Menhut Raja Juli Antoni saat raker di DPR (net)
Isu menarik pagi ini, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Usman Husin menilai Menhut Raja Juli Antoni tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan. Anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini melayangkan pernyataan keras kepada Raja Juli supaya mundur dari jabatannya imbas tragedi banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. “Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan,” katanya dalam raker dengan Menhut Raja Juli Antono di Gedung DPR, Kamis (4/12).
Isu lainnya, Menhut Raja Juli Antoni mengaku akan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar. Raja Juli Antoni mengaku tidak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama menjabat sebagai bos Kemenhut. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Usman Husin menilai Menhut Raja Juli Antoni tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan. Anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini melayangkan pernyataan keras kepada Raja Juli supaya mundur dari jabatannya imbas tragedi banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
“Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan,” kata Usman dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menhut Raja Juli Antono membahas banjir dan longsor Sumatra, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Usman menyebut persoalan kehutanan tidak dapat diselesaikan hanya melalui retorika atau menyalahkan pemerintah sebelumnya. Menurut dia, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.
“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.
Usman lantas menyinggung kabar soal Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon lagi. “Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober, Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.
“Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,”tambahnya.
Komisi IV DPR mendesak Kemenhut menindak perusahaan yang berkontribusi sebabkan banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Desakan tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menhut Raja Juli Antoni. “Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan tambang ilegal yang terbukti berkontribusi menyebabkan banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, di DPR, Kamis (4/12).
2. Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta Kemenhut menghentikan seluruh praktik penebangan pohon yang merugikan masyarakat. Titiek mengatakan, kerusakan lingkungan akibat penebangan liar memperparah dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir.
“Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” ujar Titiek usai raker dengan Menhut Raja Juli Antoni di geduung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Titiek menegaskan, Komisi IV DPR meminta pemerintah bertindak tegas terhadap praktik illegal logging, maupun penebangan yang selama ini dianggap legal tetapi tetap menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. “Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu,” tegas Titiek.
Komisi IV DPR akan bentuk Panja Alih Fungsi Lahan untuk membahas lebih jauh persoalan pembukaan lahan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana di Sumatera. Langkah ini diambil Komisi IV DPR menyusul terjadinya banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang disinyalir diperparah oleh kerusakan lingkungan, akibat alih fungsi lahan.
“Jadi kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan,” ujar Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto usai raker dengan Menhut Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Kamis (4/12). Menurut Titiek, pembentukan panja agar ada pembahasan lebih mendalam mengenai apa saja yang boleh, dan tidak boleh dilakukan terkait alih fungsi lahan di wilayah yang rawan bencana.
Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto mengaku jengkel karena masih ada truk pengangkut kayu gelondongan melintas di jalan raya beberapa saat usai bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera. Titiek meminta video viral yang memperlihatkan sebuah truk mengangkut kayu gelondongan berdiameter besar diputar.
“Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita,” kata Titiek, saat memimpin raker dengan Menhut Raja Juli Antoni di gedng DPR, Kamis (4/12).
3. Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR dari Golkar, Firman Soebagyo terkesan membela Menhut. Ia menegaskan, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Menurut dia, kerusakan hutan merupakan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.
Dia menilai, Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak atas kondisi kerusakan hutan yang kini menjadi sorotan publik. Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.
“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).
4. Menhut Raja Juli Antoni mengaku akan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar. Raja Juli menjelaskan, pencabutan izin tersebut setelah dirinya mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto. “Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di gedng DPR, Kamis (4/12).
Sekjen PSI ini mengungkapkan, 20 perusahaan tersebut tersebar di seluruh Indonesia. “Termasuk di tiga provinsi terdampak (banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera),” ucapnya.
Menhut Raja Juli Antoni juga berjanji akan mengusut tuntas keberadaan kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir bandang melanda wilayah Sumatera. “Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir,” kata Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (4/12).
Raja Juli mengungkapkan beberapa hal yang telah dilakukan kementeriannya terkait banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di antaranya menindaklanjuti nota kesepakatan atau MoU Kementerian Kehutanan dan Polri yakni membentuk tim kerja sama untuk menginvestigasi asal usul kayu gelondongan tersebut.
Menhut Raja Juli Antoni meminta diberi waktu untuk mengusut dugaan pembalakan liar imbas banyaknya gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Sumatera. “Saya kira beri kesempatan kami untuk memproses segala sesuatunya supaya tidak terlalu prematur kami sampaikan,” kata Raja Juli usai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12) malam.
Raja Juli mengatakan, pihak kepolisian telah turun ke dua daerah terdampak, yakni Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara dan Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. “Tapi bagaimana konkretnya, saya kira lebih baik nanti biar tim bekerja secara sinergis dan nanti akan kami laporkan secara reguler ke publik,” jelasnya.
Menhut, Raja Juli Antoni mengaku tidak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama menjabat sebagai bos Kemenhut. “Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” kata Raja Juli usai raker dengan Komisi IV DPR, Kamis (4/12). Sekjen PSI ini malah mengatakan, dirinya justru menerbitkan PBPH untuk Restorasi Ekosistem.
Menhut Raja Juli Antoni masih merahasiakan 12 perusahaan yang terindikasi melanggar hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperparah bencana banjir dan longsor di 3 provinsi Sumatera. Sekjen PSI itu beralasan proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran masih dilakukan, sehingga identitas 12 perusahaan tersebut belum dapat diungkap secara gamblang ke publik.
“Oh, saya belum bisa sebutkan. Karena ini masih proses hukum ya,” ujar Raja Juli di Gedung DPR, Kamis (4/12). Raja Juli juga belum berkomentar lebih lanjut soal proses penindakan yang sudah dilakukan terhadap perusahaan tersebut.
Raja Juli Antoni menyebut, instansinya tengah menyelidiki subyek hukum terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. “Gakkum Kehutanan sedang melakukan subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” katanya dalam raker dengan Komisi IV DPR. Ia mengungkapkan, tim telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subyek hukum. “12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subyek hukum tersebut akan segera dilakukan,” tegasnya.
5. Menbud Fadli Zon mengatakan, terdapat 43 cagar budaya yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Dari 34 dari Aceh, 7 dari Sumatra Utara, dan 2 cagar budaya dari Sumatra Barat,” kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis (4/12). Dijelaskan, beberapa cagar budaya tersebut di antaranya Rumah Tjong A Fie, Situs Bukit Kerang, Kompleks Masjid Tengku Di Kila, Rumah Rasuna Said, Kompleks Bangunan Masjid Tua Kebayakan, Kompleks Benteng Indrapatra, dan Jalur Kereta Api Sawahlunto. Fadli mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung upaya perlindungan warisan budaya serta membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak.
6. Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia dan Menhut Raja Juli Antono serang balik Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta tiga Menteri termasuk keduanya (Bahlil dan Raja Juli) lakukan tobbat nasuhah imbas bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Bahlil Lahadalia meminta Muhaimin juga bertaubat nasuha. Kata dia, bukan hanya dirinya, Menhut Raja Juli Antoni, dan Menteri LH Hanif Faisol, semua pejabat juga harus mengevaluasi diri terkait bencana banjir dan longsor Sumatera. “Kalau pertaubatan nasuha, Cak Imin juga pertaubatan nasuha lah. Semuanya ya. Oke ya? Semua kita semua harus apa ya… ya evaluasi diri, ya,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/12).
Bahlil menjelaskan, yang bisa memerintah dirinya hanyalah Presiden Prabowo Subianto. Ketum Partai Golkar ini menegaskan, dirinya sedang fokus menjalankan urusan rakyat, sekaligus apa yang diperintahkan Prabowo.
Menhut Raja Juli Antoni menyebut Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah meminta maaf kepada dirinya terkait pernyataan taubat nasuha imbas banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. “Saya, alhamdulillah sudah mendapat WA dari Gus Imin, beliau sampaikan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle minta maaf,” ujarnya dalam raker dengan Komisi IV DPR di Senayan, Kamis (4/12).
Raja Juli mengaku telah menerima permintaan maaf Cak Imin. Sebab, dia mengetahui bukan itu maksud dari pernyataannya. Sebagai sesama menteri, Raja Juli berpesan kepada Cak Imin agar jaga kekompakan dan tidak mengeluarkan pernyataan yang mendiskreditkan sesama anggota Kabinet Merah Putih. “Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita. Sekali lagi saya apresiasi ke Gus Imin yang mengatakan maaf kepada saya dengan pernyataan yang keliru ketika itu,” ujarnya.
7. Wapres Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution meninjau dan memeriksa stok bantuan untuk korban bencana banjir di gudang logistik yang berada di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, Kamis (4/12).
Gibran juga telah meninjau tiga titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra, dimulai dari Kabupaten Agam, Sumatra Barat; Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dan Aceh Singkil, Aceh, guna memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gibran naik trail saat meninjau lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (4/12). Ia menuju posko pengungsian yang didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gibran tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, dan langsung menaiki helikopter menuju Agam untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada korban yang berada di posko pengungsian.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertolak ke Sumatera Barat, Kamis (4/12) untuk menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana. Dedi menyarter dua pesawat Ultra Cargo Ranger (UCR) milik Susi Air. Ia menyalurkan bantuan logistik senilai Rp 7 miliar. Setibanya di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, Dedi Mulyadi langsung bergerak mengoordinasikan penyaluran bantuan. Ia meminta sopir taksi yang mengantarnya jadi relawan pendistribusian bantuan yang dibawanya.
8. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem geram terhadap kepala daerah yang telat turun ke lapangan memantau situasi banjir dan longsor di daerah masing-masing. Menurutnya, mereka hanya memperlambat penanganan bencana karena kurangnya koordinasi apalagi adanya isu kepala daerah yang lari dari tanggung jawab saat bencana. “Jangan cengeng lah, harus proaktif membela masyarakat jangan lari. jangan ambil-ambil alasan, saya harapkan ke wali kota bupati yang cengeng,” kata Mualem saat meninjau korban banjir di Aceh Timur, Kamis (4/12).
Mualem memerintahkan kepala desa hingga camat lebih proaktif dalam penanganan dan memastikan bantuan bisa tersalur ke pengungsi. “Semua instansi pemerintahan mulai dari keuchik (kepala desa) sampai camat itu harus proaktif,” katanya.
9. Wakil Sekjen PBNU, Imron Rosyadi Hamid (Gus Imron) menegaskan, seluruh keputusan tertinggi dalam struktur organisasi PBNU berada di tangan Syuriah yang dipimpin Rais Aam. Karena itu, langkah Syuriah memberhentikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum PBNU merupakan keputusan final dan mengikat.
“Dalam putusan Syuriah disebutkan, Gus Yahya dilarang dan tidak berhak mengatasnamakan Ketua Umum. Bahkan menggunakan atribut PBNU saja sudah tidak boleh. Karena itu, apa pun yang dilakukan Gus Yahya, termasuk mengganti posisi Sekjen PBNU, tidak mempunyai kekuatan hukum,”kata Gus Imron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/12).
Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, posisinya hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya. “Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya,” kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, kemarin..
10. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Indobuildco, milik Pontjo Sutowo terhadap Mensneg terkait lahan Hotel Sultan di Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menyampaikan, gugatan diajukan karena ada cacat prosedur dan cacat substantif dalam penerbitan surat-surat yang dikeluarkan Kementerian Sekneg terkait pengosongan lahan HGB Nomor 26/Gelora, HGB Nomor 27/Gelora, dan penagihan royalti.
“Alhamdulillah gugatan kami tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan TUN Jakarta,” kata Hamdan Zoelva dalam keterangannya, Kamis (4/12). Dalam putusannya, hakim membatalkan surat perintah pengosongan lahan kawasan Hotel Sultan dan membatalkan tagihan royalti sebesar US$ 45 juta atas penggunaan lahan HPL sejak 2007 hingga 2023. (Harjono PS)
