Kepala BGN Dadan Hindayana (net)
Isu menarik pagi ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkapkan, komisinya akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana terkait pengadaan 20.000 motor listrik untuk Kepala SPPG. Charles mengaku, pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut tidak pernah dikonsultasikan dengan Komisi IX DPR. Ia menilai, pengadaan motor listrik tersebut tidak sejalan dengan fokus utama program MBG, yakni memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, avtur bisa diproduksi dari minyak jelantah. Presiden Prabowo akan membuka pusat pengolahan jelantah dan material sawit menjadi avtur, bahan bakar pesawat terbang. Di sisi lain, anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra wanti-wanti RUU Perampasan Aset bisa menabrak sejumlah prinsip hukum hingga konstitusi. Pemprov DKI tidak akan memindahkan kampus IKJ ke Kota Tua, tetapi hanya akan memfasilitasi ruang berekspresi bagi para mahasiswa dan seniman di Kawasan bersejarah tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkapkan, komisinya akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana terkait pengadaan 20.000 motor listrik untuk Kepala SPPG. “Kami sudah agendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20.000 motor Listrik yang diadakan oleh BGN,” kata Charles di Gedung DPR, Kamis (9/4).
Disebutkan, rapat dengan Kepala BGN diagendakan pada Senin (13/4) pekan depan. Charles mengaku, pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut tidak pernah dikonsultasikan dengan Komisi IX DPR. “Enggak ada (konsultasi ke Komisi IX DPR), karena kalau disampaikan ke kami, pasti akan kami tolak,” ujar Charles. Ia menilai, pengadaan motor listrik tersebut tidak sejalan dengan fokus utama program MBG, yakni memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia. Selain itu, dia juga menilai pengadaan motor listrik tersebut tidak tepat dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa meminta pemerintah menjelaskan perihal pengadaan motor listrik BGN. “Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah,” ujar Neng Eem dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4). Neng Eem menegaskan, publik berhak mengetahui asal-usul pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk operasional program MBG.
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” tuturnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tidak melanjutkan pembelian sepeda motor listrik untuk Program MBG pada 2026. Keputusan itu diambil setelah menelusuri rencana pengadaan yang menjadi sorotan publik. “Saya tanya semalam, tahun ini ada tidak, enggak ada. Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (9/4). Purbaya menyebut sempat terjadi miskomunikasi internal terkait pengadaan tersebut. Informasi awal yang diterima tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
2. Kepala BGN Dadan Hindayana berdalih, seluruh unit sepeda motor listrik untuk operasional Kepala SPPG merupakan hasil karya anak negeri. “Seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen,” ujar Dadan dalam keterangan persnya, Kamis (9/4). Dia menyebut, produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat. “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” tuturnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, sepeda motor listrik untuk menunjang program makan MBG direalisasikan lewat skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Dijelaskan, meskipun program tersebut masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada tahun 2026.
“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran,” ujar Dadan dalam keterangannya, Kamis (9/4). Menurut dia, mekanisme ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap yakni termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan, setiap proses pengadaan untuk program MBG telah disetujui Kementerian Keungan. “Dalam proses pembayaran semuanya di-approve (setujui) oleh Kemenkeu,” kata Dadan, Kamis (9/4). Ia menuturkan, penggunaan anggaran untuk Program MBG dilakukan melalui mekanisme dan melibatkan berbagai lembaga, termasuk Kemenkeu. Ia menjelaskan, tahap perencanaan program dibahas melalui forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan.
3. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, avtur bisa diproduksi dari minyak jelantah. Ini sebagai bentuk penerapan energi bersih dan energi terbarukan. “Avtur bisa dibuat dari jelantah, dari limbah sisa minyak goreng, kita bisa olah menjadi avtur,” kata Prabowo saat meresmikan pabrik kendaraan bus dan truk listrik PT Vektor Sakti Industri (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).
Kepala Negara menekankan, produksi avtur tidak hanya bergantung pada minyak bumi yang diproses melalui penyulingan, yang notabene adalah emergi fosil. Saat ini, avtur bisa diproduksi melalui komoditas kelapa sawit. Ini menjadi bukti bahwa negara bisa meninggalkan energi karbon dan energi fosil. “Memang negara butuh, kita harus tinggalkan energi karbon dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis. Tetapi sekarang avtur pun bisa dari kelapa sawit, dan kita punya banyak kelapa sawit, kan,” tutur Prabowo.
Presiden Prabowo akan membuka pusat pengolahan jelantah dan material sawit menjadi avtur, minyak yang dikenal sebagai bahan bakar pesawat terbang. “Beberapa saat lagi kita akan buka pusat-pusat pengolahan, refinery-refinery untuk ini. Kita akan investasi besar-besaran di bidang itu,” kata Prabowo saat meresmikan pabrik bus dan truk listrik VKTR di Magelang, Jateng, Kamis (9/4). Dia mendorong Indonesia mulai meninggalkan sumber energi dari fosil kecuali untuk kebutuhan strategis. Kini, bahan bakar bisa dihasilkan dari bahan non-fosil.
4. Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra wanti-wanti RUU Perampasan Aset bisa menabrak sejumlah prinsip hukum hingga konstitusi. Ia menyoroti mekanisme perampasan aset yang bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan pidana atau non-conviction based. Menurut Soedeson, mekanisme yang tertuang dalam draf sementara RUU tersebut berpotensi mencederai karakter hukum Indonesia yang menganut sistem civil law dan bersifat in personam (fokus pada orang) daripada in rem (fokus pada barang).
“Ini persoalan yang menjadi pemikiran saya sejak awal. Karena perampasan aset ini fokusnya pada in rem, kepada barang. Padahal karakter kita ini civil law, ‘barang siapa’, in personam,” ujar Soedeson dalam keterangannya, Kamis (9/4). Politisi Golkar ini melihat, mekanisme perampasan tanpa proses hukum pidana berisiko melanggar Pasal 28 UUD 1945. Padahal, setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan harta kekayaannya.
Merujuk Pasal 6 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, kata dia, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah tanpa putusan hakim yang sah. “Warga negara itu, termasuk penjahatnya, dilindungi harta kekayaannya oleh UUD. Tidak boleh orang itu dinyatakan bersalah kalau tanpa putusan hakim. Itu jelas,” ujar Soedeson.
5. Kejagung tetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral tahun 2008-2015, di antaranya Riza Chalid. “Tim penyidik dari Kejaksaan Agung Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral tahun 2008 sampai dengan tahun 2015,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (9/4).
Ketujuh tersangka tersebut adalah BBG (Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina), AGS (Head of trading Pertamina Energy Services tahun 2012-2014), MLY (Senior Trader Pertamina Energy Services Pte Ltd tahun 2009-2015, NRD. Kelima, TFK (VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shiping), MRC (beneficialy owner dari beberapa perusahaan yang ikut tender), dan IRW (Direktur perusahaan-perusahaan milik MRC). “Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucapnya.
Kejagung menggandeng Interpol Indonesia buru buronan Mohammad Riza Chalid (MRC). Sebab, Riza Chalid menjadi satu dari tujuh tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral tahun 2008-2015. “Jadi, untuk masalah MRC, memang DPO betul, dan Red Notice sudah diterbitkan ya,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (9/4). “Untuk itu, kami tetap bekerja sama dengan pihak Interpol, terutama Interpol Indonesia untuk apa namanya berusaha untuk mendatangkan saudara MRC tersebut,” sambung dia.
6. Direktur Utama PT Delta Indonesia Pranenggar, Sri Enggarwati, mengatakan praktik pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker sudah ada sejak dekade awal 2000-an. “Sejak saya urus Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), pertama tahun 2006, itu (diminta uang) sudah ada. Bahkan, sebelum 2006, itu (tahun 2006) kan PT Pak, 2001 saya di yayasan waktu itu (juga diminta uang),” ujar Enggar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/4). Enggar berbicara ketika diperiksa sebagai saksi dalam sidang untuk perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 dengan terdakwa Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dkk.
7. Wapres Gibran Rakabuming meminta maaf kepada mantan Wapres Jusuf Kalla karena usulannya untuk menaikkan harga BBM tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius terhadap berbagai masukan, termasuk usulan JK yang meminta harga BBM naik untuk meringankan beban subsidi di sektor energi.
“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran dalam keterangannya, Kamis (9/4). Gibran jelaskan, pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan memfokuskan anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun merespons pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) terkait wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dengan menekankan pentingnya penggunaan data mutakhir dalam melihat kondisi fiskal nasional. Ia menilai, data yang disampaikan perlu dilihat dalam konteks terbaru, mengingat dinamika fiskal dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus berkembang.
Menurut Misbakhun, kebijakan terkait BBM bersubsidi telah melalui perhitungan yang cermat oleh pemerintah, khususnya Kemenkeu dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan fiskal dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. “Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan hasil perhitungan yang matang, hati-hati, dan memperhatikan daya dukung fiskal, sekaligus untuk menjaga masyarakat dari tekanan inflasi,” ujar Misbakhun dalam rilis persnya, Kamis (9/4).
8. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini. “Enggak ada, jadi tahun ini Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi, yang jelas visa yang legal itu namanya visa haji,” kata Dahnil di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/4). Karena itu, Dahnil mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tawaran-tawaran keberangkatan haji yang muncul lewat media sosial.
Demi mencegah hal itu terjadi, Kemenhaj bersama Polri membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal yang bertugas menindak segala bentuk modus operandi pemberangkatan haji non-prosedural alias ilegal. “Itu yang mau kami cegah. Makanya kalau itu tetap berulang, maka secara otomatis nanti pihak kepolisian akan melakukan penindakan secara pidana, itu kan modus penipuan,” ujar Dahnil.
9. KPK lakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik KPK memeriksa seorang pengusaha rokok, Khairul Umam alias Haji Her sebagai saksi dalam perkara tersebut, pada Kamis (9/4). “Hari ini, ada salah satu saksi atas nama saudara KU atau biasa dikenal dengan saudara HR,” ujar Budi Prasetyo di sela-sela pemeriksaan. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap sejumlah pengusaha rokok yang dipanggil dari berbagai daerah berkaitan dengan proses serta mekanisme prosedur baku pengurusan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her mengaku tidak kenal dengan para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu. Ia mengungkapkan, hubungannya dengan para tersangka didalami penyidik KPK saat memeriksanya sebagai saksi kasus suap di Ditjen Bea dan Cukai, Kamis (9/4) kemarin. “Ya, dikonfirmasi saja, ditanya persoalan kenal enggak dengan tersangka-tersangka itu, ya saya jawab tidak kenal,” ujar Haji Her usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Lebih lanjut dia mengaku sudah menjawab dengan apa adanya terhadap pertanyaan yang diajukan KPK.
10. Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu (8/4). Sebagaimana dilansir Associated Pres (AP), penutupan ini sebagai respons atas serangan Israel ke Lebanon. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet dan memicu ketegangan baru di kawasan. Otoritas Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait penutupan kembali Selat Hormuz. Di sisi lain, Gedung Putih menuntut selat segera dibuka dan menegaskan ingin menjaga jalannya pembicaraan damai tetap sesuai rencana.
Presiden AS Donald Trump bela Israel yang langgar gencatan senjata, sebut Lebanon tak termasuk kesepakatan. Trump menyebut, konflik Israel dengan Hizbullah sebagai hal yang terpisah dari kesepakatan gencatan senjata AS-Iran. “Karena Hizbullah, mereka tidak dimasukkan dalam kesepakatan,” kata Trump, sebagaimana dikutip Al Jazeera. “Itu juga akan diselesaikan. Tidak apa-apa,” katanya.
11. Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengungkapkan, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amoudi meminta mantan Presiden Megawati Soekarnoputri berperan aktif merespons dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi dengan Megawati di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).
“Menurut Dubes Arab Saudi, Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sosok penting dalam politik lokal dan global yang memiliki perhatian pada isu lingkungan dan geopolitik, karena itu suara Ibu Megawati sangat penting dan berdampak pada dunia Islam dan global untuk menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia,” kata Basarah dalam keterangan resminya, Kamis. Menurut Basarah, Ketua Umum PDI-P tersebut merespons positif permintaan tersebut.
12. Sembilan belas pengacara Purbaya kompak menyampaikan surat pengunduran diri dari tim kuasa hukum saat sidang terkait pergantian nama Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwana Empat Belas di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (9/4). “Sidang hari ini kami menyerahkan secara fisik pengunduran diri sebagai kuasa hukum Sinuhun PB XIV,” kata salah satu kuasa hukum Purbaya, Tamrin.
Ia bersama rekan-rekannya mengundurkan diri karena sulit berkomunikasi dengan PB XIV Purbaya sebagai prinsipal. Tamrin mengatakan selama ini komunikasi dilakukan melalui perantara. “Mas Purbaya atau PB XIV menitip pesan lewat orang lain. Bisa kurang, bisa lebih. Menitip uang bisa kurang, bisa lebih,” kata Tamrin. Ia sudah berupaya mengirim surat ke PB XIV Purbaya terkait pengunduran diri tersebut. Namun hingga hari pelaksanaan sidang, PB XIV Purbaya belum merespon surat tersebut.
13. Mantan Menpora Roy Suryo mendukung langkah mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke polisi. Roy menyebut kepolisian adalah pihak yang berwenang memastikan video berisi pernyataan Rismon itu merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) atau bukan. “Tidak boleh kita memastikan itu AI atau tidak karena kalaupun itu AI apa yang dilakukan oleh pak JK sudah benar, dilaporkan dulu, yang jelas statemen ada,” kata Roy di Polda Metro Jaya, Kamis (9/4).
Roy menyebut jikapun video itu terbukti merupakan rekayasa AI, maka kepolisian juga harus mengusut siapa pihak yang membuatnya. “AI pasti ada yang membuatnya. Sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan tidak mungkin tuyul,” ujarnya.
14. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memindahkan kampus IKJ ke kawasan bersejarah Kota Tua, Jakarta Utara tetapi hanya akan memfasilitasi ruang berekspresi bagi para mahasiswa dan seniman di situs bersejarah ibu kota tersebut. “Jadi, saya ingin meluruskan, IKJ nanti ataupun seniman-seniman akan kita kasih ruang atau tempat untuk berekspresi seluas-luasnya di Kota Tua. Bahwa nanti akan ada gedung yang kami persiapkan untuk IKJ, iya,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).
Pramono mengatakan Pemprov DKI tengah menyiapkan fasilitas khusus guna mendukung berbagai aktivitas kesenian di destinasi wisata tersebut. Meskipun akan ada gedung yang didedikasikan secara khusus untuk aktivitas seni, Pramono membantah bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar IKJ akan diboyong ke sana. Keputusan pembatalan pemindahan kampus ini diambil setelah jajarannya melakukan kajian yang lebih mendalam. “Tetapi setelah kami kaji bukan kemudian kami akan memindahkan IKJ, enggak,” tegasnya. (Harjono PS)
