Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (net)
Isu menarik pagi ini, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyurati Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk lakukan tobatan nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketua MPR Ahmad Muzani menduga bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mendesak pemerintah segera tetapkan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera sebagai bencana nasional.
Isu lainnya, Presiden Prabowo pastikan akan membangun kembali seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Hal itu disampaikannya saat meninjau korban bencana banjir dan longsor di Komplek Bumi Kasang Permai, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Senin (1/12). Prabowo tekankan pemerintah takkan membiarkan masyarakat yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor berjuang sendirian. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyurati Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk lakukan tobatan nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tobatan nasuhah yang dimaksud Cak Imin adalah mengevaluasi seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Bahasa NU-nya tobatan nasuhah. Kiamat bukan sudah dekat, tapi sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan dan kesabaran selalu menyertai kita semua,” ujar Cak Imin dalam Lokakarya Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global sebagaimana disiarkan dalam akun YouTube Kemenko-PM RI, Senin (1/12).
“Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujar imbuhnya.
Seperti diberitakan, data per Senin (1/12) petang menyebutkan, sebanyak 604 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Data BNPB juga menyampaikan sebanyak 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, 20.500 rumah rusak ringan. Selanjutnya, 271 jembatan rusak hingga 282 fasilitas pendidikan rusak.
2. Ketua MPR Ahmad Muzani menduga bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Menurutnya, dampak dari kebijakan yang merusak lingkungan itu, akibatnya baru dirasakan sekarang.
Muzani mengatakan, kejadian bencana Sumatera ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi. ‘’Hanya saja, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan evaluasi tersebut,’’ ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).
3. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mendesak pemerintah segera menetapkan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera sebagai bencana nasional. Dengan penetapan ini, seluruh perangkat negara, mulai dari pemerintah pusat, daerah provinsi, hingga kabupaten/kota, bisa dikerahkan secara maksimal untuk menangani dampak bencana.
“Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu,” ujar Dede di Gedung DPR, Senin (1/12).
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengingatkan pemerintah terus menaruh perhatian kepada korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Salah satunya lewat penetapan status bencana nasional, yang dinilainya akan memberikan dampak positif terhadap psikologis masyarakat terdampak di tiga provinsi tersebut.
“Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana serta pemda merasa ditinggal oleh pemerintah hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moril bagi mereka yang sedang terdampak bencana,” ujar Sukamta lewat keterangannya, Senin (1/12).
4. Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Basarnas dan instansi kebencanaan lainnya lebih berani mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya bencana di berbagai daerah. Dia mengingatkan, penyampaian analisis yang komprehensif penting dilakukan agar penanganan bencana tidak hanya fokus pada tahap akhir.
“Kadang-kadang kita harus berani juga keluar out of the box, Pak, berpikirnya, supaya Bapak-bapak harus juga menyampaikan. Ini timbul bencana ini faktornya ini, gitu lho,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Basarnas dan BMKG di DPR RI, Senin (1/12). “Misalnya, kerusakan lingkungan, adanya tidak hilangnya keseimbangan alam dan seterusnya harus juga berani menyampaikan,” imbuhnya.
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi’i menyoroti warga Sumatera yang rata-rata memilih tinggal di tepi sungai. Syafi’i menduga hal tersebut menjadi alasan mengapa begitu banyak korban yang timbul dari bencana longsor dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Misalkan di wilayah Sumatera khususnya, kenapa korban begitu banyak, dan kami mengharapkan dengan apa yang kami sampaikan, kami berharap untuk bisa dibantu untuk sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Syafi’i dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).
5. Presiden Prabowo memastikan akan membangun kembali seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau korban bencana di Komplek Bumi Kasang Permai, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Senin (1/12). Presiden menerima laporan langsung terkait kondisi lapangan dari Gubernur, Wakil Gubernur, serta sejumlah unsur pimpinan daerah lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah titik Sumatera berjuang sendirian. Kepala Negara menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban terdampak. “Ini musibah, saya turut berduka cita dengan para korban yang kehilangan keluarganya. Saya berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, tabah, tegar. Percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara memikul beban sendiri,” tegasnya.
Prabowo memastikan, pasokan air bersih yang sempat terkendala karena banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat tengah dibenahi. Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa cuaca di Sumatera Barat sudah membaik. Ia pun mendapatkan laporan bahwa pasokan listrik di wilayah itu sudah pulih hampir 100 persen.
Presiden Prabowo Subianto sempat berdialog dengan warga korban banjir saat berkunjung di Komplek Bumi Kasang Permai, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Senin (1/12). Prabowo menyatakan dan memastikan kekayaan negara tidak akan bocor. Kekayaan negara akan dialihkan ke rakyat untuk kesejahteraan bersama. “Yang penting saya mengelola di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat,” kata Prabowo.
Kepala Negara lantas bertanya kepada para korban banjir, apakah mereka suka dengan tindakannya memberantas maling negara. “Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling-maling semua?” tanya Prabowo. Pertanyaan itu sontak disambut riuh warga yang tengah mengungsi. Selanjutnya Prabowo kembali menekankan, uang rampasan dari para koruptor itu akan dialirkan untuk berbagai program yang menyasar rakyat. “Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat,”kata Prabowo yang langsung disambbut, Hidup Prabowo.’’
6. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan. Hal itu karena akses via darat terputus. Tito menyebut Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan menggunakan pesawat.
“Jadi, pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12). “Aceh perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucapnya.
7. TNI menyalurkan bantuan logistik menggunakan metode airdrop ke sejumlah titik yang terisolasi akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (1/12). Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat distribusi bantuan dan memastikan seluruh korban terjangkau.
“Menindaklanjuti itu, TNI hari ini melaksanakan droping bantuan dengan menggunakan teknis distribusi menggunakan Helibox. Helibox ini upaya teknik distribusi bantuan ke daerah yang terisolir dan tidak terjangkau oleh jalur darat,” ujar Freddy dalam keterangannya, Senin (1/12).
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melepas keberangkatan Kapal ADRI XVII BM yang membawa bantuan kemanusiaan TNI AD untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemberangkatan Kapal ADRI XVII BM oleh jenderal bintang empat itu berlangsung di Dermaga Satuan Angkutan Air Pusat Perbekalan Angkatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12). Maruli menjelaskan, penggunaan Kapal ADRI merupakan langkah strategis untuk mengangkut bantuan dalam jumlah besar ke wilayah yang membutuhkan.
8. BNPB mengungkapkan jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bertambah menjadi 604 orang. Penambahan jumlah korban jiwa tersebut diketahui berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Senin (1/12), pukul 17.00 WIB. “Sumatera Utara 283 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa,” tertulis data di situs Pusatin BNPB, dikutip Senin. Adapun rinciannya, sebanyak 156 orang meninggal dunia, korban hilang 181 orang dan korban luka 1.800 di Aceh. Kemudian, korban meninggal sebanyak 165 orang, korban hilang 114 orang, dan 112 orang terluka di Sumatera Barat.
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengungkapkan, ketebalan lumpur di area bencana menjadi salah satu kendala dalam mencari korban hilang akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. “Justru yang memungkinkan menjadi permasalahan adalah ketebalan lumpur yang pada saat mengering,” kata Syafii di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12). Terlebih, jika lumpur sudah mengering. Hal ini disebutnya perlu penanganan khusus.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh menyatakan akses ke pedalaman di daerah yang terdampak banjir hingga saat ini masih lumpuh total. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Timur Ashadi mengatakan medan sulit serta kondisi yang belum stabil membuat operasi penyelamatan masyarakat terdampak banjir menjadi hal yang menantang bagi petugas. “Jumlah korban cukup banyak dan wilayah yang terdampak juga luas. Akses menuju daerah pedalaman, seperti Pante Bidari, lumpuh total. Kami memprioritaskan evakuasi korban selamat sambil terus mencari yang masih hilang,” katanya di Aceh Timur, Senin (1/12).
9. Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yana Rady membantah membeli mobil Rubicon menggunakan uang dari terdakwa sekaligus Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) Djunaidi Nur. Dicky mengatakan, mobil itu dibelinya menggunakan uang tabungan dari gaji. Hal ini, Dicky sampaikan saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi kasus korupsi kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V tahun 2024-2025. “Yang mobil Rubicon, itu bayar dalam rupiah, bukan uang dollar Singapura?” tanya salah satu pengacara terdakwa Djunaidi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (1/12).
Dirut Inhutani V Dicky Yana Rady mengaku gemetaran saat menerima 189.000 Dollar Singapura dari Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML), Djunaidi. Dicky menduga alat komunikasinya atau handphone disadap oleh aparat penegak hukum ketika menerima uang sebesar 189.000 dollar Singapura dari Djunaidi, melalui asistennya, Aditya Simaputra.
Hal itu disampaikannya saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus korupsi kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V tahun 2024-2025 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/12). Hakim Ketua Teddy Windyartono menanyakan alasan Dicky kenapa tidak langsung menghubungi Djunaidi usai menerima pemberian ratusan ribu dollar Singapura. Menurut hakim, Dicky yang sering berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Djunaidi seharusnya menghubungi pemberi uang untuk menegaskan maksud serta tujuannya.
10. Tim penyidik KPK sudah berangkat ke Arab Saudi untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024. “Penyidik sudah berangkat, sudah berada di sana (Arab Saudi),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) tanpa menjelaskan kapan tim penyidik KPK bertolak ke Arab Saudi. Namun, ia mengatakan, ada sejumlah lokasi yang didatangi KPK. “Yang dikunjungi itu adalah KBRI kemudian ke Kementerian Haji Arab Saudi. Kenapa ke Kementerian Hajinya? Tentunya berkaitan dengan masalah pemberian kuota hajinya dan ketersediaan fasilitas dan lain-lainnya,” ujarnya.
KPK pastikan, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dipanggil pekan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). “Untuk Pak RK (Ridwan Kamil) ditunggu. Di awal, di minggu ini, informasinya begitu,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12).
Asep mengatakan, KPK sudah mengirimkan surat panggilan untuk pemeriksaan Ridwan Kamil pada pekan lalu. KPK menunggu kehadiran Ridwan Kamil pekan ini. “Yang jelas dari kami sudah dikirim, diterimanya mudah-mudahan sudah, seminggu yang lalu ya kira-kira kita kirim, jadi kami perkirakan sudah sampai (suratnya),” ujarnya.
KPK periksa mantan Dirjen Binapenta & PKK Kemenaker Maruli Hasoloan, Senin (1/12). Maruli diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama MH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (1/12). Selain dia, KPK juga periksa mantan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Rahmawati.
KPK tetapkan tersangka dan lakukan penahanan terhadap dua orang dalam kasus dugaan korupsi pengaturan pemenang pelaksana proyek pembangunan dan pemeliharaan proyek jalur kereta api (DJKA) di wilayah Medan. Dua orang tersangka dimaksud adalah ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan (Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) Muhlis Hanggani dan pihak swasta atas nama Eddy Kurniawan.
“Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (1/12) malam. (Harjono PS)
