Anggota DPR dari Partai Gerindra, TA Khalid (net)
Isu menarik pagi ini, Anggota Komisi IV DPR dari Partai Gerindra, TA Khalid mengkritik laporan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan, 97 persen listrik di Aceh telah menyala. Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat dan menduga Bahlil berbohong kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut. Direktur Utama (Dirut) PT PLN Darmawan Prasodjo minta maaf karena informasi mengenai peningkatan sistem kelistrikan di Aceh yang dilaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak akurat.
Isu menarik lainnya, Kemendagri berhentikan sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS yang umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda banjir dan longsor. Mirwan pun menerima sanksi tersebut. Rapat pleno PBNU yang digelar Selasa (9/12) tetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum. Yahya Staquf menilai, rapat pleno tersebut tidak sah. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota Komisi IV DPR dari Partai Gerindra, TA Khalid mengkritik laporan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan, 97 persen listrik di Aceh telah menyala. Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat dan ia menduga Bahlil berbohong kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.
“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12).
Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh. “Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.
Dia juga memperingatkan, jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh. “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya. “Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan, hingga Minggu (7/12) malam, listrik di Aceh sudah menyala hingga 97 persen. Laporan tersebut disampaikan Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen. “Malam ini nyala semua, Pak. Seluruh Aceh, 97 persen sudah menyala malam ini,” kata Bahlil dan Presiden mengapresiasi upaya percepatan pemulihan tersebut.
Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan, kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat di Aceh Tamiang saat ini adalah Listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan air bersih. Agus Jabo menyampaikan ini usai terjun langsung selama beberapa hari untuk memantau pendistribusian bantuan di Provinsi Aceh. “Seperti di Aceh Tamiang, itu kondisinya gelap, jadi listrik menjadi kebutuhan yang mendesak karena kalau listrik hidup tentunya air dari tanah bisa ditarik ke atas,” kata Agus Jabo di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
2. Direktur Utama (Dirut) PT PLN Darmawan Prasodjo mengakui informasi mengenai peningkatan sistem kelistrikan Aceh pasca-bencana hingga 93 persen yang sebelumnya disampaikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak akurat. “Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir, di mana masih kekurangan pasokan sebesar 40 MW,” kata Darmawan secara daring dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12).
Darmawan menjelaskan, dalam kondisi normal pasokan listrik untuk Banda Aceh dialiri dari Arun. Namun, ternyata ada masalah enam menara transmisi antara Arun dan Bireuen roboh. PLN mencatat enam tower transmisi Bireuen–Arun roboh setelah sungai melebar dari sekitar 80 meter menjadi 300–400 meter dan menyeret kabel.
“Kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan, apabila—koreksi kami—penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93 persen. Ternyata kami menghadapi tantangan teknis yang sangat hebat,” tuturnya.
Oleh karena itu, Darmawan memohon maaf karena telah menyampaikan informasi yang tidak benar ihwal pemulihan listrik yang mencapai 93 persen. “Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Nah, untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh,” imbuh Darmawan. “Kami juga sekali lagi mohon maaf sedalam-dalamnya,” kata orang nomor satu di BUMN kelistrikan itu lagi.
3. Kemendagri jatuhkan sanksi pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS buntut pergi umrah tanpa izin di tengah kondisi banjir dan longsor menimpa wilayahnya. “Ada dua SK yang sudah saya tanda tangani berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK pertama mengenai pemberhentian sementara selama 3 bulan ke Mirwan MS,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/12).
Tito mengatakan Mirwan melakukan pelanggaran Pasal 76 ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemda. “Melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin dari Kemendagri. Di situ diatur dengan spesifik di Pasal 77 ancamannya sanksinya adalah pemberhentian sementara selama tiga bulan, yang bersangkutan ke luar negeri melakukan umrah tanggal 2 Desember,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Bupati Aceh Selatan nonaktif, Mirwan MS akan menjalani magang selama tiga bulan di kantor Kemendagri. Tito mengaku akan meminta Mirwan yang politisi Partai Gerindra itu secara berkala hadir ke Kemendagri untuk menjalani pembinaan. “Tapi kita minta yang bersangkutan selama tiga bulan nanti bolak-balik ke Kemendagri untuk magang, kita bina kembali,” kata Tito dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (9/12).
Tito menyayangkan sikap Marwan yang tetap ke luar negeri meski tak mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Aceh dan Kemendagri. Tito mengaku ikut menghubungi Mirwan menanyakan keputusannya itu. Menurutnya, Mirwan mengaku memiliki janji alias nazar yang harus dipenuhi.
4. Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS mengklaim menerima dengan lapang dada sanksi dari Mendagri yang menetapkan dirinya berstatus nonaktif selama tiga bulan usai ‘kabur’ umrah saat rakyatnya dikepung bencana banjir dan longsor. Mirwan mengatakan keputusan tersebut menjadi pelajaran penting baginya untuk meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas pelayanan publik ke depan. “Kita berharap keadaan segera kembali kondusif agar pelayanan kepada masyarakat, penanganan bencana, dan agenda pembangunan daerah dapat terus berjalan tanpa hambatan,” ungkap Mirwan dalam keterangannya, Selasa (9/12) malam.
5. Rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12), menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum. “Penetapan Penjabat (Pj) ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini Yang Mulia Bapak KH Zulfa Mustofa,” ujar Rais Syuriah PBNU, M Nuh, selaku pimpinan rapat pleno. Dalam struktur kepengurusan sebelumnya, Zulfa menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Menurut M Nuh, Zulfa akan menjabat sampai Muktamar PBNU 2026 mendatang.
Pj Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa berharap konflik soal posisi kepemimpinan PBNU berakhir usai penetapan dirinya sebbagai PJ Ketum PBNU. “Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam forum pleno ini sebagai Pejabat Ketua Umum, ketidakpastian itu selesai,” ujar Zulfa usai rapat pleno.
Zulfa menegaskan dirinya tidak ingin terseret konflik masa lalu yang sempat mewarnai dinamika internal organisasi. Dia mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga NU kembali bersatu memperkuat jam’iyah atau organisasi PBNU. “Saya juga menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu. Tapi saya ingin menjadi solusi buat jam’iyah ini untuk masa depan,” ujarnya.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar angkat suara soal pelaksanaan Pleno Syuriah yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, Selasa (9/12) malam. Nasaruddin mengaku hadir sebagai Rais Syuriah PBNU. Dia menegaskan, pemerintah tak terlibat urusan internal PBNU.
“Saya ulangi, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Makanya tuh, selalu pemerintah, kami tidak terlibat untuk mengurus urusan internal mu, apalagi PBNU. Saya datang ke sini sebagai Rais, wakil Rais syuriah,” kata Nasaruddin seraya berharap puutusan rapat pleno ini bisa menjadi solusi di internal PBNU.
6. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan isu adanya perselisihan soal tambang di balik polemik NU merupakan manuver dan opini sejumlah pihak. “Masalah itu (tambang) soal maneuvering,” ujar Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Yahya menilai, isu tambang ini adalah hal yang biasa. Ia meyakini, PBNU bisa menghadapi polemik di struktur internalnya saat ini. “Ya, namanya maneuvering, opini ini biasalah. Ya. Nanti insyaallah ada jalan keluar,” imbuhnya.
Yahya Cholil Staquf mengatakan, rapat pleno di Hotel Sultan, Selasa (9/12) tidak sah karena perencanaannya tidak melibatkan ketua umum yang sah. Ia menilai, rapat pleno tersebut tidak memenuhi syarat untuk digelar. Ia menjelaskan, rapat pleno tidak bisa hanya diadakan oleh jajaran Syuriyah secara mandiri, mesti melibatkan jajaran Tanfidziyah. “Jadi, tidak sah, karena tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum yang sah,” kata Yahya lagi. “Yang diundang hanya Syuriyah, ini ndak bisa, karena kalau pleno itu harus undang Syuriyah dan Tanfidziyah,” ujarnya.
Yahya Cholil Staquf menyinggung ada sejumlah pihak yang merasa terancam kehilangan hak istimewa atau privilege bila NU bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Yahya mengatakan, transformasi dibutuhkan oleh NU untuk menjawab perubahan zaman yang ada dan perubahan ini terkadang diikuti dengan restrukturisasi di PBNU. “Nah, ketika kita bangun konstruksi baru, memang biasanya ada yang pertama kemudian merasa terancam privilege-nya karena tidak masuk dalam konstruksi baru ini, ada yang malah ketinggalan sama sekali,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12).
Puluhan warga NU alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan Petisi Terbuka yang berisi keprihatinan mendalam atas dinamika internal di tubuh PBNU yang mereka nilai telah mencederai marwah organisasi dan komitmen historis NU terhadap keadilan sosial–ekologis. Mereka menilai, konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU tahun lalu telah memicu konflik internal dan merusak kepercayaan publik. Mereka menyebut polemik yang terjadi antar pimpinan tertinggi Syuriah dan Tanfidziyah sebagai “petaka internal” yang sudah diperingatkan sejak awal.
Ada empat tuntutan utama dalam petisi tersebbut. Yakni, 1. PBNU Diminta Segera Mengembalikan Konsesi Tambang. 2. Pengurus PBNU yang Tak Selaras dengan Prinsip Keadilan Ekologis Diminta Mundur. 3. Mendesak Muktamar Dipercepat Tanpa Melibatkan Aktor Konflik. 4. Mengembalikan NU pada Peran Asasi sebagai Penjaga Umat dan Alam
7. Mendagri Tito Karnavian meminta tidak ada pungutan liar (pungli) terkait pelayanan publik. “Tentu saya minta juga yang di daerah-daerah jangan sampai layanan publiknya enggak bagus, terutama pungli. Hindari pungli-pungli,” kata Tito usai membuka acara Rakornas data kependudukan dan keamanan siber di Jakarta Barat, Selasa (9/12).
Tito meminta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat infrastruktur dan server penyimpanan data. Ia menilai, jajaran di satuan Dukcapil tingkat daerah masih pasif. Mereka belum aktif mengajak dan mendatangi warga di daerah untuk membuat KTP. “Saat ini saya masih lihatnya, masih banyak bersifat pasif. Dukcapil-dukcapil daerah masih pasif,” tutur Tito.
8. Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam raker dengan Menkomdigi Meutya Hafid di Gedung DPR, kemarin. Endipat menyebut, negara sudah membantu triliunan untuk Aceh. Sedangkan gerakan donasi tersebut, baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat.
Kreator konten sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi merespon sindiran Anggota DPR RI Endipat Wijaya terkait donasi bencana Sumatra yang berhasil dihimpunnya bersama Kitabisa.com sebanyak Rp10 miliar. Ferry mengatakan dirinya tidak ada rasa amarah dan kesal atas sindiran tersebbut, karena mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat.
“Soal perkataan pak dewan, buat temen-temen yang nanya, saya sama sekali tidak merasa amarah dan kesal, berkat dukungan luar biasa kawan-kawan semua, yang masif sekali dan tidak berhenti, gak ada orang yang bisa merasa kesal dan marah ketika mendapatkan dukungan dan support sebesar ini,” tulis Ferry dalam akun instagramnya, @irwandiferry, Selasa (9/12).
Ferry menambahkan, anggota DPR yang menyidir dirinya telah menghubunginya secara pribadi dan meminta maaf. Ia pun menerima permintaan maaf tersebut karena tidak ada niat untuk memelihara konflik di tengah situasi seperti ini. “Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu karena gak adanya juga memelihara konflik di situasi seperti sekarang,” tambahnya.
9. Kemenhut RI mengatakan, kayu gelondongan yang ditemukan di Pesisir Barat, Lampung, bukan berasal dari arus banjir yang melanda tiga provinsi Sumatera. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi menegaskan hal itu berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung. “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12).
Kapolda Lampuung, Irjen Helfi Assegaf lakukan pemeriksaan terhadap kayu gelondongan yang terdampar di pantai Kabupaten Pesisir Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan nomor dan barcode pada kayu-kayu gelondongan yang terdampar. Beberapa di antaranya bahkan dilengkapi dengan stiker barcode kuning yang mencantumkan kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia” serta nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber”. Stiker tersebut juga mencantumkan nomor seri dan logo lingkaran centang bergambar daun dengan tulisan “SVLK INDONESIA”.
10. Kebakaran melanda Gedung Terra Drone yang berlokasi di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (9/12) siang kemarin. Insiden nahas ini menyebabkan 22 orang meninggal dunia, yang terdiri dari tujuh laki-laki dan 15 perempuan. Seluruh jenazah korban langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi.
Polres Metro Jakarta Pusat pun turun tangan untuk menyelidiki penyebab kebakaran gedung bertingkat tersebut. Olah TKP juga dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan. penyelidikan. Polisi menduga kebakaran Gedung Terra Drone dipicu terbakarnya baterai moda nirawak atau drone. Namun, hal ini masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut.
“Kalau dari keterangan tadi, memang sementara baru karena baterai ya, baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim labfor masih bekerja,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa (9/12).
11. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat banjir di Pulau Sumatera mencapai lebih dari Rp 50 triliun. “Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri PU. Kalkulasi awal membutuhkan anggaran Rp 50 sekian triliun, kalkulasi awal ya,” kata AHY, Selasa (09/12). AHY menegaskan, angka tersebut baru kalkulasi awal dan belum definitf karena kerusakan infrastruktur akibat bencana juga masih diperbarui.
11. Mantan Presiden Jokowi meramal, dalam 5-15 tahun ke depan, akan terjadi revolusi besar dalam penggunaan artificial intelligence (AI). Jokowi menyebut Indonesia harus segera menyiapkan infrastruktur, SDM, dan regulasi untuk menghadapi revolusi besar tersebut. “Menurut perkiraan saya, dalam 5, 10, atau 15 tahun yang akan datang, akan terjadi revolusi besar dalam penggunaan AI. Yang kedua, revolusi besar juga dalam penggunaan humanoid robotics. Nah, perubahan besar ini harus kita antisipasi dengan menyiapkan infrastruktur, SDM, regulasi yang mendukung ke arah itu,” ujar Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12).
Jokowi yakin bangsa Indonesia mampu melalui cobaan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jokowi mengatakan, untuk memperbaikinya memang membutuhkan waktu. “Solidaritas, gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Insyaallah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui,” ujarnya. Ia menyampaikan ucapan duka cita kepada para korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Dia berharap, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. (Harjono PS)
