Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (net)
Isu menarik siang ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut membantah tuduhan sebagai pemilik PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ia menolak dirinya dikait-kaitkan dengan perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir di Pulau Sumatra tersebut.
Isulainnya, Isu lainnya, Direjen Bea Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama ogah 16 ribu pegawai direktorat pimpinannya dirumahkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Djaka optimistis bisa memimpin reformasi di Bea Cukai. Ia yakin mampu menyelesaikan pembenahan dalam satu tahun sebagaimana ultimatuum Purbaya. Sebelumnya Menkeu Purbaya memberi waktu satu tahun bagi para pegawai Bea Cukai untuk memperbaiki kinerjanya sebelum lakukan pembekuan. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut membantah tuduhan sebagai pemilik PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ia menolak dirinya dikait-kaitkan dengan perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir di Pulau Sumatra tersebut.
“Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun-baik secara langsung maupun tidak langsung-dengan Toba Pulp Lestari,” kata Jodi dalam keterangan resminya, Kamis (4/12). “Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” tegas juru bicara Luhut itu.
Jodi mengatakan, Luhut Binsar Pandjaitan konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan. Menurutnya, Luhut juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel.
“Kami mengimbau seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, serta mengutamakan etika dalam ruang digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi di masyarakat,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/12). Momen pertemuan keduanya diunggah Seskab Teddy Indra Wijaya melalui Instagramnya, @sekretariat.kabinet. “Presiden Prabowo menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, pada 3 Desember 2025,” tulis Teddy. Teddy mengungkap pertemuan itu untuk membahas situasi ekonomi baik tingkat nasional maupun global. “Dalam pertemuan tersebut, Ketua DEN melaporkan perkembangan situasi ekonomi global dan nasional,” ucap Teddy.
2. Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama ogah 16 ribu pegawai direktorat pimpinannya dirumahkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Djaka optimistis bisa memimpin reformasi di Bea Cukai. Ia yakin segala upaya pembenahan selesai pada 2026 alias dalam jangka waktu satu tahun, sesuai ultimatum Purbaya.
“Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau,” ucapnya usai Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).
“Dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki Bea Cukai, tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat,” sambungnya.
Menpan RB, Rini Widyantini merespons ancaman Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) akan dirumahkan jika kinerjanya tak membaik.
Rini mengatakan pihaknya belum bertemu dengan Purbaya mengenai rencana tersebut. Karenanya, ia akan memastikan terlebih dahulu bagaimana fungsi aparatur sipil negara (ASN) di DJBC.
“Saya belum ketemu sama Pak Purbaya. Tentunya saya kan harus memastikan ini bagaimana fungsi-fungsi ASN di sana,” ujar Rini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12). Saat ditanya, secara peraturan, apakah ASN bisa dinonaktifkan, Rini menjelaskan penonaktifan bisa dilakukan jika memiliki masalah. Meski begitu, ia menyampaikan kasusnya yang menjeratnya harus diperiksa terlebih dahulu.
Sebelumnya Menkeu Purbaya Yuudhi Sadewa menegaskan, wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih diberi waktu satu tahun. Ia memastikan masih memberikan ruang bagi para pegawai Bea Cukai untuk memperbaiki kinerja sebelum opsi pembekuan diterapkan. Purbaya menyampaikan, opsi pembekuan akan diambil apabila upaya perbaikan tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
“Kalau memang nggak bisa perform ya kita dibekukan. Dan betul-betul beku, artinya 16 ribu pekerja kita rumahkan,” kata Purbaya kepada awak media, Senin (1/12) lalu. Purbaya menjelaskan, telah meminta waktu tambahan kepada presiden untuk melakukan pembenahan internal DJBC. Institusi tersebut beserta para pegawainya masih memiliki potensi untuk ditata ulang.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menunggu pasar modal RI bersih dari penggoreng saham, sebelum memberi insentif pajak kepada investor ritel. “Anda langsung minta insentif, keringanan pajak, dan lain-lain. Kalau saya ngomong sama orang pajak saya, pasti enggak setuju. Sama orang anggaran saya, pasti enggak setuju,” ujar Purbaya usai ditodong insentif dalam Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12).
Ia berjanji memberikan insentif untuk para investor ritel asalkan investor pasar modal bebas dari jebakan tukang goreng saham. Oleh karena itu, Purbaya meminta para penggoreng saham dihukum.
Purbaya mendorong BEI hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak dalam satu semester ke depan jika ingin tambahan insentif keringanan pajak.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk lakukan negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Ini sekaligus menjawab soal isi pertemuannya dengan Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani di Kemenkeu, Rabu (3/12) pagi. Menurut Purbaya, permintaan Danantara cukup beragam.
“Jadilah (ikut ke China bersama Danantara). Cuma kita belum (putuskan kapan berangkat ke China), saya bilang begini, ‘Saya enggak tahu di China ketemu siapa,” ujar Purbaya usai Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12). Ia mengungkapkan syarat sebelum berangkat ke China. Yakni, ingin memastikan terlebih dahulu, pihak mana yang akan ditemui di Negeri Tirai Bambu.
Purbaya juga menanyakan, apakah delegasi Indonesia akan bertemu China Development Bank (CDB) atau justru National Development and Reform Commission (NDRC). Di lain sisi, Purbaya menekankan, belum ada opsi penyelesaian yang clear. Ia mengatakan saat ini baru ada gambaran besar terkait apa yang mesti dilakukan Indonesia ke depan.
4. Palang Merah Indonesia (PMI) mengirimkan bantuan makanan siap saji berupa 100.000 butir telur asin untuk memenuhi kebutuhan pangan para penyintas yang masih berada di lokasi pengungsian di Aceh, Sumut dan Sumbar pada Kamis (4/12). Gelombang pertama pengiriman dimulai, Kamis (4/12/2025), dengan membawa 10.000 butir telur asin dari sentra produksi UMKM Telur Asin di Brebes, Jawa Tengah. Bantuan tersebut diterbangkan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Lanud Suwondo di Medan.
“Lalu diteruskan melalui jalur darat oleh armada operasional PMI Provinsi Sumatera Utara menuju titik-titik pengungsian di Aceh Tamiang, salah satu wilayah terdampak yang hampir sepekan tidak menerima bantuan akibat akses darat terputus,” kata Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12).
JK mengatakan, untuk memastikan distribusi berjalan efektif, PMI menunjuk Sudirman Said selaku Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat sebagai Koordinator Pengiriman Telur Asin PMI. Dia mengatakan, penunjukan ini dilakukan agar proses pengadaan, pengemasan, dan distribusi dari Brebes dapat berlangsung cepat dan terkoordinasi dengan baik, mengingat Sudirman Said memahami baik kondisi daerah maupun jaringan UMKM lokal.
5. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara soal bantuan logistik korban bencana Sumatera yang dilempar dari helikopter. Agus menjelaskan, ia kerap memberikan instruksi kepada prajurit TNI agar mengedepankan keamanan saat menyalurkan bantuan kepada warga. “Sehingga saya tekankan, dalam penanganan bencana agar tetap menjaga keamanan personel dan alutsista yang digunakan,” tegas Agus dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12).
Kapuspen TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan, TNI selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap kegiatan penyaluran bantuan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Setiap teknik penurunan logistik akan terus dievaluasi agar lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, baik dari sisi metode pelepasan maupun keamanan kemasan bantuan yang didrop,” kata Freddy.
6. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan posisinya masih menjabat Ketua Umum PBNU. “Saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU,” kata Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12). Yahya mengatakan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak bisa diubah kecuali melalui Muktamar. “Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya,” ujarnya.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom menerima suap bukan karena kebutuhan, melainkan karena keserakahan. Hakim menyebbut eks Ketua PN Jaksel seagai makelar kasus dan perdagangkan keadilan. Terima Suap Rp14,7 M, Eks Ketua PN Jaksel Divonis 12,5 Tahun Penjara. Hakim Djuyamto dkk Divonis 11 tahun penjara kasus suap vonis lepas CPO.
Hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding usai divonis 11 tahun penjara dalam kasus suap putusan lepas terkait tiga korporasi dalam perkara ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada periode Januari-April 2022.
“Setelah kami berkoordinasi dengan penasihat hukum, kami akan menggunakan hak kami untuk pikir-pikir selama tujuh hari,” ujar Djuyamto dalam sidang di ruang Hatta Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (3/12) malam. Pernyataan serupa juga disampaikan Agam dan Ali Muhtarom. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut mengambil sikap yang sama. “Kami pikir-pikir,” kata jaksa.
8. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Andi Saputra menilai perbuatan hakim Djuyamto yang menerima suap pengurusan perkara seperti petir di siang bolong. Dalam sidang pembacaan putusan, Djuyamto aktif memperjuangkan independensi hakim dan bahkan menulis buku berjudul ‘Kesaksian Perjuangan: Kisah Nyata Para Pengadil Menuntut Hak-hak Konstitusional dan Independensi Kekuasaan Kehakiman’, tetapi ternyata menerima suap yang merusak independensi tersebut. “Ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang sangat serius antara ucapan dan perbuatan,” kata Andi di Ruang Sidang Hatta Ali di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/12) malam.
Hakim nonaktif Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom dianggap mencoreng wibawa lembaga yudikatif yang menjadi benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan. Ketiganya divonis 11 tahun penjara karena terbukti menerima suap untuk vonis lepas kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO).
“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara,” ujar Hakim Ketua Effendi saat membacakan amar putusan dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (3/12). “Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini,” lanjut Effendi.
Panitera muda perdata PN Jakut nonaktif, Wahyu Gunawan divonis 11,5 tahun penjara karena terbukti menerima suap dalam kasus penanganan perkara pemberian vonis lepas atau ontslag kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO). Hakim Ketua Effendi saat membacakan amar putusan di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (3/12) menyebut, Wahyu terbukti menerima suap setara Rp 2,3 miliar. Ia dianggap menjadi ‘pintu masuk’ pihak korporasi untuk menyuap majelis hakim.
9. KPK jelaskan alasannya mencegah bos biro perjalanan haji dan umroh PT Maktour yang juuga politisi Golkar, Fuad Hasan Masyhur ke luar negeri. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan langkah itu diambil karena penyidik menduga Fuad berperan penting dalam pengalokasian kuota haji tambahan sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) serta pelaku usaha biro travel yang tergabung dalam asosiasi.
“Bahwa yang dilakukan cegah luar negeri selain pihak-pihak di Kementerian Agama, juga dari pihak asosiasi. Mengapa? Karena dalam proses diskresi pembagian kuota haji ini KPK mendalami apakah ini murni dilakukan oleh Kemenag atau ada inisiatif atau dorongan dari pihak-pihak lainnya termasuk dari pihak asosiasi ataupun PIHK,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (3/12).
KPK jelaskan peran tiga orang yang dilarang bepergian ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag tahun 2023-2024. Tiga orang yang dicekal tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang mantan stafsus Yaqut, serta Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
“Pertama, terkait dengan adanya kuota haji tambahan sebanyak 20.000 yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi pada saat lawatan Presiden Republik Indonesia. Saat itu tahun 2023 akhir,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, kemarin
10. Pemerintah sepakat memperkuat keamanan kawasan dengan Australia dan Papua Nugini. Kesepakatan tersebut tertuang dalam pertemuan trilateral perdana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Pertahanan Papua Nugini, Billy Joseph, dan Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, Rabu (3/12).
“Melalui mekanisme trilateral yang terstruktur dan bersifat tahunan, ketiga negara sepakat memperkuat koordinasi menghadapi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional, mulai dari keamanan maritim,” kata Sjafrie, dalam siaran pers yang diterim, Kamis (4/12). “(Selain itu) bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, hingga peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan manusia,” sambungnya. (Harjono PS)
