JAKARTA,REPORTER.ID – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, memanasnya konflik geopolitik, serta tekanan terhadap pasar keuangan negara berkembang, ketahanan fiskal Indonesia secara umum masih berada dalam kategori aman (sustain), namun kualitas struktur belanja negara dalam APBN mulai menunjukkan tren melemah.
“Penilaian kesehatan fiskal tidak cukup hanya melihat defisit APBN yang berada di bawah batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau rasio utang yang masih di bawah 60% PDB, melainkan apakah posisi fiskal mampu menjaga rasio utang tetap stabil dalam jangka panjang,” ujar Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis dalam keterangan resminya, Minggu (07/06/2026).
Dalam hal ini, NEXT Indonesia Center mengukur kesinambungan fiskal Indonesia periode 2017-2026 menggunakan pendekatan dari Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia berjudul ‘Fiscal Sustainability in Theory and Practice’. Metode tersebut mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas keseimbangan primer yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.
Keseimbangan primer aktual adalah selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang, berdasarkan realisasi atau angka yang benar-benar terjadi di lapangan.
*Sempat Terguncang Saat Pandemi*
Hasil penghitungan NEXT Indonesia Center menunjukkan Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017–2019. Namun kondisi tersebut terganggu pada masa pandemi Covid-19 (2020 dan 2021) sehingga terjadi kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, serta pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.
Menurut Ade Holis, periode pandemi merupakan ujian terbesar bagi fiskal Indonesia dalam satu dekade terakhir (2017-2026). Meski demikian, pemulihan ekonomi yang relatif cepat berhasil mengembalikan kondisi fiskal ke jalur yang lebih sehat.
“Pandemi menyebabkan tekanan luar biasa terhadap APBN. Namun sejak 2022 posisi fiskal kembali membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang pulih, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah” katanya.
Bahkan, hasil kajian menunjukkan pada 2023 Indonesia mencatat posisi fiskal terkuat selama periode pengamatan karena mencatat surplus keseimbangan primer 0,49% PDB, sementara ambang sustainabilitas berada di -1,85% PDB.
Perbaikan tersebut berlanjut pada 2024 hingga proyeksi 2026. Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada di level -0,35% PDB, masih lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan yang berada di level -1,74% PDB.
Meski demikian, NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Hal itu terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025–2026 serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat.
“Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko. Ruang fiskal tetap perlu dijaga karena berbagai guncangan baru, seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, atau pelemahan nilai tukar dapat mempersempit ruang aman tersebut,” ungkap Ade Holis.
Investor Mulai Mencermati Risiko Fiskal
Kajian ini juga menyoroti meningkatnya perhatian investor dan lembaga internasional terhadap kondisi fiskal Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat mulai memberikan penilaian yang lebih berhati-hati terhadap prospek fiskal Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.
Selain itu, hasil rebalancing MSCI pada Mei 2026 yang mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index tanpa adanya saham baru yang masuk turut menjadi sinyal berkurangnya bobot Indonesia dalam portofolio pasar negara berkembang.
Menurut Ade Holis, berbagai perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan program pemerintah.
“Pasar tidak hanya melihat angka defisit atau rasio utang. Investor juga memperhatikan kualitas kebijakan, konsistensi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang,” katanya.
Lampu Kuning Belanja Modal
Selain indikator utang dan defisit, NEXT Indonesia Center menilai kualitas struktur belanja negara menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan fiskal. Dalam hal ini, tren belanja modal menunjukkan sinyal yang perlu mendapat perhatian serius.
Data 2017–2026 menunjukkan porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat turun dari 16,49% pada 2017 menjadi hanya 8,70% pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.
Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12% terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24% sebelum turun menjadi 19,03% pada 2026.
Ade Holis menilai kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.
“Belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Ketika ruang untuk belanja modal semakin sempit, kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah,” ujarnya.
Karena itu, NEXT Indonesia Center menilai tantangan fiskal Indonesia ke depan bukan sekadar menjaga defisit tetap rendah atau memastikan rasio utang berada dalam batas aman. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga,” kata Ade Holis.
Lembaga Riset NEXT Indonesia Center menyimpulkan bahwa fondasi fiskal Indonesia saat ini masih relatif kuat. Namun keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja negara, memperkuat penerimaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.
