Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto menyentil Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang pergi ke lar negeri tanpa izin kala wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor. Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menilai seharusnya kepala daerah tetap berada di daerahnya ketika warganya sedang terkena musibah akibat bencana alam. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto menyentil Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang pergi ke luar negeri tanpa izin kala wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor. Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan.
“Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” kata Prabowo saat rapat percepatan penanganan bencana di Sumatra yang digelar di Laund Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12). “Ini kalau tentara namanya desersi, itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya enggak mau tanya partai mana,” imbuh Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang terus bekerja tanpa kenal lelah untuk menyelamatkan rakyatnya. “Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ucap Prabowo.
2. Wamendagri Bima Arya mengatakan, pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan bukan hanya dijadwal ulang, tetapi juga dibuka kemungkinan proses permintaan keterangannya dilakukan secara daring. “Akan dijadwalkan ulang dan dimungkinkan via daring,” ujar Wakil Mendagri Bima Arya, Minggu (7/12) malam.
Pemeriksaan terhadap Mirwan seharusnya dilakukan pada Minggu (7/12), namun karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka pemeriksaannya dijadwal ulang. Kemarin, Inspektorat Kemendagri memeriksa jajaran Setda Aceh Selatan terkait keberangkatan Bupati Mirwan yang menunaikan umrah ketika wilayahnya dilanda banjir dan tanah longsor.
“Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemarin sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” kata Kapuspen Kemendagri, Benny Irwan, Minggu (7/12).
3. Kemendagri tidak menerima izin umrah yang diajukan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS saat bencana banjir dan longsor. Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menjelaskan izin atau cuti tersebut diajukan Mirwan kepada Kemendagri melalui Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. Namun, orang nomor satu di Aceh itu tidak memberikan restu kepada Mirwan.
“Pak Gubernur (Mualem) merespons permohonan izin itu (umrah) yang diajukan, dibalas juga oleh pak gubernur. Intinya, mempertimbangkan kondisi daerah yang terdampak bencana ini, maka proses permohonan izin bupati ke Kementerian Dalam Negeri tidak bisa dilanjutkan,” jelas Benni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (6/12).
Benni mengatakan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
Disebutkan, permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan. Benni sangat menyayangkan langkah Mirwan ke luar negeri saat warga Aceh Selatan sedang terkena musibah bencana.
“Kami sangat menyayangkan sekali, begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini dikabarkan sedang berada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah. Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni.
4. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menilai seharusnya kepala daerah tetap berada di daerahnya ketika warganya sedang terkena musibah akibat bencana alam. Dede menyayangkan sikap Bupati Aceh Selatan, Mirwan yang pergi umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang menimpa daerahnya. “Sebetulnya ketika negara dan rakyat dalam kesulitan, kepala daerah tidak baik meninggalkan medan bencana untuk urusan pribadi,” ucap Dede, Sabtu (6/12).
Apalagi situasi bencana tidak terprediksi, tetapi bupatinya justru pergi dari Aceh Selatan. “Karena bagaimanapun dalam situasi begini, segala sesuatu bisa berubah dan terjadi,” tuturnya, Dede meminta Kemendagri memberikan pembinaan kepada Mirwan. “Saya harap Kemendagri sebagai pembina daerah bisa memberikan pembinaan,” tegasnya.
5. Kepergian Bupati Aceh Selatan Mirwan ke luar negeri viral di media sosial karena dilakukan di tengah kondisi wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor. Apalagi sebelum berangkat, Mirwan mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor, yang diterbitkan pada 27 November 2025.
Mirwan membantah dirinya tidak peduli terhadap kondisi warganya. Ia menyebutkan, keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan pemenuhan nazar pribadi dan telah memastikan situasi terkendali sebelum berangkat.
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando,” ucap Mirwan dalam keterangan tertulis. “Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ujarnya menambahkan.
6. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan, seluruh biaya pengurusan dokumen masyarakat yang hilang akibat bencana di Aceh digratiskan. Usulan tersebut disampaikan Tito kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Minggu (7/12). Tito menjelaskan, banyak fasilitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa mengalami kerusakan parah, sehingga berdampak pada hilangnya berbagai dokumen milik warga.
“Karena itu layanan publik bapak, nanti inikan banyak sekali dokumen yang hilang, dokumen ktp, ijazah dan lain-lain, sertifikat,” kata Tito. Menurut Tito, sebagian layanan memang sudah diberikan secara gratis, khususnya dokumen yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri.
Mendagri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar berada dalam kondisi kritis, dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Presiden di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam.
“Anggaran mereka yang diandalkan dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga pak, tapi karena akhir tahun sangat tipis, ada yang cuma Rp 75 juta, ada yang Rp 300 juta,” kata Tito. Mendagri menjelaskan, meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras, terdapat kebutuhan-kebutuhan kecil di lapangan yang tidak dapat ditutup oleh anggaran daerah.
7. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyebut, Sumbar membutuhkan anggaran Rp 13,52 triliun untuk biaya pemulihan pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor. Untuk memulihkan kondisi Sumatera Utara buutuh anggaran sekitar Rp 12,8 triliun. Sedangkan untuk pemulihan Provinsi Aceh memerlukan anggaran sebesar Rp 25,41 triliun. Hal tersebut diungkapkannya dalam ratas bersama Presiden Prabowo dan Kementerian/Lembaga terkait di Banda Aceh, Minggu (7/12).
Suharyanto juga mengatakan, Presiden Prabowo menyetujui pengajuan anggaran Rp 60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak maupun hancur karena bbanjir bandang dan longsor. “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah,” kata Suharyanto.
8. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, jangan ada pihak yang menggunakan kondisi bencana di Sumatera untuk memperkaya diri sendiri. Prabowo meminta seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah mengawasi proyek-proyek untuk pemulihan daerah yang terdampak banjir.
“Saya ingatkan kembali ke menteri, semua pejabat, semua pimpinan waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” kata Prabowo dalam Ratas penanganan dan pemulihan bencana Sumatera di Aceh, Minggu (7/12). “Saya akan sangat keras. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” sambungnya.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan, Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta dari Rp 2 miliar menjadi Rp 4 miliar per kabupaten/kota. “Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 miliar,” ujar Prabowo dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Minggu (7/12).
Prabowo meminta jajarannya menghitung kebutuhan bantuan untuk tingkat provinsi. “Untuk provinsi nanti dihitung. Yang paling besar mana? Aceh. Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan, perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane yang terputus akibat bencana banjir dan longsor selesai dalam waktu satu pekan. Hal ini disampaikannya usai meninjau langsung proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Minggu (7/12).
“Ini salah satu jembatan bailey yang rusak. Mereka terus bekerja dan diharapkan dalam satu minggu sudah bisa dibuka,” kata Prabowo. Ia menjelaskan, pemerintah tengah membuka tiga jembatan lain yang menjadi akses menuju Bener Meriah dan Takengon. Kepala Negara bilang, beberapa infrastruktur lain yang terdampak, termasuk bendungan dan area persawahan akan segera diperbaiki. “Tadi dilaporkan ke saya, banyak bendungan yang jebol. Kami akan segera memperbaikinya. Sawah-sawah yang rusak juga akan kami rehabilitasi,” kata Prabowo.
9. Presiden Prabowo Subianto menunjuk KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan di wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Penunjukan itu disampaikan Presiden saat memimpin koordinasi di lokasi peninjauan Jembatan Bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Minggu (7/12).
“Saya tunjuk nanti KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan, nanti dibantu pemerintah daerah,” kata Prabowo. “Karena beliau punya banyak pasukan zeni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu,” tegasnya menambahkan.
Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menghapus utang dan memberikan keringanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Kebijakan ini disampaikannya usai meninjau proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Minggu (7/12). “Utang-uutang KUR ini kan karena keadaan alam. Kami akan hapus. Petani tidak usah khawatir,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, pemerintah juga akan memberikan perlindungan penuh bagi petani yang lahannya rusak akibat bencana. Selain penghapusan utang, pemerintah menyiapkan pasokan pangan dari wilayah lain hingga produksi lokal kembali pulih.
10. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyiapkan tiga helikopter untuk mendukung tanggap darurat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Helikopter ini berfungsi sebagai tim kesehatan mobile di pengungsian, fokus memeriksa dan menangani tiga penyakit utama, tanpa terlibat distribusi logistik.
“Kami juga telah menyiapkan awaknya. Karena itu, kami mengharapkan bantuan Menteri Kesehatan untuk menugaskan tenaga dokter agar turun langsung ke pengungsian untuk melakukan pemeriksaan sekaligus pengobatan,” katanya dalam ratas bersama Presiden Prabowo di Banda Aceh, Minggu (7/12). Dia mengatakan tiga helikopter independen berasal satu dari kekuatan internal dan dua yang disewa khusus.
11. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem memberi lampu hijau bagi masuknya bantuan internasional atau luar negeri yang ingin membantu korban banjir dan longsor di Aceh. “Saya rasa tidak ada larangan. Sah-sah saja, tidak ada masalah,” kata Mualem usai rapat percepatan penanganan bencana di Sumatra yang digelar di Laund Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12).
Ia menyampaikan relawan internasional ataupun bantuan luar negeri yang masuk Aceh dia pastikan tidak akan dipersulit. “Mereka tolong kita, kok kita persulit?” katanya. Disebutkan, sejauh ini bantuan luar negeri yang sudah mendarat ke Aceh adalah dari Malaysia berupa obat-obatan dan dokter.
Kemudian China kirim lima orang relawan untuk membantu mencari mayat dalam lumpur. “Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/12).
Mualem mengatakan, pada Rabu (10/12) akan ada gelombang kedua bantuan dari Malaysia yaitu obat-obatan sebanyak 3 ton. “Mereka (bantuan Malaysia) hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi dan dokter,” katanya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan APBN cukup untuk mengatasi bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Ia menyampaikan APBN yang dimiliki pemerintah cukup, Pras menyebut pemerintah memiliki komponen dana siap pakai untuk kesiapsiagaan bencana.
12. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya politik lingkungan sebagai fondasi arah perjuangan partai. Menurutnya, upaya merawat bumi sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang kerap menghadapi bencana ekologis. Ia menyebut kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum.
“Bencana ekologi ini muncul karena tiadanya penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Hasto dalam Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jawa Barat di Bandung, Minggu (7/12). “Kalau kita rajin merawat bumi ini, alam pun akan mencintai kita,” ujarnya. Lebih lanjut, Hasto mengajak seluruh kader di Jawa Barat menjadikan politik lingkungan sebagai prioritas. “Rawat pertiwi sebagai prioritas utama,” ujarnya.
13. Satgas Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Weda Bay, Maluku Utara menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral ilegal oleh WN asal China berinisial MY. MY ditangkap pada Jumat (5/12) saat menggunakan penerbangan PK-SJE rute Weda Bay (WDB)–Manado (MDC).
“Saat ini pelaku dalam proses (pemeriksaan) lebih lanjut oleh Aparat terkait, serta bahan mineral yg coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Instansi terkait,” ujar Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, dalam keterangannya, kemarin.
Ia menegaskan, keberhasilan penggagalan penyelundupan MY menunjukkan pentingnya keberadaan perangkat negara dalam tata kelola bandara khusus. “Serta membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan mencegah kegiatan ilegal lainnya,” kata Febriel.
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) membantah kabar soal penyelundupan nikel ilegal di Bandara Khusus IWIP, Maluku Utara. Perusahaan menegaskan material yang diamankan petugas merupakan sampel alumina dari industri aluminium milik salah satu tenant. “IWIP menyampaikan bahwa informasi yang beredar di publik tidak akurat. Material yang dimaksud bukan merupakan nikel, bukan barang ilegal, dan bukan bagian dari aktivitas yang tidak sah,” tulis IWIP dalam keterangan resminya, Sabtu (6/12). (Harjono PS)
