Mantan Ketua Komisi I DPR Yasril Ananta Baharuddin (net)
JAKARTA, REPORTER.ID — Mantan Ketua Komisi I DPR Yasril Ananta Baharuddin mengkritik keras keputusan pemerintah memasukkan Indonesia jadi anggota Dewan Perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump. Pasalnya, Keputusan tersebut tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Celakanya, Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri terkesan kurang bereaksi alias membisu terhadap penyimpangan ini.
Yasril yang pernah mengabdi di Kemenlu ini juga mengkritik Menlu Sugiono yang dinilainya kurang cermat terhadap persoalan penting ini. Dikatakan. sebelum memutuskan Indonesia masuk Dewan Perdamaian, seharusnya Menlu membahas masalah ini secara mendalam. Karena posisi Indonesia sebagai pencetus gerakan negara nonblok dan sesuai konstitusi, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.
‘’Kalau sudah nyemplung seperti ini yang tidak bisa ditarik lagi. Saya kecewa dengan kebijakan Kemenlu yang tidak berpikir secara cermat. Kita ini negara nonblok, kenapa masuk jadi anggota Dewan Perdamaian, lagian kan sudah ada DK PBB, untuk apa,’’ ujar Yasril di Jakarta, Jumat (23/1) malam.
Politisi Golkar ini mengaku sedih, kenapa pemerintah gegabah. Kenapa Kemenlu tak paham terhadap persoalan kedaulatan negara. ‘’Bukankah ini menyangkut kedaulatan suatu negara, harus mendapat persetujuan rakyat paling tidak melalui wakil-wakilnya di DPR. Jadi, ada SOP-nya, tidak bisa blusak-blusuk seenaknya,’’ ujarnya.
Bikin kebijakan luar negeri itu tidak semudah membuat kebijakan dalam negeri. Kalau kebijakan dalam negeri bisa dikoreksi setiap saat sedangkan kebijakan luar negeri tidak segampang itu. Bukankah polugri diabdikan utk kepentingan nasional.
‘’Kebijakan politik luar negeri harus menyeluruh dan terpadu, harus lihat sejarahnya dan direkapitulasi dengan kebijakan politik luar negeri sebelumnya. Bagaimana posisi Indonesia sebagai pemimpin Asia Afrika, Pemimpin Gerakan Non Blok, OKI , G-20, Bricks, utamanya ASEAN. Mengapa tiba-tiba pemerintah ambil posisi tanpa konsultasi ke organisasi-organisasi tersebut,’’ tegas Yasril.
Terakhir Yasril menanyakan, posisi Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump apa? Bagaimana dengan Dewan Keamanan PBB?’’ Apa urgensinya Indonesia masuk jadi anggota Dewan Perdamain? Apa kaitannya dengan kepentingan nasional dan kawasan sehingga tiba-tiba bergabung ke Dewan Perdamaian,’’ pungkasnya.
Pengakuan Dunia
Sebelumnya diberitakan, Menlu RI Sugiono menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) merupakan bukti pengakuan dunia terhadap peran Indonesia. Dijelaskan, pengakuan itu dalam bentuk diplomasi, kedudukan, serta pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia, khususnya konflik di Gaza.
“Kehadiran kita di dalamnya tentu saja merupakan suatu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia, kemudian terhadap posisi Indonesia, serta pandangan-pandangan Indonesia,” kata Sugiono dalam unggahan Instagram Kemenlu RI, Jumat (23/1). Dikatakan, fokus Indonesia di dalam BOP adalah mencapai kemerdekaan Palestina.
Menlu mengungkapkan, Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) bentukan Presiden Donald Trump memiliki sejumlah fungsi. Fungsi tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah BOP resmi berdiri usai penandatanganan piagam perdamaian oleh sejumlah pemimpin negara di Davos, Swiss, Kamis (22/1). “Board of Peace sendiri berfungsi untuk mengawasi administrasi, kemudian stabilisasi keamanan, dan juga rekonstruksi serta rehabilitasi Gaza,” kata Sugiono. Selain itu, BOP juga berperan sebagai badan yang mengawasi pemerintahan transisi di Palestina yang terdiri dari unsur teknokrat dan bertugas menjalankan fungsi-fungsi administrasi di Gaza. (HPS)
