Menlu Sugiono (net)
Isu menarik pagi ini, Menlu RI Sugiono mendesak pertemuan darurat DK PBB usai prajurit TNI tewas dalam serangan di Lebanon Selatan. Ia menyerukan penyelidikan cepat, transparan, dan menyeluruh buntut masalah ini. “Dalam konteks ini, kami menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, serta penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan,” tulis Sugiono di media sosial X, Selasa (31/3). Terbaru, dua personel pasukan penjaga perdamaian PBB tewas setelah konvoi kendaraan yang mereka tumpangi terkena ledakan di Lebanon Selatan pada Senin (30/3).
Isu lainnya, sembilan jenderal TNI (Purn) yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap Polda Metro Jaya (PMJ) ke PN Jakarta Selatan terkait penanganan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 329/Pdt.G/2026/PN.JKT.SEL, dengan total 17 warga negara sebagai penggugat. Berikut isu selengkapnya.
1. Menlu RI Sugiono mendesak pertemuan darurat DK PBB usai prajurit TNI tewas dalam serangan di Lebanon Selatan. Sugiono mengatakan desakan tersebut ia sampaikan saat berbicara melalui telepon dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin (30/3). Ia menyerukan penyelidikan cepat, transparan, dan menyeluruh buntut masalah ini. “Dalam konteks ini, kami menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, serta penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan,” tulis Sugiono di media sosial X, Selasa (31/3).
Menlu RI Sugiono mengecam keras serangan Israel ke wilayah Lebanon Selatan yang menewaskan seorang prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Prajurit TNI yang gugur saat bertugas itu bernama Praka Farizal Rhomadhon yang tewas terkena proyektil yang menyasar salah satu pos di markas mereka di Adchit Al Qusayr. “Kami mengecam keras insiden ini dan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan,” kata Sugi mengutip siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (30/3).
Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan pesan duka cita terhadap mendiang dan keluarga yang ditinggalkan. “Almarhum gugur, sementara tiga prajurit lainnya terluka. Satu mengalami luka berat dan saat ini dalam kondisi koma, sementara dua lainnya mengalami luka ringan. Kami, atas nama pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya,” ucapnya.
Kemenlu RI mengecam keras serangan Israel di dekat Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3) malam yang menewaskan seorang prajurit Indonesia dan melukai tiga prajurit lain yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Insiden terjadi di tengah laporan saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. “Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan,” kata Kemenlu RI melalui akun X resmi @Kemlu_RI, Senin (30/3).
Kemenlu menegaskan, keselamatan dan keamanan personel pemelihara perdamaian PBB harus senantiasa dihormati sepenuhnya, sesuai dengan hukum internasional. Kemenlu RI juga memastikan segera merepatriasi jenazah seorang prajurit Indonesia yang tewas akibat serangan Israel ke Markas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Minggu (29/3) malam. Kemenlu juga memastikan akan memberikan perawatan bagi prajurit yang terluka. “Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah dilakukan segera serta memberikan perawatan medis terbaik bagi yang terluka,” kata Kemenlu RI.
2. Terbaru, dua personel pasukan penjaga perdamaian PBB tewas setelah konvoi kendaraan yang mereka tumpangi terkena ledakan di Lebanon Selatan pada Senin (30/3). Insiden tersebut juga menyebabkan sejumlah personel lainnya mengalami luka-luka. Dikutip The New York Times, sumber ledakan belum dapat dipastikan. Peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam tewasnya seorang anggota pasukan perdamaian asal Indonesia di wilayah yang sama.
Ledakan terjadi saat konvoi PBB bergerak dari satu pangkalan UNIFIL ke pangkalan lainnya. Kendaraan terdepan dalam konvoi hancur akibat ledakan, menewaskan dua personel dan melukai beberapa lainnya, termasuk satu korban dengan luka serius. Menurut Laporan, insiden ini kembali melibatkan batalion Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL. Ledakan terjadi di dekat Kota Bani Haiyyan, Lebanon Selatan.
Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix mengonfirmasi, dua personel UNIFIL yang tewas di Lebanon Selatan adalah warga negara Indonesia. Sebelumnya, seorang personel TNI di UNIFIL juga tewas pada Minggu (29/3) malam, ketika sebuah proyektil meledak di dekat salah satu pos penjaga di desa Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan. “Ini adalah dua insiden terpisah dan kami sedang menyelidikinya sebagai dua insiden terpisah,” kata juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, seperti dikutip Reuters.
3. Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait sebelumnya menyatakan, satu prajurit Satgas Kontingen Garuda TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dan beberapa prajurit lainnya mengalami luka-luka dalam serangan Israel terhadap Lebanon. “Terdapat korban dari prajurit TNI, yaitu 1 orang meninggal dunia, 1 dalam kondisi luka berat, dan 2 luka ringan,” kata Rico, Senin (30/3). Rico memastikan, sejauh ini korban luka telah menerima penanganan medis. Di sisi lain, Rico memastikan peristiwa ini terjadi di tengah saling serang artileri dari kedua belah pihak. “Dan proses klarifikasi masih dilakukan oleh UNIFIL,” jelas dia. Selanjutnya, Rico mengatakan, perkembangan operasional akan disampaikan oleh Mabes TNI.
PM Spanyol Pedro Sanchez juga buka suara usai prajurit TNI yang menjadi bagian dari Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) tewas akibat serangan Israel ke Hizbullah. Sanchez mengecam tindakan tersebut dan meminta Israel menghentikan serangan. “Spanyol mengutuk keras tindakan ini. Spanyol menuntut agar asal usul proyektil tersebut diklarifikasi. Dan Spanyol menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan permusuhan,” kata Sanchez di media sosial X, Senin (30/3).
“Serangan terhadap misi penjaga perdamaian PBB merupakan agresi yang tidak dapat dibenarkan terhadap seluruh komunitas internasional,” ujarnya. Sanchez juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga prajurit yang gugur dan seluruh personel UNIFIL. Selain itu, dia berharap kesembuhan bagi dua personel yang mengalami luka-luka.
4. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mendesak pemerintah menarik pasukan perdamaian TNI di Lebanon usai satu prajurit TNI tewas akibat serangan zionis Israel ke pos jaga Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Minggu (29/3). Dave menilai keberadaan TNI dalam pasukan perdamaian PBB di wilayah tersebut harus menjadi evaluasi setelah insiden tersebut. Dia mempertanyakan misi awal pengiriman pasukan.
“Bilamana kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, ada baiknya untuk pemerintah melakukan penarikan atau pun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon,” kata Dave di gedung DPR, Senin (30/3). Dikatakan, Komisi I DPR menyatakan belasungkawa atas insiden tersebut. Politisi Golkar ini menyoroti efektivitas keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah Lebanon di tengah memanasnya konflik negara-negara Timur Tengah.
Menlu Sugiono mengaku belum mendengar usulan soal pemerintah menarik pasukan perdamaian yang bertugas di Lebanon usai serangan Israel yang menewaskan 1 prajurit TNI dan melukai 3 prajurit lainnya. Namun, Sugiono menegaskan, pemerintah akan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila wacana itu muncul. “Terus terang saya baru dengar belum sampai ke saya juga, tapi tentu saja kalaupun ada langkah-langkah ke arah sana pasti akan dibicarakan lebih lanjut,” kata Sugiono di Tokyo, Jepang, Senin (30/3). Sugiono menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit TNI akibat serangan Israel tersebut. Ia menegaskan, Indonesia mengecam keras insiden ini sekaligus serangan-serangan yang dilakukan Israel di wilayah Lebanon Selatan.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta berpendapat, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Ia mendorong investigasi menyeluruh dan transparan dalam kasus tersebut. “Kami percaya negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, mendorong proses investigasi yang transparan, serta memastikan bahwa kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR, Mahfud serangan Israel ke markas UNIFIL atau pasukan perdamaian PBB, bukan sekadar insiden, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia menilai pemerintah harus merespons tegas, dan bukan sekadar kecaman simbolik. Mahfudz mendesak PBB melakukan investigasi independen, transparan, dan tidak kompromis, untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas. “PBB tidak boleh lemah. Harus ada investigasi yang tegas dan terbuka, serta penetapan tanggung jawab yang jelas terhadap pihak yang melakukan serangan. Impunitas tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
5. Komisi I DPR mendesak pemerintah segera mengambil sikap tegas atas insiden serangan Israel ke pos jaga Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) yang menewaskan satu prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadhon, Minggu (29/3). Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyerukan, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI di PBB harus segera melayangkan surat resmi ke DK PBB dan Sekjen PBB untuk mengusut tuntas insiden tersebut.
Menurut Hasanuddin, PBB harus lakukan investigasi dan memastikan apakah serangan tersebut disengaja atau merupakan dampak eskalasi konflik. “Fokus investigasi harus memastikan apakah serangan tersebut merupakan dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau justru merupakan pelanggaran hukum internasional berupa serangan yang disengaja terhadap personel penjaga perdamaian,” kata Hasanuddin saat dihubungi, Senin (30/3).
DPP PDIP keluarkan surat resmi merespons gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon, Praka Farizal Rhomadhon, akibat serangan Israel pada Minggu (29/3). Dalam surat yang diteken Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah itu, PDIP mengutuk keras serangan tersebut.
Menurut PDIP, serangan itu merupakan pelanggaran serius menurut hukum humaniter internasional. “Mengutuk keras setiap tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan personel perdamaian PBB. Serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap Resolusi DK PBB 1701 dan hukum humaniter internasional,” ujar Hasto.
6. Sembilan jenderal TNI (Purn) yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap Polda Metro Jaya (PMJ) ke PN Jakarta Selatan terkait penanganan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 329/Pdt.G/2026/PN.JKT.SEL, dengan total 17 warga negara sebagai penggugat. Gugatan dilayangkan sebagai respons atas dugaan ketidakprofesionalan hingga penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Roy Suryo dan pihak terkait lainnya.
Sembilan jenderal purnawirawan TNI itu antara lain: mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Laksma TNI (Purn) Sony Santoso, Laksma TNI (Purn) drg Moeryono Aladin, Marsda TNI (Purn) Moch Amiensyah, Marsda TNI (Purn) Nazirsyah, Marsda TNI (Purn) Firdaus Syamsudin, Brigjen TNI (Purn) Sudarto, Brigjen TNI (Purn) Dedi Priatna, Brigjen TNI (Purn) Jumadi.
Selain itu, gugatan juga diajukan oleh enam purnawirawan TNI lainnya, yakni Kolonel TNI (Purn) Kusumastono, Kolonel TNI (Purn) Muh Nur Saman, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, Kolonel Laut (Purn) Hasnan, Kolonel Laut (Purn) Joko Indro Wahyono, dan Kolonel (Purn) Sopandi Ali, serta dua penggugat lainnya dari kalangan sipil, yaitu mantan Hakim Agung Ad Hoc Dwi Tjahyo Soewarsono dan Komarudin, yang sebelumnya menggugat Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah mantan PresidenJokowi di Pengadilan Negeri Sleman.
Mayjen TNI (Purn) Soenarko menjelaskan, gugatan citizen lawsuit diajukan sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum yang dinilai bermasalah. Ia menilai terdapat dugaan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk dugaan penyelundupan pasal dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penanganan perkara tersebut.
“Kami melihat ada ketidakprosesionalan aparat penegak hukum, yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power, yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain yaitu saudara Roy CS,” ujar Soenarko dalam pernyataan pers di Jakarta, Minggu (29/3).
“Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin aparat negara tidak profesional ini,” lanjut Soenarko. Ia menilai, kasus yang menjerat Roy Suryo dkk sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga negara. “Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan ijazah palsu Jokowi, kemudian justru yang menuntut itu belum dapat keterangan ‘ini ijazahnya’, tahu-tahu dia ditersangkakan,” ujarnya.
Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, Tifauzia Tyassuma sebelumnya membantah isu dirinya ikut mengajukan restorative justice (RJ) sebagai penyelesaian perkara. Isu dokter Tifa mengajukan RJ muncul setelah rekannya, ahli forensik Rismon Sianipar, meminta maaf ke Jokowi dan mengajukan RJ atas tudingan ijazah palsu. Namun dokter Tifa itu menegaskan, dirinya tidak akan meminta maaf kepada Jokowi karena merasa hasil penelitiannya merupakan karya ilmiah yang sah.
“Yang terjadi pada saya selama kurang lebih satu tahun ini adalah kriminalisasi atas karya ilmiah, atas pekerjaan saya sebagai peneliti. Sehingga saya tidak perlu harus minta maaf kepada siapapun,” ujarnya. Ia mengklaim hasil penelitian yang dituangkan dalam Jokowi’s White Paper valid karena telah melalui proses ulasan oleh peneliti lain (peer review). Ia mengaku sempat dibujuk untuk mengikuti Langkah Rismon Sianipar yang mengajukan restorative justice.
Menurut dia, bujukan pertama terjadi saat menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya pada 29 Januari 2026. Saat itu, ia didatangi dua orang berinisial AA dan FA. “Ayolah Dok, dr. Tifa nih yang belum ke Solo untuk RJ. Ada loh temannya yang sudah,” ungkap Tifa menirukan ajakan tersebut. Ia juga menyebut ada pihak lain yang diduga menyamar sebagai dirinya dan menghubungi tim Jokowi menggunakan foto profil WhatsApp miliknya untuk membahas RJ. “Saya tidak pernah quit. Saya tidak tidak pernah satu kali pun mundur atau keluar satu langkah pun,” tegasnya.
7. Presiden Prabowo Subianto mempersilakan para pengusaha Jepang mengeluh dan mengadu kepada dirinya jika mengalami masalah saat berinvestasi di Indonesia. Prabowo menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum bagi para investor.
“Jika anda memiliki masalah, anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar anda, melalui perwakilan anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan,” ujar Prabowo dalam Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Senin (30/3). Prabowo menekankan, dirinya mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan terjun langsung dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Menurut dia, peran Presiden di era modern seperti CEO negara yang harus mampu merespons persoalan secara cepat dan tepat.
Presiden Prabowo Subianto berharap kemitraan Indonesia dengan Jepang naik kelas dan berjalan semakin cepat. “Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat,” kata Prabowo saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo, Senin (30/3).
Prabowo mengatakan, kerja sama erat diperlukan di tengah dunia yang semakin terhubung. Ia meyakini kemitraan ekonomi yang kuat akan menciptakan perdamaian dan persahabatan yang berkelanjutan. “Dunia semakin mengecil. Tidak ada pilihan lain selain kerja sama erat di semua bidang. Saya percaya hubungan ekonomi dan kemitraan yang kuat akan menghasilkan perdamaian dan persahabatan yang berkelanjutan. Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengumuman 10 nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama strategis antara pelaku usaha Indonesia dengan Jepang dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo, pada Senin (30/3). Kesepakatan yang tercapai dalam forum tersebut memiliki nilai total sebesar 23,63 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 401,71 triliun. Di hadapan Presiden Prabowo, perwakilan perusahaan dari kedua negara secara bergantian menyampaikan dan menampilkan kerja sama yang telah disepakati. Hal itu menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.
8. KPK tetapkan 2 tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 pada Senin (30/3). Kedua tersangka adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
“Di mana dalam perkara ini, KPK kembali menetapkan dua orang tersangka, yaitu ISM selaku Direktur Operasional PT Maktour dan ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (30/3).
Asep menuturkan, dalam perkara ini, Ismail diduga memberikan uang senilai total 35.000 dollar Amerika Serikat dan 16.000 Riyal Arab Saudi kepada pejabat Kementerian Agama era Yaqut Cholil Qoumas. Salah satu pihak yang menerima uang tersebut adalah eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dengan nilai sebesar 30.000 dollar Amerika Serikat.
KPK menduga PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah sebesar Rp 27,8 miliar dalam pusaran kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. “PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp 27,8 miliar,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (30/3). KPK menduga Ismail dan Asrul melakukan kongkalikong dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara.
KPK mengatakan Hilman Latief (HL) selaku Dirjen PHU Kemenag dan Ishfah Abidal Azis (IAA) alias Gus Alex selaku Stafsus Menag Yaqut Cholil Qoumas, menerima sejumlah uang dari keduua tersangka, yakni Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Azrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri. “Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar US$30.000 serta kepada Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama) sebesar US$5.000 dan 16.000 SAR,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di kantornya, Senin (30/3).
9. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjawab desakan MAKI yang meminta pembentukan Panjaga pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah selaku tersangka kasus korupsi kuota haji di KPK. Menurut Sahroni, pembentukan Panja tak mudah. Sebab, kata dia, hal itu harus dibahas dan disepakati semua fraksi di Komisi III DPR.
“Kalau Panja kan ngomongnya enggak segampang kita mengatakan kita beli cabai di pasar gitu ya. Perlu pembahasan yang lebih komprehensif pada semua fraksi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3). Meski begitu, Sahroni mengaku pihaknya menerima setiap usulan dari luar dan akan dibahas dalam rapat internal Komisi III DPR. “Ya itu kan usulan, kita terima usulan dan entar dibahas di Komisi III terkait dengan apa yang disampaikan,” ujarnya.
10. Direktur Penuntutan Kejagung, Riono Budisantoso mengungkap, tim eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak mengikuti nasihat yang disampaikan jaksa bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) ketika melakukan pendampingan pada pengadaan laptop berbasis Chromebook. Selain itu, pihak kementerian juga menutup sebagian data dan informasi terkait pengadaan Chromebook dari kejaksaan. “Jaksa Bidang Datun melihat ada yang tidak diikuti dan ada yang ditutupi dalam kegiatan pengadaan tersebut,” ujar Riono, Senin (30/3). Riono mengatakan, jaksa bidang Datun hanya dapat memberikan pendampingan jika ada pihak yang meminta. Terlebih, nasihat yang diberikan mengacu pada data yang diserahkan pihak yang meminta pendampingan.
Kejagung bantah pernyataan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait keterlibatan jaksa untuk mengawasi proses pengadaan Chromebook. “Jaksa Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) tidak melakukan monitoring atau pengawasan kegiatan, sehingga jelas terdakwa keliru memahami peran jaksa atau kejaksaan yang melakukan pendampingan di bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara,” ujar Direktur Penuntutan Kejagung, Riono Budisantoso, Senin (30/3).
Menurut Riono, jaksa bidang Datun tidak berkaitan dalam aspek hukum pidana dalam melakukan tugasnya. Adapun, kejaksaan terlibat dalam pengadaan Chromebook untuk memberikan pendampingan hukum, bukan mengawasi. “Jadi dalam pendampingan hukum, Jaksa bidang Datun berperan selaku konsultan hukum bagi pihak yang didampingi, di mana advis dan pendapat yang diberikan tidak mengikat untuk diikuti oleh pihak yang didampingi,” kata Riono.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, ada jaksa yang mengawasi proses pengadaan laptop berbasis Chromebook dari awal hingga akhir 2019-220 lalu. “Ini adalah pengadaan di mana kita mengundang kejaksaan untuk memonitor untuk mengawasi dari awal sampai akhir. Bahkan di ruang di mana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) itu mengeklik pengadaan, ada jaksa untuk mendampingi,” ujar Nadiem di sela sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/3).
Nadiem mengatakan, selaku menteri, dia tidak terlibat dalam proses pengadaan, tetapi ia meyakini kejaksaan sudah melakukan pendampingan. Oleh karena itu, ia mempersoalkan mengapa kini ditahan oleh kejaksaan, padahal ia melibatkan kejaksaan dalam pengadaan laptop tersebut. adiem juga mengaku sudah meminta BPKP untuk mengaudit kementerian yang dulu dipimpinnya.
Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku kaget dan bingung surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak miliknya dibuka dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. “Saya kaget bagaimana ada SPT pajak saya digunakan untuk membuktikan korupsi,” ujar Nadiem saat ditemui di jeda sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/3/2026). Nadiem mengatakan, SPT Pajak merupakan laporan yang sukarela dilakukan untuknya. Namun, data-data itu justru dibuka di sidang seakan-akan ada manipulasi di dalamnya. Baca juga: Kubu Nadiem Keberatan Ahli Pajak dari Dirjen Pajak Diperiksa di Sidang Chromebook “Seluruh SPT pajak saya dipertontonkan di depan seluruh sidang, kejujuran saya melaporkan semuanya secara terbuka tanpa menyembunyikan apapun, sekarang digunakan untuk memanipulasi fakta dan untuk dibeberkan saja,” imbuh Nadiem.
Nadiem keberatan Kepala Subdirektorat Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Ditjen Pajak Kemenkeu Meidijati dihadirkan sebagai ahli pajak untuk sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. “Ahli tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 51 baik huruf A dan B (KUHAP Baru), dan karenanya keterangan ahli tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Mohon untuk dapat dipertimbangkan oleh majelis yang mulia,” ujar Penasehat Hukum Nadiem, Dodi Abdulkadir, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/3).
11. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak mau rencana WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta di Jakarta dilaksanakan pada hari Rabu, karena bertepatan dengan kebijakan yang sudah berjalan, yakni “Rabu Transportasi Umum” di DKI Jakarta. “Secara prinsip seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat. Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu,” ucap Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/3).
Dijelaskan, dalam program ini, ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) diwajibkan menggunakan transportasi umum, baik saat berangkat, pulang kerja, maupun menjalankan tugas dinas. Menurut Pramono, jika WFH diterapkan pada hari Rabu, tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan optimal karena mobilitas pekerja justru berkurang.
Pramono Anung menegaskan hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat berjalan baik. Ia menyebutkan, komunikasi yang solid menjadi kunci dalam penanganan berbagai persoalan di Ibu Kota. Menurut Pramono, sinergi yang terjalin selama ini memudahkan koordinasi lintas lembaga, sehingga sejumlah program dan penanganan masalah dapat dilakukan secara lebih efektif. “Saya bersyukur, kami mempunyai komunikasi yang sangat baik dengan pemerintah pusat. Berbagai persoalan kami banyak mendapatkan bantuan atau bersinergi dengan pemerintah pusat,” ucap Pramono.
12. Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi berbagai program perumahan yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia menilai program tersebut memiliki nilai sosial tinggi karena bermanfaat dalam membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian layak.
“Karena itu saya juga all outuntuk mendukung beliau(Menteri PKP), ya. Bukan hanya itu, bagi saya ada sesuatujuga yang penting.Tugas saya, Mendagri, membinapemerintahan daerah, termasuk jugamendukung kepala daerah [menyukseskan program tiga juta rumah],” ujar Tito saat menghadiri Peluncuran Program BSPS secara Nasional Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3). (Harjono PS)
.
