo itu setiap acara mengabsen pasukannya, menteri-menterinya. Nah, sekarang kita absen lagi Wakil-Wakil Ketum Golkar ini, hadir atau tidak,” ujar Bahlil, disambut tawa para hadirin.
11. KPK menyita satu unit mobil seharga Rp1 miliar saat memeriksa saksi Fitri Assiddikk selaku wiraswasta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi CSR BI dan OJK, Senin (20/10). Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mendalami aliran uang dan pemberian aset dari tersangka Heri Gunawan yang diduga bersumber dari kasus dugaan korupsi tersebut.
“Dari saudara HG, FA diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dan dibelikan 1 unit kendaraan roda empat senilai sekitar Rp1 miliar,” ujar Budi melalui keterangan tertulis, Senin (20/10). KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK, Heri Gunawan.
12. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut, Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak lagi masuk dalam kategori negara demokrasi elektoral, tetapi sebagai negara otoritarianisme elektoral.
Usman mengutip laporan V-Dem Institute (Varieties of Democracy) yang dirilis pada Februari 2025 lalu. V-Dem Institute adalah sebuah lembaga penelitian independen yang berbasis di Universias Gothenburg, Swedia yang mengukur pelaksanaan demokrasi-demokrasi di dunia lewat pendekatan multidimensional.
“Ini sudah diperingatkan dalam laporan Varieties of Democracy di bulan Februari tahun ini, di mana Indonesia sudah tidak lagi tergolong sebagai demokrasi elektoral, melainkan sebagai otoritarianisme elektoral,” kata Usman dalam program satu tahun Prabowo-Gibran di CNN Indonesia TV, Senin (20/10) malam. Dengan kategori itu, kata Usman, meski melaksanakan pemilu, namun Indonesia tak lagi dianggap sebagai sebagai negara demokrasi.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto membantah dewan legislatif telah kehilangan fungsi pengawasan. Menurutnya, fungsi-fungsi check balances terus dilakukan DPR, termasuk dalam kasus dugaan pelanggaran HAM. “Kita melihat bahwa di ruang-ruang DPR, di ruang-ruang rapat komisi, kita melihat kontrol tetap berjalan. Kita melihat juga bagaimana teman-teman di DPR tetap kritis terhadap pemerintahan,” katanya.
Wihadi menilai pemerintah saat ini masih dalam tahap transisi sehingga masih memerlukan perbaikan. “Jadi ini kan dalam satu tahun kita melihat bahwa memang tidak semuanya kita harus sempurna. Tapi ini masa transisi yang nanti harus kita lalui, bagaimana DPR berubah, kabinet berganti, sistem daripada pengawasan ini perlu penyesuaian,” kata anggota DPR dari dapil Bojonegoro-Tuban, Jawa Timur ini. (Harjono PS)
