Dr. Ahmad Effendy Choirie (foto : Ist)
Oleh : Dr. Ahmad Effendy Choirie
(Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Anggota DPR/MPR RI 1999–2013)
Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, perang geopolitik yang terus memanas, ancaman krisis pangan dan energi, meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan struktural, utang negara, serta melemahnya daya beli rakyat, pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi ujian sejarah yang sangat berat.
Sebagai negara besar dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Namun realitas menunjukkan bahwa ketimpangan sosial masih tinggi. Sebagian rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan nasional masih banyak dinikmati oleh kelompok kecil yang memiliki akses kekuasaan dan modal. Dalam konteks itulah publik bertanya, sudah tepatkah langkah Presiden Prabowo?
Tantangan Nasional yang Semakin Kompleks
Pemerintahan Presiden Prabowo tidak memulai dari ruang kosong. Ia mewarisi berbagai persoalan lama yang belum terselesaikan secara mendasar. Di antaranya :
- Ketergantungan ekonomi terhadap utang dan impor.
- Melemahnya sektor industri nasional.
- Tingginya angka korupsi dan kebocoran anggaran.
- Kesenjangan sosial antara pusat dan daerah.
- Lemahnya kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat.
- Ancaman PHK dan menyempitnya lapangan kerja.
- Konflik kepentingan antara oligarki ekonomi dan kepentingan rakyat.
Di sisi lain, dunia internasional juga sedang bergerak menuju ketidakpastian baru. Persaingan antara Amerika Serikat, China, Rusia, dan kekuatan global lainnya ikut mempengaruhi arah ekonomi dan politik Indonesia. Presiden Prabowo dituntut mampu menjaga keseimbangan diplomasi luar negeri tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Antara Harapan dan Kekhawatiran
Sejak dilantik, Presiden Prabowo terlihat ingin membangun pemerintahan yang kuat dan stabil. Pendekatan politik yang merangkul banyak kekuatan dianggap sebagai upaya menjaga stabilitas nasional. Dalam perspektif tertentu, langkah ini dapat dipahami sebagai strategi menghindari konflik politik berkepanjangan yang dapat mengganggu pembangunan.
Namun di sisi lain, publik juga memiliki sejumlah kekhawatiran. Pertama, terlalu besarnya koalisi kekuasaan berpotensi melemahkan fungsi kontrol dan oposisi. Demokrasi membutuhkan keseimbangan agar pemerintah tetap kritis terhadap dirinya sendiri.
Kedua, publik berharap pemerintahan baru benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya melanjutkan pola pembangunan yang terlalu berpihak kepada pemilik modal besar.
Ketiga, rakyat membutuhkan kepastian bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama. Sebab tanpa keberanian melawan korupsi, sebesar apa pun APBN akan bocor dan kesejahteraan rakyat sulit tercapai.
Keempat, pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif, bukan hanya pertumbuhan ekonomi statistik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dirasakan rakyat hanya akan memperbesar ketimpangan sosial.
Kesejahteraan Sosial Harus Jadi Orientasi Utama
Sebagai Ketua Umum DNIKS, saya berpandangan bahwa ukuran keberhasilan negara bukan semata-mata angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana rakyat kecil dapat hidup layak, sehat, terdidik, dan memiliki masa depan.
Negara tidak boleh hanya menjadi alat pengumpul pajak, tetapi harus hadir melindungi rakyat yang lemah. Pemerintah harus memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Persoalannya bukan kekurangan sumber daya, melainkan keberanian politik untuk mengelola negara secara adil dan berpihak kepada rakyat.
Yang Dibutuhkan Indonesia Saat Ini
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani melawan korupsi dan mafia ekonomi, berpihak kepada petani, nelayan, buruh, UMKM, dan rakyat miskin. Mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperkuat industri nasional dan ekonomi kerakyatan, mengelola SDA secara mandiri dan berkeadilan, menjaga persatuan nasional tanpa membungkam kritik, serta menjadikan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan.
Presiden Prabowo masih memiliki kesempatan besar untuk membuktikan bahwa pemerintahannya benar-benar bekerja untuk rakyat. Dukungan politik yang besar seharusnya menjadi modal untuk melakukan reformasi besar, bukan sekadar mempertahankan stabilitas kekuasaan.
Penutup
Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki semua syarat untuk maju: sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, posisi geopolitik strategis, serta kekayaan budaya dan spiritual yang luar biasa. Namun tanpa keberpihakan kepada rakyat kecil, kekayaan itu hanya akan menjadi angka statistik yang tidak menghadirkan keadilan sosial.
Rakyat tidak hanya membutuhkan pidato dan janji, tetapi kebijakan nyata yang mampu menurunkan kemiskinan, menciptakan pekerjaan, menekan korupsi, dan menghadirkan kesejahteraan. Pertanyaannya, sudah tepatkah langkah Presiden Prabowo? Pada akhirnya akan dijawab oleh sejarah dan oleh kenyataan hidup rakyat Indonesia sendiri : apakah mereka semakin sejahtera atau justru semakin sulit menjalani kehidupan.
