Mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi (net)
Isu menarik pagi ini soal vonis 4,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi jadi polemik berkepanjangan. Ketua majelis hakim Sunoto menyatakan seharusnya Ira Puspadewi dan kawan-kawan dijatuhkan vonis lepas. Menurut Sunoto, KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP tahun 2019-2022 merupakan keputusan bisnis. Namun, KPK menegaskan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut, nyata.
Isu lainnya, MUI terbitkan fatwa terbaru soal pajak berkeadilan dalam Munas di Hotel Mercure, Jakarta pada 20-23 November 2025. Yakni, pajak hanya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni ini tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Asrorun Niam Sholeh dalam siaran persnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Vonis 4,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi jadi polemik berkepanjangan. Ketua majelis hakim perkara nomor: 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst, Sunoto menyatakan seharusnya mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dan kawan-kawan dijatuhkan vonis lepas (ontslag van alle recht vervolging).
Menurut Sunoto, Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP tahun 2019-2022 merupakan keputusan bisnis. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Sunoto meyakini unsur-unsur tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara yang didakwakan JPU KPK tidak terbukti secara meyakinkan.
Mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dalam pleidoinya membantah telah merugikan negara dalam kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2019-2022. Ira menyebut kerugian negara dalam dakwaan KPK hanya angka fiktif. “Aku tidak korupsi sepeser pun. Kerugian negara itu hanyalah angka fiktif. Yang kuperjuangkan hanyalah kemajuan ASDP dan negeri ini,” kata Ira di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
2. KPK menegaskan kerugian keuangan negara dalam Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022 adalah nyata. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan fakta tersebut juga sudah disampaikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam sidang pengucapan putusan Kamis, 20 November 2025.
“Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan, terdakwa saudara Ira Puspadewi selaku Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024 terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kerja sama akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Atas perbuatan tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp1,25 triliun,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (23/11).
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengungkap alasan terdakwa kasus Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP tahun 2019-2022 tetap dinyatakan bersalah meski tak menerima keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, eks Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda sejumlah Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Ira divonis bersama dua terdakwa lain, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono yang masing-masing divonis pidana 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.
3. MUI menerbitkan fatwa terbaru soal pajak berkeadilan dalam Munas yang berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta pada 20-23 November 2025. Yakni, pajak hanya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Asrorun Niam Sholeh dalam siaran persnya, Minggu (23/11).
“Fatwa ini ditetapkan sebagai respon hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi”, ujar Niam.
MUI membolehkan negara memungut pajak penghasilan bila negara butuh, asalkan pajak itu dipungut dari rakyat yang berharta minimal memenuhi syarat nisab zakat mal. Dalam siaran pers yang dibagikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh disebutkan, negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut.
Pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).
Masalah korupsi dan pajak yang berkeadilan merupakan salah satu isu yang direkomendasikan MUI kepada pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua MUI, Kyai Cholil Nafis, karena MUI menginginkan Indonesia bisa jadi negara maju.
“Tidak mungkin (menjadi negara maju) kalau masih banyak korupsi, jadi kita mendukung dan siap untuk menjadi mitra pemerintah untuk membersihkan Indonesia dari para koruptor,” kata Cholil di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11). Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga menyebutkan, ada dua penyebab negara bisa hancur. Pertama, perilaku korup para pejabat dan kedua, pajak yang tidak berkeadilan.
Sementara itu, Kyai Anwar Iskandar terpilih sebagai Ketua Umum MUI periode 2025-2030 dalam Munas ke-11 MUI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11). Kyai Anwar dipilih oleh dewan formatur yang dibentuk dalam Munas tersebut. “Untuk Ketua Umum, KH Anwar Iskandar,” ujar Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.
4. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengaku tidak sama sekali memiliki keinginan untuk mundur dari Ketua PBNU. “Sama sekali tidak pernah terbesit dalam pikiran saya untuk mundur dari Ketua PBNU,” katanya usai menggelar pertemuan dengan para Ketua PWNU tingkat provinsi di Surabaya, Minggu (23/11) dini hari. Dia mengaku mendapat mandat dari peserta Muktamar untuk memimpin PBNU sebagai ketua tanfidziyah selama 5 tahun hasil Muktamar NU ke-34 pada 2021 lalu di Provinsi Lampung. “Saya mendapat mandat 5 tahun memimpin NU, karena itu akan saya jalani selama 5 tahun, insya Allah saya sanggup,” kata dia.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan, rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU. “Apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian Syuriyah tidak memiliki legal standing karena rapat harian Syuriyah tidak berhak memberhentikan mandataris. Itu masalahnya,” kata Gus Yahya usai rapat bersama alim ulama di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11) malam. “Sehingga tidak bisa, misalnya, rapat harian Syuriyah memberhentikan siapa pun. Memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris,” sambungnya.
Rapat Alim Ulama PBNU sepakat tidak ada pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Rapat digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11) malam. “Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” kata Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori dalam konferensi pers di lantai 8 kantor PBNU, Jakarta.
Said mengatakan, para alim ulama juga sepakat adanya silaturahmi yang lebih besar antara para kiyai dan jajaran PBNU. “Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah. Tapi ini semua sepakat,” ujarnya.
A’wan PBNU, Kyai Abdul Muhaimin membenarkan adanya risalah rapat yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya. “Benar,” kata Kyai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11). Namun, Kyai Abdul menyayangkan surat tersebut beredar, karena pembicaraan internal tak seharusnya disebarkan di luar forum Nahdlatul Ulama. Dia berharap, orang-orang yang menyebarkan hasil rapat tersebut berhenti menggunakan cara yang sama. “Itu kan kok kayak mereka-mereka yang punya kepentingan itu sedang mengkonsolidasikan pendukungnya, mbok manuver kayak gitu itu dihentikan,” pinta Kyai Abdul.
Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar mencopot Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk urusan internasional. Pencopotan itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 tentang Pencabutan Tanda Tangan dalam Surat Keputusan Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional. Keputusan itu ditandatangani KH Miftachul Ahyar pada 22 November 2025.
“Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, serta berdasarkan ketentuan dalam Bab XVIII Pasal 57, 58, 61, 64, 67 Anggaran Rumah Tangga NU, kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024 tentang Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional,” katanya dalam SE tersebut.
5. Ketua Harian PSI Ahmad Ali kembali menyindir sana-sini saat memberi arahan pada Rakorwil PSI se-Kepulaan Riau di Batam, Sabtu (22/11) malam. Ia heran kenapa mantan Presiden Jokowi diminta untuk menyudahi kegiatan politik, sementara ada yang sudah puluhan tahun masih saja menjabati ketua umum parpol.
“Sialnya Pak Jokowi ini gini, dia dihina, dimaki-maki. Tapi ketika dia melawan, dia disuruh, ‘Pak Jokowi harus jadi negarawan’. Terus ketika dia bicara politik, ‘ya sudah waktunya beristirahat’. Loh, ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun jadi ketua partai,” ujar Ali tanpa menyebut nama nenek-nenek yang dia sindir itu.
Ali juga menyindir seorang pria yang pernah menjadi Presiden, tetapi masih berpartai hingga lebih dari 20 tahun. “Ada (mantan) Bapak Presiden yang sekarang sudah 20 tahun juga tidak disuruh berhenti. Apa sih takutnya Pak Jokowi ini?” kata Ahmad Ali lagi.
Ahmad Ali mengatakan, saking kuatnya Jokowi sampai dimusuhi banyak orang. Padahal, kata mantan Waketum Partai Nasdem ini, Jokowi tidak pernah menyusahkan atau menjatuhkan orang lain. Ia menekankan, PSI menjadikan Jokowi sebagai contoh hidup sekaligus patron politik mereka.
“Jokowi itu contoh hidup bagi politisi yang ada di Indonesia. Dia politisi yang sangat kompleks, kompleks sekali. Saking kompleksnya, saking kuatnya, dia dimusuhi begitu banyak orang. Saking ketakutannya orang untuk menghadapi dia, diciptakanlah segala macam fitnah kepada dia. Padahal Pak Jokowi itu orang yang begitu sederhana,” ujarnya.
Ahmad Ali memerintahkan para kader PSI tidak manja dan menggampangkan segala urusan lagi. Sebab, Jokowi kini sudah lengser, sehingga PSI tidak lagi dapat memperlakuan istimewa. “Tidak lagi manja, tidak lagi menggampangkan semua urusan, tidak semata-mata membicarakan sesuatu lewat telepon. Tapi, kemudian bisa datang melihat kondisi masyarakat, sehingga kemudian bisa merasakan apa sih yang dirasakan masyarakat hari ini. Jadi, tidak semua urusan partai itu lewat telepon dan dibicarakan telepon dan lain-lain,” ujarnya.
Ahmad Ali berharap, ke depan bisa muncul sosok baru PSI seperti Jokowi, pemimpin yang tak harus berasal dari darah biru keluarga proklamator. “Untuk itu, saya berharap dari Kepri ini akan lahir Jokowi-Jokowi muda, tanpa harus masuk, tanpa dia harus berasal dari keluarga darah biru politik, tanpa dia harus menjadi anaknya proklamator, tanpa harus anaknya pahlawan. Tapi ada anak petani dan Jokowi sudah membuktikan itu,” jelas Ahmad Ali.
Ali menekankan, Jokowi telah membuktikan bahwa menjadi Presiden tidak harus berasal dari keluarga kaya raya. “Kami ingin memberikan cerita, kami ingin memberikan gambaran dan ilustrasi Pak Jokowi, dengan cerita hidup bagi rakyat jelata, bahwa rakyat jelata yang tinggal di kampung juga bisa jadi seperti Jokowi. Bisa juga jadi Presiden, tanpa partai politik, tanpa darah biru, tanpa uang yang banyak,” ujarnya.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni meminta seluruh kader meneladani sikap dan gaya kepemimpinan Jokowi. Ria menekankan, kualitas pribadi dan cara berpolitik Jokowi adalah contoh nyata pemimpin yang dekat dengan rakyat, namun tetap memiliki ketegasan dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, Jokowi sosok yang santun dan berwatak tenang. Jokowi juga disebut jarang memiliki musuh dan mampu menjaga hubungan baik dengan semua pihak.
Raja Juli mengatakan, PSI harus semakin membumi, hadir untuk rakyat kecil, dan memperkuat struktur hingga tingkat paling bawah. PSI tidak boleh lagi dipersepsikan sebagai partai ‘jelita’, melainkan menjadi partai yang benar-benar ‘jelata’ dan berpihak pada masyarakat kecil. “PSI dulu terkenal sebagai partai jelita, tapi sekarang kita ubah jadi jelata. Dulu dikenal hotel bintang lima, sekarang jadi kaki lima. Yang berarti harus ada untuk masyarakat,” ujar Raja Juli dalam Rakorwil PSI se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (22/11).
6. Apa reaksi PDIP terhadap sindiran Ketua Harian PSI Ahmad Ali? Politisi PDI-Perjuangan Guntur Romli membalas sindiran Ketua Harian PSI Ahmad Ali soal sosok yang puluhan tahun masih menjabat ketua umum partai. Namun balasannya masih sumir. Guntur cuma mengungkit sikap mantan Presiden Jokowi yang menyatakan ingin pulang ke Solo, Jawa Tengah, usai lengser dari kursi presiden untuk momong cucu. “Yang bilang mau pulang ke Solo, pensiun, jadi rakyat biasa, momong cucu itu kan Jokowi sendiri, tidak ada yang nyuruh-nyuruh dia,” ujar Guntur, Minggu (23/11).
Namun, menurut Guntur, ternyata Jokowi masih ikut campur atau cawe-cawe di politik. “Jadi kalau saat ini dia masih cawe-cawe di politik, kemudian disindir-sindir, itu karena Jokowi menjilat ludahnya sendiri,” sambungnya. Menurut Guntur, sebutan nenek-nenek kepada perempuan yang masih kuat sebenarnya merupakan penghinaan.
Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy juga mempertanyakan pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengenai sosok yang menjabat ketua partai selama puluhan tahun. Tapi balasannya juga landai. Ronny lantas mengajak elite dan semua pihak untuk lebih baik fokus membantu negara yang sedang mengalami kesulitan. “Siapa yang dia maksud? Kalau saya sih, lebih baik para elite fokus memikirkan dan membantu negara yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Ada banyak problem rakyat seperti berkurangnya daya beli dan sebagainya. Negara juga harus bekerja keras untuk menggerakkan ekonomi agar bisa tumbuh. Ini tidak mudah,” ujar Ronny, Minggu (23/11).
Ronny menjelaskan, ajakannya ini lebih baik ketimbang saling mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak produktif. Dia memahami, setiap orang bebas bersuara di era demokrasi. Akan tetapi, kata Ronny, publik bisa menilai kualitas omongan elite, apakah di dalamnya ada ide, serta menawarkan gagasan atau tidak. “Atau sekadar provokasi dan menebar sensasi supaya mendapat perhatian publik dan media. Kecuali memang hanya itu satu-satunya cara agar elite dan partainya mendapat perhatian masyarakat,” imbuh Ronny.
7. Menag Nasaruddin Umar mengatakan, untuk pertama kalinya, Kemenag akan menggelar perayaan Natal bersama. Meski baru pertama kali, Nasaruddin menilai, tidak ada kata terlambat untuk memulai. “Selama ini kan Natal Kristen, Natal Katolik. Tapi, Natal Kementerian Agama-nya enggak. Nah, hari ini dan tahun ini kita akan membuat sejarah di Kementerian Agama,” kata Nasaruddin dalam sambutannya pada acara Jalan Sehat Lintas Agama di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu (23/11).
“Kementerian Agama juga membuat Natal bersama. Kementerian lain bikin Natal, masa Kementerian Agamanya enggak. Harusnya ini yang mulai,” lanjut dia. Namun, Nasaruddin belum menjelaskan detail kapan dan di mana perayaan Natal Kemenag itu akan digelar.
Menag, Nasaruddin Umar menilai, semua persoalan bangsa, mulai dari pembangunan hingga pertumbuhan ekonomi, tidak akan ada artinya tanpa kerukunan beragama. Nasaruddin menggambarkan Indonesia sebagai lukisan paling indah di muka bumi. Hal tersebut harus dirawat bersama oleh seluruh warga bangsa.
“Saya sering mengatakan bahwa teman-teman boleh berbicara pun tentang perkembangan, pertumbuhan ekonomi, segala macam ya. Tapi, tanpa kerukunan, tidak ada artinya semuanya itu,” kata Nasaruddin sebelum membuka jalan sehat lintas agama, di Gedung Kemenag, Jakarta, Minggu (23/11) pagi.
8. Wapres Gibran Rakabuming menyoroti ketimpangan teknologi, khususnya artificial intelligence, dalam pidatonya pada sesi ketiga KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu (23/11). Gibran menyinggung ketimpangan teknologi AI yang kerap terkonsentrasi di perusahaan milik beberapa negara maju.
“Saat ini, manfaatnya (AI) masih sangat timpang, terkonsentrasi di segelintir perusahaan dari beberapa negara maju,” kata Gibran saat pidato dengan bahasa Inggris.
Gibran menekankan masa depan yang adil dan setara bagi semua. “Apakah kita sedang bergerak menuju masa depan itu atau menjauh darinya? AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang,” kata Gibran dalam pidato ketiganya.
Gibran berpesan agar dunia mempertegas posisi Global South atau kelompok negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia. ‘’Mempertegas posisi Global South di tatanan global, mempertegas apa yang sudah didorong dan diinisiasi Indonesia sejak empat tahun yang lalu,” kata dia.
9. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11) membahas aktivitas tambang ilegal. Seskab Teddy Indra Wijaya membeberkan, pertemuan itu berlangsung sejak siang hingga malam. “Hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, dan penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat,” ujar Teddy, Minggu (23/11) malam.
10. Aparat kepolisian menyegel PT Multazam Sabang Group (MSG) terkait kasus beras 250 ton yang masuk wilayah RI tanpa izin dari pemerintah pusat alias ilegal di Sabang, Aceh. Mentan Amran Andi Sulaiman mengungkapkan, pihaknya menerima laporan soal beras ilegal 250 ton it pukul 14.00 WIB.
Kepala Badan Pangan Nasional ini mengatakan pihaknya langsung berkomunikasi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pangdam, langsung disegel Gudang ini, berasnya enggak boleh keluar,” ujarnya di kediamannya, Kalibata, Jakarta Selatan.
11. Insiden memilukan kembali mengguncang layanan kesehatan di Papua. Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah tidak mendapat layanan medis dari empat rumah sakit berbeda pada Senin (17/11) dini hari lalu.
Sekitar pukul 05.00 WIT, keluarga membawa Irene yang tengah dalam kondisi gawat darurat ke beberapa fasilitas kesehatan. Namun, mereka disebut tidak mendapat pertolongan di RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.
Dalam proses bolak-balik mencari bantuan, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal sebelum tiba di RSUD Dok II Jayapura. Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, menyebut kejadian ini sebagai tragedi besar bagi warganya. “Kami datang meminta pertolongan medis, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya. (Harjono PS)
