Mendagri Tito Karnavian (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto tanyakan soal dana Rp 203 triliun milik pemda yang masih mengendap di bank. Hal tersebut ditanyakan ke Mendagri Tito Karnavian saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11). Presiden juga menanyakan kenapa serapan belanja pemda belum maksimal. Presiden Prabowo perintahkan empat rumah sakit di Papua yang menolak ibu hamil dan bayinya hingga meninggal dunia, diaudit.
Isu lainnya, KPK menduga eks Mentan Syahrul Yasin Limpo terima aliran uang dari beberapa kasus dugaan korupsi lain di Kementan. MA tolak kasasi Mario Dandy Satrio dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Ratu Belanda, Máxima Zorreguieta Cerruti tiba di Indonesia. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto menanyakan soal dana Rp 203 triliun milik pemda masih mengendap di bank. Hal itu ditanyakan ke Mendagri Tito Karnavian saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11). “Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan uang di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” kata Tito usai ratas. Diungkapkan, presiden juga menanyakan kenapa serapan belanja pemerintah daerah belum maksimal.
Disebutkan, per 23 November 2025, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen. “Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai 83 persen. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen, lah, supaya uang beredar di masyarakat,” ujar Tito.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, ada sejumlah hal yang menjadi penyebab dana masih mengendap di bank. Pertama, banyak kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga pemerintah daerah masih sibuk menyusun “kabinet” yang meliputi kepala dinas, sekretaris daerah, dan lain-lain.
Kedua, banyak daerah yang mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun. “Memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari,” tutur Tito.
2. Presiden Prabowo Subianto perintahkan empat rumah sakit di Papua yang menolak wanita hamil dan bayinya hingga meninggal dunia diaudit. Perintah tersebut disampaikan Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/11).
“Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera dilakukan perbaikan, audit,” kata Tito usai ratas di Istana. Ia menyampaikan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait, termasuk pejabat dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
Polda Papua membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus meninggalnya Irine Sokoy dan sang bayi akibat diabaikan 4 rumah sakit di Kota dan Kabupaten Jayapura. Tim investigasi yang dipimpin Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Jeremias Rontini ini akan menginvestigasi dugaan penolakan pasien di RS Bhayangkara Jayapura.
“Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Ibu Irene Sokoy dan bayinya, Pak Kapolda telah memerintahkan secara khusus tim untuk mendalami peristiwa yang terjadi sekaligus untuk memperbaiki tata kelola internal di RS Bhayangkara dalam pelayanan pasien,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, Senin (24/11).
Presiden Prabowo Subianto menyetujui 37 penerima beasiswa dari Pemda Papua dialihkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pengalihan ini disebabkan pemberian bantuan mengalami keterlambatan, sementara proses pendidikan harus tetap berlanjut.
“Saya melihat daripada lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP. Perintah Presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP,” kata Tito usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).
3. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan, KPK tengah mengusut TPPU yang menyeret eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menduga SYL menerima aliran uang dari beberapa kasus dugaan korupsi lain di Kementan yang hingga kini masih ditangani. Yakni, kasuus pengadaan asam formiat atau asam semut dan pengadaan X-Ray.
“Ini khusus yang perkara TPPU, jadi awalnya kita TPPU-kan dari predikat crime perkara yang awal. Kan ada pemerasan, jual beli jabatan, dan lainnya, tapi kemudian ada beberapa perkara di Kementerian Pertanian yang muncul belakangan, tapi perkara itu di masa menterinya Pak SYL juga,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (24/11).
4. MA tolak kasasi Mario Dandy Satrio dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, AG, yang merupakan mantan kekasihnya. “Amar putusan: tolak,” demikian petikan amar Putusan Perkara Nomor 10825 K/PID.SUS/2025 yang dilansir dari laman Informasi Perkara MA RI di Jakarta, Senin (24/11).
Putusan ini diketok Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto selaku ketua majelis bersama dua anggotanya, Yanto dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo, pada Kamis (13/11) lalu. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Mario Dandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk lakukan persetubuhan secara berlanjut.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI) memperberat hukuman bagi Mario Dandy Satriyo menjadi enam tahun penjara dalam kasus pencabulan terhadap mantan pacarnya, AG. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun,” tulis amar putusan sebagaimana dikutip dari laman resmi putusan Mahkamah Agung, Senin (24/11).
Selain hukuman penjara, Mario Dandy juga dihukum denda sebesar Rp 1 miliar subsider 2 bulan penjara. Putusan PT DKI dengan nomor perkara 137/PID.SUS/2025/PT DKI ini mengubah putusan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis 2 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 2 bulan penjara.
5. Ratu Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti tiba di Indonesia, pada Senin (24/11) malam. Kedatangannya ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health. Dalam kunjungan ini, Maxima mengusung financial health untuk mendorong perencanaan keuangan bagi masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak sekolah.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Ratu Máxima tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menggunakan penerbangan komersial KLM 809. Setibanya di Gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Máxima disambut Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderika Widyasari Dewi dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen.
Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderika Widyasari Dewi alias Kiki menjelaskan, Ratu Belanda itu akan berada di Tanah Air selama tiga hari. Hari pertama, Maxima akan langsung bertolak ke Kota Solo, dan langsung bertemu dengan masyarakat. Hari kedua, kata Kiki, Maxima akan kembali ke Jakarta untuk lakukan kegiatan dengan OJK.
Pada pagi hari, Maxima akan mengikuti ministerial meeting bersama dengan Menko Perekonomian, Menlu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menkeu, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. “Yang kedua adalah diskusi terkait dengan scam dan fraud, ini sangat menarik karena topik ini adalah beliau sendiri yang memilih, dan sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kita di sini melalui Indonesia Anti Scam Center,” kata Kiki menjelaskan.
6. Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi mempersoalkan sembilan informasi yang disembunyikan atau dikaburkan KPU RI terkait salinan ijazah kelulusan Jokowi dari GM Yogyakarta. Atas hal tersebut, Bonatua mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat (KIP) karena KPU dinilai menyembunyikan informasi publik.
Sembilan hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah Jokowi adalah nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal dilegalisir, tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM.
“Yang mana ini dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang yang harus ditutupin, dikecualikan,” ujar kuasa hukum Bonatua dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar KIP yang dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (24/11).
Sementara itu, KPU menjelaskan alasan pihaknya menyembunyikan sembilan informasi dalam salinan ijazah kelulusan mantan Presiden Jokowi dari UGM. Perwakilan KPU yang hadir dalam sidang menyampaikan, sebagai badan publik, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi.
7. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyebut, tanah yang akan diberikan kepada masyarakat dalam program Reforma Agraria sebagian besar berada di kawasan Sumatera hingga Papua. Sementara masyarakat miskin ekstrem kategori desil 1 dan 2 yang memenuhi syarat sebagai penerima tanah, mayoritas tinggal di Pulau Jawa. “Di mana peta tanah yang bisa dijadikan obyek Reforma Agraria sebagian besar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sementara penduduk yang masuk desil 1 dan desil 2 mayoritas berada di Pulau Jawa,” kata Nusron, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menargetkan, sebanyak satu juta masyarakat miskin ekstrem mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai rapat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
“Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan setidak-tidaknya satu juta orang miskin (ekstrem) yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” kata Cak Imin, Senin. Ia menyebut, program ini melibatkan masyarakat desil I dan II yang akan diutamakan untuk mendapatkan tanah.
8. KPK buka peluang memeriksa Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Hal itu disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers penetapan tiga orang tersangka baru dan penahanan, Senin (24/11) malam.
Asep mengatakan penyidikan kasus ini akan dilakukan dengan metode bottom up atau menelusuri dari bawah ke atas. Dijelaskan, saat ini KPK tengah mendalami aliran uang (kickback) sebesar Rp1,5 miliar yang diduga diterima oleh tersangka dari unsur ASN Kemenkes bernama Hendrik Permana (HP).
KPK menahan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur. Penahanan dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan pada Senin (24/11). “Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 24 November sampai dengan 13 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Ketiga tersangka yang ditahan adalah Yasin dan Hendrik Permana selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta seorang arsitek yang bernama Aswin Griksa Fitranto selaku Dirut PT Griksa Cipta. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
9. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta organisasi sayap PDIP, Banteng Muda Indonesia (BMI) untuk ikut menghadapi berbagai upaya desoekarnoisasi yang marak terjadi. Menurut Hasto, menguatnya upaya untuk mengikis ideologi Bung Karno menjadi tantangan utama PDI-P saat ini. Hasto berharap BMI berjuang meluruskan ajaran kerakyatan Bung Karno kepada generasi muda.
“Banteng Muda harus mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan merumuskan ide-ide baru dengan memanfaatkan dunia digital untuk menghadapi upaya desoekarnoisasi itu,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11).
Ketua Umum BMI Mochammad Herviano memastikan, para kader muda PDI-P menjalankan arahan tersebut. Konsolidasi kader muda untuk menghadapi Pemilu 2029 pun menjadi salah satu agenda utama dalam rakernas. “Konsolidasi bertujuan menjaga semangat juang kader muda agar terus bekerja untuk organisasi dan rakyat. Karena sejatinya kita berkumpul ini bisa menjadi energi semangat juang kita,” kata Herviano.
Lebih jauh, Herviano menyinggung pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader muda PDIP memperkuat organisasi dan fokus bekerja untuk rakyat. “Pesan Ibu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk kader muda BMI, kita harus punya fighting spirit. Fighting spirit itu yang harus kita jaga, kita bumikan bersama-sama,” ungkap Herviano.
10. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) siap menampung lulusan sekolah unggulan SMA Garuda. Hal ini disampaikan Kepala BRIN Arif Satria kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11).
“Tadi sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden bahwa dalam jangka panjang BRIN akan mempersiapkan ekosistem riset dan inovasi untuk menampung para lulusan yang berasal dari SMA Garuda,” kata Arif.
Ia menyampaikan, sebagian lulusan SMA Garuda diproyeksi akan menempuh pendidikan lanjutan di luar negeri. Mereka akan mengambil jurusan yang berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM).
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, pesawat N219 siap diproduksi lebih banyak sesuai dengan pesanan pemerintah. Produksi ini menjadi salah satu inovasi BRIN bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Pesawat ini diketahui terbang perdana pada tahun 2017 lalu.
“Termasuk tentu industri alutsista. Di mana BRIN juga sudah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI, kita sudah memiliki N219 yang saat ini sudah siap untuk diproduksi lebih banyak lagi sesuai dengan pesanan pemerintah,” kata dia. Arif menyampaikan, alutsista menjadi salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, termasuk terkait kontribusinya dalam persiapan pengembangan pesawat amfibi, N219A.
11. Komisi I DPR menggelar raker tertutup dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). “Atas pertimbangan lapangan serta urgennya pertemuan ini, pertemuan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” ujar Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat hendak membuka raker.
Rapat tersebut antara lain dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S Aldedharma; serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan isi pembahasan dalam raker yang berlangsung tertutup tersebut. Sjafrie menuturkan, rapat tersebut menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengerahan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan. Dalam rapat tersebut, Sjafrie menyampaikan, menjaga kedaulatan NKRI dan stabilitas nasional tidak boleh diganggu gugat. “Untuk itu, diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal. Baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalion,” kata Sjafrie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
12. Majelis hakim PN Jaksel menolak nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan tim penasihat hukum mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA, Laras Faizati Khairunnisa yang menjadi terdakwa kasus dugaan penghasutan demonstrasi Agustus lalu.
Pengucapan putusan sela tersebut disampaikan hakim dalam sidang yang digelar, Senin (24/11). “Keberatan PH (Penasihat Hukum) tidak diterima,” ujar Humas II PN Jakarta Selatan Asropi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, kemarin.
Dalam eksepsinya, Laras melalui tim penasihat hukum membantah telah lakukan penghasutan terkait demonstrasi Agustus lalu. Menurut dia, kemarahan publik terhadap institusi Polri sudah cukup besar tanpa perlu ia provokasi melalui media sosial. (Harjono PS)
