Gedung KPK, Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, KPK ungkapkan, uang 1 juta dollar Amerika Serikat (AS) dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah diterima oleh perantara Pansus Haji DPR berinisial ZA, tetapi belum sempat dibagikan kepada Anggota DPR. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan, uang tersebut diserahkan Yaqut untuk mengondisikan Pansus Haji DPR melalui mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Isu lainnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya membantah isu NasDem merger atau penggabungan partai dengan Partai Gerindra. Willy mengatakan, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menawarkan political block atau kerja sama antarpartai. Ia mengkritik penggunaan istilah merger sebagai pihak yang miskin literatur politik. Mantan Hakim MK Anwar Usman pingsan usai lakukan prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4). Berikut isu selengkapnya.
1. KPK mengungkapkan, uang 1 juta dollar Amerika Serikat (AS) dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah diterima oleh perantara Pansus Haji DPR berinisial ZA, tetapi belum sempat dibagikan kepada Anggota DPR. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan, uang tersebut diserahkan Yaqut untuk mengondisikan Pansus Haji DPR melalui mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. “Fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus. Apakah tadi itu (uang 1 juta dollar AS) sudah diterima atau sudah digunakan. Sejauh ini yang kita dalami dan yang sudah tertuang dalam berita acara bahwa itu belum sampai digunakan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4).
KPK menyita uang sebanyak 1 juta dollar AS terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, uang tersebut diduga disiapkan Yaqut untuk mengkondisikan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. “Kita sudah lakukan pemeriksaan juga. Dan kemudian kita sudah lakukan penyitaan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (13/4). Taufik membenarkan bahwa uang 1 juta Dollar AS tersebut diserahkan Yaqut melalui mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex kepada sosok yang ditunjuk sebagai perantara Pansus Haji DPR berinisial ZA.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut sudah diterima ZA, tetapi belum sempat diserahkan ke anggota Pansus Haji DPR. “Fakta yang kita temukan, betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus. Apakah tadi itu (uang 1 juta dollar AS) sudah diterima atau sudah digunakan. Sejauh ini yang kita dalami dan yang sudah tertuang dalam berita acara bahwa itu belum sampai digunakan,” ujar Taufik.
2. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya membantah isu NasDem merger atau penggabungan partai dengan Partai Gerindra. Willy mengatakan, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menawarkan blok politik. Menurut dia, Surya menawarkan political block atau kerja sama antarpartai. Ia mengkritik penggunaan istilah merger sebagai pihak yang miskin literatur politik. “Lihat apa sih referensi kita. Pak Surya tuh orang yang concern terhadap situasi politik kita. Apa referensi kita berpolitik? Itu Political Block. Ini orang yang membahas ini miskin, saya katakan, miskin literatur politiknya. Maka dia pakai istilah merger,” ujar Willy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).
Ketua Komisi bidang HAM DPR ini menyebut penggunaan istilah merger sebagai bentuk pendiskreditan terhadap NasDem dan Gerindra. Menurut dia, mereka tak memiliki kemampuan dalam literatur politik. Willy menjelaskan, Indonesia selama ini hanya mengenal istilah koalisi. Padahal, koalisi hanya dipakai dalam proses kandidasi, dan tidak digunakan dalam pemerintahan karena Indonesia menganut sistem presidensial. “Pemerintahan koalisi itu dikenal di dalam parlementer. Nih, baca, iqra’ makanya. Nah, apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah Political Block. Blok politik, bukan merger,” katanya.
Menurut Willy, political block merupakan mesin politik untuk menyatukan sebuah visi dan cita-cita menjadi satu tarikan nafas. Kerja sama tersebut tidak didasarkan secara transaksional. “Nah, kita membutuhkan sebuah Political Block yang solid dari atas sampai ke bawah. Gitu Bos. Pemahamannya jangan merger dong. Ini orang yang nggak baca, orang yang nggak memiliki literatur politik,” ujarnya.
Willy menyebut Indonesia memiliki sejarah fusi partai, saat partai-partai Islam diunifikasi menjadi PPP dan partai-partai nasionalis menjadi PDI. Contoh political block juga bisa dilihat dari Golkar yang dibentuk melalui Sekretariat Bersama antara tiga organisasi, yakni Kosogor, Soksi, dan MKGR. Political Block juga dilakukan Bung Karno lewat dekrit Front Nasional. Artinya, kata Willy, Indonesia memiliki dua sejarah political block.
“Satu dulu Bung Karno menamakan ketika dia mengeluarkan dekrit itu namanya Front Nasional yang bernama Nasakom itu. Yang kedua Golongan Karya itu sebelumnya Sekber Golkar. Itu Political Block. Jadi orang-orang nggak paham bagaimana politik bekerja. Dia mensimplifikasi, mendiskreditkan, sehingga dia menafsirkan semena-mena aja gitu,” kata Willy.
Willy menjelaskan terkait pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan itu wajar saja terjadi karena keduanya merupakan sahabat. “Wajar aja. Dua sahabat bertemu. Teman-teman bisa bayangkan ketika pertama kali Pak Prabowo datang ke Gondangdia, kami diskusi enam jam tentang banyak hal. Di mana ada hal yang lebih akrab yang lebih intimate untuk bisa berdialektika seperti itu. Seorang Surya Paloh dengan seorang Pak Prabowo waktu itu bisa berdiskusi secara equal tentang banyak hal. Saya dan kawan-kawan waktu itu yang di second layer-nya bisa menerjemahkan dalam kerangka politik kerja sama yang seperti apa. Itu justru lebih produktif,” ujarnya.
Willy menyebut narasi yang berkembang atas pertemuan itu terlalu negatif. “Ini narasinya terlalu negative tone, imajinasi berepubliknya nggak ada, imajinasinya konflik, rusuh. Harusnya kita mengedepankan, memajukan imajinasi berepublik. Apa imajinasi berepublik itu? Political block, dan itu belum pernah di-exercise. Pak Surya ini, teman-teman bisa mengonfirmasi dulu, ketika sama Pak TK (Taufiq Kiemas) bikin silaturahmi kebangsaan PDIP dan Golkar. Waktu itu itu keliling Indonesia, ke mana-mana. Apakah eksistensi Golkar terganggu, apakah eksistensi PDIP terganggu? Kagak,” ujarnya.
Waketum Partai NasDem merangkap Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa juga buka suara terkait isu NasDem merger dengan Gerindra. Ia mengatakan isu tersebut sebagai hal yang biasa. “Ya, ini saya baru kaget juga ya, baru apa mencuat terkait dengan soal isu fusi ya. Bahkan dalam bahasa politik itu kan fusi ya, bukan merger, bukan akuisisi ya. Fusi apa Gerindra dengan NasDem,” kata Saan di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).
Saan lalu menjelaskan fusi partai yang pernah terjadi pada 1973. Dia menyebutkan saat itu hanya tersisa 3 partai setelah dilakukan fusi. “Sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan tentu apa ya dipertimbangkan atau dipikirkan kan menjadi hal yang biasa,” ucap dia. Lebih lanjut, Saan menuturkan, fusi NasDem dengan Gerindra perlu mempertimbangkan idealisme masing-masing. Ia membahas konteks ideologi hingga eksistensi kedua partai.
“Ketika misalnya ada ide gagasan terkait dengan fusi walaupun perlu dipertimbangkan dan dipikirkan, tapi kan juga ada hal-hal lain yang memang harus menjadi pikiran bersama, misalnya terkait dengan soal konteks ideologi, konteks identitas, eksistensi partai,” ujar dia. “Karena membangun atau mendirikan partai itu para pendiri partai masing-masing tentu punya idealisme punya ide punya gagasan ideologi dalam konteks yang berbeda-beda, nah ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan perlu harus kita pertimbangkan, ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai,” tegasnya.
3. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu empat mata selama tiga jam. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremil, Moskwa, Senin (13/4), menghasilkan sejumlah poin penting bagi kedua negara. Teddy menyebutkan, ada kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi prioritas jangka panjang bagi Indonesia dan Rusia.
“Disepakati beberapa poin, antara lain kerja sama di sektor ESDM jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” ujar Teddy dalam keterangan Setpres, Selasa (14/4). Selain sektor energi, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama di berbagai bidang lainnya, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional. “Keberlanjutan beberapa kerja sama di bidang pendidikan riset teknologi, bidang pertanian, dan bidang investasi di berbagai sektor terutama pembangunan industri di Indonesia,” kata Teddy.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, pembicaraan dan perkembangan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia menunjukkan hasil yang sangat produktif. “Saya baru saja bertemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif,” ujar Prabowo saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, Senin (13/4).
Menurut dia, kerja sama yang terjadi di antara kedua negara memiliki kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang. Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo telah bertemu dengan banyak delegasi serta perwakilan pemerintah dan perusahaan Rusia, baik di Jakarta maupun di Moskwa. Dalam pertemuan itu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, sejumlah kerja sama strategis antara Indonesia dengan Rusia yang disepakati sebelumnya telah mengalami kemajuan pesat. “Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan pesat,” ujar Prabowo.
4. Mantan Hakim MK Anwar Usman pingsan usai melakukan prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4). Seperti diketahui, kemarin, Anwar menyelesaikan seluruh rangkaian prosesi purnabakti. Setelah itu, ia berpamitan dengan para hakim aktif dan berjalan menuju pintu keluar. Namun secara tiba-tiba, Anwar terlihat lemas hingga akhirnya pingsan. Para hakim yang berada di sekitarnya langsung memberikan pertolongan. Anwar lalu digotong bersama-sama menuju ruang tunggu gedun MK untuk mendapatkan penanganan medis dari dokter.
Sementara itu dalam sambutan perpisahan, Anwar Usman mengaku meninggalkan jabatannya dengan perasaan lega yang diibaratkan seperti bayi lahir tanpa dosa. Menurut Anwar, segala badai dan pemeriksaan yang menerpanya di akhir masa jabatan justru membuatnya keluar sebagai pribadi yang bersih. “Akhirnya janji Allah terbukti, saya meninggalkan Mahkamah Konstitusi ibarat seorang bayi yang baru lahir ke dunia, ibarat kertas putih yang tidak ada coretan apapun,” ujar Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, (13/4). Anwar mengatakan, dirinya telah melewati berbagai rintangan berat selama 15 tahun mengabdi, termasuk saat diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ia meyakini kebenaran pada akhirnya akan selalu mengalahkan segala bentuk kepalsuan yang dialamatkan kepadanya.
5. Mendagri Tito Karnavian mengungkap soal usulan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) untuk Aceh yang akan berakhir tahun depan, 2027. Dana Otsus Aceh mulai berlaku sejak 2008 dan berlangsung selama 20 tahun, dengan rincian tahun pertama sampai ke-15 (2008-2022) sebesar 2 persen dari DAU dan tahun ke-16 sampai ke-20(20233-2027) sebesar 1 persen dari DAU. Tito menyebut usulan itu juga terkait menambah besaran dana otsus.
Menurut Tito, usulan itu karena tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Begitu juga dengan tingkat pengangguran juga tinggi. “Meskipun IPM membaik tapi di bawah nasional, masih perlu, mereka masih memerlukan dana otonomi khusus, dan mengusul ya mungkin melihat dari Papua bertambah 2,25 persen sampai tahun 2041 ya,” kata Tito dalam raker dengan Komisi II DPR, Senin (13/4).
“Kemudian mereka juga mengharapkan otsus ini diperpanjang dan dananya, besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25 persen kembali ke 2 persen. Itu permintaannya dari teman-teman di sana,” imbuhnya. Tito mengatakan usulan itu cukup rasional sebab Aceh kini tengah dalam pemulihan pasca bencana banjir dan longsor pada November 2025. “Saya sebagai Ketua Satgas memperkirakan itu lebih kurang timeline-nya menuju normality, hanya normal fungsional, mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan masih bisa, bisa menuju normal fungsional saja,” ujarnya.
Tito menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di sejumlah daerah. “Saya sampaikan juga situasi bagaimana kekhususan daerah-daerah itu secara undang-undang, apa yang sudah dibuat, kelembagaan, kemudian juga regulasi, kemudian capaian pembangunan dari data-data makro yang ada, dan apa yang kita kerjakan untuk mengatasi tantangan tersebut,” ujarnya.
6. Polri tengah mematangkan rencana pendirian Universitas Kepolisian (Unipol) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme institusi. Namun, realisasi pendirian perguruan tinggi tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah. Dosen Kepolisian Utama Tingkat I STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) Lemdiklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana mengatakan, pengembangan Universitas Kepolisian merupakan kelanjutan dari upaya panjang dalam mengembangkan ilmu kepolisian di Indonesia.
“Sebetulnya bukan gagasan saja, karena ini sudah dimulai tahun 1946 ilmu kepolisian itu ada. Jadi bukan gagasannya, tapi sudah diimplementasikan,” kata Chryshnanda di Gedung STIK, Jakarta, Senin (13/4). “Dan saya katakan bukan dari nol, tapi ini mengembangkan. Karena mau tidak mau, kita tidak bisa statis atau stuck diam saja,” tambahnya.
7. Kemenhan menegaskan, dokumen perjanjian pesawat militer Amerika Serikat bebas keluar masuk wilayah Indonesia masih dalam tahap pembahasan awal dan belum bersifat final. Karo Humas dan Infohan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, dokumen yang beredar masih rancangan awal. “Ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi,” kata Rico dalam keterangannya, Senin (13/4).
Ia menyebutkan, dokumen itu bukan merupakan perjanjian final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dokumen tersebut juga belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Indonesia. Rico menjelaskan, pemerintah berkomitmen, setiap kerja sama pertahanan dengan negara lain harus mengutamakan kepentingan nasional, khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Kemenhan juga menegaskan, otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya masih berada di tangan negara. “Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” kata dia.
8. Auditor BPKP yang juga Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook Dedy Nurmawan Susilo mengatakan, kerugian negara dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook mencapai Rp 1,5 triliun. Hal itu Dedy sampaikan ketika dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. “Sehingga total dari tiga tahun tadi 2020, 2021 dan juga 2022 kerugiannya sebesar Rp 1,5 triliun,” ujar Dedy dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/4). Dedy menjelaskan, pada tahun 2020, kerugian negara pada pengadaan laptop berbasis Chromebook mencapai Rp 127,9 miliar. “Untuk di 2021 itu kerugiannya sebesar Rp 544,5 miliar. Lalu di 2022 kerugiannya sebesar Rp 895,3 miliar,” ujarnya.
Auditor BPKP yang juga Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook Dedy Nurmawan Susilo mengatakan, harga wajar untuk satu unit laptop Chromebook adalah Rp 3,67 juta. “Itu kami rata-rata ketemu angka Rp 3,67 (juta),” ujar Dedy dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/4). Angka ini didapat setelah BPKP menghitung harga-harga yang diserahkan oleh 11 produsen Chromebook, 5 distributor, dan menghitung keuntungan yang dianggap wajar. “Ada margin distributor, kami mengambil rata-rata dari lima distributor yang memang distributor besar yang ikut juga mendistribusikan laptop Chromebook gitu,” kata Dedy. Ia mengatakan, BPKP juga sudah menghitung keuntungan untuk pihak lain, yaitu sebesar 15 persen. “Lalu margin penyedia juga itu berdasarkan dari BAP ahli LKPP, Pak Setiabudi yang menyatakan untuk margin wajar level penyedia adalah 15 persen,” ujarnya melanjutkan.
Di sidang sebelumnya, Ahli Teknologi Informasi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Mujiono Sadikin menyebut, harga laptop Chromebook berkisar di antara Rp 3.000.000 hingga Rp 4.000.000. Hal tersebut disampaikan saat ditanya JPU terkait kewajaran harga laptop Chromebook seharga Rp 6.000.000 dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk terdakwa Nadiem Makarim. “Kalau saya lihat situs-situs sekarang, maksudnya posisi 2025-2026 kemarin, itu antara Rp 3 sampai Rp 4 juta dengan catatan display-nya 11 inci, penyimpanan 32 GB, prosesor tipe N4000 atau N4020,” ujar Mujiono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/4) lalu.
9. Kuasa hukum Nadiem Makarim (eks Mendikbbudristek), Dodi Abdulkadir sempat marah-marah dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ketika Auditor BPKP sekaligus Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook, Dedy Nurmawan Susilo diperiksa sebagai ahli. Dodi marah kepada Dedy karena ada dokumen atau rekomendasi dari tim PAUDasmen terkait pengadaan Chromebook yang tidak dipertimbangkan saat menghitung kerugian negara.
“Kalau mau dihukum Nadiem, hukum saja sekarang, enggak usah sidang, enggak apa-apa. Hukum saja langsung!” ujar Dodi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin (13/4). Dodi mempersoalkan BPKP tidak memperhitungkan rekomendasi dari tim asesmen pengadaan Chromebook yang menyebutkan pengadaan laptop untuk sekolah adalah 1 laptop Windows dan 15 laptop Chromebook.
10. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi mencopot Danke Rajagukguk dari posisinya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo. Hal itu tertuang dalam SK Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026. Dalam SK itu, Jaksa Agung menunjuk Edmond Novvery Purba sebagai Kajari Karo yang baru. Kendati demikian belum diketahui posisi baru Danke usai dicopot. Selain Danke, Burhanuddin juga merotasi Harli Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sumut menjadi Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Sementara posisi Kajati Sumut akan ditempati Muhibuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sumatera Barat.
Adapun pencopotan ini dilakukan Jaksa Agung setelah kasus dugaan korupsi yang menyeret videografer Amsal Christy Sitepu menghebohkan publik. Jaksa menilai proposal yang diajukan Amsal kepada para kepala desa tidak disusun secara benar dan cenderung di-mark up. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). (Harjono PS)
