Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon (net)
Isu menarik pagi ini, Menbud Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menyatakan, mantan Presiden Soeharto, Gus Dur, dan tokoh buruh Marsinah memenuhi kriteria Pahlawan Nasional. Mensos Saifullah Yusuf mengklaim, usulan mantan Presiden Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional sudah melalui proses panjang.
Isu menarik lainnya, politisi Senayan kritik Presiden Prabowo Subianto soal Bahasa Portugis jadi mata Pelajaran di sekolah. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mengkaji secara mendalam dasar dan manfaat strategis dari rencana pengajaran Bahasa Portugis di sekolah. Ia menilai, upaya memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik perlu didukung, tetapi tetap harus disertai perencanaan dan pertimbangan yang matang. Berikut isu selengkapnya.
1. Menbud Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menyatakan, seluruh tokoh yang diusulkan Kemensos menjadi pahlawan nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto, mantan Presiden Gus Dur, dan tokoh buruh Marsinah memenuhi kriteria Pahlawan Nasional.
“Semua yang diusulkan Kementerian Sosial secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” ujar Fadli di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10), menanggapi munculnya pro dan kontra terkait usulan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Seperti diberitakan, Kemensos telah mengajukan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan kepada Fadli Zon. Di antara nama-nama yang diusulkan terdapat dua mantan presiden RI, yakni Soeharto dan Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.
Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengklaim, usulan mantan Presiden Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional sudah melalui proses panjang. Menurutnya, usulan itu sudah ada sejak dirinya menjabat sebagai Mensos. Bahkan, sidang untuk membahas usulan tersebut sudah berulang kali digelar. “Jadi ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka melakukan sidang, telah melalui proses itu,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, kemarin. Gus Ipul menegaskan 40 nama, termasuk Soeharto, yang diusulkan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sudah tuntas dan memenuhi syarat yang ada.
Partai Golkar mendukung penuh rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Soeharto yang juga mantan Ketua Dewan Pembina Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin menilai, Pak Harto memiliki jasa besar dalam menjaga stabilitas nasional dan meletakkan fondasi pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia menuju kemajuan.
“Kami, Partai Golkar mendukung penuh penganugerahan gelar kepahlawanan untuk Pak Harto. Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10). Nurul menambahkan, Soeharto adalah tokoh sentral dalam sejarah modern Indonesia.
Selama 31 tahun memimpin Indonesia, dari 1967 hingga 1998, Pak Harto berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, hingga swasembada beras. ‘’Berkat kesuksesannya ini, Pak Harto mendapat gelar ‘Bapak Pembangunan Indonesia’ dari MPR melalui Tap MPR Nomor V/MPR/1983,” kata Nurul.
2. Politisi Senayan kritik Presiden Prabowo Subianto soal Bahasa Portugis jadi mata Pelajaran di sekolah. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mengkaji secara mendalam dasar dan manfaat strategis dari rencana pengajaran Bahasa Portugis di sekolah. Ia menilai, upaya memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik perlu didukung, tetapi tetap harus disertai perencanaan dan pertimbangan yang matang.
“Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia,” kata Hetifah, Jumat (24/10). “Tapi perlu dipastikan pengajaran Bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, memiliki dasar yang jelas. Baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa,” imbuhnya.
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifuddin mengusulkan, wacana memasukkan bahasa Portugis sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah Indonesia diuji coba di daerah yang memiliki kedekatan historis dengan negara-negara berbahasa Portugis, salah satunya NTT.
Menurut dia, NTT bisa menjadi opsi daftar kategori wilayah yang bisa diuji coba karena berdekatan dengan Timor Leste. “Program pengajaran bahasa Portugis ini dapat terlebih dahulu diujicobakan di daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial-budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste,” kata Hetifah.
Wakil Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta Bahasa Indonesia dan bahasa daerah tetap menjadi prioritas usai pemerintah memutuskan memasukkan Bahasa Portugis sebagai mata pelajaran di sekolah. Lalu mengatakan, pemerintah harus merancang penerapan pendidikan bahasa asing di sekolah dengan matang agar bisa memperkuat daya saing global.
“Kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa,” kata Lalu dalam siaran pers, Jumat (24/10).
3. Menlu Sugiono mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan Bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Sugiono menjelaskan, keputusan ini ada kaitannya dengan hubungan antara RI dan Brasil. “Tadi juga Pak Presiden mengatakan, beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut new special relationship antara Indonesia dengan Brasil,” ujar Sugiono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10). Sugiono menjelaskan, komunikasi menjadi aspek penting untuk kebutuhan kerja sama antara Indonesia dan Brasil.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto perintahkan Bahasa Portugis mulai diajarkan kepada anak-anak sekolah di Indonesia. “Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan Bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ujar Prabowo saat makan siang bersama Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10).
Selain bahasa Portugis, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahasa Inggris hingga Rusia juga menjadi prioritas untuk diajarkan di Indonesia. “Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Prancis, Jerman dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol,” ujarnya.
4. Penyidik Kejaksaan Agung, Max Jefferson mengungkap, isteri terpidana kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis, Sandra Dewi membuka rekening atas nama asistennya, Ratih. Norek tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya. Hal ini disampaikan Max saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang keberatan atas penyitaan aset milik Sandra Dewi yang dirampas negara karena dinilai terlibat dalam kasus korupsi tata niaga timah.
“Jadi, waktu itu Bu Sandra Dewi membuka rekening atas nama Ratih untuk dipakai oleh Bu Sandra Dewi. Ini berdasarkan keterangan Ratih di tahap penyidikan,” kata Max, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
Max Jefferson juga mengungkapkan, Harvey Moeis selaku terpidana kasus korupsi tata niaga timah mentransfer uang Rp 14,17 miliar kepada isterinya, Sandra Dewi. Transfer tersebut dibagi dalam dua periode, yakni pada medio 2016-2019 sebesar Rp 6,38 miliar. Kemudian, Rp 7,79 miliar pada 2018-2022. Max mengatakan, terdapat bukti transaksi yang menyatakan uang tersebut masuk ke rekening atas nama Sandra Dewi untuk membeli tas mewah. Disebutkan, tas-tas mewah milik Sandra Dewi disita karena diyakini dibeli dengan uang hasil TPPU.
Max Jefferson menyatakan, uang di beberapa rekening milik Sandra Dewi sudah tercampur dengan uang yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) suaminya, Harvey Moeis. Rekening yang uangnya sudah tercampur dengan terpidana kasus korupsi timah ini pun disita oleh negara. “Iya, karena kan kami (mengusut) TPPU juga. Jadi, uang itu sudah bercampur di situ. Kemudian, ini diduga oleh penyidik untuk membeli tas sebagian,” ujar Max.
5. Pelaku pembakaran sampah di ruang terbuka di Jakarta akan1 dikenakan sanksi sosial berupa publikasi wajah di media sosial dan ruang publik. Cara ini diharapkan bisa membuat pelaku jera dan mendorong perubahan perilaku warga yang membuat polusi. “Ke depannya, kita akan mulai melakukan sanksi sosial di mana memang pelaku dari open burning itu bisa kita berikan sanksi sosial berupa penampakan wajahnya di media-media sosial di Dinas LH,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto, di Jakarta, Jumat (24/10).
Asep menyadari ada sebagian masyarakat yang menjadikan bakar sampah di ruang terbuka sebagai bagian dari kehidupannya. Walau demikian dia berharap, sanksi tersebut bisa mengurangi kebiasaan bbakar sampah di ruang terbuka. “Tetapi, sekali lagi, karena memang open burning itu menimbulkan dampak polusi yang sangat luar biasa, mengandung karsinogen. Maka kami harapkan seluruh masyarakat menyadari akan hal itu dan tidak lagi melakukan open burning,” ujarnya.
6. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi membela mati-matian mantan Presiden Jokowi terkait utang kereta cepat Woosh yang membebani sejumlah BUMN. Budi Arie menolak jika Jokowi dikaitkan dengan utang yang ditimbulkan kereta cepat tersebut. Menurutnya, Woosh sudah memberi banyak manfaat bagi masyarakat. “Kalau saya kan ngelihatnya begini, itu sudah berguna kok, berguna buat masyarakat kok,” kata Budi Arie usai menemui Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/10).
Mantan Menteri Koperasi itu juga membantah jika kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun tanpa perencanaan matang. Ia yakin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu sudah melalui kajian yang memadai. “Itu kan kajiannya sudah dilakukan. Nanti secara teknisnya tanya yang berkompeten ya. (Kementerian) Perhubungan dan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
7. Guru besar ITB dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL), Harun Al Rasyid memuji keberanian mantan Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur hingga transportasi umum selama dua periode pemerintahannya, 2014 sampai 2024.
Meskipun sejumlah proyek ambisius Jokowi kini banyak meninggalkan ‘piring kotor’ yang harus dibersihkan pemimpin setelahnya, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. “Jadi kita melihat keberanian Pak Jokowi ini harus kita hargai juga. Walaupun dia meninggalkan piring-piring kotor yang harus kita bersihkan sama-sama,” kata Harun, kemarin.
Pakar kebijakan publik Agus Pambagio mengenang pembicaraannya dengan mantan Presiden Jokowi soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh yang menuai sorotan karena ancaman gagal bayar. Kata dia, sejak proyek itu diteken pada 2015, dirinya salah satu pakar yang dimintai tanggapan langsung oleh Jokowi.
Agus mengaku sempat mengingatkan Jokowi bahwa proyek kereta cepat akan membebani keuangan negara. Namun, kata Agus, Jokowi bersikukuh merealisasikan Whoosh. “Meskipun saya bilang, ‘Pak itu mahal. Kemudian juga perlu teknologi yang tinggi’. ‘Ndak, bisa kok. Saya sudah bicara dengan Xi Jinping’. Ya sudah,” kata Agus dalam sebuah diskusi, kemarin malam.
8. Hasil analisis Dinas Kesehatan Sulawesi Barat menyebutkan, 7,2 persen dari total 6.433 anak di bawah usia 18 tahun di Sulbar mengalami risiko hipertensi. Sebanyak 4,9 persen berada dalam kategori pre-hipertensi, dan 2,3 persen sudah terdiagnosis hipertensi.
Meskpuni sebagian besar anak (92,8 persen) memiliki tekanan darah normal, namun temuan tersebut menjadi sinyal penting bahwa gangguan tekanan darah kini juga mengancam usia muda.
“Data ini menunjukkan bahwa gaya hidup anak-anak kita perlu mendapat perhatian serius. Pola makan tinggi garam, rendah buah dan sayur, serta kurang aktivitas fisik menjadi penyebab utama,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim dalam siaran pers, kemarin.
9. Menbud Fadli Zon menargetkan, buku sejarah versi baru yang sedang ditulis ulang akan dirilis bertepatan dengan Hari Sejarah, yakni 14 September 2025. “Mudah-mudahan nanti buku ini sudah siap pada tanggal 14 Desember, yaitu pada hari sejarah. Hari sejarah itu 14 Desember,” kata Fadli, dalam acara “Satu Tahun Kementerian Kebudayaan” yang digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10). Menurut Fadli, proses penulisan ulang buku sejarah ini sebenarnya sudah selesai. Hanya saja, buku tersebut masih dalam proses penyuntingan atau editing.
10. Pemprov DKI Jakarta mendukung rencana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal (thrifting) dan melarang kegiatan bisnis tersebut. “Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap ‘thrifting’, kami dukung, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta Selatan, Jumat (24/10).
Pramono tidak mau para pedagang hanya jadi penjual (reseller) dari hasil ‘thrifting’ tersebut.
Pramono sudah meminta ke dinas terkait untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan pelatihan tersebut, diharapkan para UMKM dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada ‘thrifting’. (Harjono PS)
