Dr. Ahmad Effendy Choirie (Ist)
Oleh : Dr. Ahmad Effendy Choirie
Negara Kaya, Rakyat Terpinggirkan
Tidak ada yang salah dengan Indonesia, kecuali cara negara ini dikelola. Di atas kertas, kita memiliki semua instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan. Zakat, infaq, sedekah (ZIS) sebagai kekuatan moral-religius, dan pajak sebagai kekuatan fiskal negara. Namun dalam kenyataan, sekitar 62% rakyat masih berada dalam kategori miskin dan rentan miskin. Ini bukan kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan politik.
ZIS : Potensi Umat yang Dibiarkan Terfragmentasi
Zakat bukan sekadar ibadah. Ia adalah sistem distribusi kekayaan. Dalam sejarah Islam, zakat menjadi instrumen negara untuk menutup jurang ketimpangan. Namun di Indonesia, ZIS dibiarkan tercerai-berai. Negara setengah hati. Regulasi ada, tetapi tidak berani memaksa integrasi. Akibatnya:
- Zakat menjadi urusan privat, bukan kebijakan publik strategis
- Lembaga zakat berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi nasional
- Distribusi lebih banyak karitatif, bukan struktural
Pertanyaan mendasarnya: mengapa negara tidak berani menjadikan zakat sebagai pilar resmi kebijakan kesejahteraan? Jawabannya sederhana: karena politik tidak pernah benar-benar berpihak pada redistribusi kekayaan.
Pajak: Dari Instrumen Keadilan Menjadi Beban Rakyat
Secara teoritis, pajak adalah alat pemerataan. Tapi dalam praktik, pajak di Indonesia seringkali menjadi alat reproduksi ketimpangan. Yang terjadi rakyat kecil membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung, kelompok kaya memiliki akses untuk “mengatur” kewajiban pajaknya, dan korporasi besar mendapatkan insentif, sementara rakyat kecil mendapat beban.
Lebih parah lagi, uang pajak yang dikumpulkan tidak sepenuhnya kembali kepada rakyat. Bocor dalam korupsi. Terserap dalam birokrasi gemuk. Dialokasikan pada proyek yang tidak menyentuh akar kemiskinan. Di sinilah ironi itu lahir. Rakyat membayar pajak, tetapi tidak pernah benar-benar menikmati negara.
62% Rakyat Miskin: Angka yang Menggugat Kekuasaan
Angka 62% adalah cermin kegagalan model pembangunan. Ini bukan sekadar soal kemiskinan absolut, tetapi : pekerja informal tanpa jaminan, petani kecil tanpa akses pasar, nelayan tanpa perlindungan, dankelas menengah bawah yang hidup dari satu krisis ke krisis lain. Artinya, mayoritas rakyat hidup di tepi jurang. Yang lebih menyakitkan, ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang selalu dibanggakan. Pertumbuhan untuk siapa?
Masalah Utama, Ketimpangan yang Dipelihara
Ada tiga dosa besar dalam politik ekonomi Indonesia. 1. Oligarki ekonomi-politik Kebijakan lebih banyak melayani pemilik modal daripada rakyat. 2. Negara lemah di hadapan kapital Negara gagal menjadi wasit, justru menjadi fasilitator ketimpangan. 3. Tidak adanya grand design kesejahteraan ZIS dan pajak tidak pernah disatukan dalam satu arsitektur keadilan sosial. Akibatnya, yang kaya semakin kuat, yang miskin terus bergantung.
Integrasi ZIS dan Pajak : Ancaman bagi Status Quo
Jika zakat, infaq, sedekah, dan pajak benar-benar diintegrasikan, maka data kemiskinan akan terbuka, distribusi kekayaan akan lebih adil, kebocoran akan terpantau, kekuasaan ekonomi akan lebih tersebar. Dan di sinilah masalahnya: integrasi berarti mengganggu kenyamanan elite. Karena itu, wacana integrasi sering berhenti di seminar, tidak pernah menjadi keputusan politik.
Jalan Keluar: Keberanian Politik, Bukan Sekadar Program
Yang dibutuhkan bukan program baru, tetapi keberanian baru. 1. Menjadikan ZIS sebagai bagian dari sistem fiskal nasional. Bukan sekadar pelengkap, tetapi pilar. 2. Reformasi pajak radikal Pajak harus benar-benar progresif dan menekan konsentrasi kekayaan. 3. Satu data kesejahteraan berbasis Kartu Keluarga Tidak boleh ada lagi bantuan yang salah sasaran. Perubahan paradigma: dari charity ke empowerment. Bantuan harus menciptakan kemandirian, bukan ketergantungan. 5. Perang nyata terhadap korupsi anggaran sosial Tanpa ini, semua konsep hanya retorika.
Penutup: Memilih Berpihak atau Berkhianat
Sejarah akan mencatat: apakah negara ini berdiri di sisi rakyat, atau di sisi kekuasaan dan modal. Zakat, infaq, sedekah, dan pajak adalah alat. Tapi alat tidak pernah netral—ia mengikuti siapa yang mengendalikan. Jika dikelola dengan keberpihakan, ia menjadi jalan menuju keadilan. Jika dikelola dengan kepentingan, ia menjadi alat penindasan yang halus. Maka pertanyaannya bukan lagi teknis, tetapi moral dan politik: apakah kita berani memihak rakyat, atau terus membiarkan 62% hidup dalam ketidakpastian.
(Penulis adalah Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), mantan Anggota DPR/MPR dari Fraksi PKB, dan mantan wartawan)
