Ketua MPR Ahmad Muzani (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto panggil (baca : undang) Ketua MPR Ahmad Muzani dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/12) bahas bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jumlah korban bencana di Sumatera terus bertambah. Per Sealasa (2/12) sore, jumlah korban tewas 712 orang dan jumlah korban yang hilang 507 orang.
Isu lainnya, mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK) diperiksa 6 jam di KPK. Ia mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Ia mengakui memberikan sejumlah uang kepada selebgram Lisa Mariana, tetapi uangnya bukan dari hasil korupsi. RK juga mengaku membeli mobil Mercedes Benz 280 SL milik mantan Presiden BJ Habibie dan motor Royal Enfield yang disita KPK dengan uang pribadi. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto panggil (baca : undang) Ketua MPR Ahmad Muzani dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/12). Ketika ditanya apakah kedatangannya terkait prosedur bantuan bencana. Ia tak menjelaskan rinci. “Kami cuma diundang ke sini,” kata Yusuf.
Muzani menjelaskan, salah satu masalah yang dibahas soal bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa sejumlah daerah di Pulau Sumatra. “Presiden menceritakan hasil kunjungannya ke Sumatera, ke Aceh, ke Sumatera Utara, dan ke Sumatera Barat. Beliau melihat langsung musibah yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat,” kata Muzani di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/12).
Muzani mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian serius atas persoalan tersebut. Ia menyampaikan Prabowo berfokus dalam memulihkan keadaan di sana. Prabowo memikirkan secara serius bagaimana untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi para warga terdampak hingga memulihkan kondisi infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan hasil penebangan lama, bukan pohon yang roboh akibat badai. Ia meminta pemerintah memberikan atensi khusus mengenai dugaan penebangan hutan di Sumatra. Ia mengingatkan, pembalakan liar membawa bencana di masa mendatang.
“Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/12).
Jumlah korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar terus bertambah. BNPB mencatat, jumlah korban tewas dalam bencana tersebut menjadi 712 orang per Selasa (2/12) sore. Berdasarkan data BNPB yang ditampilkan dalam situs resmi mereka, jumlah korban hilang sebanyak 507 orang di tiga provinsi tersebut.
Rinciannya, korban meninggal di Aceh sebanyak 218 orang dan korban hilang 227 orang. Di Sumut, korban meninggal 301 orang dan korban hilang 163 orang. Di Sumbar, korban meninggal 193 orang dan korban hilang 117 orang. Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.564 orang di tiga provinsi tersebut. Sedangkan jumlah warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.
2. Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, terdapat delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di wilayah Sumut. Ia merinci, delapan perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan tanaman industri, tambang emas, hingga perusahaan sawit. Hanif mengatakan mereka beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan.
“Batang Toru ini memang DAS jadi kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini ada di sisi lembahnya. Kemudian dia curam, sementara di curamnya itu ada aktivitas, saya mencatat ada delapan entitas,” ujarnya, Selasa (2/12). Hanif mengatakan temuan ini juga terkonfirmasi dari hasil analisa citra satelit. Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LH, kata dia, sudah melayangkan surat panggilan kepada delapan perusahaan itu pada Senin (8/12).
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq akan melihat langsung tingkat kerusakan kawasan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. Kerusakan lingkungan ekosistem itu menjadi perhatian seiring bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di kawasan tersebut. Selain di Sumut, bencana serupa juga terjadi di Sumbar dan Aceh.
Menurut Hanif, terkait ekosistem Batang Toru, harus ada yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di sana. “Insya Allah, hari Kamis (4/12) besok, saya akan turun ke lapangan untuk melihat Batang Toru seperti apa kerusakannya. Harus ada yang bertanggung jawab atas kerusakan ini,” kata Hanif dalam Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (2/12).
Bareskrim Polri tengah menyelidiki asal muasal kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir di Sumatera. “Sedang penyelidikan,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni di Jakarta, Selasa (2/12). Ia menyebut, asal kayu gelondongan tersebut belum diketahui. Namun, penyelidikan asal muasal tersebut tengah berjalan. Sementara itu, Kemenhut tengah menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, termasuk potensi hasil pembalakan dan praktik ilegal lainnya. Terlebih sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak.
Mendagri Tito Karnavian akan mendata kerusakan infastruktur di tiga provinsi Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor. “Kita pasti akan melakukan pendataan tiga provinsi,” kata Tito, di kantornya, Selasa (2/12). Pendataan kerusakan akan dilakukan kepala daerah setempat. Jika pemda tidak sanggup memperbaikinya, pemerintah pusat akan ikut membantu. “Semua bupati dan wali kota akan melakukan pendataan mana yang bisa ditangani mereka, mana yang perlu di-backup oleh provinsi, dan mana yang perlu di-backup langsung oleh pemerintah pusat,” ujar dia.
3. Mensos Saifullah Yusuf menuturkan, pemerintah tengah mempersiapkan rencana pembangunan hunian sementara (hunter) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. “Lagi dipersiapkan oleh Kepala BNPB untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi ada hunian sementara, ada hunian tetap,” ujarnya di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/12). Dijelaskan, rencana huntara dan huntap merupakan bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi. Namun, pemerintah sedang fokus melaksanakan tahap evakuasi dan penyaluran bantuan logistik untuk para korban.
Analisis Greenpeace Indonesia menunjukkan luas hutan alam di Provinsi Sumut terus mengikis sepanjang kurun waktu 34 tahun terakhir. Saat ini, hutan alam di sana hanya tinggal sekitar 14 juta hektare saja. Analisis tersebut merujuk pada data Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) Kementerian Kehutanan.
“Secara keseluruhan kini tinggal 10 hingga 14 juta hektare hutan alam atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatra yang 47 juta hektare,” kata Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi dalam keterangan persnya, Selasa (2/12).
Disebutkan, dalam kurun waktu 1990-2024, banyak hutan alam di Provinsi Sumatra Utara beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Situasi serupa disebut juga terjadi di Aceh dan Sumbar.
4. Pentolan FPI Rizieq Shihab menyesalkan langkah pemerintah yang belum menetapkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar belum ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana nasional oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Maka itu saya sesalkan kalau sampai hari ini pemerintah belum mau untuk menyatakan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional,” kata Rizieq di reuni 212, Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/12) dini hari. Ia lalu mengutip data BNPB terkait korban meninggal dunia, luka-luka, orang hilang sebbagai imbas bencana tersebut.
Menurut Rizieq, puluhan kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak bencana itu sudah cukup untuk menetapkan sebagai bencana nasional. “Kalau dinyatakan sebagai bencana nasional, maka penanganannya akan lebih fokus, akan lebih serius, dan membuka pintu bantuan untuk seluruh dunia yang mau datang, yang mau bantu. Kalau negara kita belum sanggup, jangan tutup pintu dengan bantuan dunia, betul?” ujarnya.
Sementara itu, massa reuni 212 meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. “Kami mendukung supaya bencana di Sumatra ini dijadikan sebagai bencana, statusnya sebagai bencana nasional. Sehingga kita semuanya bisa bahu-membahu dalam meringankan dan memudahkan pembangunan kembali negeri yang terdampak bencana alam,” kata Ketua SC Reuni 212 Ahmad Sobri Lubis di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12) malam.
Massa reuni 212 menggelar salat gaib untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Mereka juuga melakukan penggalangan dana untuk para korban bencana di Aceh, di Sumut, dan Sumbar. ‘’Kita melaksanakan penggalangan dana juga untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan,” kata Sobri.
5. Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah membatalkan pernikahan putranya yang terjadwal pada 6-7 Desember 2025. Pembatalan itu imbas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di wilayahnya. Melalui unggahan Instagram-nya @dailymahyeldi, Mahyeldi menyatakan tidak pantas merayakan kebahagiaan pribadi ketika masyarakat lain sedang dalam kesulitan dan berduka.
“Kami atas nama keluarga besar Mahyeldi Harneli menyampaikan bahwa acara pernikahan putra kami yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Desember 2025 kami batalkan di tengah musibah banjir bandang dan longsor yang telah merenggut banyak korban jiwa serta memaksa ribuan warga mengungsi kami merasa tidak pantas rasanya merayakan kebahagiaan ketika saudara kita sedang berjuang dan berduka,” kata Mahyeldi.
6. Mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK) diperiksa 6 jam di KPK, Selasda (2/12). RK mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Ia mengakui memberikan sejumlah uang kepada selebgram Lisa Mariana, tetapi uangnya bukan dari hasil korupsi. RK juga mengaku membeli mobil Mercedes Benz 280 SL milik mantan Presiden BJ Habibie dan motor Royal Enfield yang disita KPK dengan uang pribadi. RK menyebut, kedua kendaraan itu tidak terkait dengan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
“Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” kata Ridwan Kamil, Selasa (2/12).
7. Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad mendorong reformasi kultural di tubuh Polri dilakukan secara radikal. Menurutnya, kultur organisasi kepolisian haruslah adaptif, diikuti manajemen yang sistemik dan melayani. Dorongan tersebut disampaikan saat menyampaikan pandangannya dalam rapat panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
“Menurut saya bahwa kultur perlu direformasi secara radikal. Bagaimana reformasi kultur secara radikal tadi itu? Bagaimana ada kultur organisasi yang adaptif, tata kelola yang berbasis teknologi informasi, dan manajemen yang kreatif, sistemik, dan melayani,” ujar Suparji.
Menurut dia, putusan terbaru MK terkait larangan anggota Polri aktif duduki jabatan sipil itu harus dieksekusi dengan tegas. Di luar tugas kepolisian, apalagi lembaga yang memerlukan pertimbangan politik, dilarang diduduki polisi aktif. Suparji menilai reformasi struktural pada tubuh Polri saat ini bukan menjadi jawaban. ‘’Untuk itu, kultur di kepolisian perlu direformasi secara radikal,” katanya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan, reformasi Polri harus ditekankan pada aspek kultural, bukan struktural. “Reformasi ini memang kita harus maksimalkan di kultural, bukan struktural kalau di kepolisian,” ujar Habiburokhman dalam rapat panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, di Senayan, Jakarta, Selasa (2/12). Habib bilang, Polri selama ini dicitrakan buruk oleh masyarakat karena perilaku anggotanya.
8. Konflik di tubuh PBNU makin runyam. Kabar terbaru, Saifullah Yusuf dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PBNU. Ketua PBNU, Ulil Absar Abdalla menegaskan, Saifullah Yusuf tidak dipecat atau dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen PBNU, tapi dirotasi. Dijelaskan, Saifullah masih aktif sebagai pengurus PBNU. Namun, bukan lagi menjabat Sekjen, tapi sebagai Ketua Bidang Hkum, Pendidikan, dan Media.
“Kami tidak menyebutnya pencopotan, karena Gus Ipul masih merupakan pengurus PBNU. Sekarang beliau dirotasi jabatannya dari sekjen ke ketua bidang hukum, pendidikan, dan media. Jadi tidak dipecat. Tidak ada pemecatan Gus Ipul. Yang ada adalah rotasi,” kata Ulil di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).
Ia menjelaskan, rotasi ini untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus, seperti sekjen, bendum. Menurut dia, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan sehingga keputusan rotasi akhirnya diambil. “Kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata Ulil.
Sekjen PBNU Amin Said Husni berharap kegaduhan pasca pemakzulan Ketum Yahya Cholil Staquf cepat selesai sebelum digelarnya Muktamar ke-35 PBNU. Menurut Amin, Muktamar ke-35 PBNU dapat dipersiapkan dengan baik jika permasalahan tersebut segera diselesaikan. “Kami berharap ikegaduhan ni segera selesai. Semua menyatu kembali menyiapkan muktamar dengan sebaik-baiknya,” katanya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).
Amin Said lantas mengungkapkan hasil rapat koordinasi Badan Otonom PBNU yang digelar secara tertutup, Selasa (2/12). Dikatakan, rakor tersebut membahas terkait arahan dari Forum Silaturahim para Kiai yang meminta seluruh jajaran NU tetap fokus di tengah konflik pemakzulan Ketum Yahya Cholil Staquf. “Salah satu pesan dari Forum Silaturahim Kiai sepuh di pelosok itu kan meminta agar seluruh jajaran NU tetap fokus kepada tugas program dan kegiatan masing-masing,” ujarnya.
Para kiai dan ulama sepuh NU akan menggelar pertemuan lagi untuk mendorong perdamaian atau islah setiap kubu yang sedang berkonflik di internal kepemimpinan PBNU. Jubir Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid mengatakan, para kiai sepuh akan kembali berkumpul dalam jumlah yang lebih besar, dalam Forum Musyawarah Sesepuh Nahdlatul Ulama.
“Forum sesepuh NU sudah sepakat, pertemuan ini adalah awal yang nanti akan ditindaklanjuti pertemuan berikutnya dengan melibatkan lebih banyak lagi para sesepuh-sesepuh,” kata Gus Muid, Selasa (2/12). Pada pertemuan awal dihadiri 10 kiai di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jatim, Minggu (30/11). Hasil pertemuan, mereka meminta pucuk pimpinan PBNU lakukan islah.
9. Sekitar 150 WNI di Semenanjung Malaysia terancam hukuman mati, baik yang kasusnya masih dalam proses penyidikan, persidangan, maupun tahap banding. Hal itu berdasarkan data yang dihimpun Atase Hukum Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia. Mayoritas kasus terkait narkotika, baik sebagai kurir, pihak yang tertipu oleh sindikat, maupun yang terlibat tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya.
“Selain itu, terdapat pula kasus pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya yang juga menuntut perhatian serius, karena masing-masing kasus memiliki dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang berbeda,” kata Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur, Danang Waskito, dalam siaran pers Kementerian Hukum, Selasa (2/12).
Danang mengatakan, Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, dan KJRI Penang bertugas memastikan setiap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil (fair trial).
Dia menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang terlibat kasus hukum di Malaysia. Seperti menunjuk pengacara yang membela WNI yang terancam hukuman mati dan tidak mampu secara finansial, melakukan pemantauan langsung terhadap proses persidangan, serta menghadiri sidang-sidang penting untuk memastikan hak-hak terdakwa dihormati.
10. PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) milik anak pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza mengajukan pinjaman lebih dari 50 juta dolar AS meski baru dua bulan berdiri. Perusahaan tersebut mendapat kredit dari Bank Mandiri sebelum proses tender pengadaan sewa kapal kerja sama dengan anak perusahaan PT Pertamina dilakukan.
Hal ini terungkap saat Commercial Banking Center Manager Bank Mandiri, Aditya Redho Ichsanoputra diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (2/12).
Aditya mengatakan, saat perusahaan Kerry mengajukan pinjaman, ia masih menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Commercial Banking Shipping Industry Bank Mandiri. “Pengajuannya untuk JMN yang pertama itu di sekitar bulan April (2023) untuk pembiayaan satu unit kapal Very Large Gas Carrier (VLGC). Lalu, yang kedua itu sekitar bulan Juni atau Juli untuk pengajuan satu kapal Suezmax dan satu MRGC,” kata Aditya.
Rumah milik Mohamad Riza Chalid menjadi jaminan dalam pengajuan kredit perusahaan milik Muhamad Kerry Adrianto Riza di Bank Mandiri. Commercial Banking Center Manager Bank Mandiri, Aditya Redho Ichsanoputra mengatakan, rumah Riza Chalid yang berada di Jalan Jenggala, Jakarta Selatan ini merupakan salah satu jaminan tambahan bagi kredit yang diajukan PT JMN. “Kemudian, ada jaminan tambahan berupa fixed asset tanah dan bangunan. Ada gedung kantor di Sentinel Tower, ada beberapa unit, lalu di Plaza Asia juga ada beberapa unit, dan ada satu fixed asset tanah rumah yang di Jalan Jenggala,” ujar Aditya.
11. BNN menangkap gembong narkoba yang buronan internasional, Dewi Astutik alias Mami. Penangkapan ini hasil kerja sama BNN dengan Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Dewi Astutik adalah aktor intelektual di balik penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025, serta sejumlah kasus besar yang terkait jaringan Golden Crescent tahun 2024. Dewi diringkus di Sihanoukville, Kamboja melalui operasi senyap lintas negara yang dipimpin Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Roy Hardi Siahaan. Wanita asal Ponorogo, Jatim yang menjadi buronan otoritas Korea Selatan ini ditangkap saat hendak menuju lobi sebuah hotel di Sihanoukville.
12. Majelis Hakim PN Jaksel putuskan menolak permohonan gugatan praperadilan yang diajukan buron kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos melawan KPK. “Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan, Selasa (2/12). Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu prematur (error in objecto). Dengan demikian, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.
Jubir KPK Budi Prasetyo berharap putusan tersebut dapat mendorong proses ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia segera rampung. “Tentunya kami berharap dari putusan praperadilan ini kemudian juga bisa mendorong agar proses ekstradisi bisa segera tuntas, sehingga penyidikan perkara terhadap DPO Paulus Tannos bisa segera dilanjutkan,” katanya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (2/12).(Harjono PS)
