Ketua DPR Puan Maharani (net)
Salah satu isu menarik pagi ini, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah berikan penjelasan soal kenapa harga BBM nonsubsidi tiba-tiba dinaikkan. Disebutkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi, tentu saja harus ada keadilan. Harus diberikan penjelasan, kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan? Apakah harga tersebut akan terus naik ataukah tidak? Evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim subsidi BBM untuk orang kaya hampir mencapai 30 persen. Ke depan ia tidak berencana mengguyur stimulus meski harga BBM nonsubsidi naik. Menurut dia, pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kelompok masyarakat mampu. “Yang (BBM) non (subsidi) kenapa dikasih subsidi lagi? Stimulus lagi? Itu orang mampu ya biar saja,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah berikan penjelasan soal kenapa harga BBM nonsubsidi tiba-tiba dinaikkan. Hanya saja, melihat situasi geopolitik yang semakin tidak menentu, Puan memahami pemerintah bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM. “Dengan sudah adanya kenaikan, adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi, tentu saja harus ada keadilan. Dan diberikan penjelasan, kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan? Dan apakah harga tersebut akan terus naik, ataukah tidak? Dan evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala,” ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Selasa (21/4).
Puan mengatakan, DPR meminta pemerintah memitigasi segala hal yang mungkin yang akan terjadi terkait BBM. Sebab, rakyat belum tahu soal nasib situasi geopolitik yang terjadi, apakah perang akan berlanjut atau setop. “Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamina per Sabtu (18/4), menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah harga BBM, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, mengalami kenaikan. Kementerian ESDM menyatakan, kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sejalan dengan dinamika global, terutama akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Meski begitu, pemerintah bersama Pertamina tetap menahan harga sejumlah produk yang digunakan sebagian besar masyarakat, seperti Pertamax, demi menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, pemerintah menekankan, penetapan harga BBM dilakukan secara transparan, kompetitif, dan tidak menimbulkan distorsi di pasar. “Hal penting yang perlu kami tekankan adalah Pemerintah memastikan harga BBM subsidi, baik itu Pertalite dan Solar Subsidi, tidak naik,” ungkapnya, Sabtu (18/4) lalu. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi akan tetap stabil hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan. “Namun sekali lagi, kita pasti bisa melewati kondisi ini dengan kerja sama dan dukungan dari masyarakat. Insyaallah kita bisa survive,” ujar Anggia.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim subsidi BBM untuk orang kaya hampir mencapai 30 persen. Ke depan ia tidak berencana mengguyur stimulus meski harga BBM nonsubsidi naik. Menurut dia, pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kelompok masyarakat mampu.
“Yang (BBM) non (subsidi) kenapa dikasih subsidi lagi? Stimulus lagi? Itu orang mampu ya biar saja,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).
Purbaya jelaskan kelompok masyarakat menengah atas hingga kaya, khususnya desil 8, 9, dan 10 telah menikmati berbagai bentuk subsidi pemerintah. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai tidak perlu direspons dengan stimulus tambahan. Sebagai informasi, menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 8, 9, 10 merujuk pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah ke atas hingga kaya. Purbaya jelaskan porsi subsidi yang dinikmati kelompok masyarakat mampu sudah cukup besar.
3. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran Korps Brimob Polri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi eskalasi situasi di dalam negeri. “Kita semua harus selalu siap, kita semua harus selalu waspada, kita semua harus mempersiapkan diri untuk terus melatih menghadapi segala macam dinamika yang mungkin terjadi,” kata Kapolri dalam amanatnya di Lapangan Mako Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4).
Sigit menyoroti kenaikan harga elpiji dan BBM non-subsidi di dalam negeri. Meski demikian, menurutnya stok elpiji dan BBM masih dalam kondisi aman di tengah gejolak global. “Kita juga terus mengupayakan agar ketersediaan elpiji, BBM bisa juga kita dapatkan dari negara-negara lain sehingga stok tersebut tetap cukup,” kata Kapolri. “Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa khusus BBM non-subsidi dan elpiji non-subsidi terjadi peningkatan dan ini implikasinya akan berdampak terhadap naiknya harga-harga,” tambahnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajaran Korps Brimob Polri untuk mewaspadai dinamika global yang berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri, termasuk konflik di Timur Tengah yang memicu krisis energi dunia. Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan pengarahan dalam Rakernis Korps Brimob Polri di Mako Korbrimob Polri, Selasa (21/4). “Tentunya saya selalu menyampaikan di dalam setiap kesempatan bahwa kita semua, khususnya Brimob, harus selalu siap dan terus mengikuti perkembangan situasi global, geopolitik, geoekonomi, yang tentunya akan berdampak kepada eskalasi baik yang terjadi di luar maupun dampaknya yang terjadi di dalam negeri,” kata Kapolri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya kedekatan Korps Brimob dengan masyarakat di tengah meningkatnya dinamika global yang berpotensi berdampak pada stabilitas dalam negeri. “Rekan-rekan tentunya juga harus terus menunjukkan bahwa Brimob adalah pasukan yang juga sangat dekat dengan masyarakat,” kata Kapolri. Ia menegaskan, pendekatan kemanusiaan harus terus dikedepankan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurutnya, kehadiran personel Brimob harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai kesulitan. “Oleh karena itu sentuhan rekan-rekan pada saat melaksanakan kegiatan operasi kemanusiaan saya harapkan betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran rekan-rekan itu betul-betul bisa membantu dalam hal menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat,” pintanya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Korps Brigade Mobil (Brimob) sebagai pasukan elite kebanggaannya karena dapat diandalkan menghadapi berbagai eskalasi ancaman, baik di tingkat nasional maupun global. “Tentunya juga saya sangat senang bisa bertatap muka langsung dengan seluruh anggota-anggota pasukan elit kebanggaan saya,” kata Kapolri di hadapan 7.000 personel Brimob di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (21/4). Sigit mengapresiasi pelaksanaan Rakernis yang dihadiri sekitar 7.000 personel Brimob. Ia menilai kehadiran ribuan personel tersebut menunjukkan kesiapsiagaan serta soliditas pasukan dalam menjalankan tugas.
4. Ketua DPR Puan Maharani angkat suara soal laporan terhadap sejumlah aktivis dalam beberapa waktu terakhir buntut kritik mereka terhadap pemerintah. Puan mendorong hukum bisa ditegakkan dengan adil. Namun, dia mengingatkan juga, kritik tetap harus disampaikan dengan santun dan tidak tendensius. “Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” ujar Puan usai rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Selasa (21/4). Kata dia, kritik harus disampaikan dengan mengedepankan asas saling menghormati. Begitu pula dengan pihak yang dikritik agar bisa menerima dengan bijak jika disampaikan secara objektif. “Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargailah, saling menghormati,” ujar Puan.
Ketua DPR Puan Maharani menyakinkan, DPR tidak membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu secara diam-diam atau tertutup. Puan mengakui, komunikasi tetap dilakukan antarpartai politik mengenai RUU Pemilu ini. “Kalau terkait dengan RUU Pemilu memang hal itu kan ada batas waktunya. Dan komunikasi-komunikasi politik tetap kami lakukan di partai politik, dan itu tidak dilakukan tertutup,” ujar Puan di Gedung DPR, Selasa (21/4). “Namanya komunikasi itu kan bisa dilakukan secara formal dan informal. Namun komunikasi politik selalu tetap selalu dilakukan,” sambungnya. Menurut Puan, yang terpenting adalah bagaimana supaya pemilu ke depannya dapat berjalan dengan jujur dan adil. “Kemudian berjalan dengan baik, semangat demokrasinya itu tetap, dan jangan merugikan bangsa dan negara,” imbuh Puan.
5. DPR resmi menyetujui RUU PPRT untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (21/4). Pengesahan ini menandai babak baru perlindungan bagi jutaan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia setelah penantian panjang selama lebih dari dua dekade. Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut.
Laporan tersebut diserahkan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR disaksikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. ‘’Tibalah saatnya kami meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Puan yang langsung dijawab seuju oleh peserta rapat.
Ketua DPR Puan Maharani berharap regulasi ini menjadi solusi untuk mengakhiri kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang selama ini kerap dialami pekerja rumah tangga (PRT). “Alhamdulillah setelah 22 tahun diperjuangkan, hari ini UU PPRT telah disahkan. Ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman yang bekerja di sektor domestik,” kata Puan, Selasa (21/4).
Ia menegaskan, kehadiran undang-undang ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut Puan, negara wajib memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk PRT yang selama ini berada di sektor informal.
6. Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4). Momen pertemuan tersebut diunggah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat akun Instagram @sekretariat.kabinet. “Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global,” kata Teddy dalam unggahannya.
Menurutnya, aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali. “Termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech),” lanjut Teddy.
Presiden Prabowo Subianto terima laporan soal capaian realisasi investasi kuartal I tahun 2026 dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4). Rosan menyampaikan, realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp498,79 triliun atau 100,36 persen dari target Rp497 triliun. “Itu adalah peningkatan 7,22 persen year on year-nya. Dan itu juga penyerapan tenaga kerja Indonesia-nya mencapai 706.569 orang atau 18,93 persen untuk year on year-nya,” ucap Rosan. Ia menjelaskan, komposisi investasi itu menunjukkan keseimbangan antara penanaman modal baik di dalam negeri dan asing. Menurutnya, nilai investasi asing mencapai Rp249,94 triliun.
Rosan Roeslani mengatakan, Kepala Negara berharap investasi yang masuk ke Indonesia bisa menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. “Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini, ya dari segi yang tadi saya sampaikan, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar, dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden,” kata Rosan usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4). Kepala Negara juga meminta agar jangan sampai ada regulasi yang menghambat investasi.
7. Sebanyak 391 calon haji Indonesia kloter pertama Embarkasi Pondok Gede, Jakarta diberangkatkan ke Tanah Suci pada Rabu (22/4) dini hari. Ratusan jamaah calon haji tersebut diterbangkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
“Pada malam ini telah tiba jamaah kloter 1 CKG dari Embarkasi Pondok Gede sebanyak kurang lebih 391 orang. Mereka memasuki Terminal 2F untuk selanjutnya melalui proses persiapan keberangkatan sebelum diterbangkan,” kata Asisten Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan di Tangerang, Rabu dini hari tadi.
DPR RI minta Kemenhaj laporkan seluruh transaksi di Arab Saudi untuk memastikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji terpantau dengan baik. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menekankan, langkah ini wajib dilakukan untuk mengevaluasi apakah eksekusi fasilitas di lapangan benar-benar sejalan dengan keputusan panitia kerja.
“Kami sekalipun sampai sekarang mengapresiasi Menteri Haji, tapi kami akan ketat juga mengawasi. Kalau ini ada hal yang menurut kami bagian dari ketidaksesuaian dengan keputusan panja Komisi VIII dengan pemerintah, kami akan catat,” tegas Marwan, kemarin malam. Untuk menjamin komitmen transparansi dari setiap kerja sama, Marwan mendesak penyerahan salinan kontrak secara komprehensif.
8. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang aktif menjalin diplomasi ke berbagai negara di tengah dinamika geopolitik global mencerminkan strategi “mendayung di antara dua karang”. Menurut Utut, Indonesia saat ini berada di posisi strategis karena menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan besar dunia, baik negara-negara Barat maupun blok tertentu seperti BRICS. “Kalau Bung Hatta terkenal ‘mendayung di antara dua karang’, nah sekarang ini benar-benar sedang kita jalani,” kata Utut dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (21/4).
Politikus PDI-P ini menjelaskan, langkah diplomasi tersebut tidak terlepas dari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Utut mengatakan, masuknya Indonesia ke BRICS merupakan bagian dari upaya memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
9. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto membantah isu perjanjian pemberian akses ruang udara secara penuh atau blanket overflight access kepada militer Amerika Serikat (AS). Utut mengaku telah mengkonfirmasi langsung isu tersebut kepada Menhan Sjafrie Sjamsoeddin usai lawatan ke Pentagon, Amerika Serikat beberapa waktu lalu dan memastikan kabar tersebut tidak benar.
“Ini kan harus kita cek apa yang ditandatangani Pak Menhan, Pak Sjafrie. Saya coba WhatsApp (WA) beliau mungkin dalam perjalanan pesawat, tetapi begitu mendarat beliau jelaskan tidak ada itu,” kata Utut di Gedung DPR, Selasa (21/4).
Utut menegaskan, ruang udara adalah bagian dari kedaulatan penuh bagi sebuah negara. Sehingga, prinsip itu pula yang terus dipegang Indonesia. Meksi begitu, Utut memastikan Komisi I DPR akan membahas isu tersebut langsung dengan Kemenhan pada pertengahan Mei mendatang.
Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan, Dudung Abdurachman menegaskan pesawat militer dari luar negeri tidak boleh melintas di wilayah Indonesia tanpa ada izin. “Oh ya, itu sudah hukum internasional ya, tidak boleh lah ya,” kata Dudung usai bertemu Presiden Prabowo Subbianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4). Seperti diketahui, belakangan beredar isu soal izin lintas udara (overflight clearance) pesawat militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia. Terkait isu izin lintas udara tersebut, Dudung mengaku akan membahas lebih jauh dengan Presiden Prabowo. Sebab, menurut Dudung, Prabowo tentu memiliki pemahaman mendalam mengenai isu tersebut. “Ya beliau (Presiden RI) saya rasa lebih paham tentang itu, nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu,” kata Dudung.
10. Kejagung dukung langkah KPK panggil dua jaksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang tengah berjalan di KPK. “Kami mendukung dan menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Anang, Rabu (22/4). Menurut Anang, pemanggilan dua jaksa itu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dengan mengedepankan profesionalitas dan asas praduga tak bersalah. “Tentunya pemanggilan saksi ini bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan dengan hati-hati, profesional, akuntabel dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” ujar dia.
KPK periksa dua orang anggota Polri, dua orang jaksa, dan pihak lainnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pemberian tunjangan hari raya (THR) dari Fikri ke sejumlah pihak saat memeriksa para polisi dan jaksa tersebut. “Dalam pemeriksaan ini para saksi dimintai keterangan terkait dugaan pemberian ‘THR’ oleh Bupati untuk para pihak,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (21/4).
Budi menyebutkan, saksi-saksi yang diperiksa itu adalah AKP Muslim selaku anggota Polri pada Polda Bengkulu, Rico Andrica selaku Anggota Polri pada Polres Rejang Lebong, Marjek Ravilo selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Ranu Wijaya selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dan Nia selaku PNS PTK Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPRPKP Rejang Lebong.
11. Kopassus bantah kabar yang menyebut Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi menampar seseorang dari pihak protokoler Istana. Bantahan ini disampaikan melalui akun Instagram @penkopassus pada Selasa (21/4). “Waspada sedang beredar kabar bohong yang menyeret nama petinggi TNI dan lingkungan Istana, narasi ini mengeklaim adanya keributan Pangkopassus dan pihak protokoler,” demikian keterangan akun Instagram @penkopassus.
Dalam unggahan itu, Penerangan Kopassus juga menyertakan konten yang viral dan memberi label hoaks serta fake news. Penerangan Kopassus menilai informasi tersebut sengaja disebarkan pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Penerangan Kopassus menyatakan tidak ada bukti valid yang mendukung isu tersebut. “Faktanya ini hanyalah karangan yang tidak memiliki bukti valid, informasi ini sengaja disebar untuk menciptakan kegaduhan dan memecah soliditas internal institusi negara,” ujar Penerangan Kopassus.
12. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertemukan Bendahara Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara Sumatera Utara, Suster Natalia Situmorang dengan Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan terkait kasus penggelapan dana umat senilai Rp 28 miliar. Selepas pertemuan tersebut, BNI dan perwakilan Paroki Aek Nabara menyatakan kasus sudah selesai dan dana umat akan dikembalikan secara penuh. “Terima kasih untuk semua tim media. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat Paroki Aek Nabara yang memberikan atensi, sehingga masalah ini bisa diatasi dengan baik,” ujar Suster Natalia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
Dirut BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, dana milik anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, sebesar Rp 28 miliar akan dikembalikan secara penuh, pada Rabu (22/4). Putrama mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas situasi yang sedang berlangsung saat ini. “Dan solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara,” ujar Putrama di Gedung DPR, Senaya, Selasa (21/4).
13. Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel membantah pernah meminta satu unit motor Ducati Scrambler kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Irvian Bobby Mahendro. Noel mengatakan, Irvian yang lebih dahulu membuka percakapan dan menanyakan hobinya untuk motoran. “Anda menyampaikan kemarin, kemarin nih, disaksikan dan saya yakin direkam, (dalam sidang kemarin Bobby mengatakan) saya menanyakan anda hobinya apa. Seingat saya, anda yang menanyakan itu, ‘Pak Wamen, hobinya apa Pak? Bapak hobi motor ya? Saya tidak pernah nanya hobi anda,” ujar Noel dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/4).
Noel menyanggupi permintaan Irvian Bobby Mahendro untuk mengurus perkara ketika tengah diperiksa kejaksaan karena merasa punya koneksi di kabinet. Noel mengatakan, Bobby datang ke ruangannya untuk meminta tolong karena waktu itu tengah bermasalah dengan aparat penegak hukum (APH). “Karena kalau mau jujur, Anda datang ke saya itu hanya minta tolong soal kasus Anda ada masalah dengan APH,” kata Noel. “Dan saya dengan, saat itu, karena saya punya komunikasi yang baik dengan ada beberapa lembaga karena kita di kabinet, saya mampu mengkomunikasikan itu,” lanjutnya.
Noel menganggap pemberian uang Rp 3 miliar dari Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Irvian Bobby Mahendro sebagai pendapatan yang halal. Noel menilai, uang ini merupakan fee atau imbalan karena membantu Bobby yang dijuluki Sultan Kemenaker itu untuk mengurus perkara di Kejaksaan. “Kemudian karena mendapatkan fee dari itu, menurut saya, itu definisikan itu duit yang halal sebetulnya,” ujar Noel. Noel menyebut, Bobby yang pertama mendatanginya saat ada pemeriksaan dari Kejaksaan.
Eks Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan Irvian Bobby Mahendro mengaku pernah diminta satu unit motor Ducati Scrambler oleh eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel. “Saudara sebelum dipindahkan itu ada enggak permintaan yang dilakukan oleh terdakwa Immanuel ini kepada saudara minta satu unit motor Ducati?” tanya JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. “Ada,” jawab Bobby yang dijuluki ‘Sultan Kemenaker’ itu. “Pada saat itu yang bersangkutan menanyakan ke saya, ‘Dek, kamu main motor ya?’ bilang gitu. Kemudian saya bilang, ‘Iya Bang,” kata Bobby.
14. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi di sejumlah wilayah di Indonesia. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin menyatakan, pengungkapan kasus ini berlangsung selama 13 hari, dari 7 hingga 20 April 2026, dengan kerugian negara mencapai Rp 243 miliar lebih. “Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan elpiji ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp 243.669.600.800 selama 13 hari,” kata Nunung di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/4).
Selama periode tersebut, polisi menindak 223 laporan polisi (LP) dengan 330 tersangka. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. “Barang bukti yang berhasil diamankan: 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 13.346 tabung gas elpiji, serta 161 unit kendaraan roda 4 dan roda 6,” ungkap Nunung. Dikatakan, 65 SPBU terlibat penyalahgunaan BBM subsidi. Dari jumlah itu, 46 kasus telah P21, sementara 19 lainnya masih disidik. (Harjono PS)
