JAKARTA,REPORTER.ID – Wartawan senior Dahlan Iskan me ilai pembangunan IKN (Ibukota Nusantara) membuat pikiran kita terbelah. Terbelah dalam arti IKN sudah menjadi kenyataan. Istana sudah terbangun, juga istana Wapres, dan beberapa Kementerian Koordinator juga sudah terbangun, ada 5 Kemenko. Bandara VVIP yang terbesar di seluruh Kalimantan juga sudah dibangun.
“Itu artinya, semuanya telah menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk membangun semua itu. Tapi yang menjadi pikiran kita adalah Mau diapakan semua bangunan itu? Karena jelas-jelas mau ditempati ya belum bisa. Tapi kalau ditelantarkan juga uang yang sudah terpakai sekian banyak itu pertanggunganjawaban ilmiahnya bagaimana?” demikian Dahlan Iskan.
Hal itu disampaikan Dahlan Islan dalam diskusi dengan Rektor Paramadina Jakarta, Didik J Rachbini, yang bertajuk ““Manajemen Krisis di Tengah ketidakpastian Global” Program Doktor dan Manajemen Universitas Paramadina, Selasa (5/5/2026).
Dikatakan, tidak usah dulu pertanggungjawaban politik/hukum, tapi pertanggungjawaban ilmiahnya bagaimana? “Nah, itu betul betul merupakan salah satu yang buruk dari yang ada itu adalah prinsip yang disebut ICOR. Yakni ada prinsip investasi dalam ekonomi setiap satu rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan berapa rupiah. Itu prinsip ICOR yang ternyata kita buruk sekali. Kita mengeluarkan sekian ratus triliun di IKN, kita dapat apa? Akan dapat apa? Belum dapat apa apa,” jelas Dahlan Iskan.
Semua itu, lanjut Dahlan, jelas tidak ilmiah sama sekali. Lalu bandar IKN, kaluar dari bandara Sepinggan Kaltim ke IKN cukup 3 menit sudah sampai. Naik mobil 45 menit sampai. Yang jadi pertanyaan, kenapa bandara VVIP IKN itu dibangun sekarang? Meskipun ngotot harus dibangun menurut prinsip ekonomi ya jangan sekarang. Karena, ICOR kita kacau dan itu mau diapakan?
Menurut Dahlan, pemerimtah ini terlalu banyak yang seperti IKN itu. Contoh lain Bandara Kertajati, juga sama. Tidak menjawab berapa triliun menghasilkan berapa? Kereta layang di Palembang, berapa triliun tidak dipakai. Juga Bandara baru di Kediri. Rp30 triliun sampai sekarang tidak dipakai. Terlalu banyak yang seperti itu. “Jadi kita kalau tidak maju memang pantas,” ungkapnya kecewa.
Kalau Dahlan (diberi wewenang, pertanyaan kepada DI/Dirgantara Indonesia), bandaranya sendiri, akan dijadikan bandara militer. Bukan bandara umum, agar tetap ada gunanya. Pangkalan udara di Madiun atau di Halim Perdanakusumah, pindah ke sana (IKN). Di Halim itu ada nilai ekonominya. Katakanlah biaya bangun bandara di sana tercukupi dari nilai ekonomi baru di Halim. Atau, Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun pindah ke sana. “Nilai ekonomi bandara Iswahyudi sudah tercukupi. Sementara kita tak perlu merasa kehilangan apa-apa. Kecuali Iswahyudi ditutup tapi tak ada gantinya,” ungkapnya.
Dengan demikian bandara baru Kediri bisa beroperasi. Tak ada lagi alasan bandara Kediri akan mengganggu bandara militer Iswahyudi. Itu cara memperbaiki ICOR.
Sementara untuk bandara kertajati mau diapakan, itu belum ketemu. “Tetapi hal yang lain harus ditemukan caranya, dari semua yang sudah dibangun tapi belum bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.
Sementara itu menurut Didik J Rachbini, IKN ini menjadi beban pemborosan anggaran negara dan akan sia-sia pajak rakyat yang diinvestasikan secara sembrono dengan keputusan politik yang salah kaprah. “Kritik yang luar biasa terhadap keputusan politik ini sudah disamoaikan oleh para ahli, intelektual, perguruan tinggi dan masyarakat umum bahwa proyek dengan dana besar tersebut tidak layak, tergesa-gesa dan ngawur,” ujarnya
Hanya saja pimpinan yang bebal kata Didik, akan terus menjalankannya seolah-olah kritik tersebut seperti anjing menggongong dan kafilah berlalu. Bukti tidak layak tersebut, pemerintah baru pun anggan untuk mempersiapkan IKN sebagai ibu kota meskipun sudah ditetapkan secara formal.
Lalu, bagaimana menyelamatkan aset negara yang potensial dan bahkan sudah bertahun-tahun mangkrak? “Cara yang harus dipikirkan agar tidak menjadi beban jika ASN tidak bisa pindah segera, maka dicari alternatif untuk membangun komunitas baru di lokasi ini. Harus ada insiatif cepat dan kebijakan yang segera agar menciptakan pertambahan populasi, yang bisa menghidupkan ekonomi lokal. Cara inilah yang penting dilakukan agar IKN hidup dan sekaligus menciptakan dengan cepat populasi baru (critical mass),” jelas ekonom INDEF ini.
Menurut Didik, cara mengatasi agar IKN tidak mangkrak bisa dilakukan dengan pembangunan kegiatan pendidikan tinggi di lokasi tersebut dengan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah jadi tapi mangkrak. Presiden bisa memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi agar setidaknya 10 kampus-kampus besar (UI, IPB, ITB, UGM, Unair, UB dan lainnya) secara serempak membuka kelas jauh atau sebagai kampus kedua.
“Kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan segera di Gedung-gedung IKN tetapi pada saat yang sama menyiap[kan lokasi-lokasi kuhsus dengan segenap fasilitasp-fasilitasnya. Masing-masing kampus menerima 5 ribu mahasiswa sehingga setiap tahun ada 50 ribu populasi. Dalam 4 tahun akan ada 200 ribu populasi baru di IKN,” tambah Didik.
Kampus-kamnpus besar tersebut lanjut Didik, setiap tahun sangat berlebihan menerima banyak mahasiswa. Penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri berkisar antara 15 ribu sampai 25 ribu orang. Selama 3-4 tahun terakhir ini jumlah mahasiswa di kampus-kamnpus negeri PTN bertambah dari 2,9 juta mahasiswa menjadi 4,5 juta mahasiswa. “Jika 200 ribu pindah ke IKN selama 3-4 tahun, maka populasi baru ini akan menghindari IKN mangkrak. Jadi ada kehidupan di sana dan kalau mau, Presiden Prabowo tinggal perintahkan saja IKN tidak jadi mangkrak,” tandasnya.
Dikatalan, aset besar di IKN harus diselamatkan dengan ide-ide dan pemikiran yang out of the box. Dengan cara ini populasi baru tersebut menghidupkan ekonomi lokal tidak hanya 200 ribu orang tersebut tetapi dampaknya terhadap kesempatan kerja baru akan lebih besar lagi. Kebijakan dan program seperti ini jelas murah sekali biayanya dibanding dengan membuat proyek transmigrasi misalnya, yang belum tentu mewnghidupkan ekonomi lokal secara langsung. Sudah jelas program ini dapat meningkatkan utilisasi aset dan menyelamatkan IKN menjadi proyek mangkrak seperti ibu kotga baru di berbagai belahan dunia.
Kebijakan kampus baru PTN di IKN langsung menciptakanmultiplier effek karena akan menambah kegiatan ekonomi pangan, kuliner dan berbagai jasa yang menyertainya. “Tambahan lain adalah ekonomi student housing, asrama dan sejenisnya termasuk transportasi. Karena di situ suda terbentuk brain pooling, maka dengan gampang ekosistem diperluas menjadi pusat riset digital seperti di Amerika. Swasta bisa diajak untuk ekosistem riset & industri, pusat hub inovasi, mungkin industri hijau,” ungkap Didik.
