Mensesneg Prasetyo Hadi (net)
Isu menarik pagi ini, pakar kebencanaan sekaligus Dosen Sekolah Pascasarjana Unair Surabaya, Hijrah Saputra menilai banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, Sumbar sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, jumlah korban jiwa dan kerugian yang terus bertambah serta cakupan wilayah terdampak yang besar menjadi alasan langkah itu harus diambil pemerintah.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku, pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera. pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp 500 miliar untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, izin operasional delapan perusahaan di Aceh, Sumut, Sumbar dicabut dan dikaji ulang. Berikut isu selengkapnya.
1. Pakar kebencanaan sekaligus Dosen Sekolah Pascasarjana Unair Surabaya, Hijrah Saputra menilai banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, Sumbar sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, jumlah korban jiwa dan kerugian yang terus bertambah serta cakupan wilayah terdampak yang besar menjadi alasan langkah itu harus diambil pemerintah.
Ia menjelaskan dasar hukum penetapan bencana nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 7 ayat (2) UU tersebut menyebutkan lima indikator utama: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial-ekonomi.
“Jumlah korbannya kan semakin bertambah. Kemudian dari sisi kerugian juga pasti akan bertambah. Kita bisa katakan ini sudah layak untuk status bencana nasional,” kata Hijrah saat dihubungi, Rabu (3/12). Hijrah berpendapat status tersebut diperlukan bukan hanya karena situasi darurat, tetapi sebagai instrumen untuk menangani persoalan jangka panjang di daerah terdampak bencana.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan sejumlah kepala daerah mengeluh keterbatasan dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tito menyebut sejumlah daerah itu tak lagi memiliki anggaran yang mencukupi untuk mengatasi bencana ini.
Menurutnya, biasanya pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) dalam mengatasi persoalan yang bersifat darurat seperti ini. “Saya mendapat keluhan dari rekan-rekan kepala daerah, karena ini sudah akhir tahun, anggaran BTT mereka, mereka biasanya kalau darurat gini menggunakan belanja tak terduga, rata-rata sudah tipis sekali,” kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (3/12).
Tito mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk bersama-sama membantu daerah yang terdampak bencana. Pemda dapat menyalurkan bantuan melalui anggaran hibah, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat. Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut. “Inilah waktunya bagi rekan-rekan kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain. Karena ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja,” ujarnya, Rabu (3/12).
2. Pemerintah Provinsi Aceh meminta Pemerintah Pusat untuk mempermudah proses perizinan masuknya bantuan dari internasional guna mempercepat penanganan darurat bencana di sejumlah wilayah di tanah rencong. Jubir Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin mengatakan, kemudahan akses tersebut penting karena kondisi di lapangan sangat membutuhkan dukungan logistik.
Dikatakan, dalam rangka penanggulangan bencana, kemudahan perizinan dari birokrasi sangat penting dipermudah agar bantuan dari luar negeri dapat segera diterima masyarakat Aceh. “Kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran agar aksesibilitas bantuan ke kawasan bencana bisa lebih cepat,” kata Murthalamuddin, Rabu (3/12).
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil menandatangani surat ketidaksanggupan daerahnya menangani dampak banjir di kabupaten itu, Rabu (3/12/2025). Dia mengungkapkan fakta mengenai masih minimnya bantuan dari berbagai pihak selama hampir dua pekan banjir di kabupaten terbesar di Aceh itu.
Disebutkan, sejak hari pertama banjir, Ismail meminta helikopter untuk distribusi beras ke pedalaman, tetapi hingga hari ini tidak ada. “Saya sudah minta helikopter, sampai sekarang belum ada. Baru katanya rencana hari ini, entah jadi entah tidak,” sebut pria yang akrab disapa Ayahwa itu sambil menangis dalam rapat evaluasi banjir di Posko Utama Pendopo Bupati Aceh Utara.
3. Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku, pemerintah masih sanggup menangani bencana banjir dan longsor di Sumatera. Ia mengungkapkan, sejauh ini, Indonesia belum membuka peluang untuk bantuan internasional masuk. Hal ini dikatakan Prasetyo menanggapi kemungkinan Indonesia menerima bantuan asing meski tidak menetapkan status bencana sebagai darurat nasional.
“Untuk sementara ini belum ya (membuka peluang bantuan asing). Kami mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12).
Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Disebutkan, DSP yang ada dalam APBN)sekitar Rp 500 miliar untuk kesiapsiagaan bencana. “Kalau sampai terakhir kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran 500 miliar sekian,” ujar Prasetyo. Kata dia, Presiden Prabowo telah menginstruksikan penambahan anggaran jika memang diperlukan.
4. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk penanganan bencana di Indonesia mencukupi. Kendati, tak menyebut angka pasti, Bendahara Negara ini mengklaim akan menyesuaikan dengan permintaan BNPB. “Kalau penanganan bencana, ya kita sediakan anggaran cukup untuk itu, tergantung permintaan dari BNPB. Ada dan cukup besar, enggak usah takut tentang itu,” tegas Purbaya dalam Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12).
Pernyataan Purbaya ini menyusul penanganan banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak pekan lalu. Purbaya menegaskan, BNPB masih mengantongi anggaran yang cukup banyak untuk menangani bencana di Pulau Sumatra.
5. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera sudah berjalan masif. Prasetyo menyebut semua sumber daya nasional telah dikerahkan. Hal ini merespons desakan untuk menjadikan bencana di Sumatera sebagai darurat bencana nasional.
“Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” ucap Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).
Prasetyo menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah kecepatan dan efektivitas penanganan di lapangan. “Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pemerintah pusat dan daerah memberi dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran. “Pak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami untuk membackup sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.
6. Pemerintah melalui Kementerian LH mencabut izin delapan perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir bandang dan longsor hebat di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, izin operasional delapan perusahaan di tiga wilayah itu dicabut dan akan dikaji ulang. Hanif mengaku akan memanggil delapan perusahaan itu pada Senin (8/12) pekan depan untuk dimintai keterangan.
“Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif usai rapat di Komisi XII DPR, Kamis (3/12).”Saat ini baru terdata tujuh dari delapan. Delapannya sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi. Jadi ini yang di Batang Toru ya. Tetapi tentu kita harus adil,” imbuhnya.
Menteri LH Hanif Faisol mengatakan,banjir dan longsor yang menerjang kawasan Aceh diawali hujan luar biasa deras sehingga tanah tak mampu menampung air. “Terkait dengan kasus hidrometeorologi, karena memang curah hujannya sangat lebat ya, semacam Aceh selama dua hari, di data kami ada 9,7 miliar kubik air turun hanya dalam dua hari,” ujar Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).
Hanif menjelaskan, akibat hujan yang sangat lebat itu, seberapa besar pun lanskap Aceh, sudah pasti tidak mampu menampungnya. “Seberapa pun kapasitas lanskapnya, tentu tidak mampu. Apalagi konstitusi lanskapnya banyak sudah tidak memenuhi daya dukung, daya tampung,” tuturnya.
Kementerian LH mengungkap data area tutupan hutan yang hilang di Aceh, Sumuut, dan Sumbar akibat anomali siklon tropis. Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Rabu (3/12), Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyebut dampak kerusakan bukan hanya disebabkan anomali cuaca, namun juga karena kerusakan alam.
Di Aceh, terang dia, area hutan tutupan telah lenyap hingga 14 ribu hektare 1990 hingga 2024. Menurut dia, hilangnya belasan ribu hektare hutan tutupan itu banyak berpengaruh terhadap dampak kerusakan siklon.
7. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mewaspadai terbentuknya bibit siklon tropis di daerah selatan Indonesia. Dia menekankan, wilayah selatan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan harus mewaspadai bibit siklon tropis.
Siklon tropis sebelumnya muncul di Sumatera, yang kemudian memicu cuaca ekstrem sehingga terjadilah bencana banjir dan longsor. “Yang kita waspadai sekarang adalah di bagian selatan Indonesia. Karena ada kemungkinan bibit siklon itu akan terbentuk di perairan selatan dari Indonesia. Mulai dari bagian selatan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua bagian selatan,” kata Teuku, di Gedung DPR, Selasa (2/12).
8. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menaksir kerugian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra dan Aceh mencapai lebih dari Rp200 triliun. Namun, ia tidak memerinci dasar perhitungan angka tersebut. Menurut Marwan, bencana ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memberi legalisasi pemanfaatan hutan kepada korporasi selama bertahun-tahun.
“Sekarang sebetulnya kerugian kita berapa? Saya meyakini di atas Rp200 triliun,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/12). Marwan mengatakan Komisi VIII sejak awal mengusulkan agar banjir di Sumut, Sumbar, dan Aceh ditetapkan sebagai darurat nasional agar penanganan dapat dikoordinasikan lebih efektif dengan melibatkan berbagai pihak.
9. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini mendesak Kemenkes turut mengirimkan tenaga kesehatan (nakes) ke wilayah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini perlu, kata dia, karena banyak masyarakat di daerah terdampak menghadapi ancaman penyakit seperti demam, ISPA, hingga diare. “Kemenkes harus segera kirim dokter, nakes, dan obat-obatan ke lokasi-lokasi korban bencana Sumatera. Mereka segera diturunkan untuk membantu warga yang terkena musibah,” kata Yahya kepada wartawan, Rabu (3/12).
Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya mendesak pemerintah segera perbaiki infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pasalnya, ia melihat pengiriman distribusi bantuan terhambat kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan. “Pemulihan infrastruktur dasar adalah kunci. Tanpa akses jalan dan jembatan yang memadai, upaya penyaluran bantuan dan evakuasi akan terhambat,” ujar Danang dalam keterangannya, Rabu (3/12). Pemerintah bersama pemerintah daerah harus gerak cepat mendata kerusakan dan melakukan perbaikan di tiga provinsi tersebut.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah (TKD) untuk wilayah yang terdampak banjir Sumatra tidak dipangkas. Menurut Sugiat, pemerintah justru memperkuat dukungan anggaran agar proses pemulihan pascabencana bisa berjalan optimal. “Saya berharap dalam konteks daerah-daerah yang statusnya dianggap sebagai daerah bencana, transfer keuangan daerahnya jangan dikurangi,” kata Sugiat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).
10. Wapres Gibran Rakabuming tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, Kamis (4/12) uuntuk mengecek situasi pascabencana banjir dan longsor yang menimpa daerah tersebut. Pesawat yang ditumpangi Gibran mendarat di Bandara Minangkabau sekitar pukul 06.20 WIB. Selepas mendarat di tanah Sumatera, Gibran langsung menaiki helikopter menuju Kabupaten Agam, salah satu daerah yang terdampak banjir dan longsor.
Keberangkatan Gibran meninjau lokasi bencana di Sumatera Barat didampingi Wamendagri Bima Aria dan Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, mereka disambut anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra asal Sumatera Barat, Andre Rosiade.
Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi sasaran keluh kesah para pengungsi banjir saat mengunjungi Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumut, Kamis (4/12). Saat tiba di sana, Gibran disambut oleh ibu-ibu yang mengeluhkan kondisi bencana yang dialaminya. “Tenang saja ya. Nanti ibu di pengungsian dulu ya,” kata Gibran menenangkan ibu-ibu korban banjir bandang tersebut.
Warga lainnya juga berkeluh kesah pada Gibran. Mereka meminta bantuan. Mereka mengeluh soal uang tidak bisa digunakan karena tidak ada yang bisa dibeli. “Uang ada, Pak, tapi barangnya enggak ada. Tapanuli Tengah memang enggak ada, Pak. Belum Ada, Pak,” keluh para warga. Gibran pun menenangkan mereka. “Bantuannya datang semua Bu, hari ini ya. Ini kan karena terputus (aksesnya).”
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meninjau langsung lokasi banjir di Aceh Tamiang, Aceh mengecek apakah bantuan logistik yang disalurkan tepat sasaran. Dedi berangkat dari Bandara Kualanamu Deli Serdang, Sumatera Utara menggunakan helikopter AW milik Korps Polairud Baharkam Polri menuju Aceh Tamiang pada Rabu (3/12). Setibanya di Aceh Tamiang, ia bersama Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi langsung menuju posko bantuan Kemensos untuk Penanggulangan Banjir. Selama di sana, jenderal bintang tiga mendapat informasi dari Bupati Aceh Tamiang soal kebutuhan masyarakat setempat, termasuk kebutuhan truk untuk mengangkut logistik ke lokasi pengungsian. (Harjono PS)
