Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (net)
Isu menarik pagi ini soal Bupati Lampung Tengah yang juga kader Partai Golkar, Ardito Wijaya yang ditangkap KPK karena kasus dugaan suap proyek. Penangkapan ini ironis, karena di tengah kepedihan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, ada bupati di wilayah Sumatera yang ditangkap karena kasus korupsi.
Isu lain, masih soal koruupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo menetapkan Wakil Wali Kota Bandung M Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka kasus korupsi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung M Erwin. Berikut isu selengkapnya.
1. Ya ampun, di tengah kepedihan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Bupati Lampung Tengah yang kader Partai Golkar, Ardito Wijaya ditangkap KPK, karena kasus dugaan suap proyek. Ardito ditangkap bersama 4 orang lainnya di Lampung, Rabu (10/12). KPK akan umumkan status kelima orang ini, Kamis (11/12). OTT ini bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung, pada Selasa (9/12), kemudian, KPK lakukan OTT di Lampung.
“Kronologi dan konstruksi perkara secara lengkap akan kami sampaikan dalam konferensi pers, pada Kamis (11/12) besok. Saat ini Ardito masih diperiksa secara intensif,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, Rabu (10/12). Budi menuuturkan, kelima orang itu langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. “Tim amankan sejumlah lima orang di wilayah Lampung, untuk kemudian dibawa ke Jakarta,” imbuhnya.
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membantah dirinya kabur saat OTT KPK. Ia mengakua, dirinya berada di rumah saat tim penyidik KPK lakukan OTT. “Di rumah saja (saat OTT KPK),” kata Ardito Wijaya setibanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/12) malam. Dia mengenakan topi, jaket hitam dan membawa satu koper. “Alhamdulillah sehat. Boleh numpang lewat,” ujar Ardito sambil berjalan masuk ke dalam Gedung Merah Putih.
Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, membenarkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang terjaring OTT KPK merupakan kader Golkar. Namun, ia menegaskan, Ardito belum lama bergabung ke Golkar. “Sepertinya baru masuk Golkar,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Rabu (10/12). Saat Pemilu 2024 lalu, ujarnya, Ardito diketahui mencalonkan diri sebagai Bupati Lamteng melalui partai lain, bukan Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku usai salah satu kadernya, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK. Bahlil mengaku belum menerima informasi secara lengkap terkait penangkapan Ardito. “Kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Bahlil di Jakarta Selatan, Rabu (10/12).
2. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, Rabu (10/12). “Terima kasih, yang saya hormati Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya,” ujar Prabowo dalam siaran pers Sekretariat Presiden, kemarin. Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Putin karena hubungan Indonesia dan Rusia dalam kondisi yang sangat baik. Pertemuan kedua pemimpin ini menandai penguatan komprehensif hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah.
Dalam pertemuan itu, Puutin menyampaikan bela sungkawa atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. “Saya menyampaikan belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia,” ujar Putin. Prabowo mengucapkan terima kasih. Prabowo menyampaikan undangan kepada Putin untuk berkunjung ke Indonesia, Putin menyambut undangan itu, meskipun tidak menjelaskan kapan ia akan mendatangi Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan “Nishan-e-Pakistan” dari Presiden Asif Ali Zardari. Penghargaan tersebut diberikan di Istana Kepresidenan Pakistan Aiwan-e-Sadr, Islamabad, Selasa (9/12) lalu. Seperti diketahui, “Nishan-e-Pakistan” merupakan bintang penghargaan tertinggi Republik Islam Pakistan yang diberikan Pemerintah Pakistan kepada pemimpin asing atau tokoh-tokoh penting yang dinilai berjasa luar biasa dan berkontribusi terhadap Pakistan baik di tingkat nasional maupun internasional.
Prabowo diberi penghargaan karena dinilai berjasa besar dan memiliki kontribusi luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Penganugerahan “Nishan-e-Pakistan” ini mencerminkan pengakuan Pemerintah Pakistan terhadap peran strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan kerja sama pertahanan, ekonomi, dan solidaritas dunia Islam.
3. Mantan Presiden Jokowi menduga ada agenda atau operasi politik di balik isu ijazah palsu. Pasalnya, ia melihat isu ijazah palsu tersebut sudah bergulir selama empat tahun dan tidak kunjung rampung. Ia menyampaikan hal tersebut dalam wawancara eksklusif Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, dua hari lalu. “Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, sehingga bisa sampai bertahun-tahun enggak rampung-rampung,” ujar Jokowi.
Jokowi melihat, ada keinginan untuk merendahkan dan menurunkan reputasi lewat isu ijazah palsu yang terus bergulir. “Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main, kan mesti kepentingan politiknya di situ,” ujar Jokowi.
Jokowi menekankan, ijazah asli miliknya ada di dirinya. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak terlalu menanggapi isu ijazah palsu yang sudah bergulir selama empat tahun terakhir. “Ijazahnya saya pegang gitu loh, tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama, ada aduan ke Bareskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazahnya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan,” jarnya.
Jokowi menunggu pembuktian dari pihak-pihak yang kerap menyebut ijazah kelulusannya palsu. “Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu diamati lah. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan,” ujar Jokowi. Ia menyampaikan keheranannya, karena pihak penerbit ijazah sudah menyampaikan bukti kelulusannya asli.
Jokowi menyatakan, ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga Universitas Gadjah Mada Yogyakarta akan ditunjukkan di pengadilan. Menurutnya, pengadilan merupakan forum yang paling tepat untuk membuktikan keaslian ijazahnya. “Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa,” ujarnya lagi.
Jokowi berharap, persoalan ijazah palsu yang dibawanya ke ranah hukum akan jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang. “Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” tuturnya.
Jokowi mengatakan, kasus serupa bisa saja terjadi ke orang lain jika dirinya tidak membawanya ke ranah hukum. “Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain. Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan,” imbuhnya.
4. Hakim Konstitusi Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena menyatakan dissenting opinion terhadap beberapa putusan yang menyita perhatian publik, seperti UU Ibukota Negara (UU IKN) dan UU Polri. Pihak yang melaporkan Anwar Usman ke MKMK adalah Syamsul Jahidin, advokat yang menggugat UU Polri dan UU IKN.
Menurut Syamsul, Anwar menyatakan dissenting opinion pada dua putusan yang dikabulkan oleh MK, yaitu putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 tentang UU IKN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang UU Polri. “Ketika itu dikabulkan, ada yang dissenting. Dari dua putusan ini yang dissenting itu Anwar Usman. Kami baca ini (dissenting), itu intinya penolakan, kami sambung-sambungkan. Ini enggak logis sekali penolakannya,” ujar Syamsul di Gedung MK, Rabu (10/12).
Syamsul mengaku melaporkan Anwar Usman ke MKMK untuk menguji apakah keputusan paman Gibran itu berdasarkan tendensi tertentu atau berdasar pada pendapat hukum. “Makanya saya Syamsul Jahidin, saya mengadukan itu, saya menguji itu. Apakah itu ada tendensius pribadi atau memang pendapat hukumnya,” imbuhnya.
5. Mendagri Muhammad Tito Karnavian perintahkan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kirim tim ke Aceh, Sumut, dan Sumbar uuntuk memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir berjalan cepat dan mudah, sehingga dokumen yang hilang atau rusak dapat segera diganti begitu situasi memungkinkan.
Tito menegaskan agar penanganan dilakukan segera, termasuk perbaikan peralatan layanan yang terdampak. “Jadi dari sekarang, Pak Teguh segera berangkat. Buat tiga tim ke Sumut, kemudian ke Aceh dan ke Sumbar untuk memulai, mana dukcapil yang tidak aktif, mana yang rusak mesinnya. Perbaiki segera dengan anggaran yang ada,” ujar Tito dalam keterangan persnya, Rabu (10/12).
6. Menag Nasaruddin Umar mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung rencana pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) yang akan mengelola dana umat bernilai ribuan triliun setiap tahunnya. Nasaruddin menyebutkan, lembaga ini akan bertugas mengelola pundi-pundi uang yang terkumpul untuk pemberdayaan masayrakat.
“Bapak Presiden sangat-sangat mendukung gagasan kita ini. Insya Allah kita doakan presiden sehat, panjang umur, kita akan membangkitkan raksasa yang sedang tidur, dan umat (rakyat) akan berjaya,” ujar Nasaruddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (10/12).
Nasaruddin Umar yakin, pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak perlu habiskan dana pajak karena dapat memanfaatkan dana umat yang potensinya mencapai Rp 1.200 triliun per tahun. Ia mengatakan, dana umat tersebut baru hasil kalkulasi dari agama Islam, angkanya dapat bertambah dengan lima agama lain yang juga memiliki dana umat sendiri.
“Kemiskinan mutlak itu tak perlu menghabiskan dana pajak. Dana umat bisa menyelesaikan sendiri umatnya. Pajak kita sekitar Rp 1.800 triliun per tahun, nah kalau dana umat menurut kalkulasi, bisa capai Rp 1.200 triliun,” kata Menag. “Belum agama lain, agama lain itu jangan dipandang enteng, meskipun jumlahnya kecil, tapi yang mereka kaya-kaya kan,” ujarnya.
7. Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, pada dasarnya pemerintah tidak melarang adanya penggalangan dana yang dilakukan Masyarakat untuk bantuan bencana di Sumatera. Pemerintah justru memberikan apresiasi atas sikap saling membantu tersebut, namun ada undang-undang yang mengatur penggalangan dana perlu memperoleh izin.
Dijelaskan, dengan adanya izin dari pemerintah tersebut, pemerintah dapat menyatukan program serta melengkapi pendataan. Menurut Ipul, data tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk memetakan bantuan yang dibutuhkan oleh para penerima manfaat. “Sehingga mungkin, kalau kita membantu sembako, yang lain membantu pembuatan rumah supaya lebih layak huni, yang lain membantu pemberdayaan. Dengan begitu, kan bisa kita mengintegrasikan program,” kata Ipul di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).
8. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengenang pernah mengira akan diajak jadi wapres mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. JK bercerita, suatu hari dirinya diundang makan siang khusus oleh Megawati. Ia sudah berangan-angan akan menyatakan bersedia bila ditawari menjadi wakil presiden, namun selama satu jam makan bersama, ternyata tak ada pembicaraan soal itu.”Saya menunggu kata-kata itu. Jawabannya sudah siap, bersedia. Tapi karena tidak ada pertanyaan selama satu jam, terpaksa kata ‘bersedia’ saya tahan,” ujar JK saat menghadiri Anugerah Dewan Pers 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/12).
Usai makan siang itu, JK langsung mendapat telepon dari Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memintanya bersedia jadi cawapres. JK mengaku menerima tawaran tersebut. Diceritakan juga, tak lama berselang, beberapa tokoh meminta dirinya membatalkan kesediaannya itu, namun ia menolak. “Waduh saya sudah janji (sama SBY). Itu kira-kira kenapa waktu itu tidak jadi (cawapresnya Megawati),” kata JK. Ia lalu meminta kesepakatan dengan SBY dibuat secara tertulis.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo mengungkap motif dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Wali Kota Bandung M Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Dijelaskan, kedua pejabat berupaya mengarahkan sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di berbagai OPD Kota Bandung serta memastikan proyek-proyek tersebut jatuh ke pihak yang memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan keduanya. Pola ini dilakukan secara berulang dan sistematis.
Irfan menegaskan, tindakan tersebut bukan hanya bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga upaya untuk mengamankan keuntungan bagi pihak tertentu secara melawan hukum. “Para tersangka meminta paket pekerjaan pengadaan kepada OPD, yang kemudian dilaksanakan dan menguntungkan pihak yang terafiliasi,” ujar Irfan, Rabu (10/12).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung M Erwin. Ia menegaskan, proses tersebut merupakan ranah aparat penegak hukum dan tidak mempengaruhi kinerja pemerintahannya.
“Proses ini sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Prioritas kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal,” ujar Farhan dalam rilis yang dikeluarkan Diskominfo Pemkot Bandung, Rabu (10/12).
Mantan anggota Komisi I DPR ini menekankan, Pemkot Bandung terus memperkuat reformasi birokrasi serta pengawasan internal untuk memastikan tata kelola pemerintahan tetap berada pada jalur integritas. Farhan mengimbau masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang.
10. BNPB melaporkan, jumlah korban dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor bertambah menjadi 969 orang per Rabu (10/12). Rinciannya, di wilayah Aceh dilaporkan sebanyak 391 jiwa, Sumut 340 jiwa, dan di Sumbar 238 jiwa. Sementara untuk korban hilang tercatat sebanyak 252 jiwa dengan rincian, di Aceh sebanyak 31 jiwa, Sumut 128 jiwa dan Sumbar 93 jiwa.
Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Osmar Silalahi mengatakan, jumlah pengungsi di Aceh, Sumut, Sumbar tercatat sebanyak 902.545 jiwa per Rabu (10/12) kemarin. Kendati demikian, Omar mengklaim ada penurunan jumlah pengungsi. Berdasarkan data yang dimiliki Osmar, 1.047.107 warga korban banjir dan tanah longsor yang mengungsi di beberapa posko dan tenda pengungsian pada Senin (8/12).
11. Gubernur Sumut Bobby Nasution akhirnya menjawab isu pemangkasan anggaran penanggulangan bencana tahun 2025 yang belakangan ramai dibicarakan. Isu yang beredar menyebutkan, anggaran bencana Provinsi Sumut dipotong drastis dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp98 miliar. Bobby dengan tegas mempertanyakan sumber informasi tersebut. “Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan),” ujarnya pada Rabu (10/12).
Ia menegaskan, angka resmi yang telah disetujui bersama DPRD Sumut dalam Rancangan APBD 2025 adalah Rp123 miliar. Menurutnya, klaim soal angka awal yang disebut mencapai Rp800 miliar lebih tidak merujuk pada dokumen anggaran yang disahkan. “Silahkan dilihat dari R-APBD 2025, kalau dibilang di awal angkanya Rp800 miliar (lebih), bukannya dari R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD yang angkanya Rp123 miliar,” ucapnya.
12. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyatakan bakal mengelola lahan Hotel Sultan untuk kepentingan masyarakat setelah menang gugatan di PN Jakpus. Seperti diketahui, majelis hakim PN Jakpus sebelumnya menolak gugatan PT Indobuildco terhadap Mensneg terkait kepemilikan Hotel Sultan yang diklaim berdiri di atas tanah negara yang sah diberikan melalui Hak Guna Bangunan (HGB).
“Tanah dan bangunan yang kembali ke negara ini akan dikelola secara maksimal agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan negara,” kata Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo dalam keterangannya, Rabu (10/12). Rahmadi menyampaikan, putusan PN Jakpus itu memperkuat legalitas negara sebagai pemilik sah atas tanah eks HGB tersebut.
“Putusan yang bersifat serta merta ini membuat pemerintah dapat segera menata kawasan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum. Putusan ini juga selaras dengan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan HGB 26 dan 27 telah berakhir sejak Maret dan April 2023,” tuturnya.
Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Indobuildco terhadap Mensneg terkait lahan Hotel Sultan di Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menyampaikan gugatan diajukan karena ada cacat prosedur dan cacat substantif dalam penerbitan surat-surat yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengosongan lahan HGB Nomor 26/Gelora, HGB Nomor 27/Gelora, dan penagihan royalti. “Alhamdulillah gugatan kami tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan TUN Jakarta,” kata Hamdan Zoelva dalam keterangannya, Kamis (4/12) lalu. (Harjono PS)
